>

GORONTALO – Sebanyak 12 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Selasa (25/6/2019).

Dua dari pejabat yang dilantik berdasarkan mekanisme lelang jabatan, sementara 10 sisanya digeser dari jabatan lama.

Dua nama yang diakomodir berdasarkan lelang jabatan yakni Sila Botutihe yang sebelumnya menjabat Plt Kadis Pangan dilantik menjadi Kadis Pangan Definitif, serta Zukri Surotinojo dari Karo Umum kini menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Huzairim Roham yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur digeser jadi Kepala Badan Keuangan. Posisinya diganti oleh Iswanta yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum. Asisten Administrasi Umum yang baru dijabat oleh Sukril Gobel yang sebelumnya dipercaya sebagai Kaban Keuangan.

Sutrisno yang sudah 8 tahun duduk sebagai Kadis Perikanan dan Kelautan sekarang dipercaya sebagao Staf Ahli Gubernur. Ia diganti oleh Husen Hasni yang sebelumnya menjabat Kadis PNM, ESDM, Nakertrans. Posisi Husen Hasni digantikan oleh Bambang Trihandoko yang sebelumnya menjabat Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Faizal Lamakaraka yang sebelumnya menjabat sebagai Kakan Satpol PP menduduki jabatan baru sebagai Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nancy Lahay digeser ke Staf Ahli dan posisinya sebagai Kadis Pariwisata digantikan oleh Rifli Katili yang sebelumnya menjabat Kadis Kominfo. Asri Banteng yang sebelumnya duduk sebagai Staf Ahli diberi amanah sebagai Kadis Kominfo.

Gubernur Rusli dalam arahannya menyebut pelantikan pejabat seperti ini adalah hal yang biasa dalam birokrasi. Setiap orang harus siap dilantik dan diberhentikan dari jabatannya sesuai kebutuhan dan dinamika organisasi.

 “Jabatan ini adalah amanah. Tidak usah dikejar-kejar, tidak harus dicari-cari tetapi murni merupakan kebijakan dari pimpinan untuk memberikan tugas dan tanggungjawab kepada kita. Hari ini kalian dilantik hari ini juga kalian melaksanakan tugas. Bersedia juga mungkin besok atau lusa ada mutasi lagi karena ini ada dinamika yang selalu berubah ubah sesuai dengan kebutuhan, jabatan dan keahlian yang kalian miliki,” tegasnya.

Rusli menegaskan kepada para pejabatnya untuk senantiasa berinovasi dan membangun kebersamaan dengan pejabat dan staf lain. Ia berharap setiap OPD kompak, jauh dari saling fitnah dan menjelek-jelekkan antar sesama.

“Tidak ada yang sempurna. Saya hanya mencari yang ideal, menghampiri sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Jadi laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tanggungjawab kita besar, dan hindari perbuatan tercela,” pintanya.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terus dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dan Kementarian Pariwisata dalam pengembangan sekotor pariwisata di daerah. Salah satu cara yang dilakukan adalah memberikan pelatihan dasar kepada para guru SMA/SMK se Provinsi Gorontalo terkait dunia pariwisata.

Kegiatan yang dilaksnakan di gedung Grand Palace Convention Center, Selasa (25/6/2019) tersebut di buka oleh Sekda Provinsi Gorontalo, Darda Daraba dengan menghadirkan narsumber dari Kementerian Pariwisata RI.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Nancy Lahay mengatakan, guru dan sekolah itu tidak bisa dipisahkan. Semua bidang tentu membutuhkan guru sebagai dasar pengembangan, termasuk pariwisata. Melalui perannya sebagai tenaga pendidik, guru diharapkan mampu mencetak SDM yang profesional, yang mampu mengembangkan potensi pariwisata di Gorontalo.

“Multiplier effect dari pariwisata itu sangat luas sekali. jadi semua stakeholder harus terlibat didalamnya termasuk guru-guru,” kata Nancy.

Nancy mengungkapkan, potensi pariwisata Gorontalo tidak kalah dari daerah lain, hanya memang yang harus disadari potensi pariwisata kurang terekspos dan SDM yang ada untuk mengekspos semua potensi yang ada di Gorontalo masih sangat minim, begitu juga belum adanya kesadaran masyarakat akan pariwisata itu sendiri.

“Kami berharap melalui tangan-tangan bapak ibu guru bisa melanjutkan apa yang menjadi program Dinas Pariwisata maupun program Kementerian pariwisata. Sehingga generasi muda kita lebih sadar wisata. Sadar wisata bukan hanya memanfaatkan potensi yang ada tetapi sadar wisata juga untuk menjaga lingkungan ada di tempat wisata, karena prinsip pariwisata itu semakin dilestarikan semakin mensejahterakan,” harap Nancy.

Sementara itu, Sekda Darda Daraba memberikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sangat konsisten.

“Sebelumnya saya buka kegiatan pelatihan dasar goes to school untuk siswa SMA/SMK sekarang gurunya yang dapat pelatihan. Kalau guru dengan siswanya kita bekali dengan pelatihan kepariwisataan ini sangat luar biasa untuk memajukan sektor pariwisata daerah kita,” ungkap Darda

Kita tahu bersama, sampai saat ini sektor pariwisata yang menjadi garda terdepan dalam meningkatkan perekonomian secara nasional maupun daerah. di Gorontalo sendiri sektor pariwisata merupakan salah satu dari delapan program unggulan bapak gubernur dan wakil gubernur . Oleh sebab itulah menurutnya tepat sekali kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan kali ini digelar.

“Jika semuanya ini didukung dengan SDM yang memadai tentunya promosi untuk peningkatan kunjungan wisata di Gorontalo akan semakin baik,” tandasnya.

Pewarta: Nova

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Demi memantapkan profesionalitas pengelolaan kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus tata cara pemberian cuti PNS dillingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Selasa, (25/6/2019) yang berlangsung di Balroom Maqna Hotel, Kota Gorontalo.

Dalam kesempatan tersebut, Syukri Botutihe selaku Asisten I yang juga menjabat sebagai PLT Kepala BKD menyampaikan sosialisasi ini sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) nomor 30 Tahun 2019. Dimana diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pengelola kepegawaian disetiap OPD untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada.

“Utamanya memang diperlukan usaha terus menerus guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan sikap dan perilaku pegawai yang memang harus selalu ditingkatkan, diantaranya melalui kegiatan seperti ini,” kata Syukri

Sementara itu kepala Bidang Pembinaan dan Sekertariat Korpri Gahtan Dokliwan dalam laporan kegiatannya menyampaikan sosialisasi ini dinilai amat penting utamanya terkait pemberian cuti kepada PNS yang sesuai dengan peraturan kepala BKN nomor 24 tahun 2017. Dimana cuti tersebut terdiri dari cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti diluar tanggungan negara

“Untuknya kenapa sosialisasi ini sangat penting. Agar nantinya bisa menjamin keseragaman dan tertib administrasi dalam tata cara pemberian cuti kepada kita sebagai Pegawai Negeri Sipil,” tuturnya

Hal senada juga diutarakan oleh Wulandari Hasiru Kasubid Kesejahteraan Pegawai, terkait sosilisasi ini pihak BKD sengaja mengundang perwakilan guru-guru yang menurutnya paling penting untuk mengetahui sosialisasi ini, agar terlaksannya pengelolaan kepegawaian yang baik secara optimal khususnya dalam hal pemberian cuti PNS dan penyusunana SKP PNS

“Beberapa hari yang lalu juga kami dari BKD sudah melakukan sosialisasi di sekolah – sekolah guna memberikan arahan terkait PP nomor 30 Tahun 2019 ini dan hari ini sosilisasi kembali digelar dengan menghadirkan langsung Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor BKN regional XI Manado bapak Kahrudin sebagai narasumber,” tutupnya.

Sosialisasi tersebut diikuti kurang lebih 140 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Pengelola Kepegawaian diseluruh OPD/Instansi terkait dan juga perwakilan Kepala Tata Usaha atau Pengelola Kepegawaian se SMA/SMK se Provinsi Gorontalo.

Pewarta : Echin

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KWANDANG – Komandan Korem 133/Nani Wartabone Kolonel Arnold Ritiauw mengungkapkan rasa terima kasihnya atas hadirnya Korem dan 2 Kodim baru di Provinsi Gorontalo yang merupakan inisiasi Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.

“Saya atas nama Komandan Korem dan warga Korem mengucapkan terima kasih karena Gubernur sangat perhatian kepada TNI khususnya Angkatan Darat. Dari beliaulah sudah lahir beberapa satuan baru. Pertama Korem, yang kedua, 2 Kodim ini. Semua ini atas inisiasi beliau,” kata Kol Arnold Ritiauw saat peresmian Markas Kodim 1314/Gorontalo Utara di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (25/6/2019).

Arnold menilai dukungan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sangat berarti hingga berhasil terwujud Korem dan 2 Kodim yang akan segera diikuti pembangunan beberapa koramil.

“Saya melihat Pak Rusli Habibie ingin sekali memajukan Gorontalo, terutama kaum mudanya,” ujar Arnold Ritiauw.

Danrem 133/Nani Wartabone ini juga berharap ada putra-putri Gorontalo yang bisa menjadi Komandan Kodim atau Komandan Korem nantinya.

Hadirnya Kodim 1314/ Gorontalo Utara ini kata Arnold Ritiauw bisa berguna untuk meningkatkan efisiensi rentang kendali, sehingga kesiapsiagaan satuan jajaran TNI Angkatan Darat yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo, semakin cepat dan optimal dan dapat lebih cepat merespon setiap kontijensi yang mungkin terjadi.

Kodim 1314/ Gorontalo Utara yang berada di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang ini melengkapi 2 Kodim sebelumnya yaitu Kodim 1304/Kota Gorontalo dan Kodim 1313/Pohuwato.

Kodim 1314/ Gorontalo Utara membawahi 8 koramil yaitu Koramil Telaga, Koramil Limboto, Koramil Batudaa, Koramil Tibawa, Koramil Boliyohuto, Koramil Kwandang, Koramil Atinggola, dan Koramil Sumalata.

 

Pewarta : Asriani- Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

KWANDANG  – Markas Kodim 1314/Gorontalo Utara diresmikan dengan ditandai pembukaan selubung papan nama dan juga pengguntingan pita oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie yang disaksikan Danrem 133/Nani Wartabone Arnold Ritiauw, Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin dan sejumlah pejabat, di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo, Selasa (25/6/2019).

Dengan diresmikannya Kodim 1314/Gorontalo Utara, Gubernur Rusli Habibie mengungkapkan rasa bangga dan syukurnya atas keberhasilan pembangunan sarana dan fasilitas hingga beroperasinya secara resmi institusi militer ini.

Menurutn Rusli Habibie, adanya Kodim yang baru ini menggambarkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan TNI Angkatan Darat untuk membangun markas Kodim dan juga mengembangkan markas Koramil di tiap kecamatan.
”Pada prinsipnya kami sangat mendukung demi masyarakat,” jelas Rusli.

Rusli mengutarakan, dengan lahirnya Korem 133/Nani Wartabone langsung melahirkan 2 Kodim.

“Sekarang tinggal bagaimana pemuda Gorontalo ingin masuk tentara. Saya berharap mereka bisa menempati posisi-posisi strategis,” kata Rusli Habibie.

Pada peresmian ini juga dilakukan penandatanganan berita acara pemisahan personil, materiil, dan aset dari Dandim 1304 Gorontalo kepada Plh Kasdim 1314/Gorontalo Utara dan juga dilakukan penyerahan mobil dinas Kasdim dari Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin ke Danrem 133/Nani Wartabone Kol Arnold Ritiauw.

Markas Kodim 1314/ Gorontalo Utara dibangun sejak akhir 2017 dengan luas kurang kawasan lebih dari 3 hektar. Markas ini dilengkapi dengan gedung utama dua lantai, rumah dinas dan juga akan dibangun beberapa fasilitas pendukung.

Kodim 1314/Gorontalo Utara berada di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang ini melengkapi 2 Kodim sebelumnya yaitu Kodim 1304/Kota Gorontalo dan Kodim 1313/Pohuwato.

Kodim 1314/Gorontalo Utara membawahi 8 koramil yaitu Koramil Telaga, Koramil Limboto, Koramil Batudaa, Koramil Tibawa, Koramil Boliyohuto, Koramil Kwandang, Koramil Atinggola, dan Koramil Sumalata.

Pewarta : Asriani - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 kepada Ketua DPRD, Paris Jusuf.

Dokumen tersebut diserahkan pada Rapat Paripurna DPRD ke-213 dalam rangka pembicaraan tingkat I yang berlangsung di ruang rapat, Senin, (24/6/2019).

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur, Idris Rahim menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh kepala daerah ke DPRD merupakan amanah konstitusi.

Selain diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018 terdiri dari 5 pokok pembahasan. Pertama target pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp1,8 triliun. Angka itu mencapai 98,76 persen dari target sebesar Rp1,822 triliun.

Kedua, terkait anggaran belanja daerah di mana realisasi belanja daerah sebesar Rp1,828 triliun atau 95.38 persen dari total anggaran sebesar Rp1,911 triliun.

Yang ketiga Silpa daerah, keempat laporan total aset daerah per 31 desember 2018 dan yang terakhir laporan dana kewajiban daerah, yang masing-masing mengalami pasang surut.

“Namun yang paling membahagiakan adalah pada tanggal 24 Mei 2019 BPK memberikan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Provinsi Gorontalo dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian ini yang ke-6 kali berturut-turut, ini tidak lepas dari upaya semua pihak untuk memperbaiki kinerja,” ujar Idris Rahim.

Idris Rahim berharap Ranperda yang disampaikan dapat dibahas dan disetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga ditetapkan menjadi Perda sebagai syarat penyusunan APBD Perubahan Tahun 2018.

“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepemerintahan dan kemasyarakatan di Gorontalo,” tutur Idris Rahim.

Dalam rapat paripurna tersebut masing-masing Fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum tertulis kepada Pemerintah.

 

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Handoyo meluruskan pernyataan Bupati Bone Bolango (Bonebol) terkait perbaikan sejumlah infrastruktur di wilayahnya.

Kepada sejumlah media, Bupati Bonebol Hamim Pou menyebut banyak kewenangan provinsi yang belum dibereskan di antaranya jembatan Bulobulontu, jembatan Molintogupo, jembatan Tolomato serta ruas jalan Kabila-Suwawa yang rusak di beberapa titik.

Menurut Handoyo Sugiharto, jembatan Bulobulontu yang menghubungkan Kecamatan Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan bukanlah aset pemerintah provinsi. Pekerjaan jembatan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Bone Bolango.

“Kalau jembatan Molintogupo, sudah kita perbaiki walau hanya sementara dengan mengganti papan lantainya yang mulai lapuk. Tahun 2020 kita anggarkan perbaikan keseluruhan melalui APBD,” kata Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto merinci pekerjaan jembatan Tolomato yang menghubungkan kecamatan Suwawa Tengah dengan Suwawa Timur akan dikerjakan pada APBD Perubahan 2019 ini. Menurutnya, ada proses perencanaan yang harus dilewati sebelum pekerjaan jembatan terlaksana.

“Mengenai jalan Kabila-Suwawa khususnya yang ada di Desa Alale. Kami dapat informasi dari Dinas PU Bone Bolango mereka sudah menganggarkan untuk perbaikan, jadi tidak kami kerjakan. Jangan mereka mengerjakan kita juga kerja nanti tumpang tindih pembiayaan,” ujar Handoyo Sugiharto.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

SUWAWA – Pembersihan Danau Perintis di Desa Huloduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango dikeroyok oleh tiga kekuatan yakni Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Balai Wilayah Sungai (BWS) II Kementrian PUPR.

Hal itu sesuai hasil rapat lintas sektor yang dilaksanakan di lokasi yang sama pekan lalu.

Proses pembersihan danau ini ditinjau Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang didampingi Wakil Bupati Bone Bolango Kilat Wartabone.

Pembersihan baru sebatas mengeruk beberapa titik danau yang mulai mengalami pendangkalan oleh enceng gondok dan tumbuhan lainnya.

“Kita putuskan untuk melakukan pembersihan dulu hari ini, kita lihat hasilnya seperti apa. Pak Bupati itu rencananya akan dibuka ini  440 hektar, karena ada sebagian yang sudah menjadi daratan karena pendangkalan,” kata Rusli Habibie, Jumat (21/6/2019).

Rusli Habibie berharap dalam jangka panjang, Danau Perintis bisa direvitalisasi peran dan fungsinya. Selain sebagai penampungan air dan irigasi, juga dijadikan sebagai kawasan pariwisata dan perikanan. Salah satu caranya dengan menyerahkan penanganannya kepada pemerintah pusat.

“Ternyata status danau ini tidak terdaftar sebagai milik Pemda Bone Bolango, makanya waktu rapat kita sepakat serahkan ke pemerintah pusat agar pembiayaan melalui APBN,” tutur Rusli Habibie.

Sementara itu, Wakil Bupati Bone Bolango Kilat Wartabone menyambut baik rencana penataan kawasan danau oleh Balai Wilayah Sungai. Ia mengakui jika pembiayaannya mengharapkan APBD Bone Bolango atau Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak akan cukup.

“Memang kalo kita tangani ini tidak mungkin, karena butuh dana yang besar,” kata kilat Wartabone.

Kilat Wartabone juga mengakui jika Danau Perintis tidak masuk dalam aset daerah. Meski begitu, untuk proses pengalihan penataan pihaknya bersedia mengeluarkan surat atau legalitas lain jika benar-benar dibutuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

Pewarta : Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO– Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo yang bersumber dari penerimaan pajak pada tahun 2018 realisasinya mencapai Rp350 miliar atau 105,60 persen dari target Rp331 miliar.

Penerimaan itu terdiri dari lima jenis objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

“Alhamdulillah, realisasi penerimaan pajak kita tahun 2018 melampaui target,” ujar Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim pada rapat evaluasi pencapaian rencana aksi Monitoring and Centre for Prevention (MCP) oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Jumat (21/6/2019).

Namun demikian Idris mengutarakan masih terdapat tunggakan pajak yang proses penagihannya harus dimaksimalkan guna mengoptimalkan penerimaan daerah untuk pembiayaan pembangunan.

“Meski PAD kita melampaui target, tetapi tidak sebanding dana transfer dari pusat. Sehingga itu proses penagihan terhadap tunggakan pajak ini akan terus kita maksimalkan,” kata Idris.

Terkait hal itu Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Sukril Gobel menjelaskan, untuk meningkatkan penerimaan pajak pihaknya melakukan upaya penagihan melalui door to door dan razia yang bekerja sama dengan Kepolisian.

Sukril Gobel menuturkan, salah satu kendala dalam penagihan pajak yakni wajib pajak yang berkedudukan dan terdaftar di luar Gorontalo, tetapi melakukan usaha di wilayah Provinsi Gorontalo.

 “Memang ada beberapa yang kooperatif sudah datang dan meminta waktu untuk melunasi tunggakan pajaknya, tetapi kebanyakan tidak melaporkan,” tutur Sukril Gobel.

Selain persoalan pajak yang menjadi kewenangan Pemprov Gorontalo, pada evaluasi tersebut juga dibahas beberapa permasalahan menyangkut aset daerah. Di antaranya menyangkut hibah tanah dari Pemprov Gorontalo ke beberapa instansi yang proses pensertifikatannya belum selesai, termasuk penyerahan beberapa aset dari Pemprov Sulawesi Utara ke Pemprov Gorontalo yang belum tuntas.

Berdasarkan laporan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, nilai aset Pemprov Gorontalo berupa tanah, bangunan, dan kendaraan yang menjadi fokus dari Tim Korsupgah KPK RI nilainya sebesar Rp1,2 triliun. Untuk jenis aset tanah sebanyak 465 pencatatan dengan nilai Rp380,6 miliar, bangunan sebanyak 2.092 buah senilai Rp812,6 miliar, dan kendaraan masing-masing roda empat sebanyak 225 unit dan roda dua 450 unit dengan nilai Rp73,5 miliar.

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – “Sekitar 80 persen kasus yang ditangani KPK melibatkan sektor swasta. Hal ini sebenarnya kontraproduktif dengan kontribusi sektor swasta yang sangat besar dalam pembangunan di Indonesia,” kata Dian Patria.

Dian Patria adalah Koordinator wilayah (Korwil) III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan tersebut disampaikan pada rapat koordinasi dengan para pengusaha dibawah Asosiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Gorontalo, Kamis (20/6/2019) di ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo.

Rakor yang dibuka Sekretaris Daerah Darda Daraba ini dilaksanakan dalam rangka pendampingan Komite Advokasi Daerah (KAD) antikorupsi, sekaligus sebagai tindak lanjut pembentukan KAD antikorupsi Provinsi Gorontalo pada bulan November 2018 lalu.

Dian Patria juga mengatakan KPK bersinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam pendampingan KAD guna memperkuat komitmen antikorupsi.

Hal ini penting dilaksanakan mengingat sebagian besar permainan korupsi justru dimulai oleh pihak swasta yang paling banyak terlibat tindak pidana korupsi.

“Sekitar 80 persen kasus yang ditangani oleh KPK itu melibatkan sektor swasta. Hal ini sebenarnya kontra produktif dengan kontribusi sektor swasta yang sangat besar dalam pembangunan di Indonesia,” ungkap Dian Patria.

Dian mengatakan untuk dapat memutus praktek suap antara aparat penyelenggara negara dengan pengusaha, semua pihak harus saling terbuka.

“KPK berharap dengan dibentuknya forum KAD ini, agar komunikasi antar pemerintah dan sektor swasta untuk saling menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan berintegritas,” ujar Dian.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengucapkan terima kasih kepada KPK, yang tak henti-hentinya mendukung Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good government) yang bebas dari korupsi.

Darda Daraba berharap, KAD antikorupsi bisa membentuk karakter yang mampu mencegah korupsi antara regulator dan pelaku usaha.

“Forum KAD ini sebagai wadah untuk untuk membentuk bisnis integritas yang antisuap, bukan organisasi untuk lapor-melapor tindak korupsi,” ujar Darda Daraba.

 

Pewarta : Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo