>
Selasa, 03 September 2019 16:43

Besaran Inflasi Gorontalo Tetap Terkendali

GORONTALO – Inflasi Provinsi Gorontalo pada bulan Agustus 2019 tercatat 0,71 persen (mtm) meningkat dari inflasi bulan Juli 2019 sebesar -0,02 persen (mtm). Inflasi tersebut dipicu oleh kenaikan volatile food, utamanya komoditas cabai rawit dan ikan.

Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo Budi Widihartanto pada rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) bidang ekonomi Triwulan II tahun 2019 di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Selasa (3/9/2019).

“Meningkatnya inflasi volatile food pada Agustus 2019 didorong oleh peningkatan permintaan pada hari raya Iduladha serta suplai yang terbatas karena musim kemarau dan tingginya gelombang laut. Meski demikian inflasi tahun 2019 tetap berada pada sasaran inflasi, yaitu 3,5±1 persen,” ungkap Budi.

Berdasarkan data Kantor Perwakilan BI Gorontalo, cabai rawit menjadi komoditas dengan kontribusi tinggi sebesar 0,23 persen (mtm) dengan inflasi 20,50 persen (mtm). Disusul oleh ikan jenis selar atau tude pada posisi kedua dengan kontribusi 0,20 persen (mtm) dengan inflasi 10,42 persen (mtm).

Terkait hal itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim yang memimpin rakorev tersebut menginstruksikan seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota untuk lebih intensif melakukan koordinasi guna mengantisipasi kemarau yang diperkirakan akan berlangsung hingga Oktober 2019 serta gelombang laut yang tinggi.

“Inflasi itu harga barang lebih tinggi dari pendapatan masyarakat, artinya kita tidak punya daya beli. Sehingga itu kita harus mengantisipasi naik turunnya inflasi ini,” ujar Wagub Idris Rahim.

Pengendalian inflasi berpatokan pada roadmap TPID dengan mendorong operasi pasar yang efektif, diversifikasi pangan, monitoring distribusi dan patokan, serta penguatan koordinasi antar TPID dan badan usaha di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu Idris juga menginstruksikan kepada masing-masing TPID untuk terus memantau kondisi harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok.

“Segera lakukan operasi pasar. Jangan sampai ada rakyat kita yang makan bitule atau ubi hutan,” tegas Wagub Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kemarau yang melanda wilayah Gorontalo diperkirakan akan berlangsung hingga Oktober 2019. Untuk membantu warga yang kesulitan bahan pangan, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menginstruksikan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo untuk segera cadangan beras pemerintah.

“Segera menyurat ke Bulog minta cadangan beras pemerintah itu untuk membantu rakyat. Jangan sampai rakyat kita makan bitule atau ubi hutan,” tegas Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bidang ekonomi Triwulan II tahun 2019 di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Selasa (3/9/2019).

Stok cadangan beras Pemprov Gorontalo yang ada di Bulog sebanyak 200 ton, sedangkan untuk masing-masing kabupaten/kota sebanyak 100 ton. Dari jumlah tersebut baru Kabupaten Pohuwato yang memanfaatkan cadangan beras pemerintah sebanyak 25 ton, selebihnya stoknya masih utuh.

Selain pemanfaatan cadangan beras pemerintah, Idris juga mengutarakan bahwa Pemprov Gorontalo akan terus menggelar bakti sosial NKRI Peduli untuk membantu warga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok.

“Pak Gubernur sudah berkomitmen NKRI Peduli akan kita laksanakan hingga tahun 2022. Dalam kondisi kemarau saat ini, NKRI Peduli akan kita arahkan ke daerah-daerah yang mengalami kesulitan bahan pangan,” terang Idris.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tidak main-main dengan masalah lahan transmigran di Gorontalo yang menurutnya masih berbelit-belit. Hal itu terungkap dalam pertemuannya bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Selasa (3/9/2019).

“Kami akan undang Kakanwil baru untuk sosialisasi lewat media online atau radio untuk proses pensertifikasian agar tidak berbelit-belit,” ungkap Rusli Habibie.

Terkait penyediaan lahan untuk transmigran, Rusli Habibie mengimbau pemerintah daerah agar memberikan lahan yang telah jelas fasilitasnya demi kenyamanan para trasmigran.

“Saya mohon untuk Pemda ke depan, agar memberikan lahan yang jelas. Selama lahan belum tersedia, kami tidak akan merekomendasi transmigran masuk ke Gorontalo. Harus disiapkan semuanya. Mulai dari infrastruktur jalan, tempat ibadah, tempat pendidikan, lahan untuk bertani, juga fasilitas air dan listrik,” papar Rusli Habibie.

Selain membahas masalah pertanahan, pertemuan ini juga untuk memperkenalkan Kakanwil BPN yang baru saja dilantik pada 26 Agustus 2019, Wartomo. Menggantikan Kintot Eko Baskoro yang kini menjabat sebagai Inspektur Wilayah V Kementrian Agraria dan Tata Ruang.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menghibahkan tanah untuk pembangunan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo.

Hal itu disampaikan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie saat menerima ketua Bawaslu bersama jajarannya menemuinya di rumah jabatan gubernur, Selasa (3/9/2019).

“Saya menerima kedatangan jajaran Bawaslu hari ini untuk membahas persiapan Pilkada 2020, termasuk di dalamnya perangkat pendukung untuk Pilkada itu berupa bangunan kantor,” kata Gubernur Rusli.

Rencana hibah tanah sendiri menurut Rusli, masih akan mencari lokasi agar mudah koordinasi. Anggaran pengadaan tanah akan ditanggung Pemerintah Provinsi Gorontalo, sementara untuk pembangunan diserahkan ke instansi masing-masing.

“Kita akan cari lahan di Kota agar berdekatan sehingga koordinasi lebih dekat lagi. Sementara untuk anggaran, kita hibah tanah saja. Untuk pembangunan diserahkan ke instansi masing-masing, Bawaslu dan KPU,” pungkas Rusli.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Provinsi Gorontalo akan diikuti oleh 3 Kabupaten, yakni Bone Bolango, Gorontalo, dan Pohuwato.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik hasil pemilihan rektor (Pilrek) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang digelar Senin, 2 September 2019 kemarin. Menurutnya, siapapun yang terpilih dan akan ditetapkan oleh Menristek Dikti maka harus didukung untuk kebaikan kampus ke depan.

“Bagi saya siapapun yang terpilih, itu adalah pilihan mereka. Pemprov sama sekali tidak punya interest terhadap pemilihan rektor. Siapapun yang terpilih itu akan kita dukung untuk membangun UNG,” terang Rusli usai menerima salah satu kandidat Rektor UNG, Prof. Mahludin Baruadi bersama sejumlah dosen di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (3/9/2019).

Ia berharap pemilihan rektor tidak berpengaruh terhadap proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat di kampus. Semua civitas akademik bersama sama membangun UNG menjadi lebih baik.

Senada dengan Gubernur Rusli, Prof. Mahludin Baruadi menyebut pemilihan Rektor UNG adalah hal biasa di universitas. Semua pihak akan kembali bersinergi pasca Pilrek.

“(Pemilihan rektor) kan berbeda dengan pilkada. Di kita ini semuanya kan internal. Proses perbedaan pilihan hanya terjadi saat pemilihan tapi setelah itu kita kembali seperti biasa. Kita satu rumah, jadi pasti akan saling merangkul,” tutur Mahludin.

Tiga nama calon akan dipilih kembali pada tahapan berikutnya dengan komposisi suara menteri 35 persen dan senat 65 persen.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KWANDANG – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyarankan Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Umar Sidiki (RSUD ZUS) dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ini turun akreditasi menjadi tipe D berdasarkan penilaian dari Kementerian Kesehatan.

“Saya tawarkan ke Bupati, kalau mereka ingin mengembangkan rumah sakit ini dan mengingat konfisi fiskal baik APBN maupun APBD minim maka pola KPBU yang kita tempuh,” kata Rusli usai menggelar kunjungan ke RSUD ZUS, Selasa (3/9/2019).

Mantan Bupati Gorut itu menilai dengan APBD yang hanya lebih kurang Rp800 miliar tiap tahun sulit untuk mewujudkan rumah sakit yang representatif dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Alokasi 10 persen dana kesehatan setiap tahun tidaklah cukup dengan sekali bangun.

Dengan skema KPBU memungkinkan pihak swasta membangun atau mengembangkan rumah sakit yang ada sesuai kebutuhan dan standar yang diinginkan. Pemkab Gorut tinggal membayar ketersediaan jasa layanan atau availability payment selama beberapa tahun sesuai kesepakatan.

“Skema ini resmi (ada aturannya) sehingga betul betul rumah sakit ini dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” imbuhnya.

RSUD ZUS kondisinya cukup memprihatinkan. Selain masalah SDM dokter dan perawat, rumah sakit itu belum memiliki ruang rawat inap kelas I dan kelas II sesuai yang dipersyaratkan. Beberapa ruang rawat inap juga dibiarkan kosong karena sering bocor saat musim hujan.

 

Pewarta : Isham - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

KWANDANG – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meninjau operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Umar Sidiki (RSUD ZUS) di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Selasa (3/9/2019).

Peninjauan yang didampingi Bupati Gorut Indra Yasin dan Sekretaris Daerah Riwan Yasin itu untuk melihat dari dekat kondisi rumah sakit.

RS ZUS menjadi satu-satunya rumah sakit yang turun akreditas di Provinsi Gorontalo. Sebelumnya rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ini akreditasi C namun hasil preview dari Kementerian Kesehatan turun menjadi tipe D.

Selain pemenuhan dokter spesialis yang belum sesuai, RS ZUS juga belum memiliki ruang rawat inap untuk kelas I dan Kelas II. Kekurangan tersebut harus bisa dibenahi agar bisa naik status.

Pada kunjungan tersebut, Gubernur Rusli melihat dari dekat sejumlah gedung. Salah satunya ruang rawat inap kelas III yang tidak lagi difungsikan. Ruang tersebut atapnya sudah rusak sehingga sering bocor ketika musim hujan.

“Ternyata rumah sakitnya masih cukup bagus cuma perawatannya yang kurang. Kita rapatkan dengan Pemkab Gorut agar penganggaran tahun 2020 yang 10 persen untuk kesehatan itu betul-betul diarahkan untuk maintenance dan pembangunan rumah sakit,” jelas Rusli.

Di bidang SDM dokter dan tenaga perawat, Rusli menilai sudah cukup baik. Mantan Bupati Gorontalo Utara itu berpesan agar Pemkab setempat mengevaluasi kembali kontrak dokter spesialis yang dulu pernah disekolahkan untuk mengabdi di daerah.

 “Ada beberapa dokter yang pernah kita kasih beasiswa, itu ada ikatan dinas dengan Pemda Gorut. Itu yang kita tarik lagi kalau nggak mereka kena pinalti atau mengembalikan biaya kuliah. Seingat saya dulu ada dan beberapa, sekarang sudah lulus,” imbuhnya.

Pada APBD Perubahan 2019 ini Pemprov Gorontalo memberikan bantuan keuangan khusus senilai Rp500 juta. Beberapa tahun terakhir juga diberikan bantuan sebesar tiga miliar Rupiah.

Pewarta : Isham - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

TELAGA – Sebanyak 14 siswa SMA yang bolos sekolah terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Gorontalo, Senin (2/9/2019).

Mereka berasal dari 4 sekolah yakni SMA 1 Telaga dan SMK Almamater Telaga masing-masing lima orang, SMK 3 Kota Gorontalo satu orang serta SMK 2 Limboto tiga orang.

Mereka umumnya diamankan di luar area sekolah. Di kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo misalnya, belasan siswa itu didapati sedang asyik nongkrong di rumah tua yang tak berpenghuni. Mirisnya lagi, mereka dalam kondisi merokok.

“Dari 14  pelajar itu, tiga di antaranya adalah siswi perempuan. Di lokasi kita juga mendapati sejumlah botol bekas minuman keras. Kami menduga tempat itu sering dijadikan lokasi untuk pesta miras,” kata Kabid Trantib, Satpol PP, Marten Soleman.

Melihat kehadiran Satpol PP, siswa-siswi itu berhamburan lari meninggalkan lokasi. Beberapa di antaranya berhasil diamankan. Mereka kemudian digiring ke kantor Satpol PP untuk didata dan dilakukan pembinaan.

“Operasi pengendalian ini untuk penegakan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk langkah awal mereka kita data, bina dan berikan hukuman push-up,” imbuhnya.

Siswa yang terjaring tidak diperkenankan pulang sebelum dijemput orang tuanya masing-masing. Orang tua diminta menandatangani berita acara supaya anaknya tidak mengulangi kesalahan serupa.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menggelar rapat terbatas dengan sejumlah dinas yang menangani program unggulan bertempat di aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (2/8/2019).

Ada 6 dinas yang menjadi perhatian pada rapat pembahasan Rancangan APBD 2020 itu yakni Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Di sektor kesehatan misalnya, Pemprov Gorontalo dibuat “pusing” dengan rencana kenaikan iuran BPJS oleh pemerintah pusat. Jika di tahun depan iuran Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang dibayar pemerintah dari Rp23.000 naik menjadi Rp42.000 per jiwa per bulan, maka Pemprov harus menanggung selisih dari kenaikan tersebut.

Tahun depan Dinas Kesehatan menanggung 200.000 warga miskin untuk program Jamkesta, itu berarti butuh anggaran Rp100,8 miliar. Di sisi lain, pembahasan KUA-PPAS telah selesai dan pembahasan RAPBD 2020 sudah dalam tahap finalisasi untuk ditetapkan DPRD.

“Oleh karena itu kita butuh efisiensi. Dikaji lagi mana program-program yang penting dan tidak penting untuk kita biayai. Fokus pada program yang benar benar dirasakan oleh masyarakat,” terang Gubernur Rusli.

Salah satu strategi yang perlu dilakukan, lanjut kata Rusli, melihat kembali program yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jika menjadi kewenangan pusat atau kabupaten/kota, maka pembiayaan di provinsi ditiadakan untuk alasan efisiensi.

“Jalan-jalan strategis provinsi kita usulkan untuk menjadi jalan strategis nasional, agar pembiayaannya bisa ditangani oleh pemerintah pusat. Begitu juga dengan Bidang SDA, banyak program yang masih kita tangani tetapi harusnya sudah kita serahkan ke Kementrian (PUPR). Contohnya irigasi, bendungan, embung, danau dan sebagainya,” imbuhnya.

Rusli Habibie berharap agar anggaran di tahun 2020 yang hanya lebih kurang dua triliun Rupiah benar-benar menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat. Belanja rutin seperti perjalanan dinas, makan-minum rapat termasuk gaji honorer yang mencapai Rp150 miliar pertahun bisa dirasionalisasi.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

TILAMUTA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.

Rapat Forkopimda yang dilaksanakan di Pantai Ratu, Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Senin (2/9/2019), dengan agenda utama membahas dan mencari solusi terkait proses hukum terkait penghentian sementara pengembangan destinasi wisata Pantai Ratu.

“Rapat Forkopimda ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk menemukan solusi agar Pantai Ratu ini bisa dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Gorontalo,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim yang memimpin jalannya rapat Forkopimda.

Setelah mendengar saran dan masukan dari pimpinan Forkopimda Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Boalemo, disepakati beberapa poin yang akan ditindaklanjuti untuk menangani persoalan Pantai Ratu.

Pertama, Forkopimda bersepakat untuk mendukung pengembangan destinasi wisata Pantai Ratu karena berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar pantai, sekaligus untuk mendukung program unggulan Pemprov Gorontalo yaitu pariwisata yang lebih mendunia.

Kesepakan kedua, akan dibentuk tim percepatan penanganan persoalan Pantai Ratu yang beranggotakan Asisten Pembangunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.

Kesepakatan ini diuraikan lebih detail pada poin ketiga, bahwa tim percepatan akan bertugas untuk melakukan koordinasi terhadap perkara hukum Pantai Ratu yang digugat oleh aktivis lingkungan, termasuk menyiapkan seluruh dokumen dan administrasi yang dibutuhkan untuk pengembangan Pantai Ratu berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

 “Kita akan segera konsultasikan dengan Polda Gorontalo untuk perkara hukum Pantai Ratu. Setelah itu tim yang kita bentuk akan mengkaji lebih komprehensif aturan perundang-undangan, karena pengembangan destinasi wisata ini tidak boleh hanya parsial, baik itu tentang hutan lindung, zonasi, dan aturan lainnya,” ujar Idris.

Hadir dari Forkopimda Provinsi Gorontalo di antaranya Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Kasrem 131/Nani Wartabone, perwakilan Polda Gorontalo, Binda Gorontalo, Lanal, Satradar Gorontalo, serta sejumlah pimpinan organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.

Sementara dari Kabupaten Boalemo dihadiri oleh Wakil Bupati Anas Jusuf, Ketua DPRD Boalemo, Wakil Kajari, Kepala Desa Tenilo, serta pimpinan Forkopimda lainnya.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo