>

SUBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo segera menyetujui usulan skema Avaibility Payment (AP) untuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pembangunan RSUD Ainun Habibie. Menurut Ketua DPRD Paris Yusuf, dari empat syarat yang diminta oleh anggota, tinggal satu yang belum diselesaikan yakni Legal Opinion (LO).

“Tentang persetujuan, ada empat yang kami minta. Pertama persetujuan layanan AP dari Kemendagri, itu sudah ada. Kedua tentang penjaminan dari PII itu juga sudah ada. Ketiga kajian dari BPKP juga sudah. Terakhir tentang kajian pendapat hukum dari kejaksaan, naah LO ini masih dalam proses,” terang Paris usai menghadiri FGD KPBU RS Ainun yang digelar di Sari Ater Hotel and Resort, Subang, Jawa Barat, Jumat (12/7/2019).

Ia menilai legislatif sudah cukup berupaya agar proses KPBU ini berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku. Pihak DPRD sudah 12 kali melakukan pembahasan dan pada intinya semua fraksi setuju asalkan semua syarat bisa dipenuhi.

“Persetujuan dewan itu dibutuhkan sebelum tahapan penandatanganan kontrak (dengan pihak ketiga) akhir Agustus. Jadi kami masih ada waktu sekitar satu bulan lebih. Mungkin minggu-minggu depan LO-nya keluar maka kita paripurnakan melalui mekanisme dewan,” imbuh politisi dari Partai Golkar itu.

Pembangunan RS Ainun melalui mekanisme KPBU dilaksanakan oleh investor. Biaya pembangunan fisik, alat kesehatan medis dan fasilitas lain ditaksir mencapai angka Rp800 miliar. Pemprov diwajibkan membayar avaibility payment (AP) layanan jasa rumah sakit selama 20 tahun.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

SUBANG - Kementrian Dalam Negeri Melalui Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah M Ardian Noverianto menjelaskan proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur bukanlah hutang.

KPBU sistemnya adalah belanja jasa dalam jangka waktu tertentu saat layanan tersebut dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Hal tersebut disampaikannya usai menjadi pembicara pada diskusi terpumpun KPBU Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr Hj Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) yang digelar di Sari Ater Hotel dan Resort, Subang, Jawa Barat, Jumat (12/7/2019).

Menurut Ardian, ada tiga skema pembiayaan pemerintah yakni pinjaman, obligasi dan KPBU. Dua pilihan pertama memiliki risiko bunga atau kupon untuk obligasi, KPBU tidak demikian. Pinjaman waktu angsurnya juga sangat pendek.

“Kan begini kalau pilihannya adalah pinjaman berarti dia ada beban pokok pinjaman atau hutang, angkanya (pinjaman) tidak bisa (dicicil) berpuluh tahun. Nah di Permen 96 pembayar AP (Avaibility Payment) itu bukan belanja hutang, tapi barang dan jasa. AP ini juga bisa hingga 50 tahun dan tidak ada kaitannya dengan masa jabatan kepala daerah,” ujar M Ardian Noverianto  yang alumnus IPDN itu.

Ia mencontohkan pembayaran untuk listrik dan air yang rutin dibayarkan oleh Pemda setiap bulannya. Hal itu termasuk belanja barang dan jasa selama ada manfaat yang diperoleh dari layanan itu.

Kelebihan lain KPBU, Pemda tidak menyediakan APBD untuk membangun infrastruktur. Cukup dengan penyediaan lahan, maka pihak swasta membangun dan menyediakan jasa kesehatan di RS Ainun.

“Tanahnya tanah pemda dibangun pihak ketiga, nah kira kira ada nggak pembukaan lapangan kerja baru di sana? Ada kan? Pajak retribusi naik nggak? Setelah dibangun dikelola oleh mereka, ini rumah sakit setelah masa AP dikasih ke pemerintah. Bayangkan keuntungannya?,” tutur M Ardian Noverianto.

Diskusi terpumpun KPBU RS Ainun menghadirkan sejumlah pembicara dari Kementiran/Lembaga. Selain Ardian, hadir pula Kasubdit Kelembagaan, Informasi dan Regulasi Bappenas RI Reghi Perdana, Kasubdit Pendapatan Wilayah IV I Nyoman Suartawan, perwakilan BKPM RI Ida Sri Agustina serta Konsultan Bappenas untuk KPBU Nita Sarwani bersama tim.

Di pihak Pemprov Gorontalo hadir Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Tim Simpul KPBU, Ketua DPRD Paris Jusuf, unsur Forkopimda dari Kejaksaan Tinggi, Polda Gorontalo, Korem dan Kabinda. Perwakilan LSM dan pemerhati juga diundang untuk mengetahui dan berdiskusi terkait KPBU RS Ainun.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MAKASSAR –  Wujud komitmen untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemberangkatan Jamaah Calon Haji Embarkasi Haji Antara (EHA) Provinsi Gorontalo 1440H/2019M.

Rakor ini berlangsung di Kantor Otoritas (Otban) Bandara Hasanuddin, Makassar, Kamis, (11/7/2019) dan dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Otban Hasanuddin, Kepala Bandara Manado Sarmanto, Kepala Bandara Jalauddin-Gorontalo Power Sihaloho, serta sejumlah pejabat instansi terkait.

Dalam rakor tersebut Idris Rahim selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Ibadah Haji (PPIH) mengungkapkan fokus pembahasan rapat koordinasi kali ini tentang parking pesawat feeder, alur kedatangan jemaah, ruang tunggu, loading bagasi, layanan di ruang tunggu, proses boarding pesawat garuda.

Tujuan pembahasan materi ini adalah untuk memaksimalkan kenyamanan dan memudahkan JCH asal gorontalo khususnya untuk JCH yang sudah berusia lanjut.

“Pelaksanaan pemberangkatan JCH sudah berlangsung selama 12 tahun. Perlu dikoordinasikan dan disinergikan dengan semua pihak. Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun masih ada yang perlu kita benahi,” kata Idris Rahim.

Sementara itu dari pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan juga menyampaikan kesiapan mereka untuk melayani JCH, khususnya dengan menyiagakan personil dan fasilitas kesehatan lainnya serta rumah sakit yang akan menjadi rujukan bagi JCH yang mengalani gangguan kesehatan.

“Akhirnya untuk itulah kenapa Rakor ini di gelar. Agar kita semua stakholder dapat menyempurnakan kekurangan yang masih ada dan kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan JCH EHA, agar melaksanakan kegiatanya sesuai dengan SOP yang berlaku,” tuturnya.

Untuk tahun ini JCH dari Gorontalo berjumlah 1.194 orang termasuk kuota tambahan yang di bagi dalam 3 Kelompok terbang (Kloter) yaitu Kloter 27 berjumlah 455 Jemaah, kloter 29 berjumlah 455 jemaah dan kloter 34 berjumlah 284 jemaah.

 

Pewarta : BPPG Makassar

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BANDUNG – National Support for Local Investment Climates (NSLIC) merilis hasil survei tentang daya saing ekonomi Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Salah satu data yang menarik disimak menyangkut ketimpangan antara kepuasan terhadap layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan indeks Pengusaha yang merealisasikan investasinya di daerah.

Hasil riset menyebutkan bahwa indeks kepuasan terhadap pelayanan perizinan di PTSP sebesar 6,04 poin untuk Gorontalo dan 6,01 untuk Sulawesi Tenggara. Di sisi lain, indeks pengusaha yang merealisasikan investasinya hanya 3,09 poin untuk Gorontalo dan 4,14 poin untuk Sultra.

Menurut Peneliti dari NSLIC Mukti Asikin hal tersebut bisa dipengaruhi oleh berberapa aspek, salah satunya belum terintegrasinya segala perizinan ke dalam PTSP. Harusnya menurut dia, PTSP sebagai institusi harus juga melibatkan instansi vertikal lain yang dikuatkan oleh regulasi yang terintegrasi.

“Izin itu kan di kantor PTSP, tapi proses izin kan di luar itu. Ngurus segalanya dari A sampai Z kan di luar kantor PTSP, ketika dokumen sudah lengkap baru datang ke PTSP. Di kantornya mungkin sudah lebih baik tapi ketika menyiapkan dokumen banyak urusan dengan banyak instansi,” terang Asikin usai memaparkan Indeks Daya Saing Ekonomi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara di Hotel Sheraton, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/7/2019).

Hal berbeda disampaikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Menurutnya hal itu disebabkan banyaknya izin yang keluar namun hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk diperjualbelikan kepada pihak lain. Akibatnya, izin usaha tanpa progres meski sudah mengantongi izin.

“Contohnya di Kabupaten Gorontalo Utara ada izin pertambangan yang keluar, tapi nggak ada progresnya. Terkesan izin di keluarkan oleh PT A, namun ditenggarai dicarikan si B,” kata Rusli Habibie.

Ia menyebut saat ini ada hampir 70-an IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang keluar, termasuk beberapa perkebunan tapi tidak jalan. Hal yang sudah diperingatkan oleh KPK agar segera mengevaluasi pemanfaatan izin yang mandek.

“Ini sudah kita evaluasi, kita sudah surati semua. Perusahaan-perusahaan yang belum CRC, tidak ada progres itu kita evaluasi. Kita tawarkan ke perusahaan lain. Itu yang terjadi, pelayanan cepat tapi begitu keluar izinnya tidak jalan,” pungkasnya.

Ke depannya ia akan membatasi izin yang diajukan oleh perusahaan. Harus ada klausul paling lambat 6 bulan atau satu tahun setelah keluar izinnya perusahaan harus segera memiliki progres. Jika tidak maka otomatis izinnya dicabut.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BANDUNG – National Support for Local Investment Climates (NSLIC) merilis hasil survei daya saing ekonomi Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Komparasi dua daerah itu sengaja dipilih karena menjadi lokus proyek pengembangan ekonomi dan investasi yang dibiayai oleh Kanada itu.

Berasan indeks daya saing ini terungkap dalam pemaparan yang dilakukan oleh tim penelitin NSLIC bertempat di Ballroom Hotel Sheraton, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/7/2019).

Dari 7 indikator utama yang diteliti, Gorontalo hanya memiliki satu poin yang lebih rendah.

Indeks daya saing daerah berada pada 5,35 poin jika dibanding dengan Sultra sebesar 4,96.

Kinerja ekonomi Gorontalo 5,40 dibanding Sultra 4,25. Gorontalo hanya kalah dalam hal persepsi iklim bisnis yakni 6,05 dibanding dengan 6,29 milik Sultra.

Selanjutnya ada indeks kinerja investasi yakni 5,02 berbanding 4,68, kinerja pemerintah 5,80 berbanding 4,66, infrastruktur 4,46 berbanding 4,35 serta dinamika bisnis 5,37 berbanding 5,50.

“Meskipun Sulawesi Tenggara daerah yang relatif lebih tua tapi ternyata beberapa poin Gorontalo lebih baik. Misalnya dalam dinamika bisnis, usaha-usaha rintisan baru lebih banyak di Gorontalo,” kata Mukti Asikin, Ketua tim peneliti NSLIC.

Jika diurai berdasarkan kabupaten/kota se Gorontalo, indeks daya saing ekonomi Kabupaten Pohuwato di angka 5,94 hanya kalah dari Kota Gorontalo sebesar 6,04. Padahal kabupaten ini berada di daerah paling Barat Gorontalo.

Pohuwato bahkan jauh meninggalkan Kabupaten Boalemo yang berada di urutan terendah dengan 4, 29. Kabupaten Gorontalo Utara berada pada 5,02, Kabupaten Gorontalo 5,21 dan Bone Bolango 5,59.

“Temuan kami untuk skala bisnis di Gorontalo mayoritasnya kecil, bahkan bukan hanya kecil tapi mikro. Kalau mau kompetitif harus berinovasi. Harus didorong peran dari perguruan tinggi. Ke depan produknya tidak bisa biasa-biasa saja harus berada di atas standar rata-tata,” ujar Mukti Asikin.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik hasil pemaparan yang juga dihadiri oleh para pimpinan OPD tersebut. Ia berharap indikator-indikator yang capaiannya masih rendah bisa diperbaiki setiap tahunnya.

 “Kita bersyukur bisa disandingkan dengan Sulawesi Tenggara. Kita ini kan baru berusia 19 tahun dibandingkan Sultra yang sudah lebih dari 50 tahun berdiri. Kemudian mereka sumber daya alamnya cukup banyak, kita kan nggak ada,” sebut Rusli.

Proyek NSLIC atau NSELRED (National Support for Enhancing Local and Regional Economic) merupakan kerjasama pemerintah Kanada dan Indonesia. Proyek ini diharapkan dapat mendorong penciptaan iklim investasi dan pengembangan ekonomi lokal di Gorontalo dan Sultra.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sebanyak 7 warga disabilitas penyandang tuna grahita mengikuti pendidikan kemandirian di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/7/2019).

Pendidikan selama 6 bulan itu diikuti oleh satu orang pendamping dan perwakilan orang tua.

Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kementerian Sosial di Palu akan melatih dan mendidik intelektual penyandang tuna grahita agar mampu beraktivitas seperti orang pada umumnya. Mereka dididik dan dilatih dengan beragam keterampilan seperti menjahit, tata boga dan tata rias.

“Diklat semacam ini sudah ada sejak tahun 2000. Tapi belakangan karena pendanaan yang semakin minim maka yang dibiayai hanya peserta, pendamping tidak dibiayai. Jumlah yang ikut juga tidak banyak,” kata pendamping disabilitas Provinsi Gorontalo, Risna Karim.

Risna menyebut para penyandang disabilitas Gorontalo terbilang cukup banyak. Ia mencatat ada 5.816 penyandang disabilitas yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota. Rinciannya 647 orang di Kota Gorontalo, 2.003 orang di Kabupaten Gorontalo, 639 di Gorontalo Utara, serta Pohuwato, Bone Bolango dan Boalemo masing masing 1.150, 981 dan 396 orang.

Angka itu belum termasuk kategori Anak Dengan Kecacatan (ADK). Di Kota Gorontalo ada 184 orang, Kabupaten Gorontalo 305 orang, Gorut 14 orang, Pohuwato 124 orang serta Bone Bolango dan Boalemo masing-masing 232 dan 169 orang.

 “Di sisi lain perhatian bagi mereka sangat minim. Kami sudah keliling ke semua Dinas Sosial tapi jawabannya sama ya tidak ada anggarannya. Beruntung ibu Idah Syahidah selaku Bunda Asuh Disabilitas memberi banyak perhatian kepada mereka. Untuk pelatihan ini kami mendapat dana transportasi dan akomodasi,” ujar Risna Karim.

Idah Syahidah  adalah istri Gubernur Gorontalo, ia  dinilai sangat peduli terhadap penyandang disabilitas. Selain mendorong untuk pengembangan keterampilan di luar daerah, Idah aktif membantu pendampingan warga berkebutuhan khusus ini.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Bandung, Humas – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap membantu Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengembangkan pariwisata daerah. Hal itu disampaikan Kang Emil saat bertemu dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2019 yang dipusatkan di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/7/2019).

“Saya ketemu pak Ridwan Kamil dan meminta beliau membantu Gorontalo untuk investasi di bidang pariwisata. Beliau sangat tertarik bahkan dalam waktu dekat akan ke Gorontalo dan mengajak investor untuk mengembangkan pariwisata,” terang Rusli usai acara.

Gubernur Rusli juga menyampaikan keinginannya untuk melaksanakan studi tiru ke obyek wisata alam Ciater di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ciater yang memiliki pemandian air panas dinilai cocok dengan obyek wisata Lombongo di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.

“Saya berharap pemerintah Bone Bolango maupun provinsi bisa menerima kedatangan investor seperti yang ada di Ciater sehingga bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dan membuka lapangan kerja,” imbuh mantan Bupati Gorontalo Utara itu.

Pertemuan dua Gubernur untuk membahas pariwsata bukan kali ini saja terjadi. Pada 24 April 2019 lalu, Rusli Habibie dan Ridwan Kamil bertemu pada peluncuran Kalender Event Pariwisata Gorontalo 2019 yang digelar di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB).

Selain menghadiri HLUN 2019 dan studi tiru di obyek wisata Ciater, Gubernur Gorontalo dan rombongan akan mengikuti sejumlah kegiatan. Di antaranya Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas KUA-PPAS, Pemaparan Iklim Investasi dan Daya Saing Gorontalo dari NSLIC, FGD Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RS Ainun serta peninjauan Waduk Dharma di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Pewarta : Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Bandung, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi istri Idah Syahidah menghadiri peringatan puncak Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2019 yang dipusatkan di Monumen Juang Rakyat Jawa Barat, Bandung, Rabu (10/7/2019).

Gubernur Rusli duduk disamping Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku tuan rumah serta Menteri Sosial (Mensos) RI Agus Gumiwang Kartasasmita. Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo juga hadir di antara barisan tamu bupati dan wali kota se Indonesia.

Dalam sambutannya, Mensos Agus Gumiwang menyebut Indonesia sudah memasuki era penduduk berstruktur tua sejak tahun 2000 di mana proporsi lansia mencapai 7,18 persen. Suatu negara disebut berstruktur tua jika proporsi lansia mencapai 7 persen ke atas.

“Pertumbuhan jumlah lansia yang dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang semakin meningkat: dari posisi 7,18 persen di tahun 2000, 8,48 persen di tahun 2005, 9,77 persen di tahun 2010, dan hingga akhir tahun 2018 lalu jumlah populasi lansia mencapai sekitar 24,4 juta jiwa atau 9,27 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Pada tahun 2020 nanti jumlah lansia diperkirakan mencapai 11,3 persen,” jelas Agus.

Menurut Mensos, tantangan pemerintah saat ini dan ke depan terkait lansia adalah bagaimana menjadikan lansia sebagai aset sumber daya manusia yang tetap sehat, produktif, mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Hal itu sejalan dengan tema pelaksanaan HLUN 2019.

Caranya dengan intervensi program yang sifatnya preventif yakni dengan mencegah dan menanggulangi risiko kemiskinan di kalangan lansia. Protektif yakni memberikan pelayanan dasar dan bantuan sosial bagi lansia serta promotif melalui peningkatan kapaistas, ketempilan dan tingkat pendapatan lansia.

“Untuk membangun kesejahteraan sosial lansia maka diperlukan aktivasi dan penguatan program-program seperti asuransi sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial dasar, peningkatan kapasitas, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian,” sambungnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli menyebut jumlah lansia di daerah mencapai angka 86.976 jiwa. Selain diintervensi melalui program pemerintah pusat, para lansia khususnya yang kurang produktif dibantu dengan beberapa program di antaranya Bantuan Untuk Lansia (Bantu LU) bagi 344 lansia, Familiy Support 114 lansia, home care 256 lansia.
Ada pula program day care bagi 57 lansia, pemakaman bagi lansia terlantar, bantuan kebutuhan dasar LKS Lansia serta Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 150 lansia.

“Kita juga memberikan subsidi ikan gratis bagi lansia. Tahun depan kita bikin program Kartu Sembako bersubsidi salah satu prioritasnya bagi lansia dan pemegang kartu PKH. Itu mendapatkan apresiasi dari pak Menteri dan beliau akan mengalokasikan lebih banyak lagi program untuk Provinsi Gorontalo,” sebut Rusli.

Pemprov Gorontalo rencananya akan menggelar puncak peringatan HLUN 2019 tingkat provinsi tanggal 19 Juli 2019 nanti.

Pewarta : Isham - Humas

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Rapat Tim Koordinasi Pentaan Ruang Daerah (TKPRD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo yang dipimpin langsung oleh Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, membahas sejumlah isu terkait wilayah perbatasan negara Provinsi Gorontalo dan juga Provinsi Sulawesi Tengah.

Rapat yang dihadiri oleh Sekertaris daerah Buol, serta beberapa perwakilan Kepala Dinas PUPR di beberapa daerah di bagian Sulteng ini, berlangsung diruang rapat Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Rabu, (10/7/2019).

Dalam sambutannya Kepala Bagian Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe menjelaskan melalui kesempatan ini kurang lebih ada delapan isu yang akan dibahas terkait kesepakatan pola dan struktur ruang revisi RTRW di daerah yang berbatasan dalam hal ini Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah.

Isu tersebut antarala lain, yang pertama mendorong kawasan strategi nasional perbatasan negara Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah, yang kedua koordinasi dan kerjasama peningkatan infrastruktur antar wilayah perbatasan yang perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan akses sibiltas wilayah pada kawsan perbatasan.

“Selanjutnya ada pula pemanfaatan dan pengendalian ruang pada wilayah perbatasan yang harus memang harmonis serta mendukung pelestraian lingkungan. Ada juga pelaksanaan pengembangan teluk tomini sebagai kawasan andalan baik di Provinsi Gorontalo maupun Sukawesi Tengah, dan empat isu penting lainnya. Ini yang akan kita bahas bersama hari ini,” kata Sultan

Sementara itu Darda Daraba dalam arahannya mengatakan terkait dengan subtansi revisi pemanfataan ruang ini salah satu yang paling utama persyaratannya adalah perlunya singkronisasi, koordinasi, harmonisasi serta kesepakatan. Menurutnya tanpa semua itu setiap daerah perbatasan akan sering terjadi konflik karena tidak ada kesepahaman dan kesepakatan dari kedua belah pihak.

“Rapat koordinasi ini juga tujuannya tentunya untuk mengkoordinasikan isu-isu terkait daerah perbatasan yang sering kali menjadi konflik. Kemudain yang perlu dibicarakan juga, yang paling utama terkait dengan peningkatan infrastruktur – infrastruktur wilayah perbatasan ini. Jadi dirapat ini seharusnya tidak ada lagi Gorontalo dan mana Sulteng, yang ada hanyalah kesepahaman bersama,” tandasnya.

Pewarta : Echin – Ryan

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo
Rabu, 10 Juli 2019 12:43

Polri Harus Dekat Dengan Masyarakat

LIMBOTO – “Polri harus profesional dan semakin dekat dengan masyarakat. Mengabdi, melayani, dan mengayomi masyarakat,” kata Brigjen (Pol) Rachmad Fudail, Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo saat memimpin upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-73.

Peringatan tahun ini merupakan momentum untuk meningkatkan pengabdian setiap anggota kepolisian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Penegasan Brigjen (Pol) Rachmad Fudail diulang kembali saat diwawancarai sejumlah wartawan di halaman Markas Kepolisian Daerah, Rabu (10/7/2019).

“Polri harus profesional dan semakin dekat dengan masyarakat. Mengabdi, melayani, dan mengayomi masyarakat,” Brigjen (Pol) Rachmad Fudail.

Brigjen (Pol) Rachmad Fudail menjelaskan, Polda Gorontalo terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja jajaran Polri di Gorontalo. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dirumuskan dalam program kerja.

 “Apa yang masih kurang dan belum maksimal akan kita tingkatkan. Kita juga akan meningkatkan kerja sama dengan seluruh stakeholder dan komponen masyarakat, karena tugas Polri itu tidak boleh dilaksanakan sendiri,” ujar Brigjen (Pol) Rachmad Fudail.

Upacara Hari Bhayangkara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Idris Rahim dan Forkopimda Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim atas nama pemerintah dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polri yang telah mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Saya melihat dari tahun ke tahun kinerja Polri terus meningkat. Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah terus dibangun sehingga masyarakat Gorontalo merasa aman, damai, dan tentram,” ujar Idris Rahim.

Pada upacara Hari Bhayangkara ke-73 itu, Brigjen (Pol) Rachmad Fudail bertindak sebagai inspektur upacara membacakan amanat tertulis Presiden Joko Widodo.

Dalam amanatnya, Presiden mengapresiasi kerja keras, pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan tanpa mengenal lelah seluruh personil Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo