>

BONE BOLANGO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo turun langsung memantau progres pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo.

“Pemantauan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi pekerjaan pembangunan infrastruktur, sejauh mana progresnya, mengingat saat ini waktu yang tersisa kurang lebih 40 hari sebelum berakhirnya tahun anggaran 2019. Kita menginginkan semua pekerjaan infrastruktur ini selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” ujar Wagub Idris Rahim usai melakukan pemantauan pekerjaan normalisasi sungai dan pemeliharaan jembatan Tolomato di Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (30/10/2019).

Di lokasi tersebut para pekerja tengah melakukan penyusunan batu untuk pembuatan bronjong. Pekerjaan normalisasi sungai dan pemeliharaan jembatan Tolomato tersebut menelan anggaran sebesar Rp2,1 miliar dari dana APBD Perubahan tahun 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Lokasi berikutnya yang dipantau oleh Wagub Idris Rahim adalah pembangunan gedung asrama Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Pembangunan gedung asrama yang memiliki fasilitas 24 kamar tidur dengan kamar mandi di setiap kamarnya, ruang kelas, ruang makan, dapur umum, dan taman, dengan anggaran sebesar Rp5,2 miliar tersebut progresnya telah mencapai 50,12 persen.

“Untuk memacu penyelesaian gedung ini saya minta dikerjakan secara simultan. Pekerjanya dibagi dalam beberapa kelompok, ada yang mengerjakan plafon, lantai, dan plesteran dinding,” ucap Wagub memberi saran kepada kontraktor pembangunan asrama Diklat Provinsi Gorontalo.

Pemantauan selanjutnya bergeser ke pembangunan gedung Radio Suara Rakyat Hulondhalo di blok plan perkantoran Pemprov Gorontalo dan pekerjaan peningkatan ruas jalan Moh. Thayeb Gobel di Desa Ayula, Kabupaten Bone Bolango, dan berakhir di lokasi pembangunan ruas jalan Tenilo-Iluta yang menghubungkan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.

“Seluruh infrastruktur yang kita bangun ini memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. Pada umumnya seluruh pekerjaan sudah berjalan dengan baik, tetapi saya minta harus terus digenjot,” tegas Wagub Idris Rahim.

Terkait dengan arahan tersebut, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta kepada setiap kontraktor untuk menambah jumlah pekerja serta melakukan pekerjaan dengan sistem lembur.

“Memang ada beberapa proyek yang perlu percepatan. Kami sudah meminta pihak kontraktor untuk menambah jumlah pekerjanya dan bekerja secara shift siang dan malam untuk mengejar target volume yang harus dipenuhi sesuai kontrak,” tandas Handoyo.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango
Rabu, 30 Oktober 2019 15:38

Media Harus Jaga Netralitas Saat Pilkada

GORONTALO – Wartawan dan media harus menjaga netralitas menjelang dan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba pada Sharing Session media dan LSM bersama anggota Dewan Pers, Rabu (30/10/2019).

Menurut Darda Daraba sukses tidaknya demokrasi sangat tergantung dari kualitas media baik cetak, elektronik maupun media dalam jaringan (daring).

“Kita di Provinsi Gorontalo juga akan melaksanakan pilkada di tiga daerah yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango. Ini tentu membawa konsekuensi terhadap meningkatnya suhu politik di daerah. Dibutuhkan peran media yang mencerahkan sekaligus menyejukkan masyarakat,” kata Darda Daraba.

Acara yang diprakarsai oleh komunitas media online Publisher bekerjasama dengan Badan Kesbangpol dan Biro Humas Protokol itu digelar di Domestique Resto. Tema besar yang diangkat yakni strategi menangkal hoaks jelang pilkada 2020.

“Gubernur sangat berharap agar pelaksanaan pilkada ini berjalan aman tanpa masalah apapun dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Darda Daraba.

Ia mengatakan, Perbedaan pandangan politik dan perbedaan pilihan di pilkada mau tak mau akan menimbulkan gesekan antar calon dan pendukung. Sehingga diperlukan juga kerjasama seluruh stakeholder dalam mencegah dan menangkal hoaks baik menjelang pelaksanaan tahapan maupun pasca pilkada.

Narasumber pada sharing session tersebut terdiri dari Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun, Anggota Dewan Pers Jamalul Insan, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadlyanto Koem serta anggota Bawaslu Provinsi Rahmat Mohi.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sebanyak 97,5 persen penduduk Provinsi Gorontalo telah melakukan perekaman KTP Elektronik hingga bulan Sepetmber 2019.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil dari jumlah penduduk 1.181.513 jiwa, penduduk wajib KTP Elektronik sebanyak 838.018 jiwa.

Dari jumlah tersebut sebanyak 816.520 jiwa atau 97,5 persen telah melakukan perekaman KTP Elektronik. Sisanya sebanyak 21.498 jiwa atau 2,5 persen belum melakukan perekaman.

“Saya sangat bersemangat melihat antusias masyarakat Gorontalo, perekaman KTP Elektronik di kabupaten/kota rata-rata sudah mencapai pada kisaran 97 persen. Memang untuk mencapai 100 persen rasanya sulit karena setiap hari ada pertumbuhan penduduk yang berusia 17 tahun,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrullah, pada ramah tamah bersama Pemprov Gorontalo di aula rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo, Selasa (29/10/2019).

Melihat perkembangan tersebut Zudan mengakui bahwa dirinya seolah memperoleh energi dan semangat baru pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Gorontalo. Bahkan secara khusus mantan Penjabat Gubernur Gorontalo ini mengapresiasi delapan desa di Provinsi Gorontalo yang telah tuntas Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan mendapatkan penghargaan yang langsung diserahkannya pada peluncuran Gerakan Indonesia Sadar Adminduk dan Dukcapil Go Digital di Kabupaten Pohuwato.

“Setiap kali saya melihat keberhasilan di daerah, ibarat baterai yang sudah kosong saya diisi kembali atau ibarat aki dari volume yang tinggal 65 persen naik lagi menjadi 97,5 persen. Itu yang saya rasakan saat berkunjung ke Bumi Serambi Madinah ini,” tutur Zudan yang pada ramah tamah itu mengaku senang bisa menikmati jagung pulut rebus kuliner khas Gorontalo.

Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Dukcapil yang terus memacu motivasi jajaran Dinas Dukcapil di Provinsi Gorontalo. Idris berharap motivasi tersebut bisa diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Dukcapil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan prima kepada masyarakat.

“Saya melihat tugas dan fungsi Dukcapil ini teknis sekali, ada peralatannya, SDM aparatur, serta kesungguhan dan niat baik untuk melayani masyarakat. Saya berharap pak Dirjen Dukcapil selaku warga kehormatan Gorontalo karena pernah menjadi Penjabat Gubernur Gorontalo bisa terus memberikan perhatian untuk jajaran Dukcapil di Provinsi Gorontalo,” pungkas Wagub Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MARISA  – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrullah, berjanji akan memberikan hadiah berupa umrah gratis bagi kecamatan pertama di Provinsi Gorontalo yang tuntas Administrasi Kependudukan (Adminduk). Hal itu disampaikannya pada peluncuran Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) dan Dukcapil Go Digital se Provinsi Gorontalo di Kabupaten Pohuwato, Selasa (29/10/2019).

“Ini janji saya, untuk pak camat yang pertama tuntas KTP Elektronik, akta, kartu keluarga, dan tuntas Kartu Identitas Anak akan saya berangkatkan umrah gratis,” ujar Zudan.

Pada peluncuran GISA dan Dukcapil Go Digital, Dirjen Dukcapil juga menyerahkan penghargaan kepada delapan desa di Kabupaten Pohuwato yang telah tuntas Adminduk, di antaranya Desa Soginti dan Desa Molamahu di Kecamatan Paguat, serta Desa Karangetan dan Desa Padengo di Kecamatan Dengilo. Zudan berharap, tuntasnya Adminduk di tingkat desa tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat kecamatan.

“Ini untuk pertama kalinya saya menyerahkan penghargaan kepada kepala desa yang tuntas perekaman KTP Elektronik, tuntas akta, tuntas kartu keluarga, dan tuntas Kartu Identitas Anak. Terima kasih, saya kagum, salut dan hormat, karena tanpa peran kepala desa ini tidak akan terwujud. Nanti hadiahnya dari Bupati saja ya,” tutur Dirjen Dukcapil yang disambut tepuk tangan dari para kepala desa yang hadir pada kegiatan itu.

Lebih lanjut Zudan mengutarakan bahwa GISA dan Dukcapil Go Digital merupakan upaya untuk menuju Single Identity Number yaitu satu penduduk hanya memiliki satu Nomor Identitas Penduduk (NIK). Penggunaan NIK ini nantinya akan menjadi basis data dalam berbagai pelayanan publik oleh berbagai lembaga, seperti halnya dalam penyaluran bantuan sosial, pembuatan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional, serta pembuatan Surat Izin Mengemudi.

“Dalam pelayanan publik, kita menggeser penggunaan nama menjadi berbasis NIK. Untuk itu saya minta masyarakat jangan membuat KTP Elektronik lebih dari satu kali, pasti tidak akan jadi karena data sidik jari dan iris matanya sama sehingga tidak akan terbaca pada Data Center,” tutup Zudan Arif Fakrullah.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

JAKARTA – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mendorong industri hasil pertanian di daerah. Menurut Rusli, Gorontalo punya banyak sumber daya alam namun harus diimbangi dengan industri pengolahannya.

Hal tersebut diungkapkan Rusli saat diundang makan siang bersama di Kantor Menteri Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2019). Dua politisi Partai Golkar itu terlihat sangat akrab.

“Potensi pertanian kita cukup banyak. Ada jagung, kelapa, perikanan dan lain-lain. Tapi kita tidak punya banyak pabrik pengolahannya. Ini tentu saja tidak cukup karena nilai tambah setiap produk menjadi rendah,” ungkap Rusli usai pertemuan.

Oleh karena itu, Gubernur Gorontalo dua periode itu meminta agar sektor pertanian bisa menjadi perhatian Kemenperin. Salah satu caranya dengan mencari pengusaha yang mau berinvestasi di Gorontalo.

Industri pertanian dinilai tidak saja meningkatkan nilai jual. Lebih daripada itu, diharapkan mampu membuka lapangan kerja serta mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Terlebih secara geografis, Gorontalo diapit oleh Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang juga memiliki potensi bahan baku pertanian yang relatif sama.

“Kehadiran calon investor ini kita harapkan bisa difasilitasi oleh pak Menteri. Prinsipnya kami pemerintah daerah menjaminkan tiga hal yakni kemudahaan izin, keamanan daerah serta ketersediaan infrastruktur dasar terutama listrik,” tegasnya.

Terkait dengan permintaan tersebut, Gubernur menyebut Menperin siap membantu. Bahkan, bulan November nanti mantan Menteri Sosial itu berencana berkunjung ke Gorontalo untuk melihat potensi di daerah.

Di bidang pertanian, Pemprov Gorontalo sejak tahun 2017 dan 2018 mampu memproduksi jagung sebesar 1,5 juta ton. 133.000 ton diantaranya di ekspor ke Filipina. Gorontalo menjadi penyumbang lebih kurang 30 persen dari total ekspor jagung nasional.

Potensi lain yang tidak kalah yakni kelapa dan produk olahannya. Awal Januari 2019 dua industri tepung kelapa yakni PT Royal Coconut Gorontalo dan PT Trijaya Tangguh Gorontalo sukses mengekspor 8.160 ton tepung kelapa ke Cina, Taiwan, Jerman dan Belanda.

Ekspor tepung kelapa juga melayani permintaan dari Inggris sebanyak 25 ton. Ekspor yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2019 lalu itu berbarengan dengan tetes tebu sebanyak 16.000 ton dengan tujuan Filipina.

Untuk potensi perikanan tangkap Gorontalo tahun 2018 sebesar 142.411 ton. Angka itu meningkat lebih dari separuh jika dibandingkan tahun 2012 yang hanya 85.815 ton. Salah satu komoditi utama yakni ikan tuna.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MARISA – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrullah, meluncurkan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) dan Dukcapil Go Digital se Provinsi Gorontalo di Kabupaten Pohuwato, Selasa (29/10/2019).

Zudan menjelaskan, GISA merupakan upaya negara dalam memberikan hak-hak warga negara berupa dokumen kependudukan. GISA diterapkan mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan sampai di tingkat nasional. Dalam penerapannya, satu kecamatan minimal harus terbentuk satu desa atau kelurahan sadar Adminduk, di tingkat kabupaten/kota minimal ada satu kecamatan sadar Adminduk, serta di tingkat provinsi harus ada satu kabupaten/kota yang sadar Adminduk.

“Melalui penerapan GISA ini masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang seharusnya dimiliki. Anak-anak memiliki Kartu Identitas Anak, yang berusia 17 tahun dibuatkan KTP Elektronik, yang lahir dibuatkan akta kelahiran, yang menikah dibuatkan akta nikah, begitu pula yang meninggal dibuatkan akta kematian,” ujar mantan Penjabat Gubernur Gorontalo tersebut.

Sementara Dukcapil Go Digital, lanjut Dirjen Dukcapil, merupakan upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pemerintahan lainnya. Tujuannya adalah untuk mendorong seluruh pelayanan itu lebih cepat lagi, salah satunya melalui penerapan tanda tangan elektronik yang berbentuk QR Code.

“Bayi lahir bisa langsung diberikan akta kelahiran, karena sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Semua dokumen kependudukan bisa ditanda tangani oleh Kepala Dinas dari manapun dan kapan saja. Jadi jangan kaget jika bapak ibu tidak melihat tanda tangan seperti biasanya dalam dokumen kependudukan,” terang Zudan.

Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengapresiasi inovasi dan terobosan yang secara terus menerus dilakukan oleh jajaran Dukcapil dalam mewujudkan tertib tata kelola administrasi kependudukan.  Idris menuturkan berbagai inovasi program tersebut harus harus dapat diikuti oleh seluruh jajaran Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo. Wagub menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur Dukcapil sehingga bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi saat ini.

“Jajaran Dukcapil juga harus berbenah dan berpikir secara digital untuk memberikan pelayanan adminduk yang lebih cepat sesuai dengan salah satu program unggulan Pemprov Gorontalo yakni Pemerintah yang lebih melayani,” tandas Idris.

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

JAKARTA – Pascapelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju pada pekan lalu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terus “bergerilya” di Jakarta untuk menemui para menteri. Selain ingin memberikan ucapan secara langsung, pertemuan tersebut memaparkan program pembangunan di daerah.

“Kemarin saya bertemu dengan Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto. Saya mengucapkan selamat karena beliau mendapat kepercayaan dari Bapak Presiden Jokowi,” buka Rusli Habibie, Selasa (29/10/2019).

Gubernur Gorontalo dua periode itu menilai posisi Airlangga sebagai Menteri Perekonomian sangat strategis bagi Provinsi Gorontalo. Selain menjabat Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga yang berlatar belakang pengusaha mengerti seluk beluk ekonomi di Indonesia.

Beberapa hal yang disampaikan Rusli di antaranya kelanjutan pembangunan mega proyek Gorontalo Outer Ring Road (GORR) yang dikerjakan tahun jamak. Ia berharap tahun depan pekerjaan jalan yang menghubungkan tiga daerah itu dapat terus berlanjut.

“Saya juga menyampaikan rencana pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Juga berharapa ada investor yang mengembangkan pariwisata dan budaya di Gorontalo,” imbuhnya.

Jika tidak ada aral melintang, Gubernur Rusli hari ini dijadwalkan akan berkunjung ke Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Gubernur Rusli punya hubungan baik dengan Menteri Sosial periode sebelumnya itu.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yakin jika pertanian di Provinsi Gorontalo akan semakin melesat di era Menteri Pertanian (Mentan) Sahrul Yasin Limpo (SYL). Menurutnya ada beberapa indikator awal keyakinan tersebut, salah satunya latar belakang karier politisi Partai Nasdem itu.

“Pak Sahrul itu pernah jadi lurah, camat, bupati dan gubernur Sulsel dua periode. Itu artinya beliau tau karakteristik pembangunan di daerah. Ketika kita di daerah menyampaikan program pertanian pasti akan beliau dukung,” ucap Rusli, Minggu (27/10/2019).

Rusli mengaku punya hubungan baik dengan SYL. Selain dulu pernah sama-sama di Partai Golkar, SYL pernah menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Dua organisasi yang juga dijalani oleh Rusli Habibie.

Selain faktor pengalaman dan relasi, Rusli melihat sentimen kedaerahan sesama Sulawesi dan umumnya Indonesia Timur menjadi faktor positif masa depan pertanian. Provinsi Gorontalo sangat mengandalkan sektor ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Produksi jagung kita misalnya, tahun 2017 dan 2018 tembus diangka 1,5 juta ton. 133 ribu ton di antaranya kita ekspor. Di era Pak Amran Sulaiman kita mendapat banyak sekali bantuan, maka saya yakin di era Pak SYL akan semakin banyak,” imbuhnya.

Geliat pertanian Gorontalo juga nampak dari produksi olahan kelapa dan tebu. Pekan lalu, kedua industri tersebut berhasil mengekspor masing-masing untuk tepung kelapa 25 ton ke Inggris dan tetes tebu 16.000 ton ke Filipina.

Pemprov Gorontalo juga menjadi rule model pengelolaan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dari Kementrian Pertanian. Jika selama ini bantuan seperti traktor diberikan kepada kelompok tani, maka oleh pemprov bantuan tersebut dikelola oleh Brigade Alsintan.

Brigade yang dibiayai oleh APBD ini merawat dan meminjamkan berbagai alsintan ke petani dengan harga yang disubsidi. Hal itu dimaksudkan agar pemanfaatannya tidak dimonopoli oleh petani tertentu dan terpelihara dengan baik.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar konfrensi pers terkait proses pemberhentian salah satu anggota DPRD Kota Gorontalo berinisial RT, Senin (28/10/2019). Keterangan pers disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Ridwan Hemeto didampingi dua kuasa hukum Salahuddin Pakaya, Suslianto serta Jubir Gubernur Novaliansyah Abdussamad.

“Dalam melakukan pengambilan keputusan, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah tetap mengedepankan ketentuan yang berlaku dengan tetap berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri RI sebagai atasan Gubernur secara administratif,” tutur Ridwan membacakan siaran persnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Gubernur dalam menerbitkan SK Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD telah melakukan sesuai tahapan dan prosedur hukum. Hal itu sejalan PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusulan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Status hukum RT saat ini bukan lagi sebagai terdakwa melainkan sebagai terpidana berdasarkan adanya putusan Mahkamah Agung nomor 1174K/PID.SUS/2018. Hal ini dibuktikan pula dengan adanya upaya hukum peninjauan kembali (PK) oleh RT atau kuasa hukumnya, meski PK tersebut akhirnya dicabut,” imbuh Ridwan.

Pihaknya mempersilahkan bagi para pihak yang keberatan dengan terbitnya SK untuk menempuh jalur hukum. Ada ruang yang konstitusional untuk mencari keadilan dan pemerintah siap untuk mempertanggungjawabkannya.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 merupakan momentum untuk membangun pemuda bangsa yang memiliki karakter tangguh, beriman dan bertakwa, berintegritas, jujur dan santun, berkinerja, serta bertanggung jawab.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat membacakan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tingkat Provinsi Gorontalo di lapangan Museum Purbakala, Kota Gorontalo, Senin (28/10/2019).

“Pemuda harus memiliki karakter moral, disiplin, memiliki kapasitas intelektual dan kemampuan kepemimpinan, kewirausahaan, serta harus memiliki inovasi sehingga bisa berperan aktif dalam kancah internasional,” kata Wagub Idris Rahim.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2019 mengangkat tema ‘Bersatu Kita Maju’. Idris mengutarakan, tema tersebut mengandung makna bahwa pemuda harus menjadi pelopor untuk Indonesia lebih maju. Pemuda yang berkarakter, kemampuan inovasi, kreativitas tinggi, mandiri, serta inspiratif diharapkan mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan global.

“Di tangan  pemuda Indonesia bisa lebih maju. Pemuda adalah masa depan bangsa dan negara. Ke depan diharapkan akan muncul tokoh-tokoh pemuda yang mendunia,” imbuhnya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tingkat Provinsi Gorontalo dirangkaikan dengan apel Korpri yang diikuti oleh Aparatur Sipil Negara lingkup Pemprov Gorontalo, pelajar, serta organisasi kepemudaan. Pada upacara tersebut dibacakan Ikrar Sumpah Pemuda oleh Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Gorontalo Ghalib Lahidjun bersama sejumlah pemuda yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia.

Diakhir upacara, Wagub Idris Rahim menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba Peraturan Baris Berbaris yang digelar oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dalam rangka menyemarakkan Hari Sumpah Pemuda. Berhasil keluar sebagai juara pertama pada lomba tersebut yaitu SMA Negeri 3 Gorontalo, disusul oleh SMK Negeri 1 Bulango Selatan dan SMA Negeri 1 Gorontalo Utara, masing-masing juara kedua dan ketiga.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo