>

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan launching dan panen perdana jagung program emPOWERed Farmers atau Petani Berjaya.

Panen jagung varietas hibrida dengan produktivitas sebesar 5,5 ton per hektar ini dilakukan di lahan uji coba seluas 105 hektar, di Desa Motinelo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo, Rabu (28/8/2019).

“Alhamdulillah hasilnya mulai kelihatan meskipun sekarang musim yang sangat sulit dan keterlambatan musim tanam. Tapi dengan pola pendampingan yang dilakukan iGrow, kita masih mampu menjaga produktifitas walaupun belum sesuai harapan,” kata Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki.

Plh Sekda Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe mengatakan, dengan melihat hasil uji coba ini, pola kemitraan ini harus dijaga dan harus saling percaya antara lintas agro dengan petani.

Menurutnya, pemerintah punya keterbatasan dalam membantu  para petani karena banyak yang harus ditanggulangi dalam pembangunan daerah, bukan hanya bidang pertanian. Kita membutuhkan dukungan pola kemitraan seperti ini, apalagi dukungan kepastian pasar.

Syukri berharap pola kemitraan ini bukan hanya bekerjasama dengan pemprov, tetapi juga dengan kabupaten kota

“Provinsi hanya menjadi pilot project, dengan catatan bukan hanya pemerintah saja yang semangat mengembangan pola kemitraan ini, tetapi juga harus di dukung oleh petani itu sendiri,” imbuhnya.

Keuntungan dari program kemitraan ini, petani mitra bisa langsung menjual kepada pihak iGrow dalam bentuk tongkol ( gelondong) . Harganya mengikuti harga jual di pasaran. Jika harganya turun, iGrow akan menggunakan harga standar yakni 2.300/Kg dan petani tidak akan mengeluarkan lagi biaya pengangkutan karena pihak iGrow yang langsung menjemput dilokasi.

Panen tersebut dihadiri  Sekda Kabupaten Gorontalo, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, perwakilan iGrow, UNDP dan pimpinan OPD lainnya.

 

Pewarta  : Nova - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

BALI – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menghadiri puncak peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-24 di Denpasar, Bali, Rabu, (28/8/2019).

Peringatan Hakteknas yang berlangsung 24-28 Agustus 2019 dan dipusatkan di Bali tersebut diisi dengan beragam kegiatan bidang sains dan teknologi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya, sebagaimana dilansir RRI, menekankan pentingnya sebuah negara meningkatkan temuan atau berinovasi lebih banyak lagi. demi memperbaiki catatan prestasi di dunia.

Wapres mengakui Indonesia yang memiliki ribuan universitas ataupun perguruan tinggi di tanah air, tetapi masih kalah dari negara negara tetangga, seperti Singapura ataupun Malaysia. Indonesia hanya unggul dari Kamboja.

“Teknologi berkembangnya luar biasa. Kita banyak melakukan sesuatu, namun kita juga memahami kita sendiri menyadari banyak ketertinggalan dengan banyak negara. Diantara 120 besar negara yang diberikan index oleh Global Inovation Index. Kita itu nomor 89, Singapura nomor 85, Malaysia nomor 30 dan kita hanya mengalahkan Kamboja. Negara yang lebih kecil dan baru saja mau maju, Kamboja. Artinya adalah kita masih perlu kerja keras,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Mohammad Natsir melihat peringatan Hakteknas ke-24 dapat lebih memotivasi seluruh masyarakat untuk lebih kreatif dalam berinovasi.

“Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-24 di Denpasar, Bali menghargai upaya dan kreatifitas bangsa dalam menguasai, mengembangkan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi sebagai penggerak pembangunan nasional,” tutur Mohammad Natsir.

Hakteknas tahun ini mengusung tema “Iptek dan Inovasi Dalam Industri Kreatif 4.0” dengan sub tema “Industri Kreatif 4.0 untuk Kemandirian dan Daya Saing Bangsa” dan tagline : “Inovasi, Bangun Bangsa”.

Dalam puncak Hakteknas 2019 ini, Wakil Presiden bersama rombongan didampingi Menristekdikti Mohamad Nasir menyempatkan untuk meninjau Ritech Expo 2019. Pameran tahunan yang diselenggarakan Kemenristekdikti ini menampilkan hasil-hasil riset dan inovasi di berbagai bidang teknologi. Pameran ini menyajikan berbagai produk inovasi unggulan dari perguruan tinggi, lembaga riset, industri, hingga para innovator yang keseluruhannya marupakan karya anak bangsa.

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemanasan global berdampak pada perubahan iklim, curah hujan, dan suhu, naiknya permukaan air laut, serta berdampak pula pada ekosistem. 

Pemanasan global menjadi persoalan dunia yang menuntut seluruh negara untuk berkomitmen mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Indonesia termasuk dalam 175 negara yang wajib melaporkan emisi GRK ke PBB.

Fakta ini disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim saat membuka sosialisasi kebijakan penyelenggaraan inventarisasi GRK yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bekerja sama dengan Dinas LHK Provinsi Gorontalo di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Rabu (28/8/2019).

“Sosialisasi ini sangat penting sebagai salah satu upaya kita untuk menurunkan emisi GRK yang berdampak pada terjadinya pemanasan global,” kata Wagub Idris Rahim dalam sambutannya.

Wagub berharap melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan Civil Society Organization (CSO) mitra Kementerian LHK yakni Coaction Indonesia dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi GRK.

Idris Rahim juga berharap inventarisasi GRK dapat meningkatkan kualitas udara yang lebih sehat sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kita menginginkan Gorontalo menjadi success story bagi daerah lain dalam pelaksanaan inventarisasi GRK. Tentunya ini membutuhkan komitmen kita bersama,” ujarnya.

Inventarisasi GRK merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapannya, termasuk simpanan karbon.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan United Nation Development Program (UNDP)  membuat desain program emPOWERed Farmers atau Petani Berjaya.

Desain program Petani Berjaya tersebut diimplementasikan pada lahan jagung seluas 105 hektar di Kabupaten Gorontalo.

“Tujuan dari program ini kita ingin mengimplementasikan beberapa goals di dalam SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan sebagian besar masyarakat Gorontalo yang bekerja sebagai petani,” jelas Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, dalam paparannya pada audiens bersama Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah di aula rumah jabatan Wagub, Selasa (27/8/2019).

Budiyanto mengutarakan, desain program Petani Berjaya dibangun dengan pola kemitraan antara UNDP dengan iGrow yang menggandeng PT. Agrindo. Melalui pola kemitraan tersebut iGrow memberikan skema pembiayaan kepada petani sekaligus memberikan kepastian pasar terhadap hasil produksi.

“Skema pembiayaannya bukan pinjaman dan tanpa bunga. Pola kemitraan ini kami uji terlebih dahulu di lahan 105 hektar yang menjadi semacam laboratorium awal untuk melihat proses bisnis yang dilakukan oleh iGrow dan PT. Agrindo,” imbuhnya.

Satu hal yang menarik dari pola kemitraan ini lanjut Budianto, adalah komitmen dari iGrow dan PT. Agrindo untuk menciptakan hilirisasi produk jagung di Provinsi Gorontalo.

 “Seandainya kemitraan ini bisa berkembang dengan luasan yang cukup memadai, iGrow dan PT. Agrindo berkomitmen untuk membangun industri pakan di Gorontalo. Kami sangat berharap ini bisa direalisasikan untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani,” ujar Budiyanto Sidiki.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap program Petani Berjaya. Menurutnya program tersebut sangat mendukung program unggulan Pemprov Gorontalo dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani.

Idris berharap program ini bisa sepenuhnya membantu petani sejak awal dari menggarap lahan, menyediakan bibit berkualitas, serta membantu permodalan.

“Saya sangat berterima kasih kepada UNDP, iGrow dan PT. Agrindo yang telah mengimplementasikan program Petani Berjaya ini. Tapi sayang baru 105 hektar, mudah-mudahan ke depan bisa meningkat lagi bahkan hingga 50 ribu hektar,” harap Idris.

Dijadwalkan lahan jagung seluas 105 hektar yang menjadi pilot project program Petani Berjaya akan dipanen pada Rabu (28/8/2019).

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (tiga kanan) saat meninjau kesiapan Bus Siswa NKRI di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Jumat pekan lalu. (Foto: dok. humas).

BONE – Bantuan Bus Siswa NKRI di Kecamatan Bone dan sekitar di Kabupaten Bone Bolango mulai dinikmati pelajar setempat. Ratusan pelajar bisa pergi-pulang ke sekolah tanpa harus terbebani dengan biaya transportasi.

Kepala Sekolah SMK Bone Cirda Hadju menuturkan, ada lebih kurang 90 siswa-siswinya sejak Senin kemarin sudah menikmati fasilitas tersebut. Angka itu belum termasuk pelajar di SMK Bone Raya yang ikut merasakan bus gratis.

“Alhamdulillah dengan bantuan dari Bapak Gubernur ini semua masyarakat Bone berterima kasih karena dirasakan begitu bermanfaat. Sudah mengurangi biaya bentor dan sebagainya,” terang Cirda Hadju saat dihubungi, Selasa (27/8/2019).

Kehadiran Bus Siswa NKRI melengkapi bantuan bus gratis yang diberikan pemprov tahun 2015 lalu. Bus lama menjemput dari perbatasan kabupaten atau tepatnya di Desa Moodulio, Kecamatan Bone dan bergerak ke arah Barat hingga Kecamatan Bone Raya. Desa Moodulio berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

“Bus yang baru parkirnya di Desa Sogitia, tapi menjemputnya dari desa Molamahu terus ke arah Barat di SMA Bone. Setelah itu jalan lagi ke arah Barat untuk menjemput dan mengantar siswa di SMK Bone Raya,” sambung Cirda.

Bus tersebut merupakan bantuan dari Kementrian Perhubungan tahun 2019. Sebanyak 10 unit diserahkan ke Pemprov Gorontalo, tiga unit diantaranya sudah dibagikan ke kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato.

Untuk menjamin pemanfaatan bus secara gratis, Pemprov Gorontalo melalui Dinas Perhubungan menanggung biaya bahan bakar untuk operasionalisasi harian. Supir bus mempekerjakan warga setempat yang gajinya ikut ditanggung.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menegaskan bahwa Pemprov Gorontalo serius menangani permasalahan tapal batas antara Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) Provinsi Gorontalo dengan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Hal itu ditegaskannya pada rapat penegasan tapal batas yang dihadiri oleh Pemkab Gorut bersama unsur masyarakat dan karang taruna Tolinggula di ruangan Dulohupa kompleks Gubernuran Gorontalo, Selasa (27/8/2019).

“Pemprov Gorontalo serius menangani masalah tapal batas ini. Saya sudah bicara dengan Gubernur Sulawesi Tengah, jawaban beliau persoalan ini diselesaikan baik-baik saja apalagi Gorontalo dengan Sulawesi Tengah bersaudara. Bahkan saya juga sudah ketemu dengan Bupati Buol, waktu itu beliau hanya minta akses jalan menuju Desa Umu melalui wilayah Gorut. Tetapi karena tertunda, tiba-tiba sudah ada undangan dari Kemendagri untuk menghadiri pembahasan tapal batas ini,” papar Wagub Idris Rahim.

Terkait penegasan terhadap tapal batas Gorut dengan Buol, Wagub menginstruksikan Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo bersama Pemkab Gorut untuk segera membuat surat yang ditujukan ke Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan seluruh dokumen dan aturan perundangan menyangkut tapal batas tersebut.

“Saya minta suratnya sudah jadi paling lambat tanggal 30 Agustus ini, jangan nanti menunggu batas akhir yang ditetapkan Kemendagri tanggal 6 September 2019,” tegas Idris.

Pada pertemuan itu juga mengemuka beberapa opsi di antaranya upaya keberatan dan penolakan yang akan diajukan oleh masyarakat dan karang taruna Kecamatan Tolinggula terhadap Keputusan Mendagri Nomor 59 Tahun 1992 yang menjadi dasar penetapan tapal batas Kabupaten Gorut dan Buol. Dalam Kepmen yang ditetapkan sebelum Provinsi Gorontalo terbentuk ada klausul yang menyebutkan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Terkait hal itu Wagub Idris Rahim mengajak masyarakat untuk  bersama pemerintah memperjuangkan penyelesaian tapal batas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Idris meminta masyarakat untuk menahan diri tidak bertindak anarkis yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

“Tetap jaga keamanan dan ketertiban, jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang sengaja dihembuskan oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan,” pungkas Wagub Idris Rahim.

Berdasarkan sinkronisasi dan integrasi data yang dilaksanakan di Kemendagri pada tanggal 19 Agustus 2019, Pemkab Buol mengusulkan tukar guling wilayah dalam penyelesaian batas pada sub segmen Desa Umu dan Papualangi. Terhadap usulan itu Pemprov Gorontalo dan Pemkab Gorut diberi kesempatan paling lambat tanggal 6 September 2019 untuk membahas penyelesaian tapal batas dan melaporkan hasilnya ke Kemendagri.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Kepolisian Negera Republik Indonesia akan menggelar operasi patuh secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Operasi akan berlangsung selama 14 hari dari tanggal 29 Agustus 2019 hingga 11 September 2019. Di wilayah Polda Gorontalo, operasi patuh diberi sandi “Operasi Patuh Otanaha 2019’.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Gorontalo Kota, AKP. Ryan Dodo Hutagalung mengatakan, pelaksanaan Operasi Patuh Otanaha 2019 bersifat terbuka dengan mengedepankan penegakan hukum yang humanis. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terciptanya keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

“Kami akan mengedepankan penegakkan hukum yang humanis dengan harapan tumbuh kesadaran masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas,” kata Kasatlantas Polres Gorontalo Kota AKP. Ryan Dodo Hutagalung.

Lebih lanjut Kasatlantas berharap para pengendara untuk selalu membawa lengkap surat-surat kendaraan serta menghindari pelanggaran yang bisa mengakibatkan korban fatalitas. Kasatlantas menghimbau pengendara untuk selalu menggunakan helm sesuai Standar Nasional Indonesia, menggunakan sabuk keselamatan, memperhatikan batas kecepatan, jangan mengemudi dalam keadaan mabuk, jangan menggunakan handpone saat berkendara, cegah anak dibawah umur berkendara, jangan melawan arus, serta jangan menggunakan lampu rotator.

“Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Pengendara tertib, kami salut. Sebaliknya, apabila melanggar pasti akan kami tilang,” tegasnya.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menerima audiensi Perusahaan Listrik Negara (PLN) Gorontalo, Selasa (27/8/2019). Pertemuan tersebut untuk membahas kerjasama pemasangan 6.000 listrik gratis bagi warga miskin.

Gubernur Rusli menyabut baik program CSR PLN tersebut. Ia menyebut masih banyak warga miskin yang belum bisa menikmati listrik, terutama yang berada di wilayah pedalaman. Oleh karena itu, ia berharap agar program ini benar-benar tepat sasaran dan tepat guna.

“Mereka melaporkan ke saya tahun ini ada 6.000 KK miskin. Ini saya minta diverifikasi di lapangan untuk penerima yang benar-benar berhak. Saya minta Dinas Sosial, ESDM serta Bapppeda untuk lakukan survei lapangan,” ucap Rusli usai pertemuan.

Sementara itu, Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Gorontalo Supriyadi menjelaskan, dari 6.000 pemasangan listrik gratis baru 1.000 diantaranya yang telah terverifikasi. Ia berharap dukungan data dari pemerintah provinsi agar program tersebut bisa berjalanan maksimal.

“Pemasangan gratis harus memenuhi syarat TNP2K, oleh karena itu kami berkoordinasi dan memohon izin ke pak gubernur untuk mempercepat proses ini. Kalau bisa ya 100 persen supaya bisa menambah dan memperbaiki rasio elektrifikasi di Gorontalo,” terangnya.

Selain pemasangan listrik gratis, PLN juga fokus untuk program Listrik Desa. Masih ada 167 dusun di 147 desa se Provinsi Gorontalo yang belum menikmati listrik. Umumnya desa dan dusun tersebut berada di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau kendaraan. Diharapkan tahun 2022 program listrik masuk desa selesai.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kondisi kelistrikan di Provinsi Gorontalo setiap tahun semakin baik. Manajer PLN UP3 Gorontalo Supriyadi menyebut kelistrikan Gorontalo untuk gardu induk sudah mencapai hampir 260 Megawatt Volt Ampere (MVA) dengan kondisi beban puncak 98.8 MVA.

“Cuma memang jaringan listriknya masih panjang sehingga perlu ada penambahan GI (gardu induk). GI kami sudah siap 260 MVA tapi masyarakat memakai baru 98 MWA,” ucap Supriyadi usai bertatap muka dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Selasa (27/8/2019).

Saat ini PLN fokus membangun beberapa gardu induk baru di beberapa titik diantaranya di PLTU Anggrek 2×25 MW dan di PLTU Tanjung Karang 2×50 MW. GI diharapkan bisa substitusi aliran listrik yang selama ini mengandalkan interkoneksi dari Sulawesi Utara.

“Selama ini kan kita mengandalkan suplai PLTMG yang menggunakan minyak (sebagai bahan bakar). Adanya PLTU ini kita bisa substitusi pembangkit minyak tadi supaya biaya produksi bisa menurun dan kehandalan bisa meningkat,” sambung John Rembet, Manajer UPP Kitring Gorontalo.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie merasa bersyukur dan bangga daerah yang ia pimpin benar benar “merdeka” dari pemadaman listrik bergilir. Hal itu sejalan dengan cita-cita sejak tahun 2012 yang menjanjikan Gorontalo bisa keluar dari defisit listrik.

“Kebutuhan listrik kita memang masih tinggi. Masih ada beberapa desa yang sulit di tempuh, contohnya di Pinogu itu butuh 13 Kilometer sampai ke sana,” sebut Rusli.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang kesiapan PLN untuk pemasangan 6.000 sambungan listrik gratis bagi warga Gorontalo. Layanan yang menjadi bagian dari CSR PLN itu diperuntukkan bagi warga miskin yang tercantum dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Pihak PLN juga berharap agar konsumen rutin membayar tagihan listrik tepat waktu untuk mendukung oprasionalisasi ketersediaan listrik berkelanjutan. Pembayaran tagihan listrik diharapkan dapat dilakukan sejak tanggal 1 s/d 20 bulan berjalan jika tidak maka konsumen terancam denda dan pemutusan aliran listrik sementara.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

TALUDITI – Pelaksanaan Bakti Sosial NKRI Peduli di Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, Senin (26/8/2019) menyisakan cerita unik. Di kawasan transmigran dengan penduduknya yang heterogen itu Gubernur Rusli mendapat julukan “Gubernur Lima Ribu”.

Julukan ini satu-satunya di Indonesia yang menegaskan kedekatan Rusli Habibie dengan rakyat dan pelayananannya yang baik kepada masyarakat.

Julukan itu merujuk pada kebiasaan Rusli Habibie yang turun-turun ke kecamatan untuk menggelar pasar murah. Tujuh bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, rica dan bawang hanya dijual serba lima ribu rupiah.

“Ti gubernur lima ribu mawoluo, poti hulualo (Si gubernur lima ribu sudah datang, ayo semua duduk),” ucap salah satu warga dengan bahasa Gorontalo.

Julukan itu rupanya sudah sampai di telinga gubernur. Dalam sambutannya, Rusli menyebut banyak yang mengirim pesan singkat dengan panggilan itu sambil bertanya kapan daerahnya bisa didatangi pasar murah.

“Saya dipanggil orang gubernur lima ribu karena jual jual sembako harga lima ribu. Tidak apalah asal jangan sepuluh ribu,” candanya.

Terkait dengan pelaksanaan Bakti Sosial NKRI Peduli yang di dalamnya ada pasar murah, Rusli memastikan akan terus dilaksanakan hingga tahun 2022 mendatang. Tahun 2020 pihaknya telah menganggatkan Rp10 miliar untuk program pro rakyat itu.
Untuk mengefektifkan pasar murah, sembako tidak lagi dijual dalam bentuk satuan melainkan secara paket. Harga beras lima kilogram dijual Rp25.000, minyak goreng satu liter dihargai Rp5.000 begitu juga dengan gula pasir satu kilogram.

Rica, bawang merah dan bawang putih dihargai Rp5.000 per setengah kilogram. Telur 10 butir dijual Rp5.000. keseluruhan paket cukup ditebus dengan harga Rp55.000.

Setiap pelaksanaan pasar murah menghadirkan 1.000 hingga 1.500 orang. Mereka diseleksi oleh pendamping Program Keluarga Harapan dan aparat setempat untuk mendaatkan voucher pasar murah.

 

Pewarta : Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo