>

GORONTALO – Kerukunan antar umat beragama di Indonesia dinilai butuh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.  Karena disadari, radikalisme dan isu teroris yang marak terjadi sering mengatasnamakan nama agama.

Hal ini dikatakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusa dan Kebudayaan, Agus Sartono, saat menjadi keynote speaker pada kegiatan Rapat Koordinasi Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Program Ormas Keagamaan dengan tema “Harmoni Dalam Keberagaman”, yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK RI bekerjasama dengan Kakanwil Agama Provinsi Gorontalo, Kamis, (7/11/2019) yang berlangsung di Ballroom Hotel Horizon Gorontalo.

“Sejatinya Indonesia masyarakatnya majemuk, bukan hanya dari suku, budaya, bahasa, maupun ras, tetapi juga majemuk dalam agama. Hal demikian juga yang saya lihat di Gorontalo, dengan filosofi  adat bersendikan sara, sara bersendikan qhitabullah, Gorontalo termasuk wilayah yang aman dari isu hoaks terkait radikalisme,”kata Agus

Agus menjelaskan melalui rapat koordinasi pemeliharaan kerukunan umat beragama ini diharapkan pemerintah tidak hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur,tetapi juga pembangunan kualitas manusia. Ia menambahkan, pada dasarnya infrastruktur memang merupakan syarat utama supaya suatu wilayah terlihat lebih maju, tetapi infrastruktur yang baik juga tidak akan ada artinya kalau kualitas SDM tidak dibangun.

Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim yang membuka kegiatan tersebut meyambut baik rapat koordinasi ini. Menurutnya, di Gorontalo sendiri memang mayoritas agama islam, tetapi pemerintah tidak mengenal mayoritas dan minoritas, yang dilihat adalah kualitas umat beragama itu sendiri.

 “Atas nama Pemprov Gorontalo kami sangat berterimakasih dan apresiasi dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini. Kami di Gorontalo sendiri, yakin setiap agama menghargai kebhinekaan. Dengan adanya ormas keagamaan ini juga diharapkan, bisa membantu pemerintah mengatasi konflik-konflik yang mengedepankan isu isu agama,” tuturnya.

Rapat koordinasi pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui program ormas keagamaan dengan tema “harmoni dalam keberagaman”ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, Kepala Kemenag se Kabupaten / Kota, serta penyuluh lintas agama.

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO – Palang Merah Indonesia (PMI) Gorontalo memberikan dukungan kepada mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla untuk kembali mencalonkan diri sebagai ketua PMI periode 2019-2024.

Dukungan yang berasal dari pengurus PMI provinsi, kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo itu ditandatangani oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie selaku pelindung PMI Gorontalo.

” Gubernur Gorontalo telah menandatangani surat pernyataan dukungan untuk mencalonkan kembali Bapak M. Jusuf Kalla sebagai Ketua PMI Periode 2019-2024,” jelas Ishak Liputo, Ketua PMI Provinsi Gorontalo Senin 4 November 2019 di markas pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta.

Ishak mengatakan surat dukungan tersebut telah ia serahkan kepada Ginanjar Kartasasmita selaku Plh.Ketua PMI Pusat saat berada di kantor pusat PMI.

Selain surat dukungan lanjut Ishak, juga diserahkan masukan PMI Gorontalo terhadap materi draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Sapta Karsa PMI periode 2019 – 2024.

 

Pewarta : Anie - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO  – Sebanyak 5 kawasan transmigrasi di Provinsi Gorontalo masuk kawasan prioritas nasional melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT dan Transmigrasi).

Hal itu terungkap dalam Sosialisasi Penilaian Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang digelar di Hotel Horison, Kota Gorontalo, Rabu (6/11/2019).

“Dari 120 kawasan yang telah dinilai, sebanyak 63 kawasan diusulkan sebagai kawasan prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Adapun untuk Provinsi Gorontalo yang masuk dalam prioritas nasional adalah kawasan transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, Taluditi dan Pulubala,” kata Hari Pramudiono, Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

Penilaian Perkembangan Kawasan Transmigrasi (RKT), lanjut kata Hari, untuk memperoleh tiga status kawasan yaitu berkembang, mandiri dan berdaya saing. Status kawasan ini akan berpengaruh pada intervensi anggaran dan program di lima kategori yakni ekonomi, sosial budaya, kelembagaan, jejaring sarana prasarana dan lingkungan.

“Status akan membedakan intervensi program, masing-masing kawasan akan berbeda. Kita lihat “Penyakitnya” di mana, nanti “mengobatinya” bagaimana? Internvensi di bidang mana saja yang jadi perhatian,” ujar Hari Pramudiono.

Sementara itu, Asisten II Pemprov Gorontalo, Sutan Rusdi menyambut baik hasil penilaian tersebut. Menurutnya, masuknya lima daerah transmigrasi menjadi prioritas nasional menunjukkan ada komitmen pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk memajukan RKT.

“Ada komitmen dari Bapak Gubernur termasuk para Bupati untuk memperhatikan kawasan transmigrasi. Misalnya infrastruktur jalan yang dibangun, akses air bersih dan lain-lain. Ini menunjukkan ada sinergitas yang baik antara pusat dan daerah. Salah satu yang menjadi penegasan bapak Gubernur bahwa program transmigrasi lahannya harus clean and clear. Ini yang menjadi warning dari beliau,” jelas Sutan.

Data Kemendes, PDT dan Transmigrasi menyebut hingga saat ini sudah ada 260 kawasan transmigrasi yang masuk prioritas nasional. Rinciannya 140 pada RPJMN 2014-2019 serta 120 pada RPJMN 2019-2024.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim meminta seluruh generasi muda untuk mewarisi dan meneladani semangat jiwa nasionalisme dan militansi perjuangan Pahlawan Nasional Nani Wartabone. Hal itu diutarakannya pada sarasehan di Banthayo Li Iladiya, Kota Gorontalo, Rabu (6/11/2019).

“Semangat nasionalisme dan patriotisme Nani Wartabone yang pantang menyerah dalam berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia harus diwariska dan diterapkan sedini mungkin kepada generasi muda penerus bangsa,” kata Wagub Idris Rahim.

Idris mengatakan, jiwa nasionalisme dan militansi yang dimiliki oleh Nani wartabone merupakan perwujudan dari rasa cinta dan kepeduliannya terhadap tanah air terutama masyarakat Gorontalo.

“Dalam diri Nani Wartabone dari kecil hingga dewasa sudah tertanam jiwa nasionalisme. Satu tujuannya, bagaimana Gorontalo dan bangsa Indonesia bebas dari penjajah dan masyarakatnya mandiri serta sejahtera,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI AD Brigjen TNI Asep Syarifudin menjelaskan, penyelenggaraan serahsehan merupakan wahana pembelajaran bagi anggota TNI, Polri, serta segenap elemen bangsa untuk membangun persepsi yg sama dalam menggali dan menghayati semangat jiwa nasionalisme Nani Wartabone.

Asep menambahkan, dalam menyikapi realitas hidup saat ini yang begitu komplek dan dinamis, setiap anak bangsa dituntut menjadi bagian dari sumber daya manusia yang unggul, bermental tangguh, dan berperan serta menghidupkan amanat proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu Indonesia yang maju, damai, adil dan sejahtera

“Nani Wartabone adalah pahlawan nasional yg sangat kita cintai dan banggakan karena telah menghibahkan diri, mencurahkan tenaga, pikiran, jiwa serta raganya demi keselamatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kita harus bisa meneladani semangat tersebut untuk Indonesia maju dan sejahtera,” tutup Asep.

 

Pewarta : Fikri - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

WANGGARASI – Masyarakat di Kabupaten Pohuwato menyambut gembira selesainya pembangunan jalan yang menghubungkan Taluditi-Wanggarasi, mereka bisa memanfaatkan untuk transportasi yang lancar. Jalan ini menghubungkan 3 desa di Kecamatan Taluditi dan Wonggarasi.

Proyek jalan ini ditinjau Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie disela-sela kegiatan Bakti Sosial NKRI Peduli yang dilaksanakan di Desa Bohusami, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, Selasa (5/11/2109).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto saat mendampingi Gubernur menyatakan, jalan dengan panjang 6 Kilometer tersebut menelan anggaran sebesar Rp16,5 Miliar.

“Jalan ini merupakan jalan provinsi dan sekarang progres pengerjaannya sudah seratus persen atau sudah rampung,” kata Handoyo Sugiharto.

Jalan yang sebelumnya memiliki lebar 3.5 meter tersebut lebarkan hingga 4.5 meter. Hal ini menurut Handoyo akan mempermudah akses kendaraan yang lewat.

“Sebelumnya jalan tersebut merupakan jalan aspal yang mengalami kerusakan di beberapa titik. Selain rusak, kendala lainnya adalah kondisi jalan yang sempit sehingga menyebabkan sulitnya lalu lalang kendaraan,” tambahnya.

Dilokasi NKRI Peduli, Gubernur Rusli menyebut ruas jalan Taluditi-Wonggarasi memiliki panjang total 18 Km. Sehingga pada tahun 2020 pihaknya siap menyediakan anggaran untuk perbaikan ruas jalan yang masih tersisa sepanjang 12 Km.

“Tadi Pak Bupati bilang, Pak Gubernur tahun depan ada lagi. Kalau Pak Bupati dan rakyat menginginkan, tuntas tahun depan Rp. 25 miliar kita tambah lagi kesini untuk perbaikan jalan. Jadi tahun depan sudah sampai di lapangan wonggarasi,” pungkasnya.

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

MARISA – Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga mengikuti jejak mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla untuk mengabdi pada kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia (PMI).

Dirinya secara aklamasi terpilih menjadi Ketua PMI Kabupaten Pohuwato periode 2019-2024. Pemilihan ini dilaksanakan pada musyawarah kabupaten (muskab) IV PMI Kabupaten Pohuwato di ruang pola kantor Bupati Pohuwato, Jumat (1/11/2019).

Syarif mengakui menerima dirinya dipilih sebagai Ketua PMI karena ingin mengabdi pada kemanusiaan.

” Saya ingin mengikuti jejak Pak Jusuf Kalla untuk menghibahkan diri pada daerah dalam mengabdi pada kemanusiaan,” jelas Syarif.

Syarif Mbuinga menggantikan Amin Haras yang merupakan ketua PMI Kabupaten Pohuwato dua periode.

Sementara itu Ketua PMI Provinsi Gorontalo, Ishak Liputo memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Amin Haras yang telah mengabdi selama dua periode sebagai Ketua PMI Pohuwato.

“Di tangan bapak, PMI Pohuwato sudah memiliki markas yang representatif”, kata Ishak.

Ishak Liputo juga berterima kasih atas respon cepat yang diberikan Syarif Mbuinga pada tanggap darurat bencana gempa bumi di Palu, Sigi dan Donggala tahun lalu.

“Kami akan menyampaikan ke pengurus PMI Pusat kiranya pak bupati mendapatkan penghargaan di Munas PMI nanti. Saya pun berdoa agar Pak Syarif Mbuinga suatu saat nanti akan menjadi pelindung PMI Provinsi Gorontalo”, tandas Ishak.

Selain Kabupaten Pohuwato, dua kabupaten lainnya yaitu Gorontalo Utara dan Bone Bolango juga melaksanakan pemilihan ketua PMI periode 2019-2024.

Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, Indra Yasin terpilih secara aklamasi sebagai ketua PMI Kabupaten Gorontalo Utara melalui muskab III pada 30 Oktober lalu.

Di Kabupaten Bone Bolango, Bupati Hamim Pou juga terpilih secara aklamasi sebagai ketua PMI Bone Bolango melalui muskab IV pada 1 November lalu.

 

Pewarta : PPID PMI Provinsi Gorontalo

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyebut legal opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi terkait dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) sudah selesai. Hal itu mengisyaratkan persetujuan DPRD tinggal menunggu waktu.

“Sekarang ini sedang berproses di DPRD insyaallah dalam waktu dekat bisa disetujui. Legal opinion (pertimbangan hukum) sudah ada dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kalau semua sudah siap insyaallah akan segera ditindaklanjuti pembangunan rumah sakit Ainun ini,” ungkap Idris Rahim saat mengikuti Dialog Terbuka yang digelar di Warkop Mekar, Kota Gorontalo, Minggu (3/11/2019).

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris A. Jusuf. Menurutnya, perjalanan panjang KPBU sejak tahun 2018 akan segera disetujui DPRD bulan November ini. Pihak legislatif membutuhkan 15 kali sidang, dua kali diantaranya oleh anggota periode 2019-2024 untuk menuntaskan persetujuan DPRD soal RS Ainun.

“Alhamdulilah ada kesepakatan pemahaman untuk tiga hal, pertama pembicaraan tim simpul dengan DPRD itu sudah selesai. Kedua, persetujuan kita akan bicarakan di tingkat Banmus. Ketiga, seluruh rekomendasi, seluruh pemaparan, seluruh dokumen itu menjadi bahan fraksi-fraksi untuk dasar persetujuan,” beber anggota DPRD dari Partai Golkar itu.

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea juga mengungkapkan persetujuannya terkait dengan pembangunan RS Ainun dengan skema KPBU. Anggota DPRD dari Fraksi PAN yang sebelumnya keras mengkritisi RS Ainun belakang melunak dengan sejumlah catatan.

 “Kalau pola itu kita gunakan, kita harus kaji jangan terganggu kepentingan rakyat dengan pembangunan ini. Saya kasih contoh, kalau perjalanan dinas anggota DPRD tahun ini Rp55 miliar ya kita potong mungkin tinggal Rp30 miliar. Begitu juga eksekutif misalnya Rp100 milar, kita potong Rp50 miliar sehingga sudah ada Rp75 miliar,” usulnya.

Selain legal opinion dari Kejaksaan Tinggi, DPRD mensyaratkan empat hal sebelum KPBU disetujui. Tiga lainnya yaitu Persetujuan Avaibility Payment (AP/angsuran pembiayaan) dari Kemendagri, Penjaminan dari PII dan kajian dari BPKP. Semua syarat sudah terpenuhi.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar dialog terbuka terkait dengan pelarangan miras di daerah bertempat di Rumah Kopi Mekar, Kota Gorontalo, Minggu (3/11/2019). Dialog yang disiarkan melalui RRI dan Radio Suara Rakyat Hulondalo itu mengangkat tema “Pemberantasan Miras Ikhtiar Menjaga Serambi Madinah”.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyebut, salah satu faktor tingginya konsumsi miras di Gorontalo karena peraturan terkait larangan miras tidak “tajam”. Undang-undang, Perpres No. 74 tahun 2013 maupun Perda No. 16 tahun 2015 hanya mengatur tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

“Miras segera akan kita revisi yang menurut Pak Adhan Dambe yang sekarang sudah jadi anggota DPRD masih kurang tajam. Ini yang akan kita pertajam lagi, kita undang semua pihak sehingga para APH punya regulasi yang jelas untuk menindak,” ungkap Rusli.

Menurut Rusli, peredaran miras di bumi “Serambi Medinah” sudah sangat meresehkan. Berbagai aksi kriminalitas lebih banyak dipicu oleh barang haram itu. Terlebih saat ini, aksi kriminalitas jalanan seperti panah wayer sudah dilakukan oleh anak-anak di bawah umur.

“TNI Polri jumlahnya sedikit tidak bisa mengawasi anak-anak kita. Harus orang tua yang berperan aktif. Bayangkan anak SD sudah nge-lem?,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Idris Rahim. Menurutnya, miras hadir bagaikan gula dan semut. Artinya selama masih ada produksi maka sulit mengendalikan konsumsi miras.

“Sehingga itu kita berupaya menghadirkan Perda yang komprehensif. Kita harus libatkan kepolisian, TNI dan tokoh-tokoh agama. Kita juga warga masyarakat harus sama-sama mengawasi,” jelas Idris.

Data BPS tahun 2018 menyebut konsumsi miras di Gorontalo menempati peringkat empat secara nasional. Daerah yang dikenal dengan falsafah Adat Bersendikan Sara’ dan Sara’ Bersendikan Kitabullah itu hanya kalah dari Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Bali.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberantasan Miras di Gorontalo mendapat respon positif dari masyarakat. Mereka meminta agar Perda nanti yang mengatur soal miras dapat mengingat aparat kabupaten/kota hingga ke tingkat desa.

Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam Dialog Terbuka yang digelar oleh Pemerintah Provinsi bertempat di Warkop Mekar, Kota Gorontalo, Minggu (3/11/2019). Dialog yang disiarkan melalui RRI dan Radio Suara Rakyat Hulondalo itu mengangkat tema “Pemberantasan Miras Ikhtiar Menjaga Serambi Madinah”.

“Memang setelah saya kaji dan pelajari, Perda No. 16 Tahun 2015 (tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol) banyak kelemahan-kelemahan. Hal paling utama adalah, bagaimana kita bisa mengikat dan merupakan perintah kepada kabupaten/kota,” ujar anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea.

Mantan Wali Kota Gorontalo itu mencontohkan, dulu di Kota Gorontalo ada Perda Larangan Miras. Belakangan Perda itu diganti dengan Perda Pengawasan mengacu pada undang-undang yang ada.

Di sisi lain, data BPS tahun 2018 menyebut konsumsi miras di Gorontalo menempati peringkat empat secara nasional. Daerah yang dikenal dengan falsafah Adat Bersendikan Sara’ dan Sara’ Bersendikan Kitabullah itu hanya kalah dari Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Bali.

“Pada saat Perda Larangan Miras saya buat, memang larangan. Apapun yang terjadi peranan kepala daerah sangat penting. Tidak boleh hanya perintah Satpol, tidak boleh hanya perintah Kesbang tetapi ada hal-hal tertentu kita harus turun langsung,” tegasnya.

Hal senada juga diungkap oleh Danrem 133/Nani Wartabone Kolonel Czi Arnold AP. Ritiauw. Menurutnya, Perda yang dihasilkan nanti harus bisa memberikan penghargaan dan sanksi hingga ke aparat desa. Selama ini, ia menilai ada ketidakpeduliaan aparat desa menyangkut persoalan miras.

“Saya berharap kepada pemerintah daerah dalam membuat Perda harusnya tidak saja pelaku, tetapi juga kepada Ayahanda / Ibunda (kepala desa). Selama ini saya melihat, aah ini kan tugasnya aparat (kepolisian/TNI). Mereka pasrah dan itu tidak boleh. Harus ada reward and punishment ke tingkat desa, mungkin dalam bentuk pengurangan ADD (Alokasi Dana Desa),” usul Danrem.

Selain dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim, dialog tersebut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ketua dan perwakilan anggota DPRD serta Ketua MUI. Ada juga komisioner KPU Hendrik Imran, Ketua Bawaslu Jaharuddin Umar, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Minggu, 03 November 2019 20:06

RS Ainun Sukses Operasi Bedah Tulang

LIMBOTO – Untuk pertama kalinya Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) sukses melakukan operasi bedah tulang bagi masyarakat Gorontalo. Operasi yang ditangani oleh dokter spesialis ortopedi dr. Irawan Huntoyungo,M.Kes, Sp.OT dibantu dokter spesialis Anastesi dr. Karliansyah, Sp.AN dengan durasi selama 70 menit itu berlangsung sukses, Kamis (31/10/2019).

Menurut dr. Irawan Huntoyungo,M.Kes, Sp.OT bahwa fasilitas yang dimiliki RS Ainun saat ini sudah sangat bagus untuk melakukan tindakan operasi. Namun masih ada beberapa item fasilitas yang nantinya harus ditambah, sehingga mampu menampung jumlah pasien yang dioperasi di RS Ainun.

“Sudah bagus, alat-alatnya sudah memadai, ruangannya juga sudah berstandar. Melihat jumlah pasien yang sudah mulai meningkat, tentu ruang bedah atau operasinya harus ditambah. Mungkin ini menjadi PR dari pemerintah Provinsi maupun RS dalam menambah ruangan operasi,” ucapnya.

Saat ini jumlah ruangan operasi di RS Ainun masih berjumlah satu ruangan. Sementara jumlah pasien yang harus mendapatkan penindakan bisa sampai 10-15 pasien.

“Secara keseluruhan saya melihat ini menjadi peluang besar bagi RS Ainun. Untuk penanganan ortopedi saja, belum banyak rumah sakit yang melakukan tindakan. Baru tiga di Gorontalo. Salah satunya di RS Ainun ini. Ini capaian prestasi yang luar biasa,” tambahnya.

Ditempat yang sama, dr. Karliansyah, Sp.AN mengatakan, bahwa penanganan operasi Ortopedi di RS Ainun merupakan yang perdana. Khusus penanganan anastesi tidak berbeda jauh dari penanganan operasi lainnya. Namun dengan jumlah ruangan yang masih terbatas, sementara jumlah pengelola operasi yang sudah mulai banyak.

 “Untuk ortopedi sendiri membutuhkan waktu yang cukup panjang waktu operasinya. Dari segi persiapan yang harus matang, hingga kesiapan alat-alat serta tenaga medis lainnya. Sementara RS Ainun baru memiliki satu ruang operasi. Sehingga operasi lainnya harus menunggu operasi ortopedi dulu, baru diambil tindakan,” papar dr. Karliansyah.

Sementara itu, Direktur RS Ainun, dr. Yana Yanti Suleman mengapresiasi keberhasilan operasi ortopedi perdana di RS Ainun. Dengan masuknya ortopedi di RS Ainun, tentu sarana dan prasarana serta SDM di RS Ainun akan ditingkatkan. Apalagi komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menjadikan RS Ainun sebagai rumah sakit rujukan tersier di Indonesia Timur.

 

Pewarta : RS Ainun 

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo