>

GORONTALO – Selain perpustakaan keliling, salah satu program dalam bentuk layanan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Gorontalo yakni Iqro Mopolaiyo Utilapulo (IMUT), yang artinya dengan membaca dapat mensejahterahkan masyarakat.

“Program IMUT ini merupakan program layanan untuk memberdayakan masyarakat dan telah kita laksanakan beberapa waktu lalu di Desa Molingkapoto Selatan dan Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara,” jelas Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Arpus Syahrudin Porindo, pada pelaksanaan perpustakaan keliling (Pusling) di SMK Negeri I Kota Gorontalo, Kamis (5/9/2019).

Syahrudin menjelaskan, program IMUT yang bersifat inklusi sosial tersebut dilakukan dengan memberikan bimtek kepada masyarakat tentang cara pembuatan emping jagung dan sambal goreng dari jantung pisang.

“Jadi kita memberikan pelatihan kepada masyarakat di kecamatan Kwandang tersebut tentang cara pembuatan emping jagung dan sambal goreng dari jantung pisang. Narasumber pada pelatihan tersebut salah satunya adalah masyarakat yang rajin membaca buku dan mengaplikasikan pada masyarakat,” kata Syahrudin.

Ia menambahkan, hasil produk dari pelatihan yang telah diikuti oleh masyarakat telah dijual dan dititipkan ke beberapa supermarket dan warung-warung terdekat. Inklusi sosial IMUT menurutnya, ke depan nanti akan terus dilaksanakan dikabupaten/kota yang ada di provinsi Gorontalo. Dengan membaca selain menambah pengetahuan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tandasnya.

Terkait pelayanan Pusling, Syahrudin mengatakan untuk target tahun 2019 ini yakni pada angka 21 ribu pemustaka dan pada akhir bulan Agustus sudah mencapai 10 ribuan lebih pemustaka yang telah terlayani oleh Pusling Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Boerhand

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Kerjasama kali ini melalui Sistem Pembayaran Global Budget yang ditandai dengan Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara BPJS Kesehatan dengan Pemprov Gorontalo dan Pemda Kabupaten Gorontalo, Kamis, (5/9/2019), di Hotel Arya Duta, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Global budget merupakan salah satu sistem pembayaran rumah sakit,  berdasarkan pada  anggaran atau sejumlah besaran biaya, hasil negosiasi dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu tertentu. Jika dilaksanakan dengan optimal, global budget dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

“Cara pembayaran klaim ke rumah sakit akan berdasar kepada anggaran yang dihitung secara keseluruhan. Proses administrasinya pun terbilang mudah, sehingga dapat memudahkan pihak rumah sakit untuk membuat keputusan rasional dalam memaksimalkan sumber daya yang ada,” ungkap Deputi Direksi BPJS wilayah Sulutenggo dr. Anurman Huda dalam sambutannya

Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada pihak BPJS yang memilih Provinsi Gorontalo sebagai salah satu daerah diterapkannya sistem global budget ini. Menurutnya, ini adalah salah satu bentuk komitmen untuk mensuport jaminan kesehtan nasional melalui pembayaran global budget sekaligus mengimplementasikan kesehatan prima yang menjadi program unggulan dari Pemprov Gorontalo.

“Kita sadar bersama bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan yang optimal peran BPJS kesehatan sangat besar dalam membantu masyarakat untuk utamanya masyarakat miskin dan syukur alhamdulillah juga, BPJS kesehatan memberikan kepercayaan dan memilih RS Hasri Ainun Habibie dan RS MM Dunda Limboto sebagai pilot proyek uji coba sistem pembayaran global budget ini,” kata Idris

Lebih lanjut Wagub menambahkan jika dilihat dalam waktu kurang dari sebulan ini, BPJS Kesehatan memang sedang mengalami masalah terkait isu naikknya iuran BPJS Kesehatan dan berdampak pada pelayanan rumah sakit. Dimana bila BPJS Kesehatan terlambat membayar, tentunya akan memperngaruhi cash flow dari pada rumah sakit.

“Untuknya melalui MoU ini semoga bisa meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan terus mencari solusi atas keluhan dari pada masyarakat serta terus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait,” tandasnya.

Kerjasama yang disepakati meliputi peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), kolektibilitas iuran, serta akses dan mutu pelayanan.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

TELAGA – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik kenaikan pangkat Kapolda Gorontalo Rachmad Fudail dari Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) menjadi Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol). Rusli menilai Fudail layak diganjar kenaikan pangkat berkat prestasi yang sudah ia ukir selama memimpin Polda Gorontalo.

“Prestasinya apa? Yang pertama bisa mengamankan Gorontalo dalam rangka perhelatan politik. Berikutnya beliau berhasil membangun SPN bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jadi wajar (naik pangkat), termasuk penghargaan gelar adat kepada beliau,” ucap Rusli kepada wartawan usai menghadiri Korps Raport Kenaikan Pangkat Kapolda Gorontalo di Mapolda, Kamis (5/9/2019).

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Ari Dono Sukmanto yang memimpin Korps Raport. Menurutnya, Irjen Rachmad Fudail memiliki sejumlah inovasi serta mampu menjaga kondisi keamanan yang kondusif.

“Situasi Kamtibmas terkendali. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol. Di tingkat yang setara dengan Polda-Polda seperti Gorontalo ini relatif lebih kondusif. Unjuk rasa – unjuk rasa besar juga tidak ada,” puji Ari Dono.

Beberapa inovasi Kapolda juga menjadi catatannya. Di antaranya mampu membentuk grup marching band dari anggota Polri dan berinovasi dalam hal donor darah online bekerjasama dengan pemerintah daerah dan TNI.

“Jadi inilah karya karya yang sudah dilaksanakan oleh Irjen Pol Rachmad Fudail sehingga pantas diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Juga permintaan masyarakat supaya tidak pindah-pindah, sehingga sampai pensiun (Desember) beliau di sini,” imbuhnya.

Irjen Pol Rachmad Fudail menjadi Kapolda Gorontalo pertama yang berpangkat dua bintang. Mantan Karobindiklat Lemdikpol Polri itu menjabat Kapolda sejak 14 November 2016 dan akan pensiun bulan Desember 2019 nanti.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Gorontalo menetapkan target sebanyak 52.500 bidang tanah yang akan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Jumlah tersebut terdiri dari 35.000 bidang melalui legalisasi aset serta melalui redistribusi tanah sebanyak 17.500 bidang, yang bersumber dari tanah negara dan pelepasan kawasan hutan.

“Untuk mencapai target tersebut tim gugus harus menguasai dan serius dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat membuka rapat koordinasi GTRA Provinsi Gorontalo di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Rabu (4/9/2019).

Tim GTRA Provinsi Gorontalo telah dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 5 Tahun 2019. Idris menjelaskan, reforma agraria merupakan upaya penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui penataan aset disertai penataan akses dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

“Reforma agraria dilakukan karena adanya ketimpangan penguasaan tanah, alihfungsi lahan pertanian yang tidak terkendali, kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta turunnya kualitas lingkungan hidup,” terang Idris.

Terkait pelaksanaan rakor tim GTRA, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Gorontalo Wartomo mengutarakan bahwa rakor tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas dari pelaksana reforma agraria di Gorontalo, memastikan penyediaan aturan dalam penataan aset dan penataan akses, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, serta menyelesaikan sengketa reforma agraria.

 “Banyak sekali tugas dan fungsi tim GTRA. Oleh karena itu perlu untuk membangun sinergitas antara seluruh stakeholder yang terkait dengan reforma agraria di Provinsi Gorontalo,” tandas Wartomo.

Rakor reforma agraria diikuti oleh 67 peserta yang terdiri dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, tim GTRA Provinsi Gorontalo, pelaksana harian dan Satgas GTRA, kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Bidang lingkup Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, serta konsultan GTRA. Rakor akan berlangsung selama tiga hari, 4-6 September 2019.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Menyambut Hari Radio ke-74 tahun 2019, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menjadi newscaster atau penyiar berita pada program Warta Pagi di Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo, Rabu (4/9/2019). Dengan durasi 30 menit, Wagub membacakan 12 berita hasil liputan tim RRI Gorontalo.

“Menjadi penyiar itu kelihatannya mudah, tetapi ternyata susah juga,” kata Wagub Idris Rahim.

Hari Radio diperingati setiap tanggal 11 September yang merupakan kelahiran RRI pada 11 September 1945. Diusianya yang telah mencapai 74 tahun, Idris berharap RRI semakin inovatif dalam memberikan informasi yang aktual dan faktual kepada seluruh masyarakat.

“Khusus di Gorontalo, RRI telah banyak berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan pemerintah daerah. Melalui inovasi program siaran, RRI juga telah memberi manfaat yang besar kepada masyarakat,” ujar Wagub.

Sementara itu Kepala RRI Gorontalo, Ngatno menjelaskan, dalam rangka menyambut Hari Radio ke-74 pihaknya akan menghadirkan pimpinan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menjadi penyiar berita. Program tersebut akan dilaksanakan setiap hari hingga puncak peringatan Hari Radio ke-74 pada 11 September 2019.

“Jika selama ini para pimpinan daerah selalu diwawancarai sebagai narasumber berita, sekarang mereka membacakan berita. Harapan kami pendengar RRI semakin banyak,” jelas Ngatno.

Kepala RRI Gorontalo yang baru dilantik pada Juli 2019 itu mengapresiasi penampilan Wagub Idris Rahim sebagai penyiar berita.

 “Pak Wagub lancar dan sukses menjadi penyiar berita RRI,” tandas Ngatno.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

TILAMUTA  – Semangat dan kiprah orang Papua untuk membangun negeri tidak perlu diragukan. Salah satunya seperti yang ada dalam diri Carter Lobok, yang dipercaya oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi konsultan jalan provinsi ruas Mananggu-Kramat di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

Dengan begitu bersemangat, pria kelahiran Abepura, Jayapura 40 tahun lalu itu menjelaskan kepada Pangdam XIII/Merdeka Meyjen TNI Tiopan Aritonang dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie apa yang sedang ia kerjakan.

“Sebagai informasi kepada Bapak Pangdam dan Bapak Gubernur bahwa ruas jalan ini direncanakan oleh anak Papua. Saya Carter Labok, S3 dari ITS Surabaya dan saya siap membackup pembangunan di Gorontalo. Prinsipnya NKRI Harga Mati dan Gorontalo Unggul,” ucap Carter yang terekam dalam video yang diunggah Humas Provinsi Gorontalo, Rabu (4/9/2019).

Carter dipercaya sebagai konsultan bukan tanpa alasan. Selain sebagai seorang doktor teknik sipil, Carter sudah malang melintang dalam dunia konstruksi jalan dan bangunan. Dosen Universitas Teknologi Sulawesi Utara itu sudah menghabiskan waktu tiga setengah tahun di Gorontalo sebagai seorang konsultan.

“Saya mengerjakan beberapa proyek infrastruktur di Papua tahun 2006-2007 setelah itu pindah di Bengkulu sekarang di Gorontalo,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pencanangan jalan sepanjang 6,5 km dengan lebar 12 meter dilaksanakan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Rabu (4/9/2019). Pekerjaan jalan diswakelola kepada TNI dan rencananya akan berlangsung selama empat bulan kedepan.

Dalam rancangan Carter, jalan tersebut akan dijadikan kawasan strategis pengembangan wilayah dari aspek pariwisata Batu Buaya, kawasan minapolitan serta Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).

 

Pewarta: Asriani - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo

GORONTALO – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis (bimtek) keselamatan pelayaran yang dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo  Idris Rahim di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Rabu (4/9/2019).

Dalam sambutannya Wagub Idris Rahim mengapresiasi perhatian Kemenhub yang terus berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia baik aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan, maupun pelaku usaha transportasi dan masyarakat nelayan di Provinsi Gorontalo. Diutarakannya, kegiatan bimtek tersebut sangat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan di sektor perhubungan laut.

“Kita punya potensi dan sdm, tetapi belum seluruhnya punya kompetensi. Untuk merubah potensi menjadi kompetensi, diperlukan pelatihan, workshop dan bimtek,” kata Idris Rahim.

Sementara itu Kepala Sub Direktorat Rancang Bangun Stabilitas dan Garis Muat Kapal Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub RI, Gigih Retnowati mengutarakan tujuan bimtek keselamatan pelayaran sebagai upaya untuk meningkatkan aspek keselamatan pelayaran dan kelaiklautan kapal di Provinsi Gorontalo. Menurutnya, keselamatan pelayaran merupakan kebutuhan dan tanggung jawab bersama baik oleh regulator, operator, dan juga pengguna jasa transportasi laut termasuk para penumpang kapal.

“Keselamatan pelayaran harus menjadi budaya maritim Indonesia. Kepatuhan terhadap kelaiklautan kapal dan keselamatan pelayaran memerlukan komitmen kita bersama,” ujar Gigih.

Bimtek keselamatan pelayaran diikuti oleh 60 peserta dan akan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 4-6 September 2019. Kemenhub melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan beberapa waktu lalu juga telah menggelar Diklat di Provinsi Gorontalo, di antaranya Diklat teknis kesyahbandaran yang diikuti 60 aparatur Dinas Perhubungan, serta diklat pemberdayaan masyarakat kepada 745 nelayan Gorontalo.

Pada kesempatan itu Idris Rahim menyerahkan Buku Pelaut Nelayan, Pas Kecil untuk kapal penangkap ikan, dan Surat Keterangan Kecakapan 60 mil kepada nelayan yang telah lulus Basic Safety Training untuk Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

WONOSARI – Panglima Kodam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang mengajak rakyat untuk tidak jauh dari TNI begitupun sebaliknya.

“Jangan jauh sama TNI, karena TNI itu anak kandung rakyat. Kita berasal dari rakyat, berbuat bekerja untuk rakyat, dan kemudian kita pensiun akan kembali ke rakyat,” kata Tiopan Aritonang saat diwawancarai media usai peresmian jembatan Merah Putih NKRI di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Rabu ( 04/09/2019).

Pesan serupa juga disampaikan kepada para prajuritnya untuk tidak menjauhi rakyat, karena rakyat adalah ibu kandung TNI.

Ia mengungkapkan, tugas TNI sesuai Undang-Undang Tahun 2004 itu ada dua yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang.

Menurutnya, apa yang dilakukan sekarang bersama pihak pemerintah provinsi merupakan salah satu bentuk tugas operasi militer selain perang, dimana TNI membantu pemerintah di daerah seperti mempercepat roda pembangunan dan memudahkan masyarakat.

Di saat yang sama, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie juga menjelaskan jika TNI Polri, masyarakat serta pemerintah daerah sudah terjalin kerjasama sejak dahulu kala.

” Dulu ada ABRI Masuk Desa, sekarang kita teruskan. Jadi bukan  nanti sekarang kerjasama ini,” urai Rusli.

Gubernurpun sangat mengapresiasi hasil dari kerjasama dengan TNI yang dinilaianya sangat bermanfaat, pekerjaan yang cepat dan anggaran yang terjangkau.

 

Pewarta : Asriani - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo

WONOSARI – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang kembali meresmikan Jembatan Merah Putih NKRI yang kali ini berada di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Rabu( 04/09/2019).

Proses pekerjaan jembatan senilai Rp.3,6 miliar tersebut dikerjasamakan dengan TNI melalui Komandan Korem 133/Nani Wartabone Kolonel Czi Arnold Ritiauw.

“Kalau harus kita lelang itu makan waktu. Minimal dua bulan hanya untuk proses lelangnya. Apalagi kalau kontraktornya belum ada uang muka. Ini belum ada SPK, belum ada kontraknya, Pak Danrem sudah kerja,” ungkap Rusli.

Sementara itu Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang mengatakan, pembangunan jembatan Merah Putih NKRI merupakan salah satu bentuk sinergi yang dibangun oleh TNI untuk bersama-sama segenap komponen bangsa yang ada di Gorontalo dalam upaya membantu kesulitan masyarakat.

“Jembatan ini tentunya sangat membantu mobilitas penduduk dalam kegiatan sehari hari untuk kepentingan bisnis, pekerjaan, sosial maupun pendidikan anak-anak generasi muda Desa Mekar Jaya,” ucap Aritonang.

Dalam hal penjagaan dan perawatan jembatan, Gubernur Gorontalo dan Pangdam XIII/Merdeka memiliki pandangan yang sama, keduanya menginginkan jembatan Merah Putih NKRI terus dijaga dan dirawat sesuai peruntukannya.

“Manfaatkan jembatan ini sebaik baiknya demi kepentingan bersama. Tanamkan sikap dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk merawat dan memelihara jembatan ini dengan sebaik baiknya sehingga berdaya guna lebih lama dari yang seharusnya,” jelas Pangdam mengingatkan.

Selain peresmian jembatan, Pemprov Gorontalo juga menyerahkan Rumah Layak Huni (Mahyani) sebanyak 16 unit. Sementara Pemkab Boalemo menyerahkan 10 unit kendaraan bermotor untuk Babinsa yang bertugas di Kabupaten Boalemo.

Jembatan dengan panjang 15 meter dan lebar 6 meter tersebut bangunan atasnya merupakan Gelagar Beton Bertulang (Balok T), sementara untuk bangunan bawahnya berjenis abutmen beton dengan pondasi sumuran diameter 2 meter.

Sebelumnya, Gubernur Gorontalo bersama Pangdam XIII/Merdeka, meninjau lahan lokasi pembangunan Kodim Boalemo seluas 9,7 Ha.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo

BOTUMOITO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Panglima Kodam XIII/MDK mencanangkan pembukaan jalan provinsi, ruas Pentadu-Mananggu segmen Bolihutuo-Kramat, di Desa Bolihutuo Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, Rabu (4/9/2019).

Jalan yang akan dikerjakan sepanjang kurang lebih 6,5 km dengan lebar 12 meter. Pengerjaan jalan memakan waktu 4 bulan hingga Desember nanti. Segmen Bolihutuo-Kramat akan dilakukan swakelola Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama TNI.

Rusli Habibie menjelaskan pembukaan ruas jalan ini merupakan aspirasi masyarakat.

”Pembukaan jalan yang harusnya kita lakukan tahun depan, tapi karena ada aspirasi masyarakat dan bupati dua tahun lalu, kami tinjau langsung dan kami anggarkan lewat APBD Perubahan,” kata Rusli Habibie.

Rusli juga menambahkan, pengerjaan jalan ini yang dilakukan dengan kerjasama TNI sebagai bukti bahwa TNI bukan hanya melakukan kegiatan keamanan tapi bisa berada dimana saja.

“Kita sudah buktikan untuk pengawalan pertanian, staf bapak di tingkat desa sangat maksimal, untuk membimbing, membina dan mengawasi penyaluran bibit jagung dan lain-lain,” kata Rusli.

Sementara itu Panglima Kodam XIII/Merdeka Mayjen Tiopan Aritonang mengungkapkan, ini merupakan suatu kehormatan sekaligus tantangan dimana TNI dilibatkan dalam pembangunan jalan di beberapa lokasi di Provinsi Gorontalo.

“Niat kita sama dalam memberikan yang terbaik. Kepercayaan akan dijawab dengan hasil yang maksimal, dan semuanya ini untuk kepentingan rakyat,” tegas Tiopan.

Ia menambahkan, ini juga sebagai bukti kehadiran korem makin dirasakan oleh masyarakat Provinsi Gorontalo.

Turut hadir dalam pencanangan tersebut Danrem 133/NWB Kol. CZi. Arnold Ritiauw, Pemkab Boalemo, OPD Pemprov Gorontalo, dan unsur TNI

 

Pewarta : Asriani - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo