>

BOGOR – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berkunjung ke Balai Penelitian Ternak (Balitnak) di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/10/2019). Kunjungan tersebut dalam rangka penjajakan kerjasama pengembangan hewan ternak di Gorontalo.

“Alhamdulillah kunjungan ke sekian kali untuk pengembangan ternak. Sektiar lima tahun lalu saya ke sini kami mendapat bantuan ayam KUB. Alhamdulillah sekarang sudah ada 2000 ekor ayam yang kita kembangkan terus,” kata Rusli Habibie.

Dikatakan Rusli Habibie, kunjungan kali itu spesifik untuk menjajaki rencana pengembangan ternak kambing di Gorontalo. Jenis kambing yang ingin dikerjasamakan yakni kambing pedaging dan kambing susu.

Rusli Habibie menyebut Gorontalo cukup prospektif untuk pengembangan ternak kambing. Selain faktor ekonomisnya yang cerah, pemprov mempunyai ketersediaan lahan, SDM peternak serta petugas lapangan untuk pengembangannya.

“Makanya saya datang ke sini untuk melihat kambing apa yang cocok untuk Gorontalo, bagaimana perkembangannya dan teknologi apa yang akan digunakan. Alhamdulillah mendapat respon dari para peneliti di sini,” ujar Rusli Habibie.

Jika kerjasama tersebut terwujud, maka pihak Balitnak akan menyediakan benih ternak dan transfer pengetahuan di Gorontalo. Selanjut pemprov akan melakukan pengembangan untuk dibagikan lagi kepada masyarakat sebagai stimulan. Hal yang pernah dilakukan untuk peternakan ayam Kampung Unggulan Balitnak (KUB).

Rusli Habibie datang didampingi Kadis Pertanian Muljady D Mario. Keduanya diterima oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Atien Priyanti. Hadir juga Kepala Balai Penelitian Ternak, Andi Baso Lompengen Ishak, serta sejumlah peneliti.

 

Pewarta: Isam/Jusni - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 25 Oktober 2019 20:13

Final Senam Sajojo HUT TNI Loloskan 8 OPD

GORONTALO – Delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo lolos ke babak final Lomba Senam Sajojo yang digelar di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, Jumat (25/10/2019). Lomba yang digelar oleh Korem 133/Nani Wartabone itu masih dalam rangkaian HUT ke-74 TNI.

“Kenapa kita pilih Senam Sajojo? Ini untuk mengenalkan budaya masyarakat Papua kepada masyarakat Gorontalo. Ini juga menjadi pesan bahwa kita cinta Papua sebagai bagian dari NKRI,” ucap Danrem 133/NW Kolonel Czi Arnold AP. Ritiauw.

Lomba Senam Sajojo sudah berlangsung dua hari sejak kamis kemarin. Dari 15 OPD Pemprov yang ikut, delapan di antaranya masuk ke babak final. OPD tersebut yakni Badan Kesbangpol,  Dinas PNM ESDM dan Transmigrasi, Inspektorat, Satpol PP, PMD Capil, BKD, DLHK dan Dinas PUPR.

“Insyaallah finalnya akan kita laksanakan pada tanggal 3 November. Ini juga akan menjadi penutup semua rangkaian HUT TNI,” imbuh perwira tiga bunga melati itu.

Selain diikuti oleh OPD provinsi, senam khas Papua itu diikuti oleh perwakilan sekolah tingkat SMP dan SMA. Kategori penilaian selain keselarasan gerakan dengan musik juga tentang pakaian yang dikenakan peserta yang sebisa mungkin menyerupai pakaian khas Papua.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

ANGGREK  – Darda Daraba, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo tidak canggung terlibat pendistribusian paket Sembilan Bahan Pokok (Sembako) yang dibeli masyarakat.

Darda Daraba berbaur langsung bersama warga, mengangkat beras, minyak goring, tepung bahkan telur pada pelaksanaan bakti sosial NKRI Peduli di Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Kamis (24/10/2019).

Satu persatu kupon warga dan sejumlah uang yang disodorkan ditukar dengan paket sembako. Terdiri dari beras, minyak goreng, rica, bawah putih, bawang merah, dan telur. Semuanya dijual paket Rp55.000,- atau serba lima ribu.

Darda Daraba yang mewakili Gubernur Gorontalo  saat memberi sambutan dihadapan seluruh masyarakat mengucapkan permohonan maaf dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, yang tidak bisa menghadiri pelaksanaan pasar murah di  Desa Tolango.

Gubernur menitipkan pesan kepadanya untuk mengingatkan masyarakat penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan dari pemerintah  untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan membeli rokok dan minuman keras (miras).

“Kami menginginkan setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar dimanfaatkan bukan untuk rokok apalagi miras,” tandasnya.

Selain pelaksanaan pasar murah, pada Baksos NKRI Peduli juga digelar pelayanan kesehatan gratis. Jenis kesehatan yang diperiksa menyangkut gula darah, kolesterol dan asam urat. Warga yang memiliki keluhan penyakit diberi obat secara cuma-cuma.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mulai menyeriusi tentang usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Hal itu merupakan tindaklanjut pertemuan antara para kepala daerah dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya saat Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) awal bulan Oktober 2019 lalu.

Sebagai langkah awal, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) memfasilitiasi pertemuan antara Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dengan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, Kamis (24/10/2019).

Rapat yang dipimpin oleh Asisten II Sutan Rusdi menghadirkan sejumlah instansi vertikal seperti Badan Pertanahan, Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) serta OPD teknis lainnya.

“Hasil dari pertemuan ini, pemerintah kabupaten/Kota membentuk semacam kajian atau studi awal potensi pariwisata masing-masing. Itu nanti yang akan kita presentasikan dan usulkan ke Kementrian Pariwisata,” ungkap Sutan usai pertemuan.

Sutan meminta agar kajian tersebut dilengkapi dengan data teknis pendukung seperti potensi apa yang ingin dijual serta interkoneksi dengan destinasi pariwisata di daerah lain. Termasuk menyangkut luasan dan ketersediaan lahan.

“Walaupun destinasi sudah ada tapi tidak didukung dengan ketersediaan lahan untuk dikelola menjadi KEK ya nggak akan disetujui,” imbuhnya.

Sementara itu, Kadispar Provinsi Gorontalo Rifli Katili mengungkapkan bahwa usulan KEK cenderung mengerucut pada dua destinasi wisata yakni Pantai Minanga di Kabupaten Gorontalo Utara dan Obyek Wisata Lombongo di Bone Bolango. Ia berharap Pemkab setempat bisa bersinergi untuk mewujudkan pengusulan KEK Pariwisata.

 “KEK ini bisa diusulkan oleh kabupaten, provinsi dan kementrian. Tapi yang sangat disarankan pengusulnya itu pihak swasta atau badan usaha dan konsorsium. Kalau itu diusulkan oleh swasta, tentu mereka akan mengkaji betul secara ekonomis,” tutur mantan Karo Humas dan Protokol itu.

Rifli menyebut sudah ada pihak investor yang datang melirik sejumlah destinasi wisata Gorontalo. Sayangnya antusiasme itu belum didukung dengan ketersediaan data dan kajian yang matang. Oleh karena itu, melalui forum ini semua pemda diminta melakukan kajian teknis dan data pendukungnya.

“Makanya pada pertemuan awal ini kita sepakati membentuk tim kecil untuk kajian awal termasuk tim percepatan. Ini akan sangat bergantung pada teman-teman kabupaten/kota yang lebih tahu tentang kondisi lahan, zonasinya, RTRW-nya dan sebagainya,” pungkasnya.

Tim lintas sektor mempunyai waktu 30 hari kedepan untuk melakukan feasibility study atau kajian awal setiap destinasi. Selanjutnya akan fokus penetapan calon kawasan yang akan diusulkan. Diharapkan kajian memuat tentang keunggulan, segmentasi dan keunikan destinasi jika dibandingkan dengan KEK Pariwisata daerah lain.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

ANGREK – Provinsi Gorontalo berhasil mengekspor produk pertanian unggulan Gorontalo yaitu Tepung Kelapa sebanyak 25 ton ke Inggris dan Tetes Tebu sebanyak 16.000 ton ke Filipina. Produk pertanian unggulan Gorontalo dilepas oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba bertempa di Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Kamis (24/10/2019).

Darda yang membacakan sambutan Gubernur Gorontalo mengatakan, sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian di Provinsi Gorontalo ini dapat terlihat pada kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 38,01 persen.

Dikatakannya, Realisasi ekspor Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 kemarin, jagung dengan tujuan Philipina sebanyak 109.800 ton dengan frekuensi 24 kali, Tetes Tebu tujuan Vietnam sebnyak 12.005,309 ton frekuensi 1 kali, serta Bungkil Kelapa dengan tujuan India sebanyak 12.600 ton frekuensi 2 kali.

“Dan hari ini kita berhasil melakukan ekspor Tetes Tebu sebanyak 16.000 ton dengan nilai 26 miliar dan Tepung Kelapa sebanyak 25 ton dengan nilai ekspor 490 juta. Ini pencapaian yang luar biasa bagi Provinsi Gorontalo,” ujar Sekda Darda.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian RI, drh. Sriyanto memeberikan apresiasi yang tinggi kepada Provinsi Gorontalo karena telah berhasil mengekspor produk pertanian dalam bentuk olahan.

Ia mengatakan, di beberapa daerah pihaknya mencatat masih mengekspor dalam bentuk kelapa padahal kalau melihat secara seksama produk kelapa ini dari batang hingga daun memiliki nilai harga.

 “Ini artinya apa? Transformasi ekonomi yang dicanangkan oleh bapak presiden sudah dilakukan di Gorontalo,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sriyanto juga berpesan bagi yang berkecimpung dalam olahan tepung kelapa ini bisa memperhatikan para petani. Karena pada hakikatnya pembangunan pertanian agar rakyat sejahtera.

“Naikanlah harga-harga yang bapak ibu beli dari petani kita, sehingga ada nilai dan ada kelebihan yang bisa petani nikmati,” tandasnya.

Selain pelepasan ekspor, Provinsi Gorontalo juga melaunching program unggulan BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat sejahtera) yang merupakan program pengentasan kemiskinan desa dan peningkatan kesejahteraan berbasis kemiskinan. Serta penyerahan bantuan jagung untuk 68 kelompok tani di Kecamatan Anggrek.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

KWANDANG – Sebanyak 1.500 masyarakat yang tergabung dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), menikmati pelaksanaan pasar murah yang digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo, Rabu, (23/10/2019). Acara yang dikemas dalam bentuk Bakti Sosial dan NKRI Peduli itu juga diisi dengan pemberian bantuan pertanian, bantuan motor bercoolbox dan pelayanan kesehatan gratis.

“Hari ini sudah ke 134 kalinya pasar murah ini digelar sejak tahun 2012 dan ini akan terus berlanjut hingga akhir masa jabatan saya.  Karena memang keinginan dari bapak presiden, bahwa negara harus hadir ditengah-tengah masyarakat,” kata Gubernur Rusli Habibie

Lebih lanjut Mantan Bupati Gorut itu menambahkan,  pasar murah ini akan sangat lebih menguntungkan masyarakat jika bisa di ikuti juga oleh pemerintah daerah. Karena mengingat tiap Kabupaten/Kota di Gorontalo, juga memiliki APBD yang mempuni untuk menggelar hal serupa

“Tadi kata pak camat minta dinaikkan lagi bantuan untuk Kabupaten Gorut. Coba saja misalnya kami hari ini melaksanakan pasar murah kepada 1500 warga kwandang, terus diikuti juga oleh pemda Gorut. Bisa dibayangkan ada 3000 masyarakat yang menikmati pasar murah. Ini pasti lebih membantu, karena kita sama sama memiliki APBD,” imbuhnya.

Seperti pelaksanaan pasar murah sebelum-sebelumnya, pemprov melalui Dinas Kumperindag menjual 7 bahan pokok seperti beras lima kg, gula satu kg, minyak goreng satu liter dan telur 10 butir. Ada juga bawang merah, bawang putih dan rica masing masing setengah kg. Semuanya dijual paket Rp 55 ribu  atau serba lima ribu.

Dilaksanakan juga penyerahan bantuan pertanian bagi warga yang gagal panen akibat kekeringan beberapa waktu lalu. Ada pula motor bercoolbox untuk tujuh orang penjual ikan keliling di Kecamatan Kwandang dengan nilai Rp142 juta

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

GORONTALO – Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) disosialisasikan. Sosialisasi Perda yang mengatur tentang pengelolaan ruang laut tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba di Aula Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, Rabu (23/10/2019).

Muatan Perda RZWP-3-K Provinsi Gorontalo tahun 2018 terdiri atas 20 bab; 100 pasal. Isinya antara lain tentang kebijakan dan strategi pengelolaan, rencana alokasi ruang, arahan peraturan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat dan sanksi dan ketentuan pidana.

“Sosialisasi pada hari ini merupakan salah satu perantara untuk menghubungkan pemerintah dengan stakeholder yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan agar lebih memahami kebutuhan mereka, bagaimana memanfaatkan laut harus bisa secara sustainable dan bisa memberikan sebanyak-banyaknya dukungan dan manfaat bagi masyarakat Gorontalo,” ungkap Darda dalam sambutannya.

Masih menurut Sekda, isu-isu strategis dan permasalahan ekosistem pesisir dan laut yang berkembang saat ini antara lain kerusakan dan penurunan kualitas ekosistem, penangkapan yang merusak, optimalisasi produksi masih rendah, kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, konflik pemanfaatan lahan, pencemaran, bencana alam dan lain-lain.

“Untuk menghindari laju kerusakan dan penurunan ekosisitem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, konflik, perizinan serta meminimalkan dampak dari penggunaan terhadap berbagai wilayah pesisir dan laut, maka perlu adanya suatu peraturan yang mengatur dan mengarahkan segala pembangunan di wilayah pesisir dan laut,” imbuhnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kasubdit Zonasi Daerah, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP RI, Krisna Samudra tersebut dapat memininalisir seluruh permasalahan pengelolaan ruang laut yang dihadapi saat ini.

Sosisalisasi ini diikuti oleh Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, pimpinan perguruan tinggi se Provinsi Gorontalo, camat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil se Provinsi Gorontalo, unsur media cetak dan elektronik, pengusaha, dan LSM.

Pewarta: Gina/Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 24 Oktober 2019 14:12

Sekda: Jangan Takut Ikut Diklat PBJ

TILONG KABILA – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo menegaskan kepada para Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk tidak takut mengikuti diklat Pengadaan Barang Jasa (PBJ).

“Biasanya, jabatan sebagai pejabat pengadaan, bendahara, dan pengelola menjadi momok yang menakutkan. Padahal kalau kita sudah bekerja sesuai dengan tugas kita, seharusnya kita tidak usah takut,” ujar Sekda pada pembukaan Pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (PBJ) dan Ujian Sertifkasi Tingkat Dasar di aula Kampus 2, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (23/10/2019).

Dijelaskannya, pelatihan ini penting untuk menambah pengetahuan dan informasi dasar terkait dengan PBJ untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. Pasalnya pengadaan barang dan jasa menjadi fase penting dalam suksesnya program pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemprov.

“Jangan beranggapan pelatihan ini untuk menjadikan bapak ibu sebagai pejabat PPK atau KPA, itu terlalu sempit mainsetmu,” imbuhnya.

Sekda berharap kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh para Pejabat Administrator dan Pengawas untuk menambah wawasan. Selain itu juga untuk mendapatkan sertifkasi sebagai bentuk pengakuan kompetensi di bidang pengadaan.

Ditempat yang sama Kepala Pusdiklat PBJ RI Suharti, mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Gorontalo karena sudah bekerjasama dengan LKPP untuk meningkatkan kualitas SDM pengadaan.

“Peran eselon 3 dan 4 ini sangat strategis karena tanpa peran bapak ibu PBJ ini pembangunan di daerah tidak akan berjalan,” tandasnya.

Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 23 hingga Oktober 2019 dengan menggunakan metode Blanded Learning perpaduan pembelajaran secara daring (online) dan tatap muka (klasikal). Peserta akan mengikuti ujian sertifikasi pada tanggal 25 Oktober 2019.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba membuka seminar Hari Oeang yang digelar oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo di Maqna Hotel, Kota Gorontalo, Selasa (22/10/2019).

Seminar Hari Oeang yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Oeang RI ke-73 ini dihadiri oleh Kepala BPS Gorontalo, Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo, akademisi, mahasiswa serta instansi vertikal di bawah Kementrian Keuangan yang berada di Gorontalo yang terdiri dari Bea Cukai, KPP Pratama, KPKNL, KPPN.

“Pemprov Gorontalo sangat mengapresiasi inisiatif dan kerja keras Kanwil Ditjen Perbendaharan yang sekaligus bertindak sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Gorontalo karena seminar ini sangat berguna bagi pemerintah, perbankan, mahasiswa, dan masyarakat luas dalam mengelola keuangan Negara,” ucap Sekda Darda dalam sambutannya.

Darda mengatakan, pengelolaan keuangan Negara memiliki arti penting untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat baik dari sisi kualitas perencanaan, pengaangaran maupun eksekusi pelaksanaan belanjanya agar alokasi dana dapatmemberikan hasil yang optimal.

“Pemahaman mengenai kinerja fiskal selama tahun 2019 dan fokus prioritas pemerintah yang dirangkum dalam APBN tahun 2020 merupakan pembelajaran yang penting untuk kita pahami, sehingga sebagai institusi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, maupun mahasiswa dapat mengambil bagian dan peran untuk dapat turut serta mewujudkan tujuan perencanaan dan pengelolaan Negara,” ujar Darda.

Sekda berharap dengan seminar ini roda eksekusi atas APBN dan APBD baik di sisa tahun 2019 ini dan tahun 2020 mendatang dapat dilaksanakan dengan penuh efisen, efektif dan mendukung pencapaian output yang optimal.

Sementara itu, Kakanwil Perbendaharaan Fahma Sari Fatmah mengatakan, Hari Oeang merupakan hari yang setiap tahun diperingati oleh Kementerian Keuangan untuk memperingati mulai berlakunya mata uang pertama bangsa Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946.

“Tahun ini merupakan peringatan yang ke 73 dengan tema Maju Bersama Menghadapi Tantangan,” ucapnya.

Akan ada dua sesi seminar yang dilakukan yakni pertama berbicara tentang kinerja fiskal dan APBN 2020 dengan narasumber Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI dan Kakanwil Perbendaharaan. Sesi kedua, membahas lebih konkret kebijakan fiskal Kementerian Keuangan di Gorontalo yang akan di bawakan oleh Kepala Bagian Umum pada Ditjen Perbendaharaan Gorontalo, Kepala KPP Pratama, Kepala KPKNL Gorontalo, Kepala Bea Cukai Gorontalo dan Kepala KPPN Gorontalo.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LABUHAN BAJO - Ada argumen menarik yang disampaikan Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu yang disampaikan pada penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri.

Pertemuan yang digelar di Hotel Djayakarta, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (22/10/20019) ini sayangnya tidak dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kabupaten Buol.

Dalam argumennya, Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu menguraikan aspek historis, yuridis, geografis dan sosiologis kenapa Desa Papualangi dan Desa Cempaka Putih adalah bagian dari Kabupaten Gorontalo Utara. Hal itu sejalan dengan pedoman penyelesaian tapal batas sesuai Permendagri 141 tahun 2017.

“Secara historis misalnya, Papualangi itu kan bahasa Gorontalo artinya Papo-papo (batas atas) dan langi-langi (terendam), maka Papualangi adalah kesatuan atas/ pembatas dengan kerataan. Inilah yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Vlakte Van Papualangi sesuai surat tapal batas Residen Manado tahun 1898,” kata Thariq Modanggu.

Ada empat poin yang menjadi tawaran atau rekomendasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Pertama, berdasarkan Permendagri 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah maka penetapan tapal batas Gorut dan Buol didasarkan pada peta dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) sehingga tidak perlu mengubah batas.

Kedua penetapan tapal batas tidak mempengaruhi perkembangan sosial dan intervensi pembangunan saat ini. Ketiga, pembangunan jalan akses ke Desa Umu bisa dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerjasama dua daerah. Keempat, komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk memperhatikan warga Buol di Desa Umu dan sekitarnya.

Pertemuan ini dihadiri Wakil Gubernur, Idris Rahim, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Imran Bali dan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol, Masran Rauf, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara hadir lebih lengkap, Wakil Bupati Thariq Modanggu, Wakil Ketua dan anggota DPRD, Kepala Bagian Pemerintahan dan Camat Tolinggula.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tegas menolak tawaran Pemerintah Kabupaten Buol untuk tukar guling sub-segmen Umu dengan Sub-Segmen Tolinggula yang mereka klaim. Dasarnya adalah Kepmendagri nomor 59 tahun 1992.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyebut wilayah tersebut sejak dulu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Gorontalo Utara. Dasarnya Peta Keresidenan Manado nomor 700 tahun 1898 yang menyatakan tapal atas merujuk pada Bukti Wumu, Bukit Dengilo dan Pengunungan Pangga atau yang dikenal dengan kerajaan Papualangi sebagai bagian dari wilayah Kwandang (Gorontalo Utara sebelum dimekarkan).

Bertentangan juga dengan Kepmendagri nomor 185.5-197 tahun 1982 tentang Penegasan Perbatasan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (sebelum dimekarkan jadi Gorontalo) dengan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Regulasi itu diperkuat dengan Permendagri nomor 19 tahun 2014 tentang batas Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara (Provinsi Gorontalo).

“Ada juga Permendagri nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah yang menyebut Desa Papualangi dan Desa Cempaka Putih (Kecamatan Tolinggula) adalalah bagian dari Kabupaten Gorontalo Utara,” ujar Thariq Modanggu.

 

Pewarta: Isam - Humas

 

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo