>

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyebut legal opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi terkait dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) sudah selesai. Hal itu mengisyaratkan persetujuan DPRD tinggal menunggu waktu.

“Sekarang ini sedang berproses di DPRD insyaallah dalam waktu dekat bisa disetujui. Legal opinion (pertimbangan hukum) sudah ada dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kalau semua sudah siap insyaallah akan segera ditindaklanjuti pembangunan rumah sakit Ainun ini,” ungkap Idris Rahim saat mengikuti Dialog Terbuka yang digelar di Warkop Mekar, Kota Gorontalo, Minggu (3/11/2019).

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris A. Jusuf. Menurutnya, perjalanan panjang KPBU sejak tahun 2018 akan segera disetujui DPRD bulan November ini. Pihak legislatif membutuhkan 15 kali sidang, dua kali diantaranya oleh anggota periode 2019-2024 untuk menuntaskan persetujuan DPRD soal RS Ainun.

“Alhamdulilah ada kesepakatan pemahaman untuk tiga hal, pertama pembicaraan tim simpul dengan DPRD itu sudah selesai. Kedua, persetujuan kita akan bicarakan di tingkat Banmus. Ketiga, seluruh rekomendasi, seluruh pemaparan, seluruh dokumen itu menjadi bahan fraksi-fraksi untuk dasar persetujuan,” beber anggota DPRD dari Partai Golkar itu.

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea juga mengungkapkan persetujuannya terkait dengan pembangunan RS Ainun dengan skema KPBU. Anggota DPRD dari Fraksi PAN yang sebelumnya keras mengkritisi RS Ainun belakang melunak dengan sejumlah catatan.

 “Kalau pola itu kita gunakan, kita harus kaji jangan terganggu kepentingan rakyat dengan pembangunan ini. Saya kasih contoh, kalau perjalanan dinas anggota DPRD tahun ini Rp55 miliar ya kita potong mungkin tinggal Rp30 miliar. Begitu juga eksekutif misalnya Rp100 milar, kita potong Rp50 miliar sehingga sudah ada Rp75 miliar,” usulnya.

Selain legal opinion dari Kejaksaan Tinggi, DPRD mensyaratkan empat hal sebelum KPBU disetujui. Tiga lainnya yaitu Persetujuan Avaibility Payment (AP/angsuran pembiayaan) dari Kemendagri, Penjaminan dari PII dan kajian dari BPKP. Semua syarat sudah terpenuhi.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar dialog terbuka terkait dengan pelarangan miras di daerah bertempat di Rumah Kopi Mekar, Kota Gorontalo, Minggu (3/11/2019). Dialog yang disiarkan melalui RRI dan Radio Suara Rakyat Hulondalo itu mengangkat tema “Pemberantasan Miras Ikhtiar Menjaga Serambi Madinah”.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyebut, salah satu faktor tingginya konsumsi miras di Gorontalo karena peraturan terkait larangan miras tidak “tajam”. Undang-undang, Perpres No. 74 tahun 2013 maupun Perda No. 16 tahun 2015 hanya mengatur tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

“Miras segera akan kita revisi yang menurut Pak Adhan Dambe yang sekarang sudah jadi anggota DPRD masih kurang tajam. Ini yang akan kita pertajam lagi, kita undang semua pihak sehingga para APH punya regulasi yang jelas untuk menindak,” ungkap Rusli.

Menurut Rusli, peredaran miras di bumi “Serambi Medinah” sudah sangat meresehkan. Berbagai aksi kriminalitas lebih banyak dipicu oleh barang haram itu. Terlebih saat ini, aksi kriminalitas jalanan seperti panah wayer sudah dilakukan oleh anak-anak di bawah umur.

“TNI Polri jumlahnya sedikit tidak bisa mengawasi anak-anak kita. Harus orang tua yang berperan aktif. Bayangkan anak SD sudah nge-lem?,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Idris Rahim. Menurutnya, miras hadir bagaikan gula dan semut. Artinya selama masih ada produksi maka sulit mengendalikan konsumsi miras.

“Sehingga itu kita berupaya menghadirkan Perda yang komprehensif. Kita harus libatkan kepolisian, TNI dan tokoh-tokoh agama. Kita juga warga masyarakat harus sama-sama mengawasi,” jelas Idris.

Data BPS tahun 2018 menyebut konsumsi miras di Gorontalo menempati peringkat empat secara nasional. Daerah yang dikenal dengan falsafah Adat Bersendikan Sara’ dan Sara’ Bersendikan Kitabullah itu hanya kalah dari Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Bali.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberantasan Miras di Gorontalo mendapat respon positif dari masyarakat. Mereka meminta agar Perda nanti yang mengatur soal miras dapat mengingat aparat kabupaten/kota hingga ke tingkat desa.

Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam Dialog Terbuka yang digelar oleh Pemerintah Provinsi bertempat di Warkop Mekar, Kota Gorontalo, Minggu (3/11/2019). Dialog yang disiarkan melalui RRI dan Radio Suara Rakyat Hulondalo itu mengangkat tema “Pemberantasan Miras Ikhtiar Menjaga Serambi Madinah”.

“Memang setelah saya kaji dan pelajari, Perda No. 16 Tahun 2015 (tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol) banyak kelemahan-kelemahan. Hal paling utama adalah, bagaimana kita bisa mengikat dan merupakan perintah kepada kabupaten/kota,” ujar anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea.

Mantan Wali Kota Gorontalo itu mencontohkan, dulu di Kota Gorontalo ada Perda Larangan Miras. Belakangan Perda itu diganti dengan Perda Pengawasan mengacu pada undang-undang yang ada.

Di sisi lain, data BPS tahun 2018 menyebut konsumsi miras di Gorontalo menempati peringkat empat secara nasional. Daerah yang dikenal dengan falsafah Adat Bersendikan Sara’ dan Sara’ Bersendikan Kitabullah itu hanya kalah dari Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Bali.

“Pada saat Perda Larangan Miras saya buat, memang larangan. Apapun yang terjadi peranan kepala daerah sangat penting. Tidak boleh hanya perintah Satpol, tidak boleh hanya perintah Kesbang tetapi ada hal-hal tertentu kita harus turun langsung,” tegasnya.

Hal senada juga diungkap oleh Danrem 133/Nani Wartabone Kolonel Czi Arnold AP. Ritiauw. Menurutnya, Perda yang dihasilkan nanti harus bisa memberikan penghargaan dan sanksi hingga ke aparat desa. Selama ini, ia menilai ada ketidakpeduliaan aparat desa menyangkut persoalan miras.

“Saya berharap kepada pemerintah daerah dalam membuat Perda harusnya tidak saja pelaku, tetapi juga kepada Ayahanda / Ibunda (kepala desa). Selama ini saya melihat, aah ini kan tugasnya aparat (kepolisian/TNI). Mereka pasrah dan itu tidak boleh. Harus ada reward and punishment ke tingkat desa, mungkin dalam bentuk pengurangan ADD (Alokasi Dana Desa),” usul Danrem.

Selain dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim, dialog tersebut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ketua dan perwakilan anggota DPRD serta Ketua MUI. Ada juga komisioner KPU Hendrik Imran, Ketua Bawaslu Jaharuddin Umar, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Minggu, 03 November 2019 20:06

RS Ainun Sukses Operasi Bedah Tulang

LIMBOTO – Untuk pertama kalinya Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) sukses melakukan operasi bedah tulang bagi masyarakat Gorontalo. Operasi yang ditangani oleh dokter spesialis ortopedi dr. Irawan Huntoyungo,M.Kes, Sp.OT dibantu dokter spesialis Anastesi dr. Karliansyah, Sp.AN dengan durasi selama 70 menit itu berlangsung sukses, Kamis (31/10/2019).

Menurut dr. Irawan Huntoyungo,M.Kes, Sp.OT bahwa fasilitas yang dimiliki RS Ainun saat ini sudah sangat bagus untuk melakukan tindakan operasi. Namun masih ada beberapa item fasilitas yang nantinya harus ditambah, sehingga mampu menampung jumlah pasien yang dioperasi di RS Ainun.

“Sudah bagus, alat-alatnya sudah memadai, ruangannya juga sudah berstandar. Melihat jumlah pasien yang sudah mulai meningkat, tentu ruang bedah atau operasinya harus ditambah. Mungkin ini menjadi PR dari pemerintah Provinsi maupun RS dalam menambah ruangan operasi,” ucapnya.

Saat ini jumlah ruangan operasi di RS Ainun masih berjumlah satu ruangan. Sementara jumlah pasien yang harus mendapatkan penindakan bisa sampai 10-15 pasien.

“Secara keseluruhan saya melihat ini menjadi peluang besar bagi RS Ainun. Untuk penanganan ortopedi saja, belum banyak rumah sakit yang melakukan tindakan. Baru tiga di Gorontalo. Salah satunya di RS Ainun ini. Ini capaian prestasi yang luar biasa,” tambahnya.

Ditempat yang sama, dr. Karliansyah, Sp.AN mengatakan, bahwa penanganan operasi Ortopedi di RS Ainun merupakan yang perdana. Khusus penanganan anastesi tidak berbeda jauh dari penanganan operasi lainnya. Namun dengan jumlah ruangan yang masih terbatas, sementara jumlah pengelola operasi yang sudah mulai banyak.

 “Untuk ortopedi sendiri membutuhkan waktu yang cukup panjang waktu operasinya. Dari segi persiapan yang harus matang, hingga kesiapan alat-alat serta tenaga medis lainnya. Sementara RS Ainun baru memiliki satu ruang operasi. Sehingga operasi lainnya harus menunggu operasi ortopedi dulu, baru diambil tindakan,” papar dr. Karliansyah.

Sementara itu, Direktur RS Ainun, dr. Yana Yanti Suleman mengapresiasi keberhasilan operasi ortopedi perdana di RS Ainun. Dengan masuknya ortopedi di RS Ainun, tentu sarana dan prasarana serta SDM di RS Ainun akan ditingkatkan. Apalagi komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menjadikan RS Ainun sebagai rumah sakit rujukan tersier di Indonesia Timur.

 

Pewarta : RS Ainun 

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Riau tertarik mempelajari pelaksanaan pasar murah yang digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo secara rutin pada bakti sosial NKRI Peduli.

Mereka secara khusus mengutus tim Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM untuk menggali informasi dalam pelaksanaan pasar murah bahan kebutuhan pokok.

“Kami datang ke Gorontalo untuk mempelajari program pasar murah yang dilaksanakan oleh pak Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo. Gubernur kami menilai program tersebut sangat bagus utamanya untuk membantu masyarakat miskin dengan pasar murah bahan kebutuhan pokok dengan harga serba Rp5 ribu,” kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Yulwiriati Moesa, saat bertemu Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim di ruang kerja Wagub kompleks Gubernuran Gorontalo, Jumat (1/11/2019).

Yulwiriati menjelaskan, poin penting yang ingin dipelajari oleh Pemprov Riau yaitu terkait mekanisme dan aturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pasar murah. Diutarakannya, pasar murah akan menjadi salah satu program inovatif yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Riau.

“Program pasar murah yang dilaksanakan Pemprov Gorontalo sangat bagus. Kami belajar bagaimana mekanisme dan pengelolaannya berdasarkan aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim mengatakan, pasar murah merupakan salah satu strategi Pemprov Gorontalo dalam upaya menurunkan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Sejauh ini, pelaksanaan bakti sosial NKRI Peduli yang terintegrasi dengan pasar murah bahan kebutuhan pokok sudah dilaksanakan sebanyak 136 kali di seluruh desa dan kelurahan di wilayah Provinsi Gorontalo. Pelaksanaan pasar murah terbukti berhasil menurunkan kemiskinan di Provinsi Gorontalo dari 17,14 persen pada tahun 2017 menjadi 15,52 persen pada Maret 2019.

“Atas keberhasilan itu pak Gubernur mendorong kabupaten/kota untuk turut menganggarkan pasar murah agar upaya penurunan kemiskinan di Gorontalo bisa dipercepat,” terang Idris.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Muhammad Nadjamudin mengucapkan rasa syukur atas pelaksanaan pasar murah yang memperoleh penilaian yang sangat baik di tingkat nasional dan menjadi sasaran studi tiru dari beberapa daerah di Indonesia.

“Ini menjadi semangat bagi kami untuk melaksanakan pasar murah lebih intensif lagi. Kepada Pemprov Riau kami sudah memberikan aturan tentang prosedur pasar murah termasuk dokumentasi pada beberapa kegiatan pasar murah,” pungkasnya.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO – Warga Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG) di Manado, Provinsi Sulawesi Utara bergembira, tidak lama lagi mereka akan memiliki pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Jika tidak ada aral melintang, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas PUPR akan membangun pemakaman umum pada tahun 2020 bagi warga rantau asal Gorontalo yang sudah lama berdomisili di Manado.

Kepastian itu diperoleh saat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi Ketua DPRD dan pimpinan OPD meninjau lokasi lahan di Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Jumat (1/11/2019).

“Alhamdulillah hari ini saya bisa meninjau lokasi lahan. Rencananya tahun 2020 kita anggarkan untuk pembangunan fisiknya berupa pagar dan fasilitas pendukung,” ungkap Rusli.

Gubernur dua Gorontalo itu meminta dinas teknis dibantu warga KKIG untuk segera mengurus izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Terutama menyangkut persetujuan warga sekitar agar lahan bisa dimanfaatkan untuk pemakaman.

“Makanya saya datang untuk mengecek dan juga untuk memastikan dalam waktu dekat akan ada semacam FGD antar Pemprov Gorontalo, Pemkot Manado dan warga sekitar untuk UKL UPL,” imbuhnya.

Jika bangunan fisiknya sudah selesai, maka lahan seluas 1,2 hektare itu pengelolaannya akan diserahkan ke KKIG. Saat ini Dinas PUPR sedang menyelesaikan feasibilty study untuk pembangunannya.

Selain meninjau lahan pemakaman umum, Gubernur Rusli juga berkunjung ke Asrama Beringin tempat anak-anak Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo (HPMIG) Manado tinggal. Asrama tiga lantai itu rencananya akan direnovasi tahun 2020 dengan taksiran biaya Rp1,2 Miliar.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 01 November 2019 12:34

Idris Rahim: Sehat Itu Penting Dan Wajib

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim mencanangkan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 tahun 2019 tingkat Provinsi Gorontalo yang mengusung tema Generasi Sehat, Indonesia Unggul.

Pencanangan ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional, Polopalo di halaman Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Jumat (1/11/2019).

“Tema ini harus bisa diimplementasikan dalam setiap program kesehatan. Sehat itu penting, sehat itu adalah satu keniscayaan atau keharusan,” kata Wagub Idris Rahim.

Wagub mengajak jajaran kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk bahu-membahu serta bergerak secara bersinergi untuk membangun sektor kesehatan. Diutarakannya, berbagai tantangan dalam pembangunan sektor kesehatan seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang salah satu indikatornya adalah kesehatan, usia harapan hidup, stunting, serta kasus kematian ibu dan anak maupun gizi buruk, merupakan sebagian dari permasalah di sektor kesehatan yang membutuhkan perhatian seluruh pihak.

Terkait hal itu, Idris mengemukakan tiga pilar yang harus dilakukan dalam membangunan sektor kesehatan, yaitu paradigma sehat, penguatan akses pelayanan kesehatan, serta penyediaan biaya melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Pelaksanaan program Germas, Nusantara Sehat, serta JKN, harus dilaksanakan bersama oleh seluruh komponen kesehatan baik lintas program maupun lintas sektor guna terwujudnya generasi sehat untuk Gorontalo dan Indonesia yang unggul,” tutur Idris.

Pada pencanangan HKN ke-55 tingkat Provinsi Gorontalo tersebut Wagub Idris Rahim menyerahkan donasi peduli JKN kepada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Muhammad Yusrizal. Donasi tersebut dikumpulkan dari seluruh aparatu Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo serta seluruh tamu undangan yang hadir pada pencanangan HKN. Donasi peduli JKN merupakan gerakan moral untuk membantu BPJS untuk keberlangsungan program JKN di Provinsi Gorontalo.Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO  – Pencanangan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 tingkat Provinsi Gorontalo yang digelar di halaman Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Jumat (1/11/2019) diwarnai dengan penggalangan donasi Peduli JKN.

“Sebagai bentuk kepedulian untuk BPJS yang tengah mengalami kesulitan, kami melaksanakan penggalangan donasi peduli JKN. Jangan dilihat dari jumlah uangnya, tetapi ini semata merupakan gerakan moral,” ujar Plt Kepala Dikes Provinsi Gorontalo, Misranda Nalole.

Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim mengapresiasi gerakan moral yang dilakukan oleh seluruh jajaran Dinas Kesehatan untuk menyisihkan pendapatannya untuk membantu BPJS. Melalui gerakan moral ini Idris berharap keberlangsungan program JKN akan terus terlaksana dengan baik di Provinsi Gorontalo.

“Terima kasih kepada seluruh aparatur Dikes Provinsi Gorontalo yang telah menggalang donasi peduli JKN. Gerakan moral ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Provinsi Gorontalo,” kata Idris Rahim.

Pencanangan HKN ke- 55 tahun 2019 mengambil tema ‘Generasi Sehat, Indonesia Unggul’. Pencanangan HKN tingkat Provinsi Gorontalo ditandai dengan pemukulan alat musik Polopalo oleh Wagub Idris Rahim bersama Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.

Kegiatan pencanangan HKN diawali dengan jalan sehat dan senam bersama, yang sebelumnya juga telah dilakukan pengukuran kebugaran jasmani bagi seluruh aparatur Dikes Provinsi Gorontalo. Untuk menyemarakkan pencanganan HKN digelar lomba senam Tobelo dan senam Cuci Tangan Tanpa Sabun yang diikuti oleh mahasiswa jurusan kesehatan Universitas Negeri Gorontalo, Politeknik Kesehatan Gorontalo, STIKES Bina Mandiri, BKKBN, serta aparatur Dikes Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Pemerintah Provinsi Gorontalo meminta PT PLN Gorontalo untuk menjelaskan kembali pemasangan 6000 listrik gratis atau instalasi baru untuk Provinsi Gorontalo yang dikelola melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Permintaan pemerintah ini disampaikan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie pada pertemuan dengan Manajer PLN Gorontalo, Supriyadi, Kamis malam (31/10/2019) di kediaman pribadi gubernur.

“Kami memang menargetkan pemasangan 6000 instalasi baru tahun ini. Anggarannya sekitar Rp3 miliar sudah kami siapkan melalui dana CSR. Nah malam ini Pak Rusli Habibie memastikan kembali dan menyerahkan sepenuhnya kepada PLN terkait seluruh prosedurnya,” kata Supriyadi.

Supriyadi menjelaskan Gubernur menyarankan PLN hanya menerima barang, artinya listrik dipasang oleh PLN, anggaran dikelola oleh PLN dan pengajuan ke pusat juga oleh PLN.
Terkait pemasangannya, instalasi baru tersebut difokuskan untuk masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Provinsi Gorontalo.

“Nanti kita nyalakan dengan standar 1 meteran, kemudian dua titik lampu satu stop kontak. Ini untuk enam ribu masyarakat kurang mampu tadi dan ini sudah kami survei, datanya sudah valid. Target kami pun sisah dua bulan ini, karena desember harus sudah terpasang,” tandasnya.

Selain gubernur, pertemuan singkat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba dan Kepala dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Bambang Trihandoko.

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Mulai 1 November 2019 keluarga miskin di Provinsi Gorontalo akan diverifikasi dan divalidasi lapangan. Verifikasi ini akan melibatkan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Gorontalo dibantu pendamping sosial dan aparat setempat.

“Paling telat minggu depan tim kami sudah turun. Semua pegawai provinsi kita libatkan untuk turun di kelurahan, desa dan dusun untuk mendata kembali warga miskin. Banyak laporan ke saya, pak gubernur ada penerima PKH hanya orang mampu. Ada motor, rumahnya bagus dan lainnya,” kata Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo saat pelaksanaan Bakti Sosial NKRI Peduli di Kelurahan Dembe I, Kota Barat, Kamis (31/10/2019).

Rusli Habibie menambahkan pendataan ini untuk memastikan penerima iuran kesehatan Jamkesta yang dibiayai APBD Provinsi bukan seorang perokok. Jika ditemukan di lapangan, maka nama yang bersangkutan berikut keluarganya akan dicoret dari tanggungan daerah.

“Kalau orang mampu ada datanya, kita coret ganti dengan yang miskin. Nah khusus untuk BPJS (Jamkesta) kebijakan saya jangan harap dapat jaminan. Beli rokok dia harga 10 ribu setiap hari dikali 30 hari berarti ada tiga ratus ribu. Masa bayar BPJS Rp42 ribu tidak bisa?,” kata Rusli Habibie.

Sementara itu di tempat terpisah Kepala Seksi Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Afriyani Katili menjelaskan, verifikasi dan validasi data kemiskinan ini bertujuan untuk mengetahui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pembiayaan Jamkesta selama tahun 2017 sebanyak 177.593 orang. Dari data tersebut, 55.114 orang masuk dalam DTKS pemerintah pusat, sementara sisanya 120.265 orang non DTKS memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan 2.214 tidak memiliki NIK.

“Nah data yang 120.265 non DTKS dan memiliki NIK yang akan kita verifikasi lapangan. Benar tidak orangnya masih ada, tidak berpindah atau masih tetap miskin? Ini nanti akan berpengaruh pada usulan DTKS ke pemerintah pusat,” jelas perempuan yang akrab disapa Yayu.

Verifikasi dan validasi diharapkan akan memperjelas status warga miskin di Provinsi Gorontalo. Selain untuk intervensi Jamkesta, data tersebut juga untuk memberi gambaran intervensi berbagai bantuan sosial baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

“Yang masuk DTKS akan diusulkan iuran BPJS dibayar oleh pemerintah pusat menjadi PBI (Penerima Bantuan Iuran) sehingga tidak membebani APBD,” sambungnya.

Diharapkan selama proses pendataan warga miskin berlangsung pihak kecamatan, kelurahan dan desa dapat melakukan pendampingan. Warga yang didata juga diminta memberikan keterangan dan data yang benar dan akurat.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo