>

Displaying items by tag: PPID Humas

BONE BOLANGO, Humas – Guna membahas usulan program yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, Gubernur Gorontalo menggelar rapat dengan pimpinan OPD bertempat di Rumah Makan Meranti, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (5/7/2019).

Rapat yang turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Idris Rahim serta Sekretaris Daerah Darda Daraba itu diawali dengan makan siang dan paparan dari setiap OPD. Gubernur mengecek setiap program khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Program-program seperti pasar murah, bantuan benih pertanian, perikanan peternakan akan terus dilanjutkan tahun 2020 nanti. Begitu juga bantuan sosial seperti BPNT-D, bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan,” jelas Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol Masran Rauf usai rapat.

Gubernur Rusli berharap agar ada kesinambungan program yang dilakukan sejak tahun 2012, di awal kepemimpinannya hingga berakhir tahun 2022 nanti. Program program tersebut diminta tetap sejalan dan sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang nantinya akan ditetapkan pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.

“RPJMN 2019-2024 nanti kan fokusnya ke pengembangan sumber daya manusia. Nah pimpinan OPD juga diminta bersinergi dengan itu. Mana yang dibiayai oleh APBN, APBD provinsi dan Kabupaten/Kota ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” imbuh Masran yang juga menjabat sebagai Kabag Protokol.

Hal lain yang mengemuka menyangkut tentang pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan rakyat. Masran mencontohkan tentang pemanfaatan cool storage atau gudang pendingin yang dihibahkan oleh pemerintah pusat ke pemprov.

Gudang pending berkapasaitas 2×100 ton itu diharapkan bisa dikelola melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Harapannya produk-produk perikanan dan pertanian yang ada di masyarakat bisa ditampung dalam gudang sebelum dijual dalam daerah, antar pulau maupun untuk kepentingan ekspor.

“Beliau minta ini dikaji, bagaimana agar aset-aset daerah ini bisa dikelola dan dijaga dengan baik. Lebih daripada itu untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkasnya.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

BONE BOLANGO, Humas – Proses pembersihan Danau Perintis di Desa Huloduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango sudah berlangsung tiga pekan. Hasilnya sebanyak lebih kurang 7.500 kubik eceng gondok dan gulma lainnya yang tumbuh di danau berhasil dibersihkan.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi Sekretaris Daerah Darda Daraba serta para pimpinan OPD berkesempatan meninjau proyek pembersihan tersebut, Jumat (5/7/2019). Pembersihan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur baik dari Pemkab Bone Bolango, Pemprov Gorontalo serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II.

“Hasil perhitungan kami sudah 7.500 kubik yang berhasil diangkat dari danau. 5.000 di antaranya sudah dibuang ke tempat pembuangan,” jelas Kadis PUPR Provinsi Gorontalo, Handoyo.

Proses pembersihan ini merupakan tindaklanjuti dari kesepakatan bersama antara tiga pihak Pemprov, Pemkab dan BWS II untuk menjaga kelestarian danau buatan tersebut.

Ke depannya, pengelolaan danau akan diserahkan ke BWS. Harapannya bisa dikembangkan lebih baik melalui pembiayaan APBN Kementrian PUPR.

“Setelah pembersihan ini selesai maka akan ada penyesuaian aset. Pelaksanaan (revitalisasi) selanjutnya untuk memaksimalkan potensi danau kita usulkan ke BWS,” imbuhnya.

Danau yang sudah ada sekitar tahun 1950an ini direncanakan bisa ditingkatkan fungsinya sebagai destinasi wisata, kolam retensi penanggulangan banjir serta untuk perikanan.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi teladan Gerakan Menanam di Pekarangan untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga dan menekan inflasi di daerah.

Pendapat ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim saat memimpin Hight Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Kamis (4/7/2019).

“Rakyat akan meneladani jika ASN berada di depan. Apalagi kalau kepala desa dan camat ikut difungsikan. Saat ini camat dan kepala desa pusing dengan proyek, dana desa dan sebagainya,” kata Idris Rahim.

Idris Rahim meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun rencana aksi peningkatan produksi pangan lokal. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan inflasi yang lebih banyak dipengaruhi oleh harga bahan pangan di pasaran.

Semuanya pihak lintas dinas diminta terlibat secara komprehensif untuk menseriusi masalah ketahanan pangan. Termasuk dalam hal penyediaan bibit, penyuluhan, pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.

Hal lain yang ia soroti menyangkut rendahnya diversifikasi pangan di tingkat masyarakat. Makanan pokok seperti beras dianggap menjadi pangan pertama dan utama, padahal ada varian lain yang layak dikonsumsi seperti umbi-umbian dan buah-buahan.

“Pola makan kita harus kita ubah. Sekarang ini kalau kita di Gorontalo tidak makan nasi, tidak makan namanya. Padahal ada ubi atau ketela yang bisa kita makan. Penting untuk menggalakkan kembali program one day no rice (sehari tanpa nasi), atau kalau perlu kita puasa senin dan kamis,” imbuhnya.

Pada pertemuan tersebut terungkap bahwa tingkat inflasi di Provinsi Gorontalo pada bulan Juni 2019 sebesar 0,30 persen. Angka itu menurut dibanding inflasi Mei 2019 sebesar 1,64 persen month to month (mtm).

Komoditas utama penyumbang inflasi dari volatile food yakni bawang merah, cabai rawit, dan tomat sayur (Barito). Tomat sayur berkontribusi tertinggi 0,36 persen mtm dengan inflasi 29,12 persen mtm. Bawang merah berkontribusi 0,13% dengan inflasi 12,71 persen, cabai rawit berkontribusi 0,13 persen inflasi 11,32 persen.

 

Pewarta: Isam/Fikri - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO

Angka itu menurut dibanding inflasi Mei 2019 sebesar 1,64 persen month to month (mtm). Secara keseluruhan IHK Gorontalo tercatat inflasi sebesar 2,04 persen (ytd), masih di bawah sasaran tahun 2019 sebesar 3,5+1 persen.

Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam rapat Hight Level Meating (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Kamis (4/7/2019).

Tim lintas instansi dihadirkan di antara Kantor Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, Badan Pusat Statistik (BPS) serta instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota.

Komoditas utama penyumbang inflasi dari volatile food yakni bawang merah, cabai rawit, dan tomat sayur (Barito). Tomat sayur berkontribusi tertinggi 0,36 persen mtm dengan inflasi 29,12 persen  mtm. Bawang merah berkontribusi 0,13% dengan inflasi 12,71 persen, cabai rawit berkontribusi 0,13 persen inflasi 11,32 persen.

“Cabe rawit yang sudah menunjukkan tanda-tanda harganya turun, cuma cabai merah ini yang masih trennya naik terus. Ini harus jadi perhatian. Tomat sudah mereda tapi perlu diwaspadai karena bulan Juni masih tinggi. Apalagi tetangga kita di Sulawesi Utara harga tomat yang penyebab tinggi inflasinya,” jelas Gunawan Purbowo, Kepala Tim Advisor dan Pengembangan Ekonomi, BI Perwakilan Gorontalo.

Sementara itu, Wakil Gubernur Idris Rahim meminta agar TPID bekerjasa secara komprehensif. Ia mencontohkan terkait penanganan tingginya harga cabai di pasaran. Dinas Pangan dan Dinas Pertanian tidak cukup dengan mengkapanyekan menanam cabai di pekarangan, tapi perlu disediakan gudang penampungan oleh instansi teknis lainnya.

 “Coba bayangkan kalau semua rakyat kita suruh tanam cabai, kemudian produksinya melimpah? Harganya pasti turun. Maka kita harus simpan cabai itu di gudang dengan suhu tertentu,” jelas Idris.

Beberapa rekomendasi yang lahir dari pertemuan tersebut yakni dengan menjaga stabilitas harga melalui ketersediaan pasokan dan distribusi yang lancar. Di antaranya dengan memperkuat produksi di tingkat petani, pengelolaan cadangan pangan pemerintah serta mendorong kerjasama perdagangan antar daerah.

 

Pewarta: Isam/Fikri - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Pemanfaatan tanda tangan digital dipercaya mendorong terciptanya budaya kerja yang berbasis elektronik yang pada akhirnya bermuara kepada efektiftas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan E-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Tanda tangan digital adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Untuk itu aplikasi tanda tangan digital ini mendesak untuk disosialisasikan kepada seluruh Aparat Sipil Negara (ASN). Untuk itu Dinas Komunikasi Informastika dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar pengenalan program ini di lingkup dinas ini, Rabu (3/7/2019).

Dalam kegiatan ini hadir Sekretaris Dinas Yahya Ichsan, para Kepala Bidang, dan Kepala Seksi di ruang rapat Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo

Dalam pengantar sambutannya, Yahya Ichsan mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pembekalan, pengetahuan maupun teknis mengenai tanda tangan elektronik dan aplikasi Pali Lo Ulu’u di lingkup Internal dinas.

“Sosialisasi ini adalah kompetensi yang harus dimiliki semua staf, bukan hanya dimiliki oleh Bidang E-Government,” kata Yahya Ichsan.

Yahya Ichsan juga berharap semua staf di dalam lingkup Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo bisa menjadi agen yang menginformasikan program ini.

Sosialisasi dan demo tanda tangan digital ini dipandu oleh nara sumber/pemateri Firto Nento, seorang pakar dunia digital.

Dalam demo ini juga dibuka komunikasi antara peserta dan pemateri untuk memperdalam penguasaan peserta kepada aplikasi yang baru ini.

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Yulindawaty P Rauf bahkan mengatakan sosialisasi dan demo ini akan lakukan di seluruh OPD.

"Nanti saya buat jadwal sosialisasinya ke OPD untuk sosialisasi dan demo penggunaan tanda tangan digital," kata Yulindawaty P Rauf.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh – Dinas Kominfo & Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) menargetkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Gorontalo akan terbentuk sebelum berakhirnya masa Kabinet Kerja pada Oktober 2019 mendatang.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristek Dikti, Ani Nurdiani Azizah pada dialog Tim Visitasi Kemenristek Dikti dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pimpinan perguruan tinggi di aula rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo, Selasa (2/7/2019).

 “Kita berupaya sebelum berakhirnya Kabinet Kerja akan lahir L2Dikti ke-16 yang berlokasi di Gorontalo,” kata Ani Nurdiani Azizah.

Untuk mendukung percepatan pembentukan L2Dikti Gorontalo, pemerintah daerah telah memenuhi sejumlah syarat yang dibutuhkan antara lain sumber daya aparatur sebanyak 22 personil, kantor sementara yang berlokasi di bekas kantor Gubernur Gorontalo, serta sertifikat lahan untuk pembangunan kantor L2Dikti Gorontalo yang berlokasi di Kabupaten Bone Bolango.

“Kami mohon dukungannya untuk melengkapi data-data penyusunan naskah akademik yang akan diajukan ke Kementerian PAN dan RB. Kita berpacu dengan waktu dan untuk itu harapan kami Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mendorong percepatan persetujuan ke Menteri PAN dan RB,” ujar Ani Nurdiani Azizah.

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengapresiasi upaya Kemenristek Dikti untuk mempercepat pembentukan L2Dikti Gorontalo.

“Kami menyambut gembira informasi dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi bahwa ini adalah visitasi yang terakhir. Dipersentasikan proses pembentukan L2Dikti ini sudah mencapai 90 persen,” kata Idris Rahim.

Idris menuturkan sejak awal dirinya berkomitmen dan berjuang bersama para pimpinan perguruan tinggi agar L2Dikti ke-16 bisa berlokasi di Provinsi Gorontalo. Dalam beberapa kesempatan pertemuannya dengan Menristekdikti maupun dalam agenda kunjungan kerjanya ke Jakarta, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo tersebut selalu menyempatkan diri untuk menindaklanjuti pembentukan L2Dikti.

“Kita berupaya untuk menggerakkan ekonomi di Provinsi Gorontalo, salah satunya dengan berjuang agar L2Dikti bisa berlokasi di Gorontalo. Alasannya, semakin banyak yang berkunjung ke Gorontalo, tentunya perekonomian juga akan bergerak dan tumbuh,” tutur Idris Rahim.

L2Dikti Gorontalo akan membawahi 170 perguruan tinggi swasta yang ada di tiga provinsi, yakni Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementrian Pertahanan melakukan penelitian terkait dengan literasi mahasiswa cegah terorisme di Gorontalo.

Penelitian ini akan melibatkan sejumlah mahasiaswa di 4 perguruan tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo. Tim Balitbang yang dipimpin Nina Rusnilawati dan Gerald Theodorus Toruan menyampaikan rencana riset ini kepada Wakil Gubernur, Idris Rahim, Selasa (2/7/2019).

“Kami ingin mengecek apakah Gorontalo sebagai salah satu daerah yang berpotensi penyebaran paham radikal melalui pendekatan pada mahasiswa,” kata Gerald Theodorus Toruan.

Peneilitan nanti akan menyasar sejumlah perguruan tinggi dan negeri dan swasta. Selain itu juga melibatkan Kantor Kesbangpol provinsi, kabupaten dan kota, Korem 133 Nani Wartabone dan Kodim 1304 Kota Gorontalo.

“Rencananya kami sampai Kamis. Ada 2 universitas yang akan kami wawancara, dan 4 universitas untuk disebar kuisioner yaitu UNG, UG, Universitas Ichsan dan Politeknik Gorontalo,” tutur Gerald Theodorus Toruan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Idris Rahim menyambut baik rencana penelitian tersebut. Idris menilai selama ini kerukunan dan toleransi beragama di Gorontalo terawat dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari peran tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI dan Polri.

“Meski kerukunan terjaga namun tidak berarti potensi paham radikal dan terorisme tidak ada. Sekarang dunia semakin canggih, orang bisa terpapar paham radikal dengan menonton video di youtube atau media sosial lain,” jelas Idris.

Paham radikal menurutnya bisa dicegah salah satunya melalui pendidikan agama yang baik dan benar di bangku pendidikan formal. Kajian kajian agama harus senantiasa dilakukan melalui sumber yang kredibel serta terus diawasi oleh semua pihak.

 

Pewarta: Isam/Gusti - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pelaksana tugas Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Gorontalo Masran Rauf menginstruksikan seluruh jajarannya jika menemui kendala segera berkoordinasi ke pimpinan.

“Kepada seluruh staf apabila menemukan masalah segera konsultasikan ke pimpinan. Saya juga tidak keberatan apabila ada staf yang ingin datang menemui saya saat jam istirahat di rumah,” kata Masran saat coffee morning Biro Humas dan Protokol, di ruang Huyula Kantor Gubernur, Senin (1/7/2019/)

Dalam arahannya, Masran juga memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran Humas dan Protokol yang ingin memanfaatkan ruang kerjanya untuk melakukan aktifitas keagamaan seperti membaca Al-Quran setiap pagi sebelum memulai pekerjaan.       

Menurutnya kebijakan baca Quran tersebut akan membawa pengaruh positif kepada seluruh staf Humas dan Protokol yang dapat berpengaruh pada etos kerja.

“Membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran dan batin juga meningkatkan rasa cinta terhadap Allah SWT dan rasulnya”, urai Masran.

Dalam coffee morning ini juga, Masran Rauf yang masih menjabat Kabag Protokol mengingkatkan kepada setiap pejabat di bawahnya baik administrator maupun pengawas agar bisa membagi tugas dengan baik kepada setiap staf yang ada serta  memperhatikan apa yang menjadi hak setiap ASN dan PTT di Biro Humas dan Protokol.

 

Pewarta : Asriani - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Senin, 01 Juli 2019 12:22

Rifli Katili Siap Terapkan 4A Pariwisata

GORONTALO  – Di sela-sela serah terima jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Gorontalo, Rifli Katili Kepala Dinas Pariwisata yang baru menyatakan berada di dunia pariwisata adalah tantangan yang menarik.

Dalam jabatan barunya menggantikan Nancy Lahay yang bergeser menjadi staf ahli Gubernur, Rifli Katili akan berupaya sejalan dengan komitmen Kementrian Pariwisata dan Kabupaten dan Kota untuk menerapkan “4A” pariwisata.

4 A yang dimaksud Rifli Katili adalah Accesability, Attraction, Amenities, dan Ancillary.

Accesability terkait dengan akses ke obyek wisata, Attraction berkaitan dengan “how to see” dan “how to do” oleh wisatawan yang berkunjung.  Amenities terkait dengan sarana penunjang dan akomodasi, serta ancillary terkait dengan kelembagaan.

“Pariwisata harus dikelola oleh organisasi swasta yang ikut menjaga dan melestarikan pariwisata,” kata Rifli Katili.

Serah terima jabatan ini dipimpin Sekretaris Daerah, Darda Daraba di Kantor Gubernur, Senin (1/7/2019).

Sertijab tersebut tindak lanjut dari 12 pejabat yang dilantik pada Selasa pekan lalu. 2 pejabat lain merupakan pelaksana tugas untuk mengisi jabatan yang kosong.

Darda Daraba berharap pergantian pejabat ini dapat dimaknai sebagai peningkatan kinerja. Mutasi adalah hal yang biasa untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi.

 “Reposisi dibutuhkan untuk membangkitkan dinamika yang baru sehingga inovasi untuk menjalankan roda organisasi yang lebih bagus bisa tercapai,” kata Darda Daraba.

Adapun 12 pejabat yang dilantik yakni Sila Botutihe yang menjabat Kadis Pangan, Zukri Surotinojo menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Huzairin Roham sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah.

Asisten Administrasi Umum dipercayakan kepada Sukril Gobel. Nancy Lahay menjabat staf ahli, serta Asri Banteng yang kini dipercaya sebagai Kadis Kominfo dan Statistik.

Sutrisno menjabat staf ahli, Husen Hasni sebagai Kadis Perikanan dan Kelautan, Bambang Trihandoko menjabat Kadis PNM, ESDM dan Nakertras. Faizal Lamakaraka promosi menjadi Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rifli Katili digeser menjadi Kadis Pariwisata.

Selain serah terima jabatan 12 pejabat yang dilantik, ada juga serah terima jabatan dua pelaksana tugas (Plt) yakni Biro Humas dan Protokol serta Biro Umum. Kepala Biro Humas dan Protokol sebelumnya dipegang Wardoyo Pongoliu kini dipercayakan kepada Masran Rauf yang juga menjabat Kabag Protokol. Plt Kepala Biro Umum dipercayakan kepada Reflin Buata yang menggantikan posisi Zukri Surotinojo.

 

Pewarta : Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba memimpin serah terima jabatan 14 Pimpinan Tinggi Pratama bertempat di Kantor Gubernur, Senin (1/7/2019).

Sertijab tersebut tindak lanjut dari 12 pejabat yang dilantik, Selasa pekan lalu. Dua pejabat lain merupakan pelaksana tugas untuk mengisi jabatan yang kosong.

Darda Daraba berharap pergantian pejabat ini dapat dimaknai sebagai peningkatan kinerja. Mutasi adalah hal yang biasa untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi.

“Reposisi dibutuhkan untuk membangkitkan dinamika yang baru sehingga inovasi untuk menjalankan roda organisasi yang lebih bagus bisa tercapai,” kata Darda Daraba.

Adapun 12 pejabat yang dilantik yakni Sila Botutihe yang menjabat Kadis Pangan, Zukri Surotinojo menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Huzairin Roham sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah.

Asisten Administrasi Umum dipercayakan kepada Sukril Gobel. Nancy Lahay menjabat staf ahli, serta Asri Banteng yang kini dipercaya sebagai Kadis Kominfo dan Statistik.

Sutrisno menjabat staf ahli, Husen Hasni sebagai Kadis Perikanan dan Kelautan, Bambang Trihandoko menjabat Kadis PNM, ESDM dan Nakertras. Faizal Lamakaraka promosi menjadi Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rifli Katili digeser menjadi Kadis Pariwisata.

Selain serah terima jabatan 12 pejabat yang dilantik, ada juga serah terima jabatan dua pelaksana tugas (Plt) yakni Biro Humas dan Protokol serta Biro Umum. Kepala Biro Humas dan Protokol sebelumnya dipegang Wardoyo Pongoliu kini dipercayakan kepada Masran Rauf yang juga menjabat Kabag Protokol. Plt Kepala Biro Umum dipercayakan kepada Reflin Buata yang menggantikan posisi Zukri Surotinojo.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama