>

JAKARTA – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie berangkat ke kantor Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Jumat (11/1/2020). Kehadiran Gubernur Rusli diterima Komite BPH Migas Hendry Ahmad dan M. Ibnu Fajar.

Pihaknya memaparkan tentang permasalahan lapangan dalam hal penyediaan dan penyaluran BBM bersubsidi di Gorontalo. Antrian kendaraan masih terus berlangsung khususnya untuk pengisian Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau premium.

“Kami sampaikan kondisi kita di daerah. Pengawasan sudah kita perketat, polisi, TNI dan Satpol PP sudah kita kerahkan untuk merazia, tapi juga antrian tetap terus terjadi,” ujar Rusli.

Menurutnya antrian panjang yang terjadi sangat berbahaya. Selain membuat kemacetan dan potensi kecelakaan, juga rentan kebakaran karena menggunakan jerigen atau kendaraan dengan tangki BBM yang sudah dimodifikasi.

Pihaknya menyambut baik kerjasama tiga institusi yakni Kementrian ESDM, Polri dan Kemendagri untuk melakukan pengawasan BBM Bersubsidi di tingkat daerah. Ia berharap kesepakatan itu bisa ditindaklanjuti hingga ke kabupaten/kota.

“Bahkan teman-teman Hiswasana Migas Gorontalo sudah mengusulkan ke saya agar tidak lagi menjual premium. Ini juga yang kita sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan,” tandasnya.

Secara khusus, Gubernur Rusli mengundang pihak BPH Migas untuk datang ke Gorontalo. Undangan yang disanggupi Komite BPH Migas Hendry Ahmad yang berencana datang pekan depan.

Untuk diketahui, kuota BBM bersubsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) atau Solar di Gorontalo tahun 2020 sebesar 34.994 kilo liter. Sementara untuk jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau premium sebesar 67.747 kilo liter.

Kuota premium tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019, sementara untuk solar hanya naik sedikit dari tahun sebelumnya sebesar 32.585 kilo liter.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO  –  Menjaga lingkungan dimulai dari diri sendiri. Inilah yang dilakukan oleh  Idah Syahidah, istri Gubernur  Gorontalo Rusli Habibie yang sudah tidak menggunakan atau membawa minuman botol kemasan plastik sekali pakai. Bahkan beberapa  tahun terakhir di rumah pribadinya, tidak terlihat lagi air kemasan plastik.

Setiap berkegiatan di luar ruangan, Idah hanya membawa botol minuman yang bisa diisi kembali. Menurutnya ini merupakan salah satu cara menjaga lingkungan dari sampah plastik.

“Saya turun kemana mana, tumbler selalu ada di setiap kesempatan. Ini adalah tekad dari dalam diri saya untuk menjaga lingkungan”, kata Idah saat mengunjungi RSAS Kota Gorontalo, Jumat (10/1/2019) .

Bukan hanya pada diri sendiri, Idah pun mensosialisasi tentang menjaga lingkungan dari sampah plastik kepada masyarakat luas dengan kegiatan nyata.

Idah sering membagikan botol minum (tumbler) kepada masyarakat  yang ditemuinya atau menjadikan tumbler sebagai hadiah dalam sebuah kegiatan.

“ Sekarang pada berbagai kegiatan, di kunjungan-kunjungan saya selalu memberikan door prize itu dengan tumbler”, ucap Idah.

Hingga saat ini sudah dua ribu tumbler yang dibagikan Idah kepada masyarakat luas.

 

Pewarta : Anie - Humas

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah bersama Pramuka, Karang Taruna, Remaja Masjid di Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo menyediakan tempat untuk berbagi makanan gratis.

Tempat yang diberi nama “Pondok Dahsyat” ini menyediakan berbagai makanan gratis mulai dari nasi bungkus, kue ada pula kopi dan teh.

“Ini namanya Sedekah Jumat Berkah (Sejuk) dan mari menebar nasi bungkus (Gemar Menabung). Karena memang hari jumat itu adalah harinya kita mencari berkah dan pahala, maka lewat sedekah adalah cara paling ampuh. Ini inisiatif dari anggota pramuka, karang taruna disini, remaja masjid,  pokoknya pondok ini namanya pondok berbagi siapapun boleh mengisi, siapapun boleh mengambil,” kata Idah saat berkunjung ke Pondok Dahsyat, Jumat, (10/1/2020).

Idah menambahkan setiap jumat memang berbagi nasi gratis seperti ini selalu dia lakukan. Sebelum membuat pondok dahsyat, Idah selalu ikut menjadi donator nasi bungkus di rumah sakit Ali Saboe, yang menggagas program sedekah nasi gratis setiap jumat untuk pasien dan keluarga

“Sedekah tidak selalu tentang uang, sebungkus nasi pun mungkin tidak berarti untuk kita, tapi sangat berarti bagi orang yang membutuhkan,”tambah anggota DPR RI ini.

Sementara itu Susanto Liputo selaku penanggung jawab rumah pondok dahsyat ini menjelaskan setiap hari jumat, jumlah nasi yang dibagikan memang tidak tentu, tergantung dari jumlah relawan dan donatur. Nasi sendiri dibagikan kepada anak-anak putus sekolah, masyarakat setempat, abang-abang bentor ataupun siapa saja yang mampir ke rumah pondok.

 “Contohnya hari ini nasi bungkus yang terkumpul ada 500 bungkus, dan itu telah kita bagikan. Biasanya juga kami turut membagikan dipanti asuhan maupun panti jompo. Lokasi rumah pondok ini dipromosikan lewat media sosial, jadi bagi donatur yang ingin menyumbang bisa langsung menghubungi lewat facebook maupun kontak WA. Tidak ada syarat khusus terkait menu dan jumlah yang disumbangkan, berapapun sumbangan akan diterima,” tuturnya.

Rumah pondok dahsyat ini rencananya juga akan dijadikan rumah pangan lestari. Mengingat setiap harinya utamanya sore hari, berbagai kegiatan dilakukan disini mulai dari olahraga dan diskusi ringan. Disamping itu pula kedepannya rumah pondok ini juga akan dijadikan lembaga kesejahteraan sosial, untuk membantu anak anak putus sekolah, lansia dan disabilitas.

“Awalnya kita buat ini dengan anggaran swadaya. Tapi Alhamdulillah setelah ibu gubernur jadi pembina, banyak anggaran langsung dari uang (pribadi) beliau. Bahkan kedepannya ini akan kita jadikan lembaga kesejahteraan sosial, mengingat ibu Idah juga adalah anggota DPR RI dari komisi VIII yang memang menanggulangi bidang agama dan sosial,” tutup Santo.

 

Pewarta : Ecin/Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 10 Januari 2020 18:45

Keluarga Harus Menjadi Pelindung Anak

GORONTALO –  Kejadian kekerasan terhadap anak dalam keluarga  yang terus berulang di Provinsi Gorontalo mendapat perhatian yang sangat serius dari Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah.

Menurut Idah Syahidah yang juga ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Gorontalo, seharusnya keluarga menjadi pelindung bukannya malah menjadi bagian dari pelaku kekerasan dalam anggota keluarga.

“Seharusnya orang dewasa itu melindungi anak-anak dalam rumah, tapi ini malah menjadikannya korban,” kata Idah Syahidah saat mengunjungi seorang anak korban kekerasan seksual di Rumah Sakit Aloei Saboe Kota Gorontalo, Jumat (10/1/2020).

Idah Syahidah selalu menyuarakan pentingnya  edukasi dan pengawasan terhadap anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu pada  setiap kesempatan berkegiatan dimana saja, ia juga memberikan himbauan agar  perlunya edukasi kepada keluarga tentang kekerasan seksual.

“Pemerintah tidak henti-hentinya  dan lebih gencar untuk melakukan edukasi seksual, apalagi kita kental dengan adat-istiadat”, jelas Idah yang saat ini menjabat anggota DPR RI Komisi VIII yang salah satu ruang lingkupnya terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sesuai data dari Bidang Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Provinsi Gorontalo  terdapat 176 kasus kekerasan terhadap anak  dan 177 korban kekerasan terhadap anak dari semester 1 hingga semester 2 tahun 2019. Kekerasan tersebut  berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran, dan lainnya.

Kunjungan Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo didampingi oleh  Kabid Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak dan sejumlah staf Dinas Sosial.

 

Pewarta : Anie - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Zukri Surotinojo menyebut saat ini sedang mengkaji nama-nama yang akan dimutasi atau dipromosi dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. Pengkajian dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja (TPK) atau dulu dikenal dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Gerbong mutasi awal tahun 2020 ini menurutnya lebih kompleks. Selain dinilai berdasarkan status pangkat dan golongan, juga mempertimbangkan rekam jejak karier, sikap dan perilaku PNS selama bertugas.

“Kita juga pertimbangkan yang punya masalah keluarga atau perselingkuhan. Kami sudah periksa orang-orangnya dan akan diambil tindakan tegas. Begitu juga bagi pejabat yang melawan dan tidak mematuhi perintah atasannya. Semuanya menjadi pertimbangan kami,” ungkap Zukri, Jumat (11/1/2020).

Dengan seleksi yang ketat itu, pihaknya memastikan tidak akan mengakomodir calon pejabat titipan dari berbagai pihak. PNS diminta tidak terpengaruh oleh oknum-oknum tertentu yang menjanjikan jabatan.

“Ini juga yang menjadi penegasan bapak gubernur agar kita menentukan jabatan sesuai aturan dan kompetensinya. Jadi jika ada yang mengaku dekat dengan si A, si B apalagi sampai menjanjikan materi itu tidak benar dan tidak bisa membantu yang bersangkutan,” imbuhnya.

Sesuai data dari BKD, saat ini ada delapan jabatan tinggi pratama atau setingkat eselon II yang selesai dilelang terbuka. Dua jabatan di antaranya yakni Kepala Dinas Kesehatan dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakat berstatus gagal lelang.

Sejumlah pejabat tinggi pratama juga sudah mengikuti tes kompetensi untuk dirotasi atau digeser ke jabatan lain. Pergeseran pejabat tinggi pratama juga akan berpengaruh di tingkat jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana. Zukri memastikan akan ada yang diberhentikan dan dipromosi dari jabatan lamanya.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Terkait dengan wacana pelantikan yang bakal digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam waktu dekat, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menegaskan tidak ada orang titipan. Penegasan itu disampaikan karena sudah ada laporan dugaan penipuan yang menatasnamakan dirinya, Wakil Gubernur, anggota DPRD atau pejabat lainnya.

“Hati-hati dengan penipuan. Sudah banyak yang memanfaatkan itu (wacana mutasi dan promosi jabatan) dengan mengatasnamakan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, keluarga atau tim sukses. Tidak ada itu, semua bohong,” tegas Rusli saat dihubungi melalui sambungan telpon, Kamis (9/1/2020).

Rusli menyebut mutasi dan promosi jabatan kali ini merupakan bagian dari “cuci gudang”. Ia ingin memastikan pejabatnya merupakan orang-orang berkinerja, sesuai kompetensi, dan bebas dari berbagai masalah.

“Jadi rasa-rasa jo. Kalau malas, punya masalah rumah tangga, masalah kantor, TGR dan malas pasti akan diganti. Termasuk para pelakor, ini sudah ada di meja saya nama-namanya” sambungnya.

Mutasi dan promosi dalam organisasi menurutnya merupakan suatu kebutuhan. Perlu dilakukan oleh setiap PNS memastikan ia pantas dipromosi atau diganti sesuai dengan kinerjanya.

Gubernur Rusli tidak merinci kapan pelantikan akan digelar. Ia hanya menyebut kajian tim Baperjakat sudah hampir rampung 100 persen. Pelantikan kali ini akan digelar di semua level mulai dari jabatan eselon II, III, IV, kepala sekolah SMA/SMK/SLB dan pejabat fungsional.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MAKASSAR – Jelajah Wisata Sulawesi (JWS) mulai dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) se Sulawesi. Koordinasi dimulai dengan menyambangi Badan Kerja Sama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) di Makassar, Rabu (08/01/2020).

Pemerintah Provinsi Gorontalo diwakili oleh Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata, Kadis Perhubungan, Kabiro Pengadaan, Kesbangpol, Badan Penghubung dan unsur terkait, diterima oleh Sekjen BKPRS Prof Aminuddin Ilmar di Kantor BKPRS makassar.

“Tadi sudah kami sampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk menjelajahi alam Sulawesi via darat dan melihat dari dekat potensi wisata yang ada di Sulawesi,” ungkap Rifli Katili selaku Kadis Pariwisata Provinsi Gorontalo.

Lebih lanjut Rifli menambahkan, kunjungan ini dimaksudkan sebagai bentuk koordinasi awal. Ia juga mengharapkan dukungan dari pemerintah setempat serta komunikasi yang intensif bisa terus dibangun sebagai bentuk pemantapan kegiatan.

Road show dilanjutkan pada Kamis (09/01/2020) dengan pihak Kesdam XIV yang diterima oleh Aster Kesdam XIV. Berlanjut dengan kunjungan ke Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kantor Gubernur Sulsel yang diterima oleh Sekretaris Daerah Sulsel didampingi Kadis Pariwisata. Road show ditutup dengan kunjungan ke Kantor Walikota Makassar, yang diterima oleh Plt. Walikota.

Pihak BKPRS Sulawesi Selatan, Kesdam dan Pemkot Makassar memberi apresiasi serta akan mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. JWS dianggap sebagai bentuk olahraga, seni dan wisata.

“Dari pertemuan ini disimpulkan bahwa Pihak BKPRS akan membantu berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel, Sulteng dan Sulut terkait lokasi persinggahan peserta. Selanjutnya, pihak kesdam akan berkoordinasi di lapangan terkait keamanan touring dan Pemprov Sulsel berharap daerah yang menjadi destinasi akan menjadi tuan rumah bagi peserta touring. Pemkot Makassar juga akan memfasilitasi dgn memimjamkan Monumen Mandala sebagai parkiran dan titik start. Kami juga akan memfasilitasi untuk publikasi kegiatan dimaksud,” ungkap Aminuddin Ilmar.

JWS rencananya akan dimulai pada tanggal 22 Februari 2020. Rute yang dimulai dari Makassar Sulawesi Selatan itu rencananya akan melewati lima provinsi yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat untuk bekerjasama dalam hal pengawasan BBM bersubsidi. Acara yang berlangsung di Kantor Kementrian ESDM, Kamis (10/1/2020) ditandandai dengan penandatangan kerjasama antara ketiga pihak.

Kerjasama ini diharapkan dapat menekan penyimpangan pendistribusian kuota BBM bersubsidi ke semua daerah. Kelebihan kuota konsumsi BBM bersubdi yang disinyalir banyak disalahgunakan sehingga tidak tepat sasaran. Pada gilirannya hanya menambah beban pengeluaran pemerintah.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang hadir pada penadatangan tersebut menyambut baik i’tikad pemerintah pusat. Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah provinsi dan unsur Forkopimda yang selama ini intens melakukan pemantauan dan pegawasan di daerah.

“Selama ini kita di provinsi kan sering turun memantau, namun sayangnya belum dilakukan masif hingga ke kabupaten dan kota. Nah dengan kesepakatan di tingkat pusat ini akan memperkuat komitmen pengawasan itu hingga ke daerah,” jelas Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Sagita Wartabone yang turut mendampingi Gubernur Rusli.

Lebih lanjut katanya, pendistribusian BBM bersubsidi di Gorontalo perlu atensi lebih dari semua pihak. Antrian BBM bersubsidi yang menggular di SPBU dan penyelewengan distribusi untuk dijual ecer perlu mendapatkan tindakan tegas.

“Bahkan Bapak Kapolri pada acara tadi akan membentuk Satgas Kuda Laut. Tim ini nanti akan sampai ke tingkat Polda dan Polres untuk memantau distribusi BBM bersubsidi. Hal ini tentu positif bagi kita di daerah,” imbuhnya.

Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Gubernur Gorontalo rencananya akan menggelar pertemuan dengan unsur Forkopimda dalam waktu dekat. Selain melakukan pemantauan dan penindakan, Gubernur juga berencana akan mengeluarkan surat edaran pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk semua jenis kendaraan.

Untuk diketahui, kuota BBM bersubsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) atau Solar di Gorontalo tahun 2020 sebesar 34.994 kilo liter. Sementara untuk jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau premium sebesar 67.747 kilo liter.

Kuota premium tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019, sementara untuk solar hanya naik sedikit dari tahun sebelumnya sebesar 32.585 kilo liter.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akan segera membentuk Tim Penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Gorontalo Fitrah Mandiri.

Kesepakatan tersebut diperoleh melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di Ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Rabu (8/1/2020).

“Paling lambat tim ini sudah terbentuk dan melakukan pertemuan awal pada Jumat depan (10/1/2019). Tim ini nantinya bertugas mengumpulkan seluruh data yang berhubungan dengan BUMD,” kata Wagub Idris Rahim.

Tim penyehatan terdiri dari unsur Pemprov Gorontalo dan BUMD Gorontalo Fitrah Mandiri. Tim tersebut akan melakukan evaluasi terhadap seluruh aspek pengelolaan BUMD, baik menyangkut aset, hutang, ekuitas, usaha, sumber daya manusia, serta rencana strategis pengembangan BUMD dimasa mendatang.

Pembentukan tim penyehatan tersebut merupakan upaya tindaklanjut terhadap hasil evaluasi kinerja BUMD Gorontalo Fitrah Mandiri oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo. Berdasarkan evaluasi BPKP, kinerja BUMD memperoleh nilai 20,76 atau mencapai kategori Tidak Baik. Atas evaluasi BPKP itu, RUPS yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, para asisten dan pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, serta Direktur BUMD Gorontalo Fitrah Mandiri Budiyanto Napu, juga menyepakati akan menindaklanjuti masa jabatan direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kalau diibaratkan orang, kondisi BUMD kita kalau dulunya sehat dan punya uang. Sekarang kondisinya berbalik, sudah sakit-sakitan, tidak punya uang pula. Jadi memang perlu direkonstruksi secara menyeluruh agar kondisinya lebih sehat,” terang Wagub Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memberikan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan) Provinsi Gorontalo, bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (08/01/2020). Beberapa hal yang menjadi penegasan Gubernur diantaranya adalah tentang pentingnya harmonisasi serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kerja.

“Pimpinan kalian disana itu Pak Sekwan. Tugas kalian adalah melayani, memperbaiki administrasi mengelola keuangan dan lain-lainnya. Jangan karena merasa dekat dengan pimpinan jadi sedikit-sedikit lapor,” kata Rusli.

Masalah tupoksi ini lanjut Rusli, erat kaitannya dengan loyalitas para ASN. Rusli dengan tegas mengatakan para ASN tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan.

“Siapapun yang disana perintahkan kalian yang tidak sesuai, jangan dengarkan. Dan sampaikan ini perintah Pak Gubernur. Hari ini saya perintahkan kalian untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, jangan langgar aturan. Kalau berani langgar aturan, kalian saya sikat. Tapi kalau kalian laporkan ke saya atau melawan, kalian saya bela,” tegas Rusli.

Senada dengan Gubernur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Zukri Suratinojo mengimbau seluruh ASN di lingkungan Setwan Provinsi Gorontalo sadar dengan tupoksi masing-masing. Ia berharap ASN tidak mencoba melakukan penyimpangan.

“Kami di BKD memiliki tugas untuk mengawal tugas para pegawai sejak dilantik hingga pensiun. Untuk itu saya berharap tidak ada yang melakukan pelanggaran. Tidak ada penyimpangan,” harap Zukri.

Selain Gubernur dan Kepala BKD Provinsi, pembinaan tersebut dihadiri kurang lebih 100 ASN Setwan meliputi PNS dan PTT, Inspektur Provinsi Gorontalo, serta Asisten I dan III Setda Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama