>

GORONTALO  – Di sela-sela serah terima jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Gorontalo, Rifli Katili Kepala Dinas Pariwisata yang baru menyatakan berada di dunia pariwisata adalah tantangan yang menarik.

Dalam jabatan barunya menggantikan Nancy Lahay yang bergeser menjadi staf ahli Gubernur, Rifli Katili akan berupaya sejalan dengan komitmen Kementrian Pariwisata dan Kabupaten dan Kota untuk menerapkan “4A” pariwisata.

4 A yang dimaksud Rifli Katili adalah Accesability, Attraction, Amenities, dan Ancillary.

Accesability terkait dengan akses ke obyek wisata, Attraction berkaitan dengan “how to see” dan “how to do” oleh wisatawan yang berkunjung.  Amenities terkait dengan sarana penunjang dan akomodasi, serta ancillary terkait dengan kelembagaan.

“Pariwisata harus dikelola oleh organisasi swasta yang ikut menjaga dan melestarikan pariwisata,” kata Rifli Katili.

Serah terima jabatan ini dipimpin Sekretaris Daerah, Darda Daraba di Kantor Gubernur, Senin (1/7/2019).

Sertijab tersebut tindak lanjut dari 12 pejabat yang dilantik pada Selasa pekan lalu. 2 pejabat lain merupakan pelaksana tugas untuk mengisi jabatan yang kosong.

Darda Daraba berharap pergantian pejabat ini dapat dimaknai sebagai peningkatan kinerja. Mutasi adalah hal yang biasa untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi.

 “Reposisi dibutuhkan untuk membangkitkan dinamika yang baru sehingga inovasi untuk menjalankan roda organisasi yang lebih bagus bisa tercapai,” kata Darda Daraba.

Adapun 12 pejabat yang dilantik yakni Sila Botutihe yang menjabat Kadis Pangan, Zukri Surotinojo menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Huzairin Roham sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah.

Asisten Administrasi Umum dipercayakan kepada Sukril Gobel. Nancy Lahay menjabat staf ahli, serta Asri Banteng yang kini dipercaya sebagai Kadis Kominfo dan Statistik.

Sutrisno menjabat staf ahli, Husen Hasni sebagai Kadis Perikanan dan Kelautan, Bambang Trihandoko menjabat Kadis PNM, ESDM dan Nakertras. Faizal Lamakaraka promosi menjadi Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rifli Katili digeser menjadi Kadis Pariwisata.

Selain serah terima jabatan 12 pejabat yang dilantik, ada juga serah terima jabatan dua pelaksana tugas (Plt) yakni Biro Humas dan Protokol serta Biro Umum. Kepala Biro Humas dan Protokol sebelumnya dipegang Wardoyo Pongoliu kini dipercayakan kepada Masran Rauf yang juga menjabat Kabag Protokol. Plt Kepala Biro Umum dipercayakan kepada Reflin Buata yang menggantikan posisi Zukri Surotinojo.

 

Pewarta : Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba memimpin serah terima jabatan 14 Pimpinan Tinggi Pratama bertempat di Kantor Gubernur, Senin (1/7/2019).

Sertijab tersebut tindak lanjut dari 12 pejabat yang dilantik, Selasa pekan lalu. Dua pejabat lain merupakan pelaksana tugas untuk mengisi jabatan yang kosong.

Darda Daraba berharap pergantian pejabat ini dapat dimaknai sebagai peningkatan kinerja. Mutasi adalah hal yang biasa untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi.

“Reposisi dibutuhkan untuk membangkitkan dinamika yang baru sehingga inovasi untuk menjalankan roda organisasi yang lebih bagus bisa tercapai,” kata Darda Daraba.

Adapun 12 pejabat yang dilantik yakni Sila Botutihe yang menjabat Kadis Pangan, Zukri Surotinojo menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Huzairin Roham sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah.

Asisten Administrasi Umum dipercayakan kepada Sukril Gobel. Nancy Lahay menjabat staf ahli, serta Asri Banteng yang kini dipercaya sebagai Kadis Kominfo dan Statistik.

Sutrisno menjabat staf ahli, Husen Hasni sebagai Kadis Perikanan dan Kelautan, Bambang Trihandoko menjabat Kadis PNM, ESDM dan Nakertras. Faizal Lamakaraka promosi menjadi Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rifli Katili digeser menjadi Kadis Pariwisata.

Selain serah terima jabatan 12 pejabat yang dilantik, ada juga serah terima jabatan dua pelaksana tugas (Plt) yakni Biro Humas dan Protokol serta Biro Umum. Kepala Biro Humas dan Protokol sebelumnya dipegang Wardoyo Pongoliu kini dipercayakan kepada Masran Rauf yang juga menjabat Kabag Protokol. Plt Kepala Biro Umum dipercayakan kepada Reflin Buata yang menggantikan posisi Zukri Surotinojo.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

SURABAYA – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim meminta warga Gorontalo di Jawa Timur (Jatim) untuk menjaga kebersamaan antar sesama perantau.

Hal tersebut disampaikan Idris saat menghadiri Halalbihalal yang digelar oleh Ikatan Keluarga Gorontalo (IKG) Jatim bertempat di Ruang Tirta Graha, PDAM Kota Surabaya, Minggu (30/6/2019).

“Saya bersyukur warga Gorontalo di Jawa Timur aktif pada kegiatan keagamaan, silaturahim antar sesama. Ada yang sakit dikunjungi, ada yang meninggal disantuni. Semoga ini bisa dipertahankan demi eksistensi warga Gorontalo di Jawa Timur,” kata Idris Rahim.

Atas nama Pemerintah Provinsi dan Gubernur Gorontalo, Idris Rahim menyambut baik halalbilhalal antar warga Gorontalo rantau. Hal itu tidak saja untuk saling bermaaf-memaafkan usai Idulfitri, tapi juga untuk berkumpul, berkomunikasi dan saling tukar informasi.

“Tadi dikatakan acaranya sangat seserhana. Menurut saya yang penting itu substansinya. Saling bersilaturahim satu dengan lain. Silaturahim modal yang besar untuk menjadi warga yang bermanfaat bagi warga dan pemerintah,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Idris Rahim meminta warga IKG aktif membantu dan mendukung program pemerintah Jawa Timur dan kabupaten/kota. Kontribusi bisa dengan banyak hal baik berupa materi, tenaga, pikiran dan doa.

“Bantu Wali Kota, bantu Gubernur, minimal jaga keamanan dan ketertiban. Berpartisiasi dalam pembangunan. Jaga kebersihan, jaga nama baik warga Gorontalo yang ada di Jawa Timur ini. Kalau kita punya Rupiah untuk membantu, silahkan kita bantu. Rupiah tidak ada, bantu dengan tenaga. Tenaga tidak ada, bantu dengan pikiran. Pikiran tidak ada, bantu dengan doa,” pinta Idris Rahim.

Ketua Umum IKG Jatim, Ibrahim Djibran dalam laporannya menjelaskan, pelaksanaan halal bihalal ini terselenggara berkat urunan warga. Ia menyebut warga IKG Jatim ada seribuan lebih, namun yang terdata baru 30 persen.

“Ada yang di Surabaya, Malang sampai Pasuruan. Ada juga di Sidoarjo, Gresik sampai Madura. Makanya pada momen ini, yang belum memasukkan alamatnya agar bisa kami data,” tuturnya.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Turnamen ke-24 Bulutangkis Grafika Cup tahun 2019 resmi dibuka di PB Bulutangkis Grafika MAN Kota Gorontalo.

Pembukaan kompetisi olahraga ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, Minggu (30/6/2019).

“Saya juga termasuk pengurus salah satu cabang olahraga, saya ketua Pelti. Saya tentunya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh salah satu cabang olahraga ini”, kata Darda Daraba.

Darda Daraba mengharapkan para peserta turnamen ini menjujung tinggi sportivitas dan keakraban selama bertandig.

“Kita semua tahu olahraga merupakan ajang kompetisi, perlu menjunjung tinggi sportivitas agar keakraban dan keharmonisan antara para pemain dapat terjaga”, ujar Darda Daraba.

Ketua Harian PB Grafika Gorontalo, Paris Jusuf mengungkapkan PB Grafika yang berdiri sejak tahun 1995 tersebut rutin melaksanakan turnamen setiap tahunnya.

“PB Grafika ini berdiri sejak tahun 1995, dan alhamdulillah sekarang sudah 24 tahun. Setiap tahun kami melaksanakan turnamen”, ujar Paris Jusuf yang juga ketua DPRD Provinsi Gorontalo.

Turnamen Bulutangkis Grafika Cup akan dilaksanakan selama 7 hari. Mulai 30 Juni hingga 07 Juli 2019. Pertandingan akan diikuti oleh dua kelas, yaitu kelas A terdiri dari 10 Pasang dan kelas B sebanyak 8 Pasang.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

MANADO – Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Moh. Adrian Noervianto menyampaikan tentang garis-garis besar Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu hal yang substantif yakni menyangkut periodesasi pengusulan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2020.

Menurutnya, tahapan penyusunan APBD 2020 paling lambat pekan kedua Juli 2019  yaitu dengan penyampaian rancangan KUA PPAS ke DPRD. Minggu kedua bulan Agustus dilanjutkan dengan pembahasan Ranperda APBD 2020.

“Apabila kepala daerah tepat waktu mengajukan KUA PPAS namun DPRD tidak mau membahas, maka sampai minggu kedua bulan Agustus kepala daerah tidak lagi membahas KUA PPAS tapi langsung menyampaikan rancangan Perda APBD 2020,” ujar Adrian pada Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2020 kepada Pemerintah se Provinsi Gorontalo bertempat di Lagoon Hotel, Kota Manado, Sulut, Kamis (27/6/2019).

Adrian menilai penolakan pembahasan KUA-PPAS, jika itu benar-benar terjadi, sesungguhnya merupakan kerugian bagi anggota dewan. Sebab KUA-PPAS substansinya menyusun porioritas anggaran, sedangkan Ranperda APBD hanya mengalokasikan anggaran yang sudah diprioritaskan.

 “Oleh karena itu, harapan kami begitu terima usulan KUA PPAS segera bikin Bamuskan (Badan Musyawarah-kan) dan jadwalkan. Jangan sampai lewat minggu kedua bulan Agusutus,” imbuhnya.

Hal lain yang menarik yakni menyangkut periodesasi anggota DPRD mana yang berhak membahas Ranperda APBD Perubahan 2019 dan Ranperda APBD 2020. Apakah anggota DPRD periode 2014-2019 atau anggota DPRD baru yang akan dilantik Oktober 2019 nanti.

Ia menyebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Meski begitu, jika belajar dari pengalaman tahun 2014, pembahasan oleh anggota DPRD yang baru seringkali terkendala oleh Alat Kelengkapan Dewan yang tarik ulur. Akibatnya pembahasan Ranperda APBD menjadi molor hingga batas akhir tanggal 30 November.

 “Begitu 30 November tidak ketuk palu, maka nanti akan ada sanksi kepada kepala daerah maupun anggota DPRD. Sanksinya juga tidak melihat waktu Pak itu kan dibahas oleh anggota periode lama, kita ini kan baru? Undang-undang tidak melihat itu,” tandasnya.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO –Pemerintah Daerah yang minim belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didorong Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Moh Adrian Noervianto untuk memanfaatkan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam sosialisasi Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digelar di Hotel Lagoon, Kota Manado, Sulut, Kamis (27/6/2019).

Adrian Noervianto menyebut ada 3 skema pembiayaan untuk pinjaman pemerintah daerah. Selain pinjaman dengan jangka waktu masa kepemimpinan kepala daerah, ada skema obligasi dan skema KPBU.

“Pinjaman dan obligasi itu punya beban kewajiban (yang harus dibayar), yaitu pokok dan bunga ,kalau obligasi pokok dan kupon. Naah sebenarnya ada alternatif yang lebih baik yakni KPBU,” ujar Adrian Noervianto.

KPBU sengaja dihadirkan pemerintah melalui Perpres nomor  38 tahun 2015 dan Permendagri 96 tahun 2015 untuk mendorong pembangunan infrastruktur daerah khususnya di bidang pelayanan. Misalnya dalam hal pembangunan rumah sakit atau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

“Dalam KPBU Pemda hanya membayar ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP) namanya. Ketika SPAM dibangun swasta, maka Pemda yang beli airnya. Kesepakatan ada kewajiban membeli produknya, maka dalam pasal 4, Permendagri No. 96 tahun 2016 DPRD wajib menyetujui pembayaran AP-nya,” tegas Adrian Noervianto.

Di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku yakin dan konsisten dengan kebijakannya untuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) melalui skema KPBU. Saat ini skema tersebut terus berproses sebelum disetujui oleh DPRD Provinsi.

“RS Ainun itu kewajiban dasar kita pemerintah daerah, untuk siapa? Untuk masyarakat. Kita ingin punya rumah sakit rujukan terbaik agar warga Gorontalo tidak lagi ke Makassar atau ke Manado untuk berobat. Masalahnya kan kita tidak punya biaya untuk bangun? Makanya kita gunakan skema KPBU ini,” jelasnya usai acara.

Rusli berharap Kabupaten/Kota se Gorontalo bisa mengikuti langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi khususnya untuk pembangunan infrastruktur vital. Ia mencontohkan masih banyak daerah kekurangan air bersih, listrik dan lainnya. Infrastruktur yang bisa dibiayai skema KPBU sesuai hasil kebutuhan dan kajian.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar halal bihalal dengan Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG) Sulawesi Utara di Kota Manado, Kamis (27/6/2019). Menariknya, halal bihalal ini juga dihadiri pimpinan OPD, Wali Kota Marten Taha dan Wakilnya Ryan Kono, Bupati Boalemo Darwis Moridu, Pangdam XIII Merdeka Mayjen Tiopan Aritonang serta Danrem 133 Nani Wartabone Kolonel Czi Arnold AP Ritiauw, Ketua KKIG Sulut Ismail Mo’o dan ratusan warga yang memadati audiotirum Hotel Aston tempat acara diselenggarakan.

Gubernur Gorontalo, Rusli Rusli dalam sambutannya memaparkan perkembangan pembangunan Provinwi Gorontalo 7 tahun di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Idris Rahim. Empat program unggulan di periode pertama, kesehatan gratis, pendidikan gratis, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan terus dijalankan hingga sekarang.

“Banyak hal yang sudah kami kerjakan, meskipun ada juga yang belum sempurna. Di bidang infrastrukur kita sudah membangun jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) yang menghubungkan 3 daerah. Listrik tidak mati-mati. Bendungan Randangan bisa mengairi 9.000 hektar lahan sawah,” papar Rusli Habibie.

Di bidang pendidikan, Gubernur Rusli membanggakan program pendidikan gratis yang membuat siswa sekolah hingga SMA tidak lagi dipungut biaya. Begitu juga dengan pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) yang dibangun atas kontribusi semua pihak. SPN sudah meluluskan 199 bintara Polri baru.

 “Sekarang kita berencana untuk membangun Secaba untuk mendidik calon bintara TNI. Pak Bupati Pohuwato dan Bupati Gorontalo bersedia menghibahkan lahan untuk itu. Pembangunannya nanti urunan dengan pemerintah daerah seperti yang kita lakukan di SPN,” ujar Rusli Habibie.

Kepada warga Gorontalo rantau, ia berharap bisa hidup rukun dengan saling menjaga keharmonisan dengan warga lain. Ia meminta warganya itu untuk mendukung program-program pemerintah baik pusat dan daerah.

“Dukung program pemerintah Sulawesi Utara tempat di mana ibu bapak tinggal. Tunjukkan kita mampu berkontribusi dengan tidak melupakan adat-istiadat Gorontalo,” pintanya.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan 1 unit mobil operasional kepada Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang bertempat di Makodam XIII, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (27/6/2019).

Penyerahan mobil jenis Fortuner 4X2 A/T TRD itu ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan secara simbolis kunci mobil. Mobil pabrikan Toyota tahun 2019 itu diharapkan bisa mendukung operasional jajaran TNI.

 “Mobil ini mungkin nilainya tidak ada apa apanya dengan kendaraan operasional Pak Jenderal yang saya lihat cukup mewah. Tapi inilah kesanggupan kami dan apresiasi kami untuk jajaran TNI,” kata Rusli Habibie.

Rusli Habibie menilai peran TNI sangat baik dalam menjaga keaman dan ketertiban khususnya saat Pemilu 2019 lalu. Semua tidak terlepas dari komunikasi dan sinergitas yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Polri dan unsur Forkopimda lainnya.

“Terima kasih atas kerjasama dan sinergitas selama ini dalam mengawal ketahanan pangan di Gorontalo. Mulai dari percetakan sawah baru, distribusi pupuk dan benih yang melibatkan jajaran Babinsa,” sambung Rusli Habibie.

Sementara itu, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang selama ini terbangun dengan pemerintah daerah. Ia menilai pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Gorontalo banyak membantu tugas fungsi TNI khususnya dalam hal karya bakti, penyediaan lahan, operasional kendaraan bahkan operasional prajurit TNI yang bertugas sebagai Babinsa.

“Ada satu Pak Gubernur yang perlu kita laporkan ke Pak KASAD, ada bantuan operasional para Babinsa yang di Provinsi lain tidak ada. Bukan anggarannya yang besar tapi apresiasi dari pemerintah kepada Babinsa yang patut kami apresiasi,” puji Jenderal Bintang Dua itu.

Selain dihadiri oleh Gubernur Gorontalo dan pimpinan OPD, pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin, Bupati Boalemo Darwis Mooridu dan Wakil Bupati Pohuwato Amin Haras.Daerah lain seperti Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo masing-masing mengutus Sekretaris Daerah.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

YOGYAKARTA – Provinsi Gorontalo kembali mengukir prestasi yang membanggakan dengan menjadi daerah yang mendaapt 2 penghargaan dari Pemerintah Pusat.

Dau penghargaan datang dari Badan Kepegawaian Negara Regional XI dengan diraihnya dua kategori, yaitu kategori Pengelolaan Manajemen Aparat Sipil Negara (ASN) dan kategori Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

Dalam kategori Pengelolaan Manajemen ASN, Provinsi Gorontalo berhasil mendapatkan juara 2, dan di kategori Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, Gorontalo juga berada di posisi kedua.

Penghargaan BKN Regional XI Choice Awards diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba dari Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN Haryono Dwi Putranto, pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian, Rabu (26/6/2019) yang berlangsung di hotel New Saphir, Yogyakarta.

Darda Daraba mengungkapkan, diraihnya dua kategori penghargaan dari BKN Regional XI sebagai bukti dan pengakuan akan manajemen kepegawaian Provinsi Gorontalo yang sudah sesuai aturan yang berlaku.

” Ini buktinya bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim, kita sudah dianggap telah masuk pada tahap manajemen yang sudah sesuai aturan yang berlaku,” jelas Darda.

Dalam BKN Awards ini, untuk tingkat provinsi terdiri dari dua kategori yaitu kategori pengelolaan manajemen ASN dan kategori pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
Sementara untuk tingkat kabupaten/kota ada 4 kategori.

Pewarta : Nova/Asriani- Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Rencana pembangunan Sekolah Calon Bintara (Secaba) yang digagas Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai memasuki tahap yang lebih serius. Dua daerah, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo kabarnya bersedia menghibangkah lahan untuk mendidik calon prajurit TNI AD tersebut.

Hal tersebut terungkap pada jamuan makan malam antara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang di RM Angelato, Kota Gorontalo, Selasa (25/6/2019).

“Kita minta waktu ketemu KSAD, beliau punya waktu setelah tanggal 28 (Juni). Kita akan bawa surat dari Bupati Pohuwato dan Bupati Gorontalo yang menyatakan kesiapannya untuk penyediaan lahan,” kata Rusli Habibie.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato rencananya siap menghibahkan lahan seluas 150 hektar, sementara Pemkab Gorontalo lebih kurang 100 hektar. Dua lahan tersebut menunggu persetujuan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Rusli Habibie meyakini ketersediaan lahan bisa menjadi jalan lolosnya usulan pembangunan Secaba di Gorontalo. Terkait dengan pembangunan fisiknya, ia berharap ada kerjsama dan sinergitas antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pihak swasta untuk bisa mewujudkannya.

“Kayak SPN (Sekolah Polisi Negara) kan begitu (dibangun dengan urunan semua pihak), akhir jadi sekarang. Kalau itu ada kan bayangkan bisa mendidik anak-anak kita jadi bintara lalu mereka kerja di sini, itu kan bagus,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang. Pihaknya yang mengaku sudah meninjau kelayakan calon lahan, tinggal menunggu keputusan dari Markas Besar TNI.

“Kita sudah lihat lahannya, Gubernur juga sangat mendukung. Kita lihat ke depan karena ini kan bertahap. Mungkin sekarang lahan dulu, tahun depan kita ajukan anggarannya,” jelas perwira bintang dua ini.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo