>
Jumat, 01 November 2019 12:34

Idris Rahim: Sehat Itu Penting Dan Wajib

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim mencanangkan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 tahun 2019 tingkat Provinsi Gorontalo yang mengusung tema Generasi Sehat, Indonesia Unggul.

Pencanangan ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional, Polopalo di halaman Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Jumat (1/11/2019).

“Tema ini harus bisa diimplementasikan dalam setiap program kesehatan. Sehat itu penting, sehat itu adalah satu keniscayaan atau keharusan,” kata Wagub Idris Rahim.

Wagub mengajak jajaran kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk bahu-membahu serta bergerak secara bersinergi untuk membangun sektor kesehatan. Diutarakannya, berbagai tantangan dalam pembangunan sektor kesehatan seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang salah satu indikatornya adalah kesehatan, usia harapan hidup, stunting, serta kasus kematian ibu dan anak maupun gizi buruk, merupakan sebagian dari permasalah di sektor kesehatan yang membutuhkan perhatian seluruh pihak.

Terkait hal itu, Idris mengemukakan tiga pilar yang harus dilakukan dalam membangunan sektor kesehatan, yaitu paradigma sehat, penguatan akses pelayanan kesehatan, serta penyediaan biaya melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Pelaksanaan program Germas, Nusantara Sehat, serta JKN, harus dilaksanakan bersama oleh seluruh komponen kesehatan baik lintas program maupun lintas sektor guna terwujudnya generasi sehat untuk Gorontalo dan Indonesia yang unggul,” tutur Idris.

Pada pencanangan HKN ke-55 tingkat Provinsi Gorontalo tersebut Wagub Idris Rahim menyerahkan donasi peduli JKN kepada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Muhammad Yusrizal. Donasi tersebut dikumpulkan dari seluruh aparatu Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo serta seluruh tamu undangan yang hadir pada pencanangan HKN. Donasi peduli JKN merupakan gerakan moral untuk membantu BPJS untuk keberlangsungan program JKN di Provinsi Gorontalo.Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO  – Pencanangan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 tingkat Provinsi Gorontalo yang digelar di halaman Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Jumat (1/11/2019) diwarnai dengan penggalangan donasi Peduli JKN.

“Sebagai bentuk kepedulian untuk BPJS yang tengah mengalami kesulitan, kami melaksanakan penggalangan donasi peduli JKN. Jangan dilihat dari jumlah uangnya, tetapi ini semata merupakan gerakan moral,” ujar Plt Kepala Dikes Provinsi Gorontalo, Misranda Nalole.

Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim mengapresiasi gerakan moral yang dilakukan oleh seluruh jajaran Dinas Kesehatan untuk menyisihkan pendapatannya untuk membantu BPJS. Melalui gerakan moral ini Idris berharap keberlangsungan program JKN akan terus terlaksana dengan baik di Provinsi Gorontalo.

“Terima kasih kepada seluruh aparatur Dikes Provinsi Gorontalo yang telah menggalang donasi peduli JKN. Gerakan moral ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Provinsi Gorontalo,” kata Idris Rahim.

Pencanangan HKN ke- 55 tahun 2019 mengambil tema ‘Generasi Sehat, Indonesia Unggul’. Pencanangan HKN tingkat Provinsi Gorontalo ditandai dengan pemukulan alat musik Polopalo oleh Wagub Idris Rahim bersama Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.

Kegiatan pencanangan HKN diawali dengan jalan sehat dan senam bersama, yang sebelumnya juga telah dilakukan pengukuran kebugaran jasmani bagi seluruh aparatur Dikes Provinsi Gorontalo. Untuk menyemarakkan pencanganan HKN digelar lomba senam Tobelo dan senam Cuci Tangan Tanpa Sabun yang diikuti oleh mahasiswa jurusan kesehatan Universitas Negeri Gorontalo, Politeknik Kesehatan Gorontalo, STIKES Bina Mandiri, BKKBN, serta aparatur Dikes Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Pemerintah Provinsi Gorontalo meminta PT PLN Gorontalo untuk menjelaskan kembali pemasangan 6000 listrik gratis atau instalasi baru untuk Provinsi Gorontalo yang dikelola melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Permintaan pemerintah ini disampaikan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie pada pertemuan dengan Manajer PLN Gorontalo, Supriyadi, Kamis malam (31/10/2019) di kediaman pribadi gubernur.

“Kami memang menargetkan pemasangan 6000 instalasi baru tahun ini. Anggarannya sekitar Rp3 miliar sudah kami siapkan melalui dana CSR. Nah malam ini Pak Rusli Habibie memastikan kembali dan menyerahkan sepenuhnya kepada PLN terkait seluruh prosedurnya,” kata Supriyadi.

Supriyadi menjelaskan Gubernur menyarankan PLN hanya menerima barang, artinya listrik dipasang oleh PLN, anggaran dikelola oleh PLN dan pengajuan ke pusat juga oleh PLN.
Terkait pemasangannya, instalasi baru tersebut difokuskan untuk masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Provinsi Gorontalo.

“Nanti kita nyalakan dengan standar 1 meteran, kemudian dua titik lampu satu stop kontak. Ini untuk enam ribu masyarakat kurang mampu tadi dan ini sudah kami survei, datanya sudah valid. Target kami pun sisah dua bulan ini, karena desember harus sudah terpasang,” tandasnya.

Selain gubernur, pertemuan singkat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba dan Kepala dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Bambang Trihandoko.

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Mulai 1 November 2019 keluarga miskin di Provinsi Gorontalo akan diverifikasi dan divalidasi lapangan. Verifikasi ini akan melibatkan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Gorontalo dibantu pendamping sosial dan aparat setempat.

“Paling telat minggu depan tim kami sudah turun. Semua pegawai provinsi kita libatkan untuk turun di kelurahan, desa dan dusun untuk mendata kembali warga miskin. Banyak laporan ke saya, pak gubernur ada penerima PKH hanya orang mampu. Ada motor, rumahnya bagus dan lainnya,” kata Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo saat pelaksanaan Bakti Sosial NKRI Peduli di Kelurahan Dembe I, Kota Barat, Kamis (31/10/2019).

Rusli Habibie menambahkan pendataan ini untuk memastikan penerima iuran kesehatan Jamkesta yang dibiayai APBD Provinsi bukan seorang perokok. Jika ditemukan di lapangan, maka nama yang bersangkutan berikut keluarganya akan dicoret dari tanggungan daerah.

“Kalau orang mampu ada datanya, kita coret ganti dengan yang miskin. Nah khusus untuk BPJS (Jamkesta) kebijakan saya jangan harap dapat jaminan. Beli rokok dia harga 10 ribu setiap hari dikali 30 hari berarti ada tiga ratus ribu. Masa bayar BPJS Rp42 ribu tidak bisa?,” kata Rusli Habibie.

Sementara itu di tempat terpisah Kepala Seksi Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Afriyani Katili menjelaskan, verifikasi dan validasi data kemiskinan ini bertujuan untuk mengetahui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pembiayaan Jamkesta selama tahun 2017 sebanyak 177.593 orang. Dari data tersebut, 55.114 orang masuk dalam DTKS pemerintah pusat, sementara sisanya 120.265 orang non DTKS memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan 2.214 tidak memiliki NIK.

“Nah data yang 120.265 non DTKS dan memiliki NIK yang akan kita verifikasi lapangan. Benar tidak orangnya masih ada, tidak berpindah atau masih tetap miskin? Ini nanti akan berpengaruh pada usulan DTKS ke pemerintah pusat,” jelas perempuan yang akrab disapa Yayu.

Verifikasi dan validasi diharapkan akan memperjelas status warga miskin di Provinsi Gorontalo. Selain untuk intervensi Jamkesta, data tersebut juga untuk memberi gambaran intervensi berbagai bantuan sosial baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

“Yang masuk DTKS akan diusulkan iuran BPJS dibayar oleh pemerintah pusat menjadi PBI (Penerima Bantuan Iuran) sehingga tidak membebani APBD,” sambungnya.

Diharapkan selama proses pendataan warga miskin berlangsung pihak kecamatan, kelurahan dan desa dapat melakukan pendampingan. Warga yang didata juga diminta memberikan keterangan dan data yang benar dan akurat.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO – Pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan Tenilo di Kota Gorontalo hingga Iluta di Kabupaten Gorontalo terus dipacu, dalam waktu dekat ini akan segera diaspal dan tuntas seluruhnya pada tahun 2020.

Jalan alternatif ini sekarang sedang diturunkan grade dan elevasi agar lebih mudah dilalui oleh pengguna jalan. Hal ini dikatakan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie pada pelaksanaan Bakti Sosial NKRI Peduli di Kelurahan Dembe I, Kota Barat, Kamis (31/10/2019).

“Saya usahakan jalan yang ada di Bak Potanga sampai di sini (Tenilo-Iluta) selesai tahun depan. Masih butuh anggaran Rp90 miliar,” ungkap kata Rusli Habibie.

Jalan yang menghubungkan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo itu sebetulnya sudah dikerjakan sejak tahun 2016 lalu. Namun karena anggaran yang terbatas pekerjaannya dilaksanakan secara bertahap.

“Masyarakat Dembe dan Lekobalo minta saya untuk pelebaran jalan. Namun kondisinya tidak memungkinkan di sebelah kiri danau dan rumah, sebelah kanan bukit dan rumah juga. Dampak sosialnya banyak sehingga kita buat jalan baru,” ujar Rusli Habibie.

Saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR) fokus untuk menurunkan elevasi jalan. Kondisi bukti yang dilalui dibuat tidak terlalu menanjak untuk memberi kenyamanan saat dimanfaatkan warga.

“Jadi nanti ketika jalannya selesai, truk dan lain-lain lagi lewat jalan sini, harus belok kanan tembus di Bak Potanga (Kota Gorontalo) sehingga jalan di sini tidak terlalu macet,” pungkasnya.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – “Alhamdulillah saya baca di media, sudah ada penetapan alat kelengkapan dewan di DPR. Putra-putri terbaik Gorontalo duduk di Komisi XI dan Komisi VIII. Semoga akan berdampak signifikan untuk pembangunan di Gorontalo,” kata Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo, Rabu (30/10/2019).

Rasa syukur dan harapan Rusli Habibie disampaikan setelah Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan pembagian komisi-komisi di DPR. 3 orang wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo yakni Rachmad Gobel dan Elnino Mohi duduk di komisi XI, sementara Idah Syahidah di Komisi VIII.

Rusli Habibie mengajak kepada 3 anggota DPR dan 4 DPD Dapil Gorontalo untuk sama-sama membangun daerah. Ia menyebut, pesta politik sudah selesai. Saatnya sekarang saling bergandengan tangan untuk berpikir dan bekerja menyejahterakan rakyat.

Terlebih, posisi Rachmad Gobel sebagai Wakil Ketua DPR dan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR menurutnya sangat penting. Dengan kewenangan dan fungsinya diharapkan bisa membantu untuk program-program di daerah.

Posisi tawar Provinsi Gorontalo semakin kuat dengan hadirnya dua putra daerah di Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Suharso Monoarfa dipercaya sebagai Menteri PPN/Bappenas serta Zainuddin Amali sebagai Menpora.

“Politik sudah selesai, tidak ada lagi namanya wakil partai A atau partai B. Semua kita adalah milik rakyat dan bekerja untuk rakyat. Saya berharap para anggota DPR dan DPD RI bisa bersinergi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Rusli Habibie.

Sebagaimana diketahui, Komisi VIII membidangi urusan agama dan sosial. Mitra kerjanya yakni Kementrian Agama, Kementrian Sosial, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ada juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Komisi XI membidangi urusan perbankan dan keuangan. Mitra kerja komisi ini diantaranya Kementrian Keuangan, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pusat Statistik.

Ada juga Setjen BPK, Bank Indonesia, Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di daerah.

Salah satunya mendorong rencana usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Parwisata diakomodir oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas.

“Insyaallah kalo kajiannya sudah selesai dan dipandang layak akan kita usulkan ke Bappenas untuk diprogramkan dan dianggarkan. Peluang itu terbuka karena Pak Suharso (Menteri Bappenas) orang Gorontalo dan peduli dengan daerahnya,” ungkap Rusli usai menggelar pembinaan kepada pegawai Badan Penghubung Provinsi Gorontalo di Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Ia berharap usulan KEK Pariwisata mendapat respon baik dari pemerintah kabupaten/kota. Ia ingin akan sinergitas bersama antar pemerintah termasuk dengan para calon investor agar rencana itu bisa terwujud.

“Potensi alam kita tidak kalah dengan KEK Pariwisata di Likupang, Sulawesi Utara. Kalau berbicara pantai kita juga punya, kalau bicara eko wisata kita juga ada. Nah itu yang masih sementara dikaji oleh tim saya,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, Kadis Pariwisata Rifli Katili menyebut usulan KEK Pariwisata masih berproses. Kajian itu memuat tentang keunggulan destiansi, korelasi dan dampak dengan destinasi lain, luasan lahan termasuk tinjauan dari aspek hukum.

“Pekan lalu kita sudah menggelar pertemuan awal dengan kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Bapppeda. Kita bersepakat membentuk tim untuk menyediakan data awal sehingga akan melahirkan alternatif-alternatif lokasi wisata yang terbaik untuk diusulkan,” jelas Rifli.

Pemerintah daerah cenderung mengusulkan dua destinasi untuk KEK Pariwisata yakni Pantai Minanga di Kabupaten Gorontalo Utara dan obyek wisata Lombogo di Bone Bolango. Pantai Minanga bahkan pernah ditinjau oleh pihak Kementrian Pariwisata.

Meski begitu, beberapa hal yang perlu dikaji misalnya ketersediaan lahan antara 100 – 300 hektare, status lahan, zonasi RTRW dan dampak sosial ekonominya. Pertemuan lintas sektor rencananya akan digelar kembali akhir November 2019 nanti.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Beragam bahan pangan Gorontalo sedang diincar para pengusaha Filipina, seperti gula semut, minyak kelapa, jagung, cabai, tuna dan produk olahan Usaha Kecil Menengah (UKM) lainnya.

Ketertarikan para pengusaha negeri tetangga ini terungkap saat mereka datang ke Gorontalo dalam sebuah misi bisnis dan perdagangan, Mindanao Trade and Business Mission.

Ketertarikan ini diungkapkan oleh mantan Ketua Komite Usaha Kecil Menengah Filipina yang juga menjabat sebagai Wakil Walikota Gingoog, Provinsi Misamis Oriental, Filipina, Peter M Unabia dalam pertemuan yang digelar bersama Pemerintah Provinsi (pemprov) Gorontalo di ruang Dulohupa, kompleks Gubernuran Gorontalo, Rabu (30/10/2019).

“Kita akan lihat seperti apa kesepakatan perdagangan yang akan dikerjasamakan nanti lewat produk seperti minyak kelapa murni, kemudian gula semut, jagung dan produk-produk UKM di Gorontalo,” ungkap Peter saat diwawancarai usai pertemuan.

Peter menambahkan, pihaknya memiliki alasan-alasan yang menjadikan Gorontalo sebagai tujuan kerjasama perdagangan mereka. Selain kualitas produk yang menurutnya sangat baik, harga jual yang relatif murah, juga jarak tempuh antara Filipina-Gorontalo yang terbilang dekat.

Assisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sutan Rusdi memandang, kerja sama ini akan bisa terjalin dengan baik, asal memperhatikan dan memperjelas segala aspek yang mendukung terjalinnya kerja sama antara Gorontalo dan Filipina, seperti masalah ketersediaan produk, kejelasan harga produk dan target pasar.

Senada dengan Sutan, Kepala Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo M. Nadjamudin mengungkapkan, setelah pertemuan ini akan di data lebih jelas lagi produk apa yang dibutuhkan oleh Filipina untuk selanjutnya akan diekspor ke negara tersebut.

 “Kita tinggal melihat, ketersediaan produk kita apakah memenuhi syarat untuk permintaan mereka. Tadi juga mreka membeli beberapa produk yang kita tampilkan disini. Saya juga minta untuk delegasi ini mempromosikan produk kita disana, dan bisa melakukan ekspor rutin juga tentunya,” tutup Nadjamudin.

Mindanao Trade and Business Mission dihadiri oleh stakeholder terkait, beberapa pengusaha dari Filipina, pengusaha dari berbagai bidang di Gorontalo, dan juga para pelaku UKM.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BONE BOLANGO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo turun langsung memantau progres pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo.

“Pemantauan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi pekerjaan pembangunan infrastruktur, sejauh mana progresnya, mengingat saat ini waktu yang tersisa kurang lebih 40 hari sebelum berakhirnya tahun anggaran 2019. Kita menginginkan semua pekerjaan infrastruktur ini selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” ujar Wagub Idris Rahim usai melakukan pemantauan pekerjaan normalisasi sungai dan pemeliharaan jembatan Tolomato di Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (30/10/2019).

Di lokasi tersebut para pekerja tengah melakukan penyusunan batu untuk pembuatan bronjong. Pekerjaan normalisasi sungai dan pemeliharaan jembatan Tolomato tersebut menelan anggaran sebesar Rp2,1 miliar dari dana APBD Perubahan tahun 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Lokasi berikutnya yang dipantau oleh Wagub Idris Rahim adalah pembangunan gedung asrama Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Pembangunan gedung asrama yang memiliki fasilitas 24 kamar tidur dengan kamar mandi di setiap kamarnya, ruang kelas, ruang makan, dapur umum, dan taman, dengan anggaran sebesar Rp5,2 miliar tersebut progresnya telah mencapai 50,12 persen.

“Untuk memacu penyelesaian gedung ini saya minta dikerjakan secara simultan. Pekerjanya dibagi dalam beberapa kelompok, ada yang mengerjakan plafon, lantai, dan plesteran dinding,” ucap Wagub memberi saran kepada kontraktor pembangunan asrama Diklat Provinsi Gorontalo.

Pemantauan selanjutnya bergeser ke pembangunan gedung Radio Suara Rakyat Hulondhalo di blok plan perkantoran Pemprov Gorontalo dan pekerjaan peningkatan ruas jalan Moh. Thayeb Gobel di Desa Ayula, Kabupaten Bone Bolango, dan berakhir di lokasi pembangunan ruas jalan Tenilo-Iluta yang menghubungkan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.

“Seluruh infrastruktur yang kita bangun ini memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. Pada umumnya seluruh pekerjaan sudah berjalan dengan baik, tetapi saya minta harus terus digenjot,” tegas Wagub Idris Rahim.

Terkait dengan arahan tersebut, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta kepada setiap kontraktor untuk menambah jumlah pekerja serta melakukan pekerjaan dengan sistem lembur.

“Memang ada beberapa proyek yang perlu percepatan. Kami sudah meminta pihak kontraktor untuk menambah jumlah pekerjanya dan bekerja secara shift siang dan malam untuk mengejar target volume yang harus dipenuhi sesuai kontrak,” tandas Handoyo.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango
Rabu, 30 Oktober 2019 15:38

Media Harus Jaga Netralitas Saat Pilkada

GORONTALO – Wartawan dan media harus menjaga netralitas menjelang dan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba pada Sharing Session media dan LSM bersama anggota Dewan Pers, Rabu (30/10/2019).

Menurut Darda Daraba sukses tidaknya demokrasi sangat tergantung dari kualitas media baik cetak, elektronik maupun media dalam jaringan (daring).

“Kita di Provinsi Gorontalo juga akan melaksanakan pilkada di tiga daerah yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango. Ini tentu membawa konsekuensi terhadap meningkatnya suhu politik di daerah. Dibutuhkan peran media yang mencerahkan sekaligus menyejukkan masyarakat,” kata Darda Daraba.

Acara yang diprakarsai oleh komunitas media online Publisher bekerjasama dengan Badan Kesbangpol dan Biro Humas Protokol itu digelar di Domestique Resto. Tema besar yang diangkat yakni strategi menangkal hoaks jelang pilkada 2020.

“Gubernur sangat berharap agar pelaksanaan pilkada ini berjalan aman tanpa masalah apapun dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Darda Daraba.

Ia mengatakan, Perbedaan pandangan politik dan perbedaan pilihan di pilkada mau tak mau akan menimbulkan gesekan antar calon dan pendukung. Sehingga diperlukan juga kerjasama seluruh stakeholder dalam mencegah dan menangkal hoaks baik menjelang pelaksanaan tahapan maupun pasca pilkada.

Narasumber pada sharing session tersebut terdiri dari Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun, Anggota Dewan Pers Jamalul Insan, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadlyanto Koem serta anggota Bawaslu Provinsi Rahmat Mohi.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo