>

GORONTALO – Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan Temu Konsultasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan tahun 2020, Kamis, (16/1/2020) di Ballroom Karawo, Kantor Bapppeda.

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim yang membuka temu konsultasi ini mengatakan kegiatan ini sebagai wujud kesepahaman agenda prioritas antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

“Kegiatan ini rutin kita laksanakan setiap tahun dan tentunya kita semua mengetahui persis bahwa, kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang strategis untuk menyatukan presepsi kita, pandangan kita khususnya kearah tahun 2021 yang akan datang. Disini kita berbicara tentang perencanaan, pengendalian dan juga evaluasi, maka data yang akurat menjadi satu keharusan untuk menyusun rencana guna mengatasi berbagai kebutuhan di daerah,” kata Idris Rahim.

Idris Rahim menambahkan tahun 2021, merupakan tahun keempat masa kepemimpinannya bersama Gubernur Rusli Habibie, RPJMD yang disusun dalam waktu 5 tahun telah memasuki tahun keempat. Idris Rahim mengungkapkan salah atu harapannya agar tetap mengedepankan kinerja dan inovasi serta memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, menuju terwujudnya visi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Yang paling penting adalah anggaran harus berorientasi dan bermanfaat untuk rakyat, serta berorientasi pada pencapaian program prioritas daerah, dengan mengandung prinsip efesiensi dan efektivitas. Jangan lupa juga untuk Bapppeda dan Badan Keuangan harus tetap fokus pada rencana prioritas pembangunan untuk tahun 2021,” tambah Idris Rahim.

Sementara itu Kepala Bapppeda, Budiyanto Sidiki menyampaikan pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah  di Provinsi Gorontalo, sebagaimana diterapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2007 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi.

Budiyanto Sidiki menambahkan ada beberapa point penting dilaksanakannya dari pertemuan ini, yang pertama melaporkan hasil analisa program kegiatan dan anggaran  sekaligus evaluasi kinerja pembangunan tahun 2019.

Yang kedua, tentang informasi dan solusi terkait pencapaian kinerja pembangunan tahun 2019. Yang ketiga, menyamakan presepsi terkait tahapan pelaksanaan pembangunan 2020 dan point keempat adalah singkronisasi tahapan pelaksanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Sedangkan tujuan dari pertemuan ini adalah agar terciptanya kesepakatan aktivitas daerah untuk  tahun 2021, serta dukungan dan kerjasama semua OPD dilingkup Pemprov Gorontalo.  Melalui  kegiatan ini pula akan disampaikan, apa yang menjadi fokus dari setiap OPD berdasarkan evaluasi RPJMD,” ujar Budiyanto Sidiki.

 

Pewarta : Fikry/Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan yang digelar di Ballroom The Ritz-Carlton, SCBD, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Acara yang mengambil tema “Ekosistem Keuangan Berdaya Saing untuk Pertumbuhan Berkualitas itu dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.

Presiden Jokowi menyoroti tentang defisit neraca perdagangan Indonesia. Data BPS menyebutkan total ekspor Indonesia selama tahun 2019 sebesar 167.53 miliar USD sementara impor sebesar 170.72 miliar USD. Artinya ada defisit 3.20 miliar USD.

“Bapak Presiden hal itu dipengaruhi oleh banyak aturan yang masih menghambat investasi dan perdagangan ini. Makanya di forum tadi beliau sampaikan pekan depan akan mengajukan rancangan undang-undang Omnibus Law ke DPR RI,” ucap Kepala Badan Keuangan Huzairin Roham yang turut mendampingi Gubernur Rusli.

Lebih lanjut dijelaskan Huzairin, pemerintah daerah juga diminta untuk mendorong inklusi keuangan hingga ke tingkat desa. Warga diharapkan memiliki literasi tentang pemanfaatan jasa keuangan dalam berbagai berbagai bidang.

“Inklusi keuangan ini secara bertahap kita lakukan. Tidak saja pada pemanfaatan jasa keuangan seperti perbankan, tapi juga mengurangi transaksi keuangan secara manual. Contohnya untuk pembayaran gaji, tunjangan dan pembayaran pajak kendaraan kita lakukan secara digital. Lebih cepat dan mudah,” imbuhnya.

Pada pertemuan tersebut diserahkan tiga penghargaan yakni Provinsi Penggerak Inklusi Keuangan Bidang Pendidikan yang diraih oleh Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan kelompok Penggerak UMKM dengan Pola Klaster diraih oleh CV Ben Buana Sejahtera serta penghargaan Penggerak Keuangan Mikro Syariah yang Mendukung Penciptaan lapangan Kerja diraih oleh Pondok Pesantren Darussalam, Ciamis.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BOTUMOITO – Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Boalemo, Rabu (15/1/2020), Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim menyaksikan sidang paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tutulo, Kecamatan Botumoito. Sidang paripurna BPD digelar dalam rangka penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Tutulo tahun 2019.

“Penyelenggaraan sidang paripurna BDP ini menunjukkan bahwa demokrasi sudah terwujud di desa. Saya harapkan ini menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Provinsi Gorontalo,” ucap Wagub Idris Rahim dalam arahannya pada kesempatan itu.

Idris mengutarakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BPD dibentuk sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bersama kepala desa diharapkan menyelaraskan peran masing-masing dalam membangun desa, menggali potensi desa dan memaksimalkannya untuk kepentingan masyarakat.

Lanjut kata Idris, pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan BPD harus saling bersinergi menciptakan tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Ditegaskannya, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta benar-benar diarahkan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kepala desa dan BPD harus saling bersinergi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dana desa harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaannya harus transparan dan akuntabel,” tegas mantan Sekretaris Daerah pertama Kabupaten Boalemo tersebut.

Dalam kunjungan kerjanya itu Wagub Idris Rahim turut meresmikan gedung serba guna Desa Tutulo yang dibangun dengan dana desa tahun anggaran 2019.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BOTUMOITO – Bakti Sosial (Baksos) NKRI Peduli menjadi salah satu program strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menurunkan angka kemiskinan.

Melalui program yang sudah digelar ke-142 kalinya di seluruh desa, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyalurkan berbagai bantuan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, termasuk menggelar pasar murah bahan kebutuhan pokok dan pelayanan kesehatan gratis.

“Baksos NKRI Peduli ini semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diharapkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo akan terus menurun,” kata Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim saat memberikan arahan pada Baksos NKRI Peduli di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Rabu (15/1/2020).

Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada September 2019 turun sebesar 0,21 persen menjadi  15,31 persen jika dibandingkan periode Maret 2019 yang sebesar 15,52 persen. Persentase tersebut menunjukkan penurunan jumlah warga miskin selama periode Maret hingga September 2019 sebanyak 184.071 jiwa.

“Alhamdulillah secara bertahap kita berhasil menurunkan tingkat kemiskinan. Tentunya ini berkat program yang saling bersinergi dan terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah Pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Untuk baksos NKRI Peduli, bapak Gubernur Rusli Habibie sudah menegaskan akan terus menggelarnya hingga akhir masa jabatan kami pada tahun 2022 mendatang,” ujar Idris.

Pada baksos NKRI Peduli di Desa Tutulo, Pemprov Gorontalo menggelar pasar murah dengan menyediakan sebanyak 1.500 paket bahan kebutuhan pokok yang terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, dan ikan tuna. Seluruh bahan kebutuhan pokok tersebut dijual dengan harga serba Rp5 ribu.

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sehari setelah pelantikan oleh Gubernur Gorontalo, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Gorontalo langsung menggelar Serah Terima Jabatan (sertijab) untuk pejabat administrator (eselon 3) di Biro Humas dan Protokol.

Sertijab ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Masran Rauf, Rabu, (15/1/2020) di ruang humas.

Masran Rauf memberikan selamat kepada para pejabat baru dan berterima kasih atas kerja keras dan dedikasi pejabat lama. Ia mengatakan, kedepan harus ada perubahan yang lebih baik, terlebih kinerja humas dan protokol berpusat pada pelayanan pimpinan.

“Sejak saya diamanatkan jadi Plt Karo Humas dan sekarang sudah jadi definitif harapan saya sangat besar kepada jajaran saya di biro ini. Tidak hanya kepada teman – teman pejabat, juga kepada staf dan PTT. Mari kita tingkatkan kinerja kita, kita adalah ujung tombak dari keberhasilan kegiatan pimpinan,” kata Masran Rauf.

Mantan Kabag Protokol ini menambahkan di tahun 2020 ini, segala sesuatu yang tidak baik di tahun sebelumnya ditinggalkan dan yang baik-baik dipertahankan. Contohnya, kegiatan pengajian rutin yang digelar oleh humas setiap pagi sebelum memulai pekerjaan, harus terus dilaksanakan. Menurutnya, segala pekerjaan yang dilakukan harus di awali dengan ketenangan batinia.

“Jangan hanya cari capek saja jika kita bekerja, tapi batin kita tidak tenang. Coba awali dengan kegiatan keagamaan, mengaji. Dari ketenangan walaupun seharian kita bekerja, pasti rasa ikhlas bekerja akan datang dengan sendirinya,” tambahnya.

Di akhir arahannya Masran Rauf pun berharap kepada 2 pejabat yang baru bergabung, agar cepat menyesuaikan, setelah sertijab ini bisa lebih memaksimalkan tugas dan fungsinya untuk memaksimalkan program kerja di tahun anggaran 2020.

Adapun jabatan yang diserahterimakan yakni Kepala Bagian Humas yang semula diduduki oleh Nikson Entengo digantikan oleh Ferdi Adam, Ferdi Adam yang semula menjabat sebagai Kepala Bagian Data dan Kerja sama Media digantikan oleh Rizki Kamarudin Rauf.

Selanjutnya Kepala Bagian Protokol yang sebelumnya diduduki oleh Masran Rauf digantikan oleh M Yusuf Latjuba.

 

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menggelar Serah Terima Jabatan (Sertijab), kepada Pejabat Tinggi Pratama. Sertijab ini dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Syukri Botutihe, di kantor gubernur, Rabu, (15/1/2020).

Sertijab tersebut adalah tindaklanjut dari 10 pejabat yang dilantik kemarin (red-Selasa) dan juga ada dua pejabat lain merupakan Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi jabatan yang kosong.

Dalam kesempatan tersebut Syukri menyampaikan, sertijab ini sesuai intruksi dari bapak Gubernur dan bapak Wakil Gubernur dimana sehari setelah dilantik, pejabat lama dan pejabat baru harus sudah melaksanakan sertijab.

“Sesuai arahan memang sertijab harus dilaksanakan sehari setelah pelantikan. Juga saya hanya ingin menyampaikan yang paling penting adalah menyangkut aset, terutama mobil. Jadi mobil itu segera mungkin untuk disesuaikan kembali, jadi pejabat baru jangan bawah mobil dari jabatan yang lama,” kata Syukri Botutihe.

Atas nama pimpinan, Syukri mengucapkan selamat kepada para pejabat baru dan berterima kasih atas kerja keras dan dedikasi para pejabat lama. Asisten I Setda Provinsi Gorontalo ini pun berpesan agar pejabat yang baru saja dilantik bisa menjalankan kinerja yang lebih baik.

Adapun 10 pejabat yang dilantik yakni Iswanta menjabat Asisten III bidang Administrasi, Sukril Gobel menjabat Kepala Inspektorat, Asri Banteng sebagai Stah Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Yosef Koton menjabat Kadis Dikbudpora, Mitra Tuna sebagai Sekertaris dewan Provinsi Gorontalo. Ada pula nama Wahyudin Katili yang menjabat Kepala Dinas Kominfo, Sul Moito Kepala Dinas Kearsipan, Sudarman Samad sebagai Kepala Satuan Satpol-PP. Di jajaran Biro ada nama Masran Rauf sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol serta Reflin Buata menjabat Kepala Biro Umum.

Selain serahterima jabatan 10 pejabat yang dilantik, ada juga serahterima jabatan dua pelaksana tugas (Plt) yakni Plt Biro Pemerintahan dan Kesra serta PLT Biro Pengadaan.

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo resmi merilis data Kemiskinan di Provinsi Gorontalo periode September 2019.

Data menyebut terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,21 persen menjadi 15,31 persen jika dibandingkan periode Maret 2019 sebesar 15,52 persen. Itu artinya terjadi penurunan jumlah orang miskin sebesar 184.071 selama periode Maret hingga September 2019.

“Jika dibandingkan dengan data kemiskinan periode September 2018 yang sebesar 15,83 persen maka ada penurunan 0,52 poin persen di periode September 2019,” jelas Kepala Biro P2E Sagita Wartabone usai menerima rilis resmi BPS, Rabu (15/1/2020).

Hal lain yang terungkap dari data BPS yakni terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Gorontalo dari 2.645 pada Maret 2019 menjadi 2.612 pada September 2019. Hal itu menandakan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil.

Penurunan angka kemiskinan ini disyukuri dan disambut baik oleh pemerintah provinsi. Sagita menilai hal ini tidak terlepas dari intervensi berbagai program yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Pihaknya menyebut survei BPS September 2019 menjadi salah satu periode terberat bagi pemerintah dan masyarakat Gorontalo. Salah satu sebabnya musim kemarau yang melanda beberapa bulan lalu.

“Hal positifnya adalah, Pemprov Gorontalo terus melakukan intervensi dengan pelaksanaan pasar murah yang dikemas dalam bentuk Bakti Sosial NKRI Peduli di tiap kecamatan. Program yang membantu mengurangi beban belanja bahan pokok warga miskin,” pungkasnya.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menyerahkan penghargaan bagi 6 Kabupaten/Kota dan 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo untuk kategori terbaik penyerapan anggaran progres pada Desember 2019.

Penghargaan itu diserahkan disela-sela Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Triwulan IV Serapan Anggaran, di ruang Dulohupa kompleks Gubernuran, Rabu (15/1/2020).

Rinciannya, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Sementara untuk tingkat OPD diraih oleh Biro P2E, Dinas Kumperindag, Dinas Pangan, Badan Kesbangpol, dan Kantor Satpol PP Provinsi Gorontalo.

“Kabupaten Bone Bolango realisasi fisiknya 97,92 persen, realisasi anggarannya 96,21 persen, Kabupaten Pohuwato 96,9 dan 95,99 persen, Kota Gorontalo 96,24 dan 91,83 persen, Kabupaten Gorontalo 95,78 dan 93,93 persen, Kabupaten Boalemo 91,7 dan 90,54 persen dan terakhir Kabupaten Gorontalo Utara realisasi fisiknya 82,19 persen dengan capaian realisasi keuangan 88,25 persen,” papar Kepala Biro P2E Setdaprov Gorontalo, Sagita Wartabone.

Sagita melanjutkan, OPD yang memiliki serapan anggaran tertinggi dicapai oleh Biro P2E dengan capaian realisasi fisik dan keuangan masing-masing 100 persen dan 99,32 persen. Posisi berikutnya di tempati oleh Dinas Kumperindag dan Dinas Pangan, dengan capaian di masing-masing dinas sebesar 100 persen dan 98,89 persen.

Badan Kesbangpol dan Kantor Satpol PP menyusul di posisi ke empat dan lima dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 persen dan realisasi keuangan 98,68 persen dan 98,66 persen.

Di tempat yang sama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengapresiasi capaian yang diraih oleh Kabupaten/Kota juga OPD Provinsi Gorontalo. Selain apresiasi, Gubernur Rusli juga meminta agar program-program yang dilaksanakan di berbagai OPD bisa mengingkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya dalam menekan angka kemiskinan.

“Ini yang kita harus bayangkan, harus kita potret. Kantong-kantong yang miskin dimana, infrastruktur yang tidak ada dimana. Ini yang selalu didengungkan oleh Pak Presiden. Menurut beliau, sampai sekarang (program-program) belum sampai ke urat nadi pertumbuhan di daerah,” tutur Rusli.

Capaian realisasi pada tahun 2019 menurut Gubernur dua periode tersebut juga berkontribusi pada turunnya angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 15,31 persen, turun 0,21 poin persen dibandingkan Maret 2019 yakni sebesar 15,52 persen.

Secara keseluruhan, realisasi fisik dan realisasi anggaran pada APBD bulan Desember 2019 yakni sebesar 98,68 dan 94,20 persen. Sementara untuk realisasi anggaran pada APBN tahun 2019 mencapai 96,79 persen, meningkat dari tahun 2018 yang hanya di angka 95,46 persen.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Zukri Surotinojo memberikan penjelasan terkait reaksi sebagian kecil masyarakat soal pelantikan pejabat struktural, Selasa kemarin. Mereka menyoroti tentang salah satu PNS yang berstatus tersangka dilantik sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

“Pada PP No 11 Tahun 2017 pasal 276 poin C disebutkan bahwa PNS diberhentikan jika dia ditahan karena menjadi tersangka kasus pidana. Beliau kan tidak ditahan? Kita menghormati asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu hak-haknya sebagai PNS tetap ada, termasuk diangkat dalam jabatan tertentu,” jelas Zukri, Rabu (15/1/2020).

Zukri menyebut semua PNS yang memenuhi syarat punya hak yang sama untuk mengikuti seleksi calon Pimpinan Tinggi Pratama. Hal itu sejalan dengan Permenpan 15 tahun 2019. Pada poin II huruf B angka 3 tidak diatur tentang status tersangka tindak pidana oleh PNS.

“Sehingga kami juga tidak boleh menolak jika yang bersangkutan mengikuti seleksi terbuka. Kami juga sudah konsultasikan ke KASN, pesan mereka jangan diskriminatif,” tambah mantan Kepala Biro Humas dan Protokol itu.

BKD juga meluruskan opini bahwa pemberhentian PNS dari jabatannya didasarkan pada aspek suka atau tidak suka. Menurutnya, Tim Penilai Kinerja (TPK) mempertimbangkan berbagai laporan dan pemeriksaan kepada para pejabat yang bermasalah.

Masalah ditinjau dari aspek kinerja, penyelewenangan kewenangan serta masalah rumah tangga. Tiga aspek yang dianggap berpengaruh buruk terhadap lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan.

 “Penyelewengan kewenangan bahkan sudah kita periksa dan diakui yang bersangkutan. Masalah keluarga juga begitu, kita panggil kedua belah pihak. Pertimbangan dari TPK bahwa pegawai seperti ini perlu kita istirahatkan dulu sambil mereka menyelesaikan masalahnya,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pada Selasa kemarin Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melantik 195 pejabat struktural. Rinciannya 10 Pimpinan Tinggi Pratama, 38 Pejabat Administrator serta 85 Pejabat Pengawas. Ada juga pengukuhan terhadap 62 orang Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dari 6.000 rumah, sebanyak 5.446 akan mendapat sambungan listrik di tahun ini. Sisanya 554 rumah menunggu pembukaan layanan diskon biaya penyambungan dari Perusahan Listrik Negara (PLN) pusat.

Hal itu disampaikan oleh Manager PLN area Gorontalo Supriyadi pada rapat bersama Gubernur Gorontalo, di aula rumah jabatan gubernur, Selasa (14/01/2020).

“Kami konsultasikan dengan CSR di pusat pertanggal 1 Januari 2020, kami juga sudah keluarkan surat permintaan agar PLN pusat membuka diskon untuk pembayaran biaya penyambungan. Diskonnya sebesar 50 persen. Kalau tidak, kami bisa tombok hingga Rp127 juta. Nanti kalau sudah dibuka langsung kami daftarkan sisanya ini,” kata Supriyadi.

Pengaliran listrik melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut difokuskan untuk masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Provinsi Gorontalo.

Supriyadi juga menambahkan, saat ini seluruh personil telah dikerahkan untuk pemasangan instalasi listrik bagi 554 rumah yang tersisa. Tidak menutup kemungkinan dari total 6000 rumah, seluruhnya akan teraliri listrik pada tahun ini.

Di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengharapkan informasi ini bisa sampai kepada masyarakat. Ia mengimbau pihak PLN Gorontalo bisa menyampaikan seluruh program dan pencapaiannya lewat media, baik media cetak maupun elektronik.

“Tolong jajaran PLN Gorontalo bisa menyampaikan seluruh informasi ini kepada masyarakat saya. Gunakan semua media yang ada. Supaya tidak ada lagi keresahan di tengah-tengah masyarakat terkait pemasangan listrik ini,” harap Rusli.

Selain pemasangan listrik bagi 6000 rumah melalui dana CSR, ada juga pemasangan listrik desa (Lisdes) yang tersebar di 25 dusun. Selain itu, anak perusahaan PLN yakni PT. Indonesia Comnets Plus (PT. ICON+) juga akan melakukan pemasangan listrik untuk 450 rumah.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama