>

GORONTALO – Sehari setelah pelantikan oleh Gubernur Gorontalo, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Gorontalo langsung menggelar Serah Terima Jabatan (sertijab) untuk pejabat administrator (eselon 3) di Biro Humas dan Protokol.

Sertijab ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Masran Rauf, Rabu, (15/1/2020) di ruang humas.

Masran Rauf memberikan selamat kepada para pejabat baru dan berterima kasih atas kerja keras dan dedikasi pejabat lama. Ia mengatakan, kedepan harus ada perubahan yang lebih baik, terlebih kinerja humas dan protokol berpusat pada pelayanan pimpinan.

“Sejak saya diamanatkan jadi Plt Karo Humas dan sekarang sudah jadi definitif harapan saya sangat besar kepada jajaran saya di biro ini. Tidak hanya kepada teman – teman pejabat, juga kepada staf dan PTT. Mari kita tingkatkan kinerja kita, kita adalah ujung tombak dari keberhasilan kegiatan pimpinan,” kata Masran Rauf.

Mantan Kabag Protokol ini menambahkan di tahun 2020 ini, segala sesuatu yang tidak baik di tahun sebelumnya ditinggalkan dan yang baik-baik dipertahankan. Contohnya, kegiatan pengajian rutin yang digelar oleh humas setiap pagi sebelum memulai pekerjaan, harus terus dilaksanakan. Menurutnya, segala pekerjaan yang dilakukan harus di awali dengan ketenangan batinia.

“Jangan hanya cari capek saja jika kita bekerja, tapi batin kita tidak tenang. Coba awali dengan kegiatan keagamaan, mengaji. Dari ketenangan walaupun seharian kita bekerja, pasti rasa ikhlas bekerja akan datang dengan sendirinya,” tambahnya.

Di akhir arahannya Masran Rauf pun berharap kepada 2 pejabat yang baru bergabung, agar cepat menyesuaikan, setelah sertijab ini bisa lebih memaksimalkan tugas dan fungsinya untuk memaksimalkan program kerja di tahun anggaran 2020.

Adapun jabatan yang diserahterimakan yakni Kepala Bagian Humas yang semula diduduki oleh Nikson Entengo digantikan oleh Ferdi Adam, Ferdi Adam yang semula menjabat sebagai Kepala Bagian Data dan Kerja sama Media digantikan oleh Rizki Kamarudin Rauf.

Selanjutnya Kepala Bagian Protokol yang sebelumnya diduduki oleh Masran Rauf digantikan oleh M Yusuf Latjuba.

 

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menggelar Serah Terima Jabatan (Sertijab), kepada Pejabat Tinggi Pratama. Sertijab ini dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Syukri Botutihe, di kantor gubernur, Rabu, (15/1/2020).

Sertijab tersebut adalah tindaklanjut dari 10 pejabat yang dilantik kemarin (red-Selasa) dan juga ada dua pejabat lain merupakan Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi jabatan yang kosong.

Dalam kesempatan tersebut Syukri menyampaikan, sertijab ini sesuai intruksi dari bapak Gubernur dan bapak Wakil Gubernur dimana sehari setelah dilantik, pejabat lama dan pejabat baru harus sudah melaksanakan sertijab.

“Sesuai arahan memang sertijab harus dilaksanakan sehari setelah pelantikan. Juga saya hanya ingin menyampaikan yang paling penting adalah menyangkut aset, terutama mobil. Jadi mobil itu segera mungkin untuk disesuaikan kembali, jadi pejabat baru jangan bawah mobil dari jabatan yang lama,” kata Syukri Botutihe.

Atas nama pimpinan, Syukri mengucapkan selamat kepada para pejabat baru dan berterima kasih atas kerja keras dan dedikasi para pejabat lama. Asisten I Setda Provinsi Gorontalo ini pun berpesan agar pejabat yang baru saja dilantik bisa menjalankan kinerja yang lebih baik.

Adapun 10 pejabat yang dilantik yakni Iswanta menjabat Asisten III bidang Administrasi, Sukril Gobel menjabat Kepala Inspektorat, Asri Banteng sebagai Stah Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Yosef Koton menjabat Kadis Dikbudpora, Mitra Tuna sebagai Sekertaris dewan Provinsi Gorontalo. Ada pula nama Wahyudin Katili yang menjabat Kepala Dinas Kominfo, Sul Moito Kepala Dinas Kearsipan, Sudarman Samad sebagai Kepala Satuan Satpol-PP. Di jajaran Biro ada nama Masran Rauf sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol serta Reflin Buata menjabat Kepala Biro Umum.

Selain serahterima jabatan 10 pejabat yang dilantik, ada juga serahterima jabatan dua pelaksana tugas (Plt) yakni Plt Biro Pemerintahan dan Kesra serta PLT Biro Pengadaan.

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo resmi merilis data Kemiskinan di Provinsi Gorontalo periode September 2019.

Data menyebut terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,21 persen menjadi 15,31 persen jika dibandingkan periode Maret 2019 sebesar 15,52 persen. Itu artinya terjadi penurunan jumlah orang miskin sebesar 184.071 selama periode Maret hingga September 2019.

“Jika dibandingkan dengan data kemiskinan periode September 2018 yang sebesar 15,83 persen maka ada penurunan 0,52 poin persen di periode September 2019,” jelas Kepala Biro P2E Sagita Wartabone usai menerima rilis resmi BPS, Rabu (15/1/2020).

Hal lain yang terungkap dari data BPS yakni terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Gorontalo dari 2.645 pada Maret 2019 menjadi 2.612 pada September 2019. Hal itu menandakan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil.

Penurunan angka kemiskinan ini disyukuri dan disambut baik oleh pemerintah provinsi. Sagita menilai hal ini tidak terlepas dari intervensi berbagai program yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Pihaknya menyebut survei BPS September 2019 menjadi salah satu periode terberat bagi pemerintah dan masyarakat Gorontalo. Salah satu sebabnya musim kemarau yang melanda beberapa bulan lalu.

“Hal positifnya adalah, Pemprov Gorontalo terus melakukan intervensi dengan pelaksanaan pasar murah yang dikemas dalam bentuk Bakti Sosial NKRI Peduli di tiap kecamatan. Program yang membantu mengurangi beban belanja bahan pokok warga miskin,” pungkasnya.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menyerahkan penghargaan bagi 6 Kabupaten/Kota dan 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo untuk kategori terbaik penyerapan anggaran progres pada Desember 2019.

Penghargaan itu diserahkan disela-sela Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Triwulan IV Serapan Anggaran, di ruang Dulohupa kompleks Gubernuran, Rabu (15/1/2020).

Rinciannya, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Sementara untuk tingkat OPD diraih oleh Biro P2E, Dinas Kumperindag, Dinas Pangan, Badan Kesbangpol, dan Kantor Satpol PP Provinsi Gorontalo.

“Kabupaten Bone Bolango realisasi fisiknya 97,92 persen, realisasi anggarannya 96,21 persen, Kabupaten Pohuwato 96,9 dan 95,99 persen, Kota Gorontalo 96,24 dan 91,83 persen, Kabupaten Gorontalo 95,78 dan 93,93 persen, Kabupaten Boalemo 91,7 dan 90,54 persen dan terakhir Kabupaten Gorontalo Utara realisasi fisiknya 82,19 persen dengan capaian realisasi keuangan 88,25 persen,” papar Kepala Biro P2E Setdaprov Gorontalo, Sagita Wartabone.

Sagita melanjutkan, OPD yang memiliki serapan anggaran tertinggi dicapai oleh Biro P2E dengan capaian realisasi fisik dan keuangan masing-masing 100 persen dan 99,32 persen. Posisi berikutnya di tempati oleh Dinas Kumperindag dan Dinas Pangan, dengan capaian di masing-masing dinas sebesar 100 persen dan 98,89 persen.

Badan Kesbangpol dan Kantor Satpol PP menyusul di posisi ke empat dan lima dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 persen dan realisasi keuangan 98,68 persen dan 98,66 persen.

Di tempat yang sama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengapresiasi capaian yang diraih oleh Kabupaten/Kota juga OPD Provinsi Gorontalo. Selain apresiasi, Gubernur Rusli juga meminta agar program-program yang dilaksanakan di berbagai OPD bisa mengingkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya dalam menekan angka kemiskinan.

“Ini yang kita harus bayangkan, harus kita potret. Kantong-kantong yang miskin dimana, infrastruktur yang tidak ada dimana. Ini yang selalu didengungkan oleh Pak Presiden. Menurut beliau, sampai sekarang (program-program) belum sampai ke urat nadi pertumbuhan di daerah,” tutur Rusli.

Capaian realisasi pada tahun 2019 menurut Gubernur dua periode tersebut juga berkontribusi pada turunnya angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 15,31 persen, turun 0,21 poin persen dibandingkan Maret 2019 yakni sebesar 15,52 persen.

Secara keseluruhan, realisasi fisik dan realisasi anggaran pada APBD bulan Desember 2019 yakni sebesar 98,68 dan 94,20 persen. Sementara untuk realisasi anggaran pada APBN tahun 2019 mencapai 96,79 persen, meningkat dari tahun 2018 yang hanya di angka 95,46 persen.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Zukri Surotinojo memberikan penjelasan terkait reaksi sebagian kecil masyarakat soal pelantikan pejabat struktural, Selasa kemarin. Mereka menyoroti tentang salah satu PNS yang berstatus tersangka dilantik sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

“Pada PP No 11 Tahun 2017 pasal 276 poin C disebutkan bahwa PNS diberhentikan jika dia ditahan karena menjadi tersangka kasus pidana. Beliau kan tidak ditahan? Kita menghormati asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu hak-haknya sebagai PNS tetap ada, termasuk diangkat dalam jabatan tertentu,” jelas Zukri, Rabu (15/1/2020).

Zukri menyebut semua PNS yang memenuhi syarat punya hak yang sama untuk mengikuti seleksi calon Pimpinan Tinggi Pratama. Hal itu sejalan dengan Permenpan 15 tahun 2019. Pada poin II huruf B angka 3 tidak diatur tentang status tersangka tindak pidana oleh PNS.

“Sehingga kami juga tidak boleh menolak jika yang bersangkutan mengikuti seleksi terbuka. Kami juga sudah konsultasikan ke KASN, pesan mereka jangan diskriminatif,” tambah mantan Kepala Biro Humas dan Protokol itu.

BKD juga meluruskan opini bahwa pemberhentian PNS dari jabatannya didasarkan pada aspek suka atau tidak suka. Menurutnya, Tim Penilai Kinerja (TPK) mempertimbangkan berbagai laporan dan pemeriksaan kepada para pejabat yang bermasalah.

Masalah ditinjau dari aspek kinerja, penyelewenangan kewenangan serta masalah rumah tangga. Tiga aspek yang dianggap berpengaruh buruk terhadap lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan.

 “Penyelewengan kewenangan bahkan sudah kita periksa dan diakui yang bersangkutan. Masalah keluarga juga begitu, kita panggil kedua belah pihak. Pertimbangan dari TPK bahwa pegawai seperti ini perlu kita istirahatkan dulu sambil mereka menyelesaikan masalahnya,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pada Selasa kemarin Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melantik 195 pejabat struktural. Rinciannya 10 Pimpinan Tinggi Pratama, 38 Pejabat Administrator serta 85 Pejabat Pengawas. Ada juga pengukuhan terhadap 62 orang Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dari 6.000 rumah, sebanyak 5.446 akan mendapat sambungan listrik di tahun ini. Sisanya 554 rumah menunggu pembukaan layanan diskon biaya penyambungan dari Perusahan Listrik Negara (PLN) pusat.

Hal itu disampaikan oleh Manager PLN area Gorontalo Supriyadi pada rapat bersama Gubernur Gorontalo, di aula rumah jabatan gubernur, Selasa (14/01/2020).

“Kami konsultasikan dengan CSR di pusat pertanggal 1 Januari 2020, kami juga sudah keluarkan surat permintaan agar PLN pusat membuka diskon untuk pembayaran biaya penyambungan. Diskonnya sebesar 50 persen. Kalau tidak, kami bisa tombok hingga Rp127 juta. Nanti kalau sudah dibuka langsung kami daftarkan sisanya ini,” kata Supriyadi.

Pengaliran listrik melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut difokuskan untuk masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Provinsi Gorontalo.

Supriyadi juga menambahkan, saat ini seluruh personil telah dikerahkan untuk pemasangan instalasi listrik bagi 554 rumah yang tersisa. Tidak menutup kemungkinan dari total 6000 rumah, seluruhnya akan teraliri listrik pada tahun ini.

Di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengharapkan informasi ini bisa sampai kepada masyarakat. Ia mengimbau pihak PLN Gorontalo bisa menyampaikan seluruh program dan pencapaiannya lewat media, baik media cetak maupun elektronik.

“Tolong jajaran PLN Gorontalo bisa menyampaikan seluruh informasi ini kepada masyarakat saya. Gunakan semua media yang ada. Supaya tidak ada lagi keresahan di tengah-tengah masyarakat terkait pemasangan listrik ini,” harap Rusli.

Selain pemasangan listrik bagi 6000 rumah melalui dana CSR, ada juga pemasangan listrik desa (Lisdes) yang tersebar di 25 dusun. Selain itu, anak perusahaan PLN yakni PT. Indonesia Comnets Plus (PT. ICON+) juga akan melakukan pemasangan listrik untuk 450 rumah.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sebanyak 195 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bertempat di gedung Belle li Mbui, Selasa, (14/1/2020).

Mereka yang dilantik adalah 10 orang Pejabat Tinggi Pratama (eselon II), 38 orang Pejabat Administrator (eselon III), 85 orang Pejabat Pengawas (eselon IV), dan Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB sebanyak 62 orang.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Rusli memberikan kesempatan kepada Wakil Gubernur Idris Rahim untuk memberikan sambutan. Idris menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan konsep illaihia, karena ini semua terjadi atas kehendak Allah SWT yang diamanatkan melalui Gubernur dan tim penilaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sehingganya para pejabat diharapakan untuk bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas.

“Kita tahu bersama bahwa Pak Gubernur dan tim penilaian kerja Provinsi Gorontalo sudah bekerja cukup lama untuk bagaimana menyeleksi seluruh pejabat di lingkup Pemprov Gorontalo ini. Oleh karenanya diharapkan saudara-saudara bekerja lihat kembali RPJMD kita, liat target-target yang ada di masing-masing OPD,” kata Idris

Lebih lanjut Idris menambahkan setelah pelantikan ini dilaksanakan, maka seluruh pejabat baru diharapkan untuk segera melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) dengan pejabat lama. Karena biasanya kinerja pejabat yang baru, bisa terbengkalai dengan belum dilaksanakannya sertijab.

“Sertijab mungkin hanya satu hari sekaligus dengan perpisahan, khususnya untuk para kepala-kepala sekolah ini. Biasanya memakan waktu sampai 2- 3 hari, baru bisa bertugas di tempat yang baru. Jangan seperti itu, itu hanya memperlambat kinerja kita. Diharapkan satu hari saja agar supaya kita langsung siap bekerja,” tambahnya.

Mantan Sekretaris daerah inipun berharap, kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik untuk bisa amanah dengan jabatan yang baru.  Segera lihat program-program yang menjadi bidang masing-masing, baik itu pejabat tinggi,  pejabat administrator maupun pejabat pengawas dan guru-guru.

“Kita akan melihat kinerja saudara saudara dalam enam bulan kedepan. Kalau enam bulan kedepan kinerjanya menurun, mungkin akan kita ganti lagi dengan pejabat yang lebih rajin. Ini adalah suatu keharusan, mengingat kita adalah organisasi besar. Sehingga itu yang sudah diberi amanah harus lebih bersyukur lagi dan bekerja dengan akurat dan terbuka,” tandasnya.

Klik link berikut untuk melihat nama – nama pejabat yang dilantik

https://drive.google.com/folderview?id=1-zelWHjnL9MBuJu6drIzN7qJ8Ycpr4v

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kejaksaan Tinggi Gorontalo kembali menandatangani MoU kerjasama bantuan hukum di bidang Permasalahan Perdata dan bidang Tata Usaha Negara. Penanandatangaan MoU ini dilakukan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Jaja Subagja, Selasa, (14/1/2020) di Rumah Dinas Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Rusli menyampaikan sangat menyambut baik MoU ini. Menurutnya, Kejati layaknya pengacara negara (Asdatun) yang bisa membantu pemprov apabila memiliki persoalan berkaitan hukum perdata dan TUN.

“Bantuan hukum seperti ini sudah belangsung lama, tiap tahun kita perpanjang. Kerja sama ini berkaitan dengan pengawalan permasalahan perdata dan TUN. Kejati siap memberikan bantuan kepada Pemprov Gorontalo, baik sebagai penggugat atau tergugat,” kata Rusli

Gubernur dua periode ini menambahkan, tidak sampai disitu upaya yang dilakukan mengenai pencegahan permasalahan hukum. Pemprov Gorontalo juga bekerja sama dengan Polda untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masayarakat, agar masyarakat melek terhadap hukum.

“Intinya, kita inginkan agar Kejati membantu kami mengawal program kerja Pemprov. Mulai dari penyusunan rencana kerja hingga pelaksanaan. Sehingga kejaksaan bisa melihat langsung ini benar, ini salah. Sehingga jika ada kesalahan-kesalahan mulai dari administrasi, tata usaha dan pengelolaan keuangan bisa dicegah dari awal, itu tujuannya,” tambahnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jaja Subagja. Sebagai Kajati yang baru enam bulan ditugaskan di Gorontalo, dia menginginkan sinegritas yang kuat antara Pemprov dengan Kejati. Utamanya dalam masalah peraturan peraturan, pihaknya siap mendampingi agar peraturan – peraturan itu tidak berbelit-belit.

 “Ini semua untuk pembangunan Provinsi Gorontalo. Misalnya sebelum melakukan pelelangan kita bisa konsultasi bagaimana aturan yang baik, bagaimana membuat kontrak yang baik, bagaiman administrasinya. Jadi kami di kejaksaan itu tidak hanya penyidik ataupun penuntut, tapi juga sebagai jaksa pengacara negara,” tandasnya.

Penandatanganan MoU ini juga dihadiri oleh jajaran Kejaksaan Tinggi dan Pimpinan OPD di lingkup Pemprov Gorontalo.

 

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Keinginan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk pengembangan Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) segera terealisasi menjadi rumah sakit rujukan tipe B terus dipercepat.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba dan pimpinan OPD terkait bertemu tenaga ahli independen di Menara Ravindo Kebun Sirih Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki yang hadir pada pertemuan itu mengatakan, pertemuan tersebut untuk membahas beberapa pekerjaan rumah yang diusulkan fraksi DPRD.

Yang pertama, beberapa fraksi DPRD meminta untuk mempertimbangkan fasilitas bangunan yang akan dibangun.  Kemudian pengadaan alat-alat kesehatan diusulkan melalui pola Kerjasama Operasional (KSO).

Selain itu,  ada beberapa dokumen yang perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan Legal Opinion (LO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo.

Budi menjelaskan, ada persepsi yang berbeda dengan penafsiran Permen 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Gedung Negara. Khususnya menyangkut penetapan harga satuan. Rekomendasi Kejaksaan Tinggi agar menggunakan tenaga ahli independen.

“Nah atas dasar inilah kami menyurat ke Bappenas untuk meminta bantuan tenaga independen. Kenapa ke bappenas, supaya kita menjaga jangan sampai kalau kita sendri yang menunjuk tenaga independen nanti dikira kita yang tidak independen,” ujar Budi.

Menurutnya, tenaga ahli yang ditunjuk bappenas ini kapasitasnya luar biasa. Setelah beberapa kali mendapatkan paparan dari tenaga ahli tersebut, Pemprov Gorontalo kemudian mendapatkan surat rekomendasi per tanggal 13 Januari 2020. Surat rekomendasi itu berisi laporan tenaga ahli independen terkait kajian estimasi beban capital expenditure (capex).

 “Beberapa hari menjelang Desember sampai dengan Januari kita meraton membahas. Dan alhamdulillah hari ini kita hampir memfinalkan perhitungan-perhitungan setelah memperhatikan masukan dari tenaga ahli sebagai tindak lanjut dari LO Kejaksaan kemudian juga memperhatikan beberapa masukan dari DPRD,” terang Budi

Pemprov gorontalo  akan melaksanakan pembahasan lanjutan pada besok hari dengan tenaga ahli independen terkait rekomendasi DPRD mengenai alat kesehatan (alkes) yang perlu di KSO kan. Serta akan mengundang secara terbuka lewat media nasional untuk mendengar pandangan vendor atau distributor terhadap alkes yang diminati.

“Pada intinya kami sangat menghargai semua masukan dari berbagai pihak termasuk DPRD yang meminta kita untuk melihat lagi beberapa komponen dari bangunan-bangunan yang belum dibutuhkan. Komponen bangunan yang tidak termasuk dalam pelayanan rumah sakit itu sudah kita keluarkan meliputi rumah singga, plaza, dan rumah dinas yang akan kita finalkan besok,” pungkasnya.

Sebelumnnya, ditempat yang sama juga Pemprov Gorontalo menemui ACT konsultan dan ESQ Group dalam rangka program pengembangan budaya kerja dikalangan ASN Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Gorontalo (Kabinda) Daeng Rosada bertemu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Rumah Jabatannya, Senin (13/01/2020). Pertemuan ini dilakukan untuk berpamitan secara langsung kepada Gubernur Rusli setelah masa tugasnya selesai.

“Saya silaturahim dengan Gubernur karena ada alih tugas. Pertanggal 15 Januari 2020 (Rabu, Red) saya akan digantikan oleh Pak Feri, yang akan menjabat sebagai Kabinda Gorontalo yang baru,” ungkap Daeng.

Daeng mengatakan selama bertugas di Gorontalo, ia merasa sinergitas yang terbangun antara BIN dan pemerintah Provinsi sangat kuat. Sinergitas tersebut menurutnya berdampak pada pelaksaan pileg dan pilpres pada april 2019.

“Dibuktikan dengan pelaksanaan pilpres dan pileg, yang berjalan dengan damai. Intinya pesta demokrasi kemarin bisa berjalan dengan aman, dan saya bangga menjadi bagian dari momentum tersebut,” tambahnya.

Diakhir wawancaranya bersama awak media, Daeng mengharapkan untuk Kabinda baru yang akan menggantikannya bisa terus membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah di daerah. Ia juga berharap kondisi aman dan damai di Provinsi Gorontalo dapat terus dijaga.

Daeng Rosada akan digantikan oleh Ferry Pribadi. Daeng selanjutnya akan bertugas di Badan Intelijen Negara Direktorat Sulawesi – Nusa Tenggara, yang berkantor di Jakarta.

 

Pewarta : Gina/Echyn - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama