>

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Insepktorat menerima penghargaan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Level 3. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo Supriyadi kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Rabu (31/7/2019).

Kapabilitas APIP Level 3 menunjukkan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat bersama dengan bimbingan teknis dari BPKP semakin baik dalam hal tata kelola, sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang melingkupi.

Hasil evaluasi terakhir oleh BPKP per 19 Juli 2019, 22 Pemda dari 542 Pemda atau sekitar 4,05 persen dari seluruh Indonesia sudah berada pada level 3. Sisanya masih berkutat pada level 1 dan level 2.

“Kita (Gorontalo) termasuk lima persen dari seluruh Indonesia yang sudah Level 3. Memang untuk mencapai level 3 APIP itu nggak gampang, bahkan untuk Pemda di Gorontalo baru dua yakni Provinsi dan Pohuwato,” jelas Kepala BPKP Supriyadi.

Selain Kapabilitas APIP, Supriyadi menyebut Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemprov Gorontalo berada pada level yang sama. SPIP, APIP dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi tiga indikator utama tata kelola keuangan dan pembangunan berjalan efektif dan efisien di pemerintahan.

 “Namanya pembangunan dan pemakaian keuangan itu kan akan lebih bagus kalau terkendali. Makanya pak Presiden Jokowi meminta minimal 85 persen pemerintah pusat dan daerah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), SPIP level 3 dan Kapabilitas APIP level 3 di tahun ini. Tahun 2019 pemprov sudah mencapai semua syarat itu,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berterima kasih atas penghargaan ini. Ia menyebut capaian ini tidak terlepas dari komitmen berasama pimpinan dan seluruh pihak mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel.

“Kepada pimpinan BPKP kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan teknis kepada Inspektorat sehingga saat ini bisa mencapai Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP level 3 sesuai dengan harapan Bapak Presiden,” ungkapnya.

Rusli berharap aparaturnya tidak berpuas dengan capaian ini. Ia ingin level pengawasan keuangan bisa naik kelas tahun 2020. Selain terus menerus meningkatkan kuantitas dan kualitas APIP, juga perlu meningkatkan digitalisasi proses pengawasan keuangan dan manajemen risiko di setiap OPD.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Guna memaksimalkan proses pengawasan internal pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Inspektorat sudah menggunakan sistem aplikasi berbasis online yang diberinama SIRRBIA.

Aplikasi yang dikembangkan oleh Kepala BPKP Provinsi Gorontalo Supriyadi ini merupakan bagian dari Proyek Perubahan Diklat PIM II yang ia ikuti. SIRRBIA merupakan singkatan dari Sistem Informasi Risk Management dan Risk Based Internal Audit (terintegrasi).

Sebelum adanya aplikasi ini, proses pengelolaan risiko program dan keuangan masing dilakukan secara manual dan parsial di OPD masing-masing. Proses audit melalui Risk Based Internal Audit oleh inspektorat dan BPKP menjadi berulang dan tidak efektif.

“Manajemen risiko (risk management) itu kan dilakukan oleh OPD, sementara audit risiko perencanaan dan pelaporan keuangan internal (risk based internal audit) dilakukan di Inspektorat. Nah saat ini kami bikin terintegrasi melalui aplikasi SIRRBIA,” jelas Kepala BPKP Supriyadi usai bertemu dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Rabu (31/7/2019).

Risiko yang dimaksud Supriyadi terkait dengan kemungkinan terburuk suatu program di OPD berjalan tidak sesuai rencana. Dampaknya akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Dengan aplikasi ini maka akan ada database indentifikasi dan analisis risiko di semua OPD hingga Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Lebih daripada itu, semua risiko yang terkumpul dari 34 OPD dapat disajikan menjadi Profil Risiko Utama/Prioritas Pemerintah Daerah dalam hitungan menit untuk ditindaklanjuti.

“Hasil manajemen risiko ini akan menjadi bahan bagi Inspektorat untuk menyusun Rencana Audit Berbasis Risiko. Profil Risiko akan diawasi dan dilakukan pembinaan ini loh yang harus diperbaiki, ini yang tidak sesuai dengan aturan. Harapannya ke depan risiko ini tidak terulang di tahun-tahun berikutnya,” imbuhnya.

Penggunaan aplikasi ini pada gilirannya diharapkan dapat memperkuat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang sudah berada di level 3. Dua hal tersebut ditambah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi syarat utama pengelolaan keuangan pemerintah berjalan transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim membuka Obrolan Literasi Nasional dalam rangka 102 tahun Hans Bague (HB) Jassin di Gedung Belle Li Mbui, Kota Gorontalo, Rabu (31/7/2019).

“HB. Jassin adalah putra Gorontalo yang telah membesarkan Indonesia dengan karya-karyanya di bidang literasi, bahasa, dan kesustraan,” kata Wagub Idris Rahim.

Pada kegiatan itu berbagai karya HB. Jassin berupa buku, bacaan mulia Alquran dan terjemahannya, dan sejumlah surat dengan tulisan tanggannya di pamerkan. Obrolan Literasi Nasional menampilkan beberapa narasumber nasional dan lokal, di antaranya Sastrawan Nirwan Dewanto, Sunu Wasono pengajar di Universitas Indonesia, Diki Lukman Hakim dari Pusat Dokumentasi Sastra HB. Jassin, Jakarta, serta Prof. Nani Tuloli budayawan Gorontalo.

“Saya mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai sumber belajar dan motivasi, sekaligus mengokohkan kesadaran kita untuk meneruskan perjuangan HB. Jassin dalam pengembangan bahasa dan sastra,” ujar Idris.

Lebih lanjut Idris mengutarakan, sebagai bentuk penghargaan kepada HB. Jassin yang dikenal sebagai tokoh dan kritikus sastra Indonesia, pemerintah dan pemangku adat Gorontalo pada tahun 1993 telah memberi gelar adat ‘Ti Molotinepa Wulito’ yang artinya Putra Terbaik Bangsa yang Menguasai Bahasa.

 “Gelar adat itu adalah bentuk penghargaan kepada HB. Jassin yang telah berkarya nyata untuk kampung halamannya, Gorontalo, serta bangsa Indonesia,” tandasnya.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim menerima buku karya Basri Amin yang berjudul ‘HB. Jassin dan Gema Gorontalo, Literasi, Lokalitas, dan Keindonesiaan di Panggung Dunia’. Buku tersebut mengenalkan sosok HB. Jassin yang relatif terabaikan, sehingga namanya tidak hanya sekedar dikenal sebagai nama jalan. Buku yang dicetak oleh Kantor Bahasa Gorontalo mengangkat jejak-jejak HB. Jassin sebagai Pahlawan Kebudayaan.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Kadis Pertanian Muljady D. Mario membeberkan kronologi kepemilikan aset lahan Pemprov yang ada di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.

Klarifikasi ini untuk memberikan penjelasan tentang status kepemilik lahan yang sampai saat ini dikelola oleh Pemkab Bone Bolango sebagai Obyek Wisata Pemandian Lombongo. Diharapkan dengan bukti-bukti dokumen yang ada bisa memperjelas status aset tersebut.

 “Lombongo itu diawali dari aset Balai Benih Induk Holtikultura, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Balai itu cuma ada di provinsi, di kabupaten/kota namanya Balai Benih Utama sehingga bisa dipastikan aset tanah itu milik provinsi Sulut,” terang Muljady, Rabu (31/7/2019).

Seiring perjalanan waktu, lanjut Muljady, pengelolaan Kebun Balai Benih Induk Holtikultura seluas 32,5 hektar itu dalam pengawasan oleh Dinas Pertanian Kabupaten mengingat jarak antara ibu kota Sulut dengan Gorontalo ketika itu sangat jauh. Pasca pemekaran daerah tahun 2000 lalu, maka status lahan milik Pemprov Sulut semuanya dialihkan melalui mekanisme Penyerahan Personil, Saranan dan Prasarana (P3D) ke Pemprov Gorontalo.

Beberapa dokumen yang berhasil diperoleh untuk menguatkan penjelasan tersebut di antaranya Surat Keterangan Pemilikan Lahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo periode tahun 1987-1991, Syamsuddin Sailellah.

 “Substansi surat tertanggal April 2007 itu menyebutkan bahwa Kebun Balai Benih Induk Holtikultura adalah milik Pemprov Sulut yang mendapat alokasi dana APBD pemerintah setempat. Dari 7 yang tanda tangan sebagai saksi ketika itu, 3 orang KTU (kepala tata usaha) dan 2 orang Kepala Balai,” imbuhya.

Berikut ada Surat Pernyataan Pengguasaan Fisik atas Tanah Negara, Agustus 2007. Surat tersebut ditandatangani di atas materai 6.000 oleh Kepala Desa Lombongo aktif saat iu Yahya Abukala. Surat dilengkapi dengan tandatangan saksi mantan Kepala Desa Lombongo Ayuba Tanggudango dan Mohamad K. Lalu selaku staf UPTD Balai Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.

“Puncaknya keluar surat Keputusan Bupati Bone Bolango no. 237 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango. Ketika itu Pak Bupati Ismet Mile yang tandatangan,” sambungnya.

Dengan proses yang cukup panjang tersebut, barulah di tahun 2017 keluar sertipikat tanah milik atasnama Pemprov Gorontalo oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertipikat tersebut terdiri dari dua buah masing masing luasnya 83.600 meter persegi dan 178.700 meter persegi. Sertipikat tersebut termasuk areal atau kawasan kolam pemandian air panas.

Untuk memperjelas status lahan antar kedua daerah, Pemprov Gorontalo akan melakukan tabayyun ke Pemkab Bone Bolango. Duduk bersama dan mencari solusi terbaik agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik dan akan tetap dinikmati oleh rakyat Bone Bolango pada khususnya dan Gorontalo apda umumnya.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo karena menjadi yang pertama dari seluruh provinsi di Indonesia yang menyerahkan ranperda perubahan APBD untuk dievaluasi.

Hal tersebut dijelaskan Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Danial Ibrahim yang sedang berada di Kemendagri Jakarta, Rabu (31/7/2019)  via aplikasi WhatsApp.

“ Alhamdulillah, Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang pertama menyerahkan ranperda perubahan APBD untuk di evaluasi Kemendagri”, jelas Danial.

Danial menjelaskan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim, untuk selalu meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui percepatan pembahasan perubahan APBD TA. 2019.

Ia mengatakan perubahan APBD tahun 2019 tetap fokus pada delapan program prioritas provinsi yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur , ekonomi rakyat, pemerintah yang lebih melayani, agama dan budaya, pariwisata, dan lingkungan.

Proses penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2019  kata Danial, berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor   58 tahun 2005.  Perubahan APBD terjadi apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum apbd serta keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenis belanja. Selain itu, perubahan juga terjadi apabila keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; keadaan darurat; dan keadaan luar biasa.

Pada Senin (29/07/2019) lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menyetujui Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Persetujuan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Ketua DPRD Paris Yusuf pada rapat paripurna DPRD.

 

Pewarta : Asriani - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

JAKARTA – Pemerintah pusat melalui Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) terus menyempurnakan kemudahan investasi melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Salah satunya dengan melakukan evaluasi program KPBU yang digelar di Kantor PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki diminta menjadi salah satu pembicara pada forum yang diikuti lintas kementrian/lembaga. Gorontalo ditunjuk sebagai perwakilan pelaksana KPBU jenis solicited (proyek infrastruktur yang diinisiasi pemerintah) serta Pemkot Dumai, Provinsi Riau untuk jenis unsolicited (proyek infrstruktur yang diinisiasi oleh swasta).

 “KPBU RS Ainun kita dianggap bisa menjadi best practice bagi daerah lain. Kemudian dalam tahapan perencanaan, persiapan dan penyiapan dokumen dimintakan saran untuk perbaikan regulasi,” jelas Budiyanto Sidiki usai acara.

Menurutnya, ada kemungkinan Bappenas bakal merevisi Peraturan Menteri (Permen) PPN/Bappenas No. 4 Tahun 2015 tentang tata cara KPBU. Budi menyampaikan beberapa hambatan dalam pelaksanaan KPBU di daerah.

Perlu dipertegas dalam semua regulasi bahwa KPBU adalah murni investasi bukan hutang sebagaimana yang sering diwacanakan. Pemprov Gorontalo juga mengusulkan adanya konsistensi regulasi antara satu dengan yang lain, perbaikan regulasi tentang penetapan PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama), regulasi keringanan pajak bagi pemerintah dan investor.

 “Intinya revisi regulasi akan semakin memberikan kemudahan sesuai amanat presiden tentang kemudahan berinvestasi. Di negara lain bisa ratusan investasi tapi di negara kita ini yang agak sedikit tersendat,” pungkasnya.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Keuangan memperkenalkan inovasi baru bagi pengguna kendaraan bermotor. Inovasi berupa aplikasi Augmented Reality (AR) ini dikombinasikan dengan notice pajak yang bisa menampilkan informasi tentang sistem pembayaran pajak bermotor di Gorontalo secara  online melalui e-samsat.

Aplikasi ini menjadi salah satu inovasi unggulan yang disampaikan saat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) mengevaluasi pelayanan Sistem Informasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di wilayah Kota Gorontalo, Rabu (31/7/2019).

 “Jadi dengan aplikasi ini ketika disorot ke notice pajak kendaraan akan muncul video tentang layanan e-samsat. Wajib pajak juga akan terhubung ke link Badan Keuangan untuk pembayaran pajak secara online melalui Bank Sulutgo,” jelas Kepala Badan Keuangan Pemprov Gorontalo Huzairin Roham.

Selain itu, lanjut kata Huzairin, teknologi AR berfungsi sebagai informasi kepada masyarakat/wajib pajak kendaraan bermotor. Ketika aplikasi AR disorot ke notice pajak maka akan muncul video atau konten informasi pembayaran pajak kendaraan. hal tersebut Berlaku untuk notice pajak yg diproduksi tahun 2018 ke atas.

“Selain bersifat informasi, teknologi ini kami manfaatkan untuk memastikan bahwa pajak kendaraan yang dibayar oleh wajib pajak benar adanya. Jadi kedepan nanti AR ini dapat lebih ditingkatkan lagi untuk mencegah beredarnya notice pajak palsu imbuhnya.

Terkait dengan evaluasi KemenpanRB, ada enam aspek yang dinilai yakni kebijakan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana dan sistem informasi pelayanan publik. Ada juga indikator untuk konsultasi dan pengaduan serta inovasi.

Aplikasi AR dinilai KemenpanRB sebagai inovasi tinggi yg belumm ditemukan di Proviansi lain. Masih perlu sosialisasi dan perbaikan fitur agar teknologi digital ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Untuk informasi lebih lanjut tentang aplikasi AR Gorontalo bisa mengakses tautan berikut ini:

https://youtu.be/Hfhmnz0OCIg

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melantik 134 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, Selasa (30/7/2019). Rinciannya 43 Pejabat Administrator dan 91 Pejabat Pengawas.

Rusli berpesan agar pejabat yang dilantik untuk berinovasi dan memberikan lompatan kinerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pejabat dituntut menguasai dan memahami tugas pokok dan fungsinya.

“Sehingga saya minta, saya mohon kepada bapak ibu sekalian yang diambil sumpah harus menunjukkan kinerja yang baik. Terutama menguasai memahami serta membuat inovasi. Saya tidak menginginkan kalian terjebak dalam rutinitas,” tutur Rusli.

Rusli menyebut tantangan pemprov saat ini semakin besar. Masyarakat dinilainya semakin kritis dan intens melakukan pengawasan. Oleh karena itu, pejabatnya harus bekerja dengan penuh dedikasi, integritas dan loyal terhadap aturan.

“Ingat loyal terhadap aturan. Bukan loyal pada Pak Sekda, Pak Wakil Gubernur, Pak Gubernur bukan itu. Tulus dan ihlas melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” pintanya.

Pihaknya juga meminta agar aparaturnya tetap solid dalam bekerja. Tidak terlibat dalam pertikaian, fitnah dan menjelek-jelekan satu sama lain. Budaya saling menghormati, saling menghargai dan saling membantu harus terus dijunjung tinggi dalam bekerja.

Berikut daftar nama Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang dilantik (klik tautan di bawah ini):

https://drive.google.com/folderview?id=1gdXDuetnUYkdl6Kod89n7bRfazMGEFHt

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Di era digitalisasi saat ini proses pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk mampu mengaplikasikan kecanggihan teknologi .

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim pada Entry Meeting dengan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Senin (29/7/2019).

“Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan harus berbasis digitalisasi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern,” ujar Idris Rahim.

Idris mengutarakan, proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo sudah menerapkan salah satu aplikasi berbasis teknologi yakni aplikasi SIRRBIA.

Aplikasi milik Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ini berfungsi untuk mengidentifikasi risiko pada Organisasi Perangkat Daerah dan menentukan rencana tindak pengendalian.

Pemanfaatan aplikasi SIRRBIA ini mendapat apresiasi dari Pengendali Teknis Itjen Kemendagri Tumonggi Siregar. Menurutnya, secara nasional penggunaan aplikasi tersebut belum berjalan dengan baik. Masih banyak Inspektorat di provinsi lain yang hanya melakukan tugas sebatas pemeriksaan, tetapi tidak memanfaatkan aplikasi SIRRBIA.

“Pengendalian dan pengawasan di Provinsi Gorontalo sudah sangat maju, apalagi APIP Gorontalo sudah berada pada level tiga, ini luar biasa. Gorontalo sudah berhasil membangun pengendalian terhadap OPD melalui aplikasi SIRRBIA, ini patut saya beri acungan jempol,” puji Tumonggi.

Tumonggi menambahkan, sasaran pengawasan Itjen Kemendagri di Provinsi Gorontalo meliputi OPD yang menangani bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, serta pajak dan retribusi. Untuk urusan pemerintahan Dalam Negeri, Itjen akan melakukan pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

 “Tujuan pengawasan ini untuk membangun pengendalian terhadap risiko yang mungkin terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan,” tandasnya.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pengawasan tahunan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo.

Tim Itjen Kemendagri yang beranggotakan 7 orang diterima oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dan langsung menggelar Entry Meeting di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Senin (29/7/2019).

Pengendali Teknis Itjen Kemendagri, Tumonggi Siregar, pada pertemuan itu menjelaskan pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk membangun pengendalian terhadap risiko yang mungkin terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Menurutnya, tugas Inspektorat tidak hanya sekedar memeriksa, tetapi lebih dari itu Inspektorat bertugas untuk mengendalikan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

 “Kalau pekerjaan memeriksa itu paling gampang, hanya memeriksa ini salah dan yang ini harus dikembalikan. Tetapi yang terpenting itu bagaimana kita mengantisipasi agar kesalahan itu tidak terjadi,” kata Tumonggi Siregar.

Terkait pengawasan oleh Itjen Kemendagri, Wagub Idris Rahim mengatakan bahwa suksesnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sangat ditentukan oleh proses manajemen yang baik. Proses itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi.

“Biasanya dalam kegiatan pemerintahan itu perencanaan dan pelaksanaannya sudah baik, tetapi jika tidak dikendalikan dan awasi dengan baik, tentunya pasti ada kekurangan. Itulah tujuan dari pengawasan,” jelas Idris.

Sasaran pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Itjen Kemendagri di antaranya meliputi OPD yang menangani bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, serta pajak dan retribusi. Untuk urusan pemerintahan Dalam Negeri, Itjen akan melakukan pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

 “Saya minta pimpinan OPD yang menjadi sasaran pengawasan untuk mendukung kegiatan ini dengan menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan,” tegas Wagub Idris Rahim.

Pengawasan oleh Itjen Kemendagri akan berlangsung selama sembilan hari, terhitung mulai tanggal 29 Juli hingga 6 Agustus 2019.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama