>

Displaying items by tag: PPID Humas

Sabtu, 22 Februari 2020 13:15

Jelajah Wisata Sulawesi Go!

 

MAKASSAR – Touring Jelajah Wisata Sulawesi (JWS) 2020 resmi dimulai. Mengambil titik start di Center Point of Indonesia Kota Makassar, touring di lepas oleh Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kemenparekraf RI, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Makassar dan Walikota Makassar, pada Sabtu (22/02/2020).

Touring JWS diikuti oleh 75 unit mobil. Rinciannya, JK Merah Putih Community sebanyak 26 mobil, JK Owner Community 16 mobil, dan 33 unit mobil tim pendukung.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ikut menjadi peserta dalam touring JWS ini. Dengan mengendarai tunggangannya berjenis JK Rubicon, ia ditemani oleh Istri tercinta yang juga anggota Komisi VIII DPR RI, Idah Syahidah.

“Siapa lagi kalau bukan kita, kapan lagi kalau bukan sekarang yang mau mengakui bahwa NKRI ini kaya. Pariwisatanya, pegunungannya, baharinya, alam bawah lautnya, ikannya, ekosistem yang ada, keramah tamahan masyarakatnya, termasuk kulinernya,” ungkap Gubernur Rusli dalam sambutannya.

Rusli berulang kali menegaskan touring JWS ini diselenggarakan untuk menjelajahi tempat-tempat wisata yang ada di empat provinsi yang ada di Sulawesi. Mulai dari Sulawesi Selatan melewati Sulawesi Tengah dan Gorontalo serta berakhir di Sulawesi Utara.

“Saya merasa berhutang ke Pemerintah Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Tapi saya janji kali lain kami akan touring lagi dan mengambil start dari Kendari, Sulawesi Tenggara,” tambah Rusli.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Makassar Muhamad Firda dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan yang di gagas oleh Pemprov Gorontalo ini.

“Terima kasih telah memilih Makassar sebagai titik awal pelaksanaan touring ini. Mohon maaf kami tidak bisa ikut. Ini terhitung hutang ya. Kami janji akan membalas hutang ini,” tutur Firda.

Firda berharap pelaksanaan touring ini dapat dimanfaatkan sebak-baiknya oleh seluruh peserta. Ia mempersilahkan para peserta touring untuk menjelajahi sekaligus mempromosikan potensi wisata diberbagai tempat yang akan dilewati, khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelepasan peserta touring ditandai dengan penggunaan topi khas Makassar Mappatonro, oleh Gubernur Rusli dan seluruh peserta.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

MAKASSAR – Calendar of Event (CoE) Provinsi Gorontalo tahun 2020 resmi diluncurkan. Event tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo tersebut dilaksanakan di Ballroom Hotel Gammara Makassar, Jumat (21/02/2020).

Hadir pada kesempatan tersebut Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kemenparekraf RI Ari Juliano Gema, Bupati dan Walikota se Provinsi Gorontalo, ASITA dan Perbankan.

Rifli Katili selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menyebut sebanyak 172 event yang direncanakan akan dihelat selama setahun penuh.

“Rinciannya 54 event di Kabupaten Bone Bolango, 45 event di Kabupaten Gorontalo, empat di Kota Gorontalo, 11 di Kabupaten Pohuwato, lima event di Kabupaten Boalemo serta tujuh event di Kabupaten Gorontalo Utara,” ujarnya.

Ia melanjutkan, dua dari 172 event tersebut masuk dalam kalender pariwisata nasional. Festival Karawo dan Festival Pesona Saronde di Kabupaten Gorontalo Utara.

Di acara yang sama, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe yang mewakili Gubernur Gorontalo menyampaikan pembangunan pariwisata tidak bisa difokuskan hanya pada satu daerah saja. Menurutnya pemerintah telah mengambil langkah tepat untuk mempromosikan wisata di Sulawesi.

“Jangan yang dipromosikan hanya Gorontalo saja. Harus juga daerah lainnya yang ada di Sulawesi. Misalnya Sulawesi Selatan atau Sulawesi Utara, karena dua daerah itu adalah pintu masuknya,” tutur Syukri.

Peluncuran CoE akan dilanjutkan dengan Touring Jelajah Wisata Sulawesi (JWS) 2020 pada Sabtu (22/02/2020). Touring JWS mengambil start di Kota Makassar dan berakhir di Kota Manado, Sulawesi Utara.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

MAKASSAR – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menginginkan kepala daerah 6 kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo terus bersinergi, kerjasama ini erat kaitannya dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai pemerintahannya.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Penyelarasan Dokumen Perencanaan Provinsi Gorontalo tahun 2021 terhadap RPJMN 2020-2024 di Ballroom Hotel Gammara Makassar, Jumat (21/02/2020).

“Kadang-kadang program kita (Pemerintah Provinsi) tidak terkoneksi dan kadang-kadang juga tidak diakui, sehingga terjadi yang saya katakan raja-raja kecil di daerah,” ungkap Rusli.

Rusli mencontohkan pembangunan irigasi Randangan, Pohuwato. Ia menilai, irigasi tersebut selain menjadi urusan pemerintah provinsi juga harus di intervensi oleh pemerintah kabupaten termasuk balai sungai.

“Pembangunan ini harus terkoneksi, jangan sendiri-sendiri. Ini yang harus kita pikirkan bersama, agar program-program ini bisa dirasakan oleh rakyat dan fokus pada pembangunan yang ada di daerah. Saya mohon kepada teman-teman jangan asal buat program tapi kita tidak tahu tujuan akhirnya seperti apa,” tambahnya.

Diakhir sambutannya Rusli mengatakan tidak hanya program saja yang diselaraskan, tapi juga visi misi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi juga harus sejalan. Agar tujuan pembangunan bisa tercapai.

Ditempat yang sama Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki berharap melalui kegiatan ini imbauan dan arahan Gubernur dapat direalisasikan.

“Kita lakukan penyelarasan kebijakan dan sasaran pembangunan dalam RKPD 2021 terhadap RPJMN 2020-2024. Kita juga melakukan sinergi dan dukungan program prioritas daerah terhadap prioritas nasional tahum 2021. Selain itu juga melakukan pemetaan terhadap program kegiatan dalam renja OPD sesuai Permendagri 90 tahun 2019,” tutup Budi.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengajak masyarakat yang mampu, pengusaha maupun perbankan untuk menjadi donatur sedekah Jumat berkah. Sedekah diberikan dalam bentuk makanan atau uang yang ditransfer ke rekening 8110065254 Bank Muamalat “Jumat Barokah”.

Hal ini dikatakan Gubenur saat hadir dalam silahturahmi Jumat berkah, bersama anak yatim, fakir miskin dan kaum dhuafa, di depan Toko Maharani, Jumat, (21/2/2020).

“Mumpung kita masih hidup, masih mampu berbagi dengan sesama. Hari ini saya mengajak para pengusaha dan perbankan untuk ikut serta sedekah Jumat berkah. Kami membuka rekening, berapapun kami terima. Ini bukan pamer, ini adalah sosialisasi biar semua masyarakat tau. Bagi yang mampu silahkan menyumbang dan bagi yang tidak mampu silahkan mengambil hak kalian setiap hari Jumat dalam bentuk makanan siap saji,” kata Rusli.

Orang nomor satu di Provinsi Gorontalo ini menambahkan sedekah jumat berkah ini adalah buah pemikiran dari istri tercinta Idah Syahidah. Rusli bercerita ketika masih tinggal di Bandung, Idah dan satu putranya Alham Habibie selalu berbagi dengan masyarakat tetangga yang kurang mampu. Kemudian ketika Rusli mencalonkan diri jadi Bupati di Kabupaten Gorontalo Utara, Idah bernazar jika suaminya terpilih jadi Bupati, setiap jumat akan membagikan makanan siap saji kepada 150 kaum dhuafa.

 “Dan Alhamdulillah itu Ibu Idah laksanakan. Bahkan ketika saya lagi-lagi mencalonkan diri sebagai Gubernur tahun 2011, ibu kembali bernazar kali ini akan memberikan makanan gratis setiap jumat kepada 250 kaum dhuafa jika saya jadi Gubernur. Sehingga sekarang saya sudah jadi gubernur dua periode, kegiatan ini terus ibu galanggkan. Dan tepat sebulan yang lalu, ibu memberikan ide membuka wadah makanan gratis disini, depan Toko Maharani,”cerita Rusli

Rusli atas nama pemerintah dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat. Istrinya berencana membuka wadah makanan gratis setiap Jumat di Kabupaten lain.

“Mohon maaf ibu tidak bisa hadir hari ini, lagi berjuang di Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui PKH. Tapi rencananya ibu ingin wadah makanan gratis bisa di buka di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan lain sebagainya,” tandasnya.

Rusli didampingi putra sulungnya Alham Habibie, Sekda Darda Daraba, jajaran pimpinan OPD dan unsur Forkopimda setempat, membagikan makanan gratis kepada 750 kaum dhuafa dan 250 anak yatim. Adapula bantuan uang masing-masing Rp100 ribu dari baznas Provinsi.

 

Pewarta : Ecyn - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA - Kwatir daerah (Kwarda) gerakan Pramuka Gorontalo, terus menggalakan gerakan anti sampah plastik.  Hal ini terlihat saat Kwarda Gorontalo ikut dalam kegiatan Rakernas Gerakan Pramuka 2020 di Gedung Sarbini, Cibubur, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Dalam kesempatan tersebut,  salah seorang utusan Kwarda Gorontalo kak Gobel Labantu selaku Sekretaris Kwarda, terlihat membawah tumbler selama mengikuti kegiatan.

“Langkah ini sudah kita lakukan di Gorontalo. Sesuai intruksi kak Kwarda Ka Idah, dalam setiap pelaksanaan perkemahan, seluruh peserta diwajibkan membawa tumbler/botol minum sebagai bentuk kecintaan terhadap alam sekitar dengan mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan,” kata Gobel

Sementara itu Ketua harian Kwarda Gorontalo Susanto Liputo menyampaikan konsep perangi sampah plastik dan pengaktifan satuan karya pramuka jadi isu hangat yg di bawah Kwarda Gorontalo pada Rakernas kali ini. Termasuk memberikan dukungan kebeberapa rintisan saka di daerah, yang sudah mulai menggairahkan kegiatan pramuka di antaranya rintisan saka BPOM, rintisan saka Kemenag dan saka Millenial.

“Kita harus tingkatkan giat saka, karena tugas Kwartir akan terbantukan dengan adanya satuan karya aktif di daerah, dengan harapan selalu menjalin koordinasi ke kwartir itu sendiri,” paparnya.

Rakernas yang dilaksanakan sejak tanggal 19 s/d 21 Februari tersebut, dibuka langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh perwakilan Kwarda se Indonesia ini,  mengambil tema “Peningkatan Peran Gerakan Pramuka Dalam Bela Negara dan Penanggulangan Bencana”.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Para pengelola dana desa diingatkan untuk menggunakan dana tersebut pada kegiatan-kegiatan yang memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat di tingkat desa.

“Pastikan bahwa dana desa digunakan untuk sektor produktif, bukan bersifat konsumtif. Artinya penggunaan dana desa memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat di tingkat desa,” ujar Robert Simbolon, Deputi I bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), saat menyampaikan paparannya sebagai keynote speaker dalam rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020 di Provinsi Gorontalo, di gedung Belle li Mbui, Kamis (20/2/2020).

Selain harus produktif, dana desa digunakan untuk program yang bersifat padat karya, yang memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa terutama masyarakat yang masuk dalam golongan masyarakat miskin atau nyaris miskin.

Ia juga mengingatkan agar dana desa dirasakan oleh seluruh masyarakat di desa bukan hanya segelintir orang.

“Pastikan bahwa dana desa dirasakan oleh seluruh masyarakat di desa, bukan hanya sekelompok, bukan  hanya segelintir yang kebetulan dekat dengan kekuasaan di tingkat desa,” imbuh Robert.

Iapun menyampaikan agar desa melakukan upaya perbaikan manajemen dana desa, dan sistem tata kelola dana desa harus terus ditingkatkan kualitasnya agar terwujud apa yang disebut akuntabilitas dan transparansi.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat membuka kegiatan tersebut berharap, pembekalan yang diberikan oleh pemateri kepada seluruh peserta bisa bermanfaat.

 “ Saya harap kegiatan ini dapat memberikan pembekalan-pembekalan sehingga percepatan penyaluran dana desa maupun pengelolaannya bisa betul-betul sesuai apa yang diharapkan  oleh pemerintah,” ucap Darda.

Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 diselenggarakan dalam 3 tahap di 33 provinsi di Indonesia. Untuk tahap pertama dilaksanakan hari ini secara serentak di 9 provinsi. Pada tahap kedua akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020, dan tahap ketiga pada tanggal 25 Februari 2020.

Pemateri yang hadir dalam kesempatan tersebut berasal dari Kemendes, Kemenkeu, BPKP, serta Itjen. Kegiatan hari ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota, dan diikuti oleh peserta yang terdiri dari inspektur daerah, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah tingkat provinsi dan kabupaten, serta camat dan kepala desa se Provinsi Gorontalo, dengan jumlah kurang lebih 780 orang.

 

Pewarta : Anie - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Penasehat Hukum (PH) Pemerintah Provinsi Gorontalo, Suslianto memastikan pemberhentian anggota DPRD Kota Gorontalo berinisial RT tidak perlu adanya usulan partai politik (Parpol).

Hal itu disampaikannya usai sidang lanjutan pemeriksaan saksi ahli terkait gugatan Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo, tentang pemberhentian RT sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (20/2/2020).

“Pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pihak penggugat itu adalah tidak adanya usulan dari partai politik dalam pemberhentian ini. Ahli sudah menjelaskan, terkait dengan pemberhentian yang menjadi objek sengketa itu tidak mutlak, tidak perlu ada usulan dari partai politik,” ujar Suslianto.

Menurut Suslianto, saksi ahli dari pihaknya telah menerangkan dengan jelas tentang prosedur pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ahli secara terang dan jelas menerangkan bahwa pemberhentian ini didasarkan adanya status dari seorang anggota DPRD, RT yang telah berstatus sebagai terpidana, itu jelas. Jadi, semua proses persidangan sudah selesai, tinggal dua minggu agenda sidang mengajukan kesimpulan setelahnya hakim akan memutuskan soal perkara ini,” tambahnya.

Sementara Dr. Sukotjo, pakar Hukum Tata Negara yang dihadirkan sebagai saksi ahli dari Pemerintah Provinsi menyampaikan bahwa usulan partai politik, itu diatur dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun Tahun 2018. Menurutnya, dalam pasal tersebut telah ditegaskan bahwa Gubernur bisa memberhentikan anggota DPRD jika tidak ada usulan dari Walikota, Pimpinan Dewan, dan Partai Politik.

 “Idealnya, partai politik itu mengusulkan. Namun, kalau partai politik tidak mengusulkan, Gubernur bisa memberhentikan. Partai politik itu pun hanya punya waktu 7 hari dalam mengusulkan. Kalau dalam waktu 7 hari tidak mengusulkan, bisa ditinggal, itu tidak mutlak,” jelas Dr. Sukotjo.

Dr. Sukotjo menambahkan terkait kesesuasian prosedur pemberhentian RT dan peraturan perundang-undangan itu adalah wewenang majelis hakim. Ia sebagai ahli hanya memberikan kesaksian sesuai dengan kompetensi dan peraturan yang berlaku.

“Hanya saja, usulan partai itu tidak mutlak. Ketika terbukti adanya tindakan pidana, pemberhentian anggota DPRD itu tidak perlu usulan parpol. Namun, Gubernur bisa memberhentikan kalau tidak ada usulan. Kalau Gubernur lagi tidak memberhentikan, maka Menteri Dalam Negeri yang akan memberhentikan,” tandasnya.

Seperti diketahui pemberhentian RT sebagai anggota DPRD berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1174K/PID.SUS/2018. RT terjerat kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea. Ia diharuskan menjalani hukuman badan selama enam bulan dan denda Rp1 Miliar.

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie minta pemetaan tenaga guru sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disampaikannya pada pembinaan guru-guru SMA sederajat se Provinsi Gorontalo. Sebanyak 65 orang perwakilan guru hadir di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (20/02/2020).

“Tolong di mapping semua. Satu daerah itu berapa kebutuhan gurunya. Jangan terfokus cuma di satu tempat. Disebar penempatannya, agar merata. Supaya tidak ada lagi kejadian Kepala Sekolah merangkap guru merangkap pengelola keuangan merangkap tata usaha. Jangan seperti itu,” ungkap Rusli.

Hal ini juga berkaitan erat dengan mutasi para guru. Rusli menegaskan bagi guru yang akan mutasi harus memperhatikan kebutuhan guru di sekolah tujuan mutasinya.

“Saya tidak mau lagi ada guru yang pindah ke struktural, tidak boleh. Kalau ada yang mau masuk ke Gorontalo dari Gorut, Pohuwato mau masuk kesini boleh. Tapi kalau guru kita mau ke struktural tidak boleh,” tegas Rusli.

Ditempat yang sama Kepala Bidang Mutasi BKD Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni Daeng Matona menyebut ada tiga hal yang menjadi pertimbangan untuk mutasi Guru. Pertama perubahan kurikulum di sekolah lamanya.

“Ada beberapa sekolah yang jurusannya dihapus, otomatis mata pelajarannya hilang sementara dia sudah di sertifikasi. Jadi kita pindahkan dia ke sekolah yang ada mata pelajaran yang diampu tersebut,” kata Sri Wahyuni.

Pertimbangan kedua lanjut Sri Wahyuni adalah penyesuaian jumlah jam mengajar. Ia menambahkan, setiap guru memiliki standar minimal 24 jam mengajar. Jika jumlah itu tidak terpenuhi maka guru tersebut akan dipindahkan ke sekolah yang memenuhi jumlah jam mengajar.

“Pertimbangan selanjutnya adalah guru yang masih dalam masa pembinaan. Guru yang terjerat kasus seperti penyalahgunaan dana sekolah, perselingkuhan ataupun guru yang terdeteksi menyebarkan paham radikal, maka dia harus dipindahkan setelah sebelumnya di bina dulu,” tutup Sri Wahyuni.

Sebanyak 74 guru SMA sederajat se Provinsi Gorontalo yang direncanakan mutasi. Mutasi akan dilakukan setelah SK Mutasi keluar dan ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil langkah pascaperistiwa terbakarnya lahan tebu milik PT Pabrik Gula Gorontalo (PGG) yang diduga sengaja dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Menurut Asisten Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo Sutan Rusdi, Gubernur memberikan arahan agar segera mengambil langkah-langkah terkait pengamanan untuk sisa lahan yang ada.

”Itu akan dibahas nanti dalam rapat bersama Forkopimda,” ujar Sutan Rusdi seusai mendampingi Gubernur Gorontalo saat audiens bersama PT Pabrik Gula Gorontalo di rumah dinas gubernur, Rabu (19/2/2020).

Sutan Rusdi mengutarakan direncanakan Kamis pagi akan dibahas kejadian ini bersama pihak terkait yang ada dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

” Besok pagi kita bahas kemungkinan terjadi inflasi untuk gula,” jelas Sutan.

Sementara itu, Deputi Manager PT Pabrik Gula Gorontalo Suryanto menyatakan, saat ini stok gula hanya tinggal seribuan ton.

“Sisanya tinggal seribuan ton stoknya. Padahal kebutuhan disini saja (Gorontalo), sebulan 1500 sampai 2000 ton. Otomatis itu belum termasuk dari provinsi lain, dari Manado Sulawesi Utara, Sulawesi Barat,” jelas Suryanto.

Menurut Suryanto dengan adanya kebakaran lahan tebu seluas 560 ha, diperkirakan gula yang harus diimpor sebanyak 50 ribu ton.

“(Lahan) yang siap hanya ada beberapa, kalau kita tebang, katakanlah 2 bulan, kita dapat 1500 an (ton),” jelas Suryanto. Untuk memulihkan kondisi pasca kebakaran lahan, ia mengatakan dibutuhkan waktu setahun lagi.

Kejadian terbakarnya lahan tebu ini kata Suryanto, mengakibatkan kerugian sebesar Rp40 miliar. Belum lagi kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat karena tidak mendapatkan upah tebang pohon tebu. Tenaga tebang di PG antara 2500 sampai 4000 orang.

“Kalau tidak dibakar sudah dapat upah tebang Rp3,5 miliar bersama truknya Rp1,6 miliar. Sudah ada 5 miliar lebih kehilangan,” ucap Suryanto.

 

Pewarta : Anie - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie secara resmi diundang Lembaga Adat Kabupaten Pohuwato untuk menghadiri pemberian gelar adat Pulanga kepada Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga. 

Undangan gubernur ini disampaikan secara langsung oleh jajaran lembaga adat Pohuwato, yang datang langsung ke Rumah Jabatan Gubernur, Rabu, (19/2/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Rusli mengaku mengapresiasi cara lembaga adat Pohuwato, yang sudah menjalankan mekanisme pemberian gelar adat kepada Bupati Pohuwato sebagaimana mestinya. Menurutnya, pertemuan seperti ini harusnya yang dilakukan jika itu berkaitan dengan pemberian gelar adat kepada seseorang.

“Saya berterimakasih kepada pemangku adat yang sudah jauh jauh dari Pohuwato, mengundang saya secara langsung dan meminta pendapat saya. Jadi walaupun zaman sudah canggih dengan segala teknologi, ada sms, android WA, undangan kertas, tetap kalau bicara pemberian gelar adat, seharusnya kita saling tatap muka, kita bicarakan,” kata Rusli.

Gubernur selaku pemegang gelar adat Tauwa lo Hunggia (pemimpin yang rela berkorban, demokratis dan familiar) di negeri serambi madina ini, tak lupa memberikan nasehat kepada para lembaga adat Pohuwato, untuk memberikan gelar adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jangan prosesi adat dijadikan sebagai alat politik, komersil dan lain lain. Jangan dikurangi dan ditambah tambah, kembalikan proses adat tersebut sesuai dengan ketentuan adat sebenarnya.Pemberian adat adalah hal yang sakral, saya rasa bapak bapak sebagai dewan adat yang lebih paham,” paparnya.

Pulanga sendiri adalah pemberian Gelar Adat oleh Dewan Lembaga Adat Gorontalo bersama Lembaga Adat 5 Kerajaan kepada seorang Putra Gorontalo yang dianggap terbaik atas jasanya membangun daerah.

 

Pewarta : Ecin/Any - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama