>

Iklim investasi di Gorontalo dibangun dengan empat pondasi dasar. Selain perizinan yang cepat dan mudah, masalah ketersediaan listrik, pembangunan infrastruktur dasar serta  kondisi keamanan daerah yang kondusif menjadi jaminan pemerintah.

Apa saja investasi yang berhasil dilakukan di Gorontalo? Lalu, faktor apa saja yang mendukung pencapaian investasi di Gorontalo? Berikut kami hadirkan progres investasi di Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2019 dalam segmen refleksi akhir tahun.

GORONTALO – Capaian realisasi investasi triwulan III (Juli-September) tahun 2019 menyentuh angka Rp. 6,922 triliun atau 89 persen dari  target Rp. 7,745 triliun yang disusun dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Capaian tersebut dilihat dalam tiga model investasi, yakni Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan dan PMDN Non Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE).

Dalam model investasi PMA, tiga sektor yang berperan penting berupa sektor primer, sekunder dan tersier menyumbang angka Rp. 2,106 triliun. Sementara investasi PMDN dan PMDN Non SPIPISE berkontribusi di angka Rp. 4,814 triliun.

“Dalam investasi PMA investasi paling tinggi dihasilkan oleh sektor usaha pertambangan, yakni sebesar 62,59 persen. Sementara untuk investasi PMDN dan PMDN Non SPIPISE, penyumbang terbesar ada pada sektor Jasa lainnya yakni sebesar 33,85 persen,” ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Bambang Trihandoko (Selasa/31/2019).

Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang sedang berkembang  bisa menjadi ladang yang yang menguntungkan bagi para investor. Maraknya pembangunan mampu menjadi magnet bagi investor untuk berinvestasi di Gorontalo.

Kelistrikan

Beberapa hal yang mempengaruhi maraknya investasi di daerah diantaranya adalah infrastruktur yang memadai, pasokan listrik yang cukup dan juga keamanan. Di Gorontalo pembangunan infrastruktur terus di genjot. Mulai dari dibangunnya bandara baru, didukung juga dengan perbaikan dan pembangunan jalan-jalan besar yang menghubungkan kabupaten dan kota.
Ketersediaan pasokan listrik juga menjadi salah satu fakor meningkatnya investasi.

Listrik adalah kebutuhan utama rakyat diseluruh Indonesia, tanpa listrik roda ekonomi akan macet total. Pabrik dan industri besar menggunakan dan bergantung pada listrik.

Di Provinsi Gorontalo, tercatat pada tahun 2017 sebanyak 7.756 rumah tangga sasaran (RTS) yang belum teraliri listrik. Sementara itu, tahun 2018 RTS yang telah terpasang listrik sebanyak 5.241 unit. Jumlah tersebut bertambah dengan adanya lagi pemasangan listrik di tahun 2019 sebanyak 836 unit rumah.

“Di tahun 2017 kami melakukan sambungan listrik di 480 unit rumah. Tahun slanjutnya kami melakukan pemasangan sebanyak 231 unit. Dan di tahun 2019 ini, kami memasang lagi sebanyak 836 unit rumah,” tambah Bambang.

Selain pemasangan sambungan listrik di rumah-rumah warga, pemerintah provinsi Gorontalo juga melakukan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Dengan total pemasangan 2.644 PJU. Rinciannya, tahun 2018 2.283 unit PJU, yang terdiri dari 48 unit di lingkungan Rumah Sakit Ainun dan 2.235 unit yang tersebar di Kabupaten/Kota. Selanjutnya di tahun 2019, 361 unit PJU terpasang di sepanjang jalan menuju Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo.

Perizinan

Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo merupakan penyelenggara pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).  Dari segi capaian realisasi izin, tahun 2017 sebanyak 541 izin yang telah diterbitkan. Selanjutnya tahun 2018 target izin sebanyak 500, dan yang terealisasi sebanyak 648 izin.

“Pada tahun 2019 ini, targetnya adalah 550 izin dan yang terealisasi hingga triwulan III sebanyak 450 izin atau sebesar 81,8 persen,” imbuh Bambang.

Sektor perikanan dan kelautan, perhubungan, serta ESDM menduduki tiga posisi teratas penerbitan perizinan. Hasil ini dianggap tepat, mengingat ketiga sektor itulah yang menjadi leading sector pembangunan di Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Membaca adalah jendela dunia. Sepertinya slogan tersebut sangat pas dengan apa yang sedang dan akan terus dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo. Selama selang waktu tahun 2019, melalui inovasi dan terobosan-terobosan baru telah banyak prestasi yang telah diraih baik dari bidang Kearsipan, bidang Perpustakaan maupun peningkatan minat baca masyarakat Gorontalo

Berikut kami hadirkan progress keberhasilan kinerja dari Dinas Arpus selang tahun 2019. Selamat Membaca

GORONTALO – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo terus berupaya menumbuhkan berbagai inovasi dan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan pelayanan, pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat Gorontalo. Dari inovasi tersebut, berbagai prestasi telah di raih selama selang tahun 2019.

Menurut Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Gorontalo, Yosef P. Koton, Selasa, (31/12/2019), jumlah arsip statis yang terkumpul sebanyak 25.860  buah. Terdiri dari arsip konvensional  (kertas) sebanyak 18.544, arsip aset alih media sebanyak 1778 lembar, arsip foto sebanyak 498, arsip video sebanyak 20, dan arsip alih media bukan aset sebanyak 254.

Dalam hal prestasi, nilai akreditasi yang dihasilkan melalui audit kearsipan eksternal yang dilakukan oleh ANRI terhadap Dinas Arpus, capaiannya rata-rata meningkat 20an poin setiap tahun. Tahun 2016 nilai akreditasinya sebesar 15 poin (menempati urutan 32 dari 34 provinsi di Indonesia), tahun 2017 nilai akreditasinya sebesar 41 poin (menempati urutan 27 dari 34 provinsi di Indonesia), tahun 2018 nilai akreditasinya sebesar 61,58 poin(menempati urutan 14 dari 34 provinsi di Indonesia).

 “Dan untuk tahun 2019 nilai akreditasinya akan diumumkan pada bulan Januari 2020, yang diharapkan Provinsi Gorontalo akan masuk dalam 10 besar dengan kategori baik dalam penyelenggaraan kearsipan di antara 34 provinsi di Indonesia. Di samping itu dalam lomba Lembaga Kearsipan Daerah terbaik tingkat nasional pada tahun 2019 ini, Dinas Arpus memperoleh juara terbaik III tingkat nasional untuk wilayah I. Selain itu pula pada lomba pemeran khasanah arsip, Dinas Arpus memperoleh juara terbaik I tingkat nasional,” kata Yosef Koton

Untuk bidang perpustakaan Yosep menjelaskan, program kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 yaitu kemah bhakti literasi dengan peserta sebanyak 300 orang, dari perwakilan masing-masing kabupaten/kota sebanyak 50 orang. Berbagai kegiatan lomba antara lain story telling, pidato bahasa gorontalo, menulis cerpen, cipta puisi, musikalisasi puisi, menulis artikel pendek. Ada pula  pelaksanakan kegiatan perpustakaan keliling ke 85 titik layanan, dengan rincian 70 sekolah layanan perpustakaan dan kegiatan IMUT (Iqro Mopolayi’o U Tilapulo) di 15 desa.

“Dinas Arpus juga telah melakukan pelestarian karya cetak bibliografi daerah sebanyak 5 judul buku (1000 examplar) yang didistribusikan ke perpustakaan daerah, perguruan tinggi, dan sekolah. Menyusun bibliografi sebanyak 283 judul buku dan katalog induk daerah sebanyak 420 judul buku. Membuat edaran gubernur terkait sumbangan buku bagi ASN yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, yang saat ini sudah terkumpul sebanyak 391 judul (637 examplar),” jelasnya.

Terkait prestasi yang dicapai dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan perpustakaan pada tahun 2019, diantaranya adalah Juara IV lomba perpustakaan desa tingkat nasional tahun 2019, yang diwakili oleh perpustakaan Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, juara X lomba perpustakaan sekolah SMA/SMK tingkat nasional  tahun 2019, yang diwakili oleh SMK 1 Limboto Kabupaten Gorontalo, finalis lomba bercerita SD tingkat nasional tahun 2019 yang diwakili oleh SD 1 Anggrek Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, finalis lomba pustakawan tingkat nasional tahun 2019 yang diwakili oleh pustakawan Universitas Negeri Gorontalo.

“Selanjutnya jumlah perpustakaan yang memperoleh predikat akreditasi ‘A’ sebanyak dua perpustakaan, akreditasi ‘B’ sebanyak 13 perpustakaan dan akreditasi ‘C’ sebanyak 14 perpustakaan, sedangkan  10 perpustakaan masih menunggu hasil penialaian akreditasi dari Perpusnas RI,” tutur Yosef Koton.

Sementara untuk kompetensi SDM pengelola perpustakaan yang sudah dilatih mengalami peningkatan. Jika tahun sebelumnya hanya 132 orang, tahun ini meningkat menjadi 320 orang. Untuk jumlah koleksi buku khusus perpustakaan HB. Jassin Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 sebanyak 23.377 judul (62.744 eksemplar), mengalami peningkatan di tahun 2019 sebanyak 23.768  judul (70.753 eksemplar). Sedangkan jumlah koleksi buku keseluruhan, termasuk perpustakaan di kabupaten/kota dan Perguruan Tinggi sampai dengan tahun 2019 sebanyak 141.014  judul (317.234 eksemplar).

Melihat hal tersebut saat ini Indeks Kegemaran Membaca (IKM) tahun 2018 sebesar 29,9 persen (khusus masyarakat) tidak termasuk siswa, mahasiswa, dan PNS yang mengalami peningkatan jika dibandingkan IKM  tahun 2017 sebesar 21 persen , sedangkan IKM tahun 2019 masih menunggu hasil pengkajian. Untuk IKM yang mencakup masyarakat, siswa, mahasiswa, dan PNS tahun 2018, capaiannya sebesar 39,4 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 21 persen . Sedangkan IKM mencakup masyarakat, siswa, mahasiswa, dan PNS tahun 2019 naik sebesar 54,36 persen .

 “Selain itu Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan tahun 2018 sebesar 78,91 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar 28,76 persen sedangkan indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 naik sebesar 79,96 persen . Tentu saja dengan melihat semua prestasi yang telah kita raih melalui inovasi – inovasi ini, Dinas Arpus kedepannya memiliki tantangan besar dengan harus jadi lebih berprestasi,” jelasYosef Koton.

 

Pewarta : PPID Arpus - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Sektor kesehatan menjadi satu dari delapan program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim. Salah satunya yang sejak awal dirintis Rusli yakni menggratiskan biaya kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta). Sejak pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka Jamkesta diintegrasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Apa saja yang menjadi “jurus” andalan pemerintah provinsi dalam hal penanganan kesehatan rakyatnya? Bagaimana pengalokasian anggaran dan cakupan layanannnya bagi masyarakat? Berikut kami tampilkan program sektor kesehatan dalam segmen Refleksi Akhir Tahun 2019.

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie punya asumsi sederhana kenapa program ini menjadi satu dari delapan program prioritas. Ia ingin rakyatnya, khususnya warga miskin yang sakit, bisa mengakses layanan dasar kesehatan secara gratis. Itu artinya, rakyat sehat dan produktif di saat yang sama bisa menekan pengeluaran keluarga yang memang serba kekurangan.

Program kesehatan gratis sudah diusung Rusli-Idris saat keduanya dilantik Februari 2012 lalu. Tidak lama bersela, keluarlah Peraturan Daerah (Perda) No.8 Tahun 2012 tentang Jamkesta. Salah satu poin pentingnya yakni menanggung premi asuransi kesehatan warga.

Pada tahun 2012, program Jamkesta mampu menjangkau 357.035 jiwa masyarakat Gorontalo dengan premi sebesar Rp6.000,- per jiwa per bulan. Total anggaran yang disiapkan ketika itu sebesar Rp12,5 miliar.

Tahun 2013 premi dinaikkan menjadi Rp10.000,- per jiwa per bulan dengan total anggaran Rp35,7 miliar. Ketika itu Pemprov Gorontalo berhasil mencapai Universal Helath Coverage atau kepesertaan menyeluruh untuk asuransi kesehatan di Gorontalo.

 “Pada tahun 2014 dengan terbentuknya BPJS Kesehatan, Pemprov Gorontalo menjadi provinsi pertama yang menyatakan kesiapannya berintegrasi dengan program JKN,” Kata Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim pada suatu kesempatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Misranda Nalole menjelaskan, Jamkesta tahun 2019 nilai total tanggungan pemerintah sebesar Rp55,4 miliar. Anggaran itu diperuntukkan bagi 200.842 jiwa.

“Anggaran tahun ini sedikit lebih kecil dari tahun 2018 sebesar Rp56,4 miliar yang diperuntukkan bagi 200.842 jiwa,” Misran membeberkan.

Jurus lain yang dirasakan membantu warga miskin yakni program dana talangan bagi warga yang belum punya jaminan kesehatan sama sekali. Program ini memungkinkan bagi warga kurang mampu ber KTP Gorontalo berobat gratis jika sakit mendadak.

“Jadi Bapak Gubernur berpesan ke kita yang dilayani jangan hanya yang punya jaminan tapi juga yang belum. Jadi ketika ada warga kurang mampu mendadak sakit dia tetap bisa dirawat gratis dengan cukup menunjukkan KTP domisili Gorontalo,” imbuhnya.

Tahun 2019 ini Dinas Kesehatan menganggarkan Rp1,2 miliar untuk dana talangan. Program tersebut mampu membiayai 208 pasien yang berobat di berbagai fasilitas kesehatan. Anggaran itu lebih kecil dari tahun 2018 yang mencapai Rp1,9 miliar dengan realisasi 527 orang. Angka tahun ini lebih kecil karena pemerintah kabupaten/kota sudah mulai menganggarkan hal yang sama.

Syarat untuk program ini terbilang cukup mudah. Ketika warga miskin keluar rumah sakit mereka diminta mengurus rekomendasi dari Dinas Sosial berbekal SKTM dari desa atau kelurahan setempat. Rekomendasi dan SKTM selanjutnya menjadi dasar pembayaran tergantung jumlah klaim rumah sakit.

Program lainnya yang sangat dirasakan oleh warga yakni fasilitas rujukan pasien peserta PBI JKN KIS ke rumah sakit di luar daerah. Fasilitas kesehatan yang belum memadai di Gorontalo membuat ribuan pasien harus dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih baik.

Kondisi itu direspon oleh pemerintah provinsi dengan menyiapkan anggaran rujukan untuk satu orang pasien, satu orang keluarga pendamping dan satu orang tenaga medis/paramedis. Tiket pesawat dan konsumsi selama dirawat ditanggung pemerintah. Termasuk dengan penyediaan fasilitas rumah singgah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Kota Manado, Sulawesi Utara. Bagi daerah yang tidak memiliki rumah singgah, seperti Jakarta dan Surabaya, pemprov menanggung biaya kos-kosan bagi keluarga dan pendamping selama pasien di rawat.

Tahun 2018 anggaran yang disiapkan untuk program tersebut yakni Rp1,07 miliar dengan realisasi 35 pasien yang dirujuk ke luar daerah. Tahun 2019 anggaran yang disiapkan sebesar Rp1,25 miliar yang ditargetkan bisa melayani 18 pasien. Rupanya target tersebut membengkak menjadi 26 pasien atau 78 orang lengkap dengan pendamping keluarga dan tenaga medis.

Jurus pamungkas kesehatan yakni pembangunan Rumah Sakit Provinsi dr.Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun). Rumah sakit yang beroperasi sejak tahun 2014 ini merupakan salah satu karya paling visioner dari Gubernur Rusli. Rusli menyadari bahwa Gorontalo membutuhkan rumah sakit rujukan tipe B agar warganya tidak perlu dirujuk ke luar daerah.

Meskipun masih berstatus tipe C, namun pelayanan RS Ainun setiap tahun semakin baik. Tahun 2019 RS Ainun mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Predikat B.

Tercatat selama tahun 2019 RS Ainun melayani 18.262 pasien rawat jalan dan 6.182 pasien rawat inap. Rumah sakit dengan 19 dokter spesialis itu juga mampu melakukan berbagai jenis operasi yakni operasi umum 281 kali, operasi mata 80 kali, operasi katarak 96 kali, operasi gondok dua kali dan operasi tulang satu kali.

Empat program kesehatan itu tentu bukan menjadi pengecualian. Masih banyak layanan dasar kesehatan yang dilakukan termasuk layanan kesehatan bergerak, upaya penurunan stunting, kematian ibu dan bayi, pengentasan penyakit menular serta gerakan masyarakat hidup sehat (Germas).

Dinas Kesehatan juga berupaya untuk mendorong akreditasi dan peningkatan layanan di semua fasilitas kesehatan di daerah. Tercatat di Provinsi Gorontalo memiliki 13 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 93 puskesmas yang tersebar di lima kabupaten dan satu kota.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Keamanan dan ketertiban masyarakat pada perayaan malam tahun baru 2020 menjadi fokus perhatian Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo. Guna menjamin dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, Polda Gorontalo menyiapkan 26 pos pengamanan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.

“Kita melaksanakan pengamanan malam tahun baru dengan menyebar pos-pos pelayanan pengamanan di sejumlah titik. Secara keseluruhan ada 26 pos pengamanan,” kata Kapolda Gorontalo Brigjen (Pol) Wahyu Widada saat meninjau pos pengamanan di Bundaran Hulondalo Indah (HI), Kota Gorontalo, Selasa (31/12/2019) malam.

Wahyu menambahkan, pos pengamanan yang melibatkan personel gabungan Polri dan TNI ditempatkan di sejumlah lokasi yang menjadi pusat keramaian dan sentra-sentra kegiatan masyarakat.

“Intinya kita siap mendukung aktivitas masyarakat. Anggota kita sebar untuk memberikan jaminan kepada masyarakat supaya bisa merayakan tahun baru dengan penuh keceriaan,” terang Kapolda.

Sementara itu dari hasil pemantauan di empat pos pengamanan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terkendali. Pemantauan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim bersama Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Wahyu Widada dan sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dimulai dari pos pengamanaa di Menara Keagungan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya secara berurutan rombongan menuju pos pengamanan di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, pos pengamanan Center Poin Kabupaten Bone Bolango, dan berakhir di pos pengamanan Bundaran HI Kota Gorontalo.

 “Alhamdulillah dari pantauan dan laporan petugas di pos pengamanan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada perayaan malam tahun baru terkendali. Kita berharap situasi ini terus terjaga. Atas nama Pemprov Gorontalo saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kepolisian, TNI, dan seluruh unsur terkait yang terlibat dalam pengamanan malam tahun baru,” tandas Wagub Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Masalah perumahan dan permukiman masih menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota. Dari data yang dihimpun oleh Pokja P2-PKP Provinsi Gorontalo tahun 2016, masih ada 80,9 ribu Kepala Keluarga (KK) yang tidak memiliki rumah, sementara 116,529 ribu KK yang memiliki tanah tapi tidak memiliki rumah dan ada 19,864 ribu rumah yang tidak layak huni.

Bagaimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) mengatasi masalah tersebut? Bagaimana intervensi pemerintah dalam hal penyediaan rumah layak huni dan pemberantasan kawasan kumuh di daerah? Berikut kami hadirkan progres pembangunan di sektor perumahan dan permukiman sepanjang tahun 2019 dalam segmen refleksi akhir tahun.

 

GORONTALO – Sejak tahun 2012, program perumahan dan permukiman menjadi salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim. Dari tahun 2012 hingga 2018, rumah layak huni (mahyani) yang dibangun sebanyak 4.989 unit.

Rincian pembangunan di Kota Gorontalo sebanyak 761 unit, Kabupaten Gorontalo 1601 unit, Kabupaten Boalemo 664 unit dan Kabupaten Pohuwato 533 unit. Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara masing-masing 477 unit dan 1.003 unit.

“Untuk tahun 2019 ini kita membangun 720 unit mahyani. Sehingga total mahyani yang dibangun sejak 2012 hingga sekarang ada 5.709 unit,” terang Kadis PRKP Aries N. Ardianto, Senin (30/12/2019).

Selain peningkatan jumlah bangunan (kuantitas), pengerjaan mahyani juga memperhatikan kualitas dan kelengkapan bangunan. Jika di tahun-tahun sebelumnya mahyani belum memiliki fasilitas toilet dan kamar mandi, maka di 2019 mahyani telah dilengkapi dengan fasilitas tersebut. Selain itu juga, pembangunan mahyani telah menggunakan plester dalam.

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini setiap tahun cenderung meningkat. Jika di tahun 2017 dan tahun 2018 masing masing Rp18 juta dan Rp31 juta per unit, maka di tahun 2019 dianggarkan Rp37,5 juta per unit.

“memang secara jumlahnya hanya 720 unit, tapi dari segi kualitas bangunan jauh lebih baik. Selain ada toilet, mahyani juga sudah menggunakan plester dalam.Belum lagi dengan kalkulasi biaya bahan bangunan yang mengalami kenaikan,” imbuh Aries.

Intervensi program mahyani yang belakangan namanya diubah menjadi Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR) itu juga diperuntukkan bagi korban bencana.  Termasuk penyediaan rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi.

Kawasan Permukiman Kumuh

Selain penyediaan rumah layak huni, masalah kawasan permukiman kumuh juga menjadi perhatian Dinas PRKP. Merujuk data PRKP Provinsi Gorontalo tahun 2017, sebaran kawasan kumuh Gorontalo seluas masih berjumlah 1.506,082 Ha.

Rinciannya Kota Gorontalo seluas 234,9 Ha, Kabupaten Gorontalo seluas 97,32 Ha, Kabupaten Boalemo seluas 78,33 Ha. Kawasan kumuh kewenangan Kabupaten Pohuwato luas 45 Ha, Kabupaten Bone Bolango 210,47 Ha, Kabupaten Gorontalo Utara 31,01 Ha serta Provinsi Gorontalo seluas 109,13 Ha.

Penetapan kawasan kumuh ini dilihat dari tujuh indikator. Pertama, Keteraturan bangunan hunian. Kedua, aksesibilitas lingkungan atau jalan lingkungan. Ketiga, sanitasi atau air limbah. Keempat, jaringan drainase. Kelima, pengelolaan air minum. Keenam, pengelolaan sampah dan yang ketujuh, penanganan kebakaran.

“Untuk mengentaskan kawasan kumuh, Dinas PRKP tidak sendiri. Berbagai instansi terkait dikerahkan untuk bersama sama mencari solusi agar suatu daerah keluar dari kategori kawasan kumuh. Misalnya dalam hal pengelolaan air minum dan sanitasi, program Pamsimas dan Sanimas dengan Dinas PUPR, dana desa termasuk LSM” imbuhnya.

Program APBN 2016-2019

Selain program rumah layak huni, ada juga program yang diintervensi melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Provinsi Gorontalo. Program tersebut memiliki arah kebijakan untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak, dilengkapi dengan prasaran, sarana dan utilitas yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multisistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang.

Program tersebut adalah pembangunan Rumah Swadaya, Rumah Khusus dan Rumah Susun. Dari target 10.745 unit, telah tercapai pembangunan sebanyak 7.114 unit rumah. Untuk rumah swadaya 9.661 unit rumah telah dibangun. Sementara untuk rumah khusus dan rumah susun, telah dibangun masing-masing sebanyak 435 dan 268 unit. Sehingga total keseluruhan mencapai 7.114 unit rumah.

Rumah swadaya diintervensi dengan cara memberikan bantuan bukan dalam bentuk uang, tapi bahan bangunan. Pelaku utama pembangunan adalah masyarakat dengan membentuk kelompok dan membangun rumah secara gotong royong.

Sementara untuk rumah khusus itu diserahkan pada penerima dengan kriteria seperti nelayan, korban bencana, termasuk juga yang terdampak dari pembangunan pemerintah, dan sejenisnya.

“Rumah susun bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional. Tiga program ini juga dilaksanakan di Gorontalo,” beber Aries.

Sejak tahun 2016 hingga 2019 telah dibangun 9.950 unit rumah swadaya yang tersebar di lima kabupaten dan satu kota. Sementara untuk pembangunan rumah khusus, telah mencapai 435 unit, yang pembangunannya dikhususkan untuk nelayan di Kabupaten Gorontalo utara, Pohuwato, Bone Bolango dan Boalemo. Pembangunan rumah susun telah dikerjakan sebanyak 260 unit. Peruntukannya antara lain bagi mahasiswa politeknik, mahasiswa Universitas Muhammadiyah, pekerja di Kecamatan Anggrek, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Telaga dan MBR Marisa.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengajak dan mendorong para wisudawan Universitas Ichsan (Unisan) Gorontalo untuk menjadi wirausaha muda dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam lokal. Hal itu diutarakannya saat menghadiri wisuda sarjana S1 angkatan XXII Unisan Gorontalo di Gedung Graha Azizah, Kota Gorontalo, Senin (30/12/2019).

“Para wisudawan jangan berpikir untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. Dengan modal pendidikan yang diperoleh melalui perkuliahan, banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar kita,” kata Idris.

Idris memotivasi para wisudawan dengan mengungkapkan keberhasilan yang diraih oleh salah satu Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Desa Dumati Kabupaten Gorontalo yang berhasil mengolah jagung menjadi produk bernilai ekonomi tinggi dengan omzet ratusan juta rupiah perbulan. Menurutnya keberhasilan UKM Pia Jagung tersebut bisa menjadi contoh bahwa dengan membuka peluang usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui kerja keras dan kerja cerdas, kesuksesan pasti bisa diraih.

“UKM Pia Jagung itu memiliki omzet Rp120 juta perbulan dan mempekerjakan sembilan orang tenaga kerja. Bandingkan jika menjadi ASN yang kalau sarjana yang golongannya IIIa dengan pangkat Penata Muda, gajinya perbulan hanya dua juta lebih. Ini harus bisa memotivasi para wisudawan,” ujar Wagub.

Lebih lanjut Wagub Idris Rahim mengingatkan agar para wisudawan untuk tidak pernah berhenti belajar. Dikatakannya, untuk memenangkan kompetisi di era persaingan saat ini dituntut untuk terus belajar mengembangkan kemampuan diri sehingga bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional yang mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat.

Pada kesempatan itu sebanyak 290 lulusan Unisan Gorontalo mengikuti prosesi wisuda sarjana S1. Wisudawan terdiri dari lulusan Fakultas Ilmu Komputer, Pertanian, Ekonomi, Sosial Politik, Hukum, Teknik Kelistrikan, serta Arsitektur.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pembangunan infrastruktur Gorontalo di era kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim jilid dua dinilai tepat dan semakin baik di tahun 2019 ini. Hal tersebut dilihat dari pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang mengalami kenaikan sangat drastis dari tahun sebelumnya.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, pada tahun 2019 pemerintah telah membangunan serta meningkatkan ruas jalan Provinsi sepanjang 467,17 KM dengan prediksi kemantapannya naik menjadi 59,20 persen dari tahun sebelumnya hanya 47,64 persen. Sementara untuk ruas jalan provinsi yang di pelihara secara berkala sepanjang 16,077 KM dan ruas jalan yang dipelihara secara rutin sepanjang 259.04 KM.

Bukan hanya pembangunan dan peningkatan jalan saja, Dinas PUPR juga membangun serta memperbaiki jembatan. Sejauh ini pembangunan jembatan yang dibangun sepanjang 1774,95 M. Untuk jembatan yang ada pada ruas jalan provinsi yang pelihara secara rutin sekitar 300 M.

“ Tahun 2019 ini ruas jalan provinsi yang kami bangun serta ditingkatkan sepanjang 467,17 KM dan kemantapannya diprediksi naik sebesar 11,56 persen. Karena PUPR memang tidak hanya fokus pada pembangunan tetapi juga meliputi pemeliharan secara berkala dan pemeliharaan secara rutin. ” kata Handoyo Sugiharto selaku Kepala Dinas PUPR, Sabtu, (28/12/2019)

Lebih lanjut Handoyo menambahkan untuk tahun depan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo akan segera merampungkan sisa pekerjaan pembangunan Program Strategis Nasional (PSN), yang diataranya untuk  kelanjutan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan pembangunan Bendungan Bulango Ulu (BBU).

“Memang pelaksanaan pembangunan GORR memakan waktu yang cukup lama, namun saat ini sudah 31 KM yang terbangun dan masih ada tiga kilomter lagi yang perlu dilengkapi pada tahun depan. Untuk pembangunan Bendungan Bulango Ulu, tahun depan ini akan menuju kepembebasan lahan yang akan dilaksanakan oleh kanwil BPN” tambahnya

Dengan keterbatasan anggaran, Dinas PUPR bukan hanya melakukan peningkatan pembangunan jalan dan jembatan pada ruas jalan provinsi, akan tetapi juga ikut mendorong serta mensukseskan beberapa program unggulan Pemerintah Provinsi lainnya, diantara pada sektor pertanian, perikananan dan parawisata.

“Dinas PUPR Provinsi Gorontalo juga mendukung pembangunan infrastruktur yang akan membuka sentra-sentra pertanian, perikanan dan juga obyek-obyek parawisata. Dengan demikian kita dapat membantu kabupaten dan kota dalam rangka mengembangkan parawisata dan mumbuka kontong-kantong pertanian” tutur Handoyo

Untuk sektor pertanian pada tahun 2019, Dinas PUPR Provinsi Gorontalo telah membangunan jalan akses pertanian sepanjang 20 KM yang berada di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan juga merehabilitasi dan meningkatkan saluran irigasi pertaninan sepanjang 1.798 M serta telah merefitalisasi danau seluas 7,5 hektar.

Begitupula pada sektor perikanan, yaitu dengan membangun jalan sentra perikanan atau akses nelayan sepanjang 483 meter dan membangun tanggul pengaman pantai di pemukiman masyarakat sepanjang 190 meter di beberapa Kabupaten di Provinsi Gorontalo

“Pembangunan infrastruktur yang lebih merata hingga kepelososk-pelosok merupakan tujuan dari Pak Gubernur dan Wagub, agar seluruh masyarakat baik itu petani maupun nelayan dapat merasakan secara langsung apa yang menjadi program dari pemerintah saat ini” tuturnya

Tak hanya itu, Dinas PUPR juga turut berpartisipasi pada program di sektor parawisata dengan branding “pariwisata lebih mendunia. PUPR telah membangun infrastruktur jalan akses parawisata sepanjang 1377 meter, yang berada di beberapa tempat wisata se Provinsi Gorontalo.

“Disini kita telah melihat bahwa pembangunan infrastruktur pada pemerintahan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pembuktian keberhasilan delapan program unggulan yang digagas oleh NKRI jilid II nyata adanya,” tutupnya.

 

Pewarta: PPID PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 31 Desember 2019 05:34

Nikson Entengo Jabat Sekretaris Bawaslu

JAKARTA – Nikson Entengo, Mantan Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi menjabat Sekretaris Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo. Nikson dilantik dan diambil sumpahnya oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (30/12/2019).

Kesuksesan mantan Kabag Umum Sekretariat DPRD ini tidak diperoleh dengan mudah. Ia harus mengikuti berbagai proses mulai dari seleksi berkas, ujian tulis hingga wawancara. Nikson terpilih setelah menyisihkan tiga calon lain.

“Saya ingin mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih atas dukungan semua pihak hingga bisa dilantik hari ini. Bagi saya jabatan ini adalah amanah yang harus saya pikul dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mohon doa dan dukungannya,” ucap Nikson usai pelantikan.

Nikson mengakui masih butuh penyesuaian dan adaptasi di tempat baru. Meski begitu, ada beberapa hal yang akan dilakukannya di antaranya terkait penyesuaian nomenklatur jabatan di Bawaslu serta penyediaan sarana dan prasarana.

“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan permohon maaf kepada Pak Karo Humas dan Protokol, para kabag, kasubag hingga staf apabila selama saya menjabat ada kekeliruan dan kehilafan. Semoga silaturahmi tetap terjaga,” imbuhnya.

Terkait dengan tugas pokoknya di Bagian Humas, Nikson percaya anak asuhnya bisa bekerja lebih baik. Ia berpesan agar staf dan pejabat di humas untuk menjaga kebersamaan dan kekompakan tim yang selama ini sudah terjalin baik.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Senin, 30 Desember 2019 06:23

Sambut Tahun Baru 2020 BKOW Gelar Dzikir Bersama

GORONTALO – Menyambut tahun 2020 Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Gorontalo menggelar dzikir dan doa bersama di rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo, Sabtu (28/12/2019). Dzikir dan doa bersama yang dihadiri oleh ratusan anggota dari berbagai organisasi wanita dan majelis taklim dipandu oleh Ikatan Persaudaraan Qari-Qariah dan Hafidz-Hafidzah (IPQAH) Provinsi Gorontalo.

“Kegiatan ini merupakan program kerja dari BKOW Gorontalo yang rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya untuk meningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Swt,” jelas Ketua BKOW Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim.

Nurinda mengutarakan, pelaksanaan dzikir dan doa oleh BKOW digelar lebih cepat sebelum malam pergantian tahun untuk menghindari tumpang tindihnya waktu pelaksanaan untuk kegiatan serupa baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun komunitas masyarakat.

Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya pada kesempatan itu memberi apresiasi kepada jajaran BKOW yang menyelenggarakan dzikir dan doa bersama. Dikatakannya, dzikir dan doa merupakan kewajiban bagi umat muslim yang harus dilakukan setiap saat sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Swt sekaligus sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Maha Pencipta.

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo itu menambahkan, mengakhiri tahun 2019 dan menyongsong tahun baru 2020 sudah seyogyanya diisi dengan kegiatan yang positif, bukan sebaliknya justru berhura-hura. Menurutnya, pergantian tahun merupakan momen introspeksi diri sudah sejauhmana hubungan antara manusia dengan Allah Swt, sesama umat manusia, serta dengan lingkungannya.

 “Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan hingga saat ini, dan berdoa mengharapkan pertolongan-Nya semoga pada tahun 2020 nanti iman dan takwa kita semakin meningkat, serta semua yang kita cita-citakan bisa dikabulkan Allah,” tandas Idris.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Tim Terpadu Pemberantasan Miras berhasil menggagalkan peredaran ribuan liter miras cap tikus di beberapa posko perbatasan seperti Atinggola, Taludaa, Tolinggula, Popayato, Pelabuhan Anggrek serta Pelabuhan Kwandang.

Tim Terpadu yang dibentuk melalui SK Gubernur Gorontalo Nomor 382/31/XII/2019 ini diketuai Karo Ops Polda Gorontalo dan beranggotakan unsur Polda, Korem, Lanal, Satpol PP, Kesbangpol, Perhubungan dan Perindag Provinsi Gorontalo.

Menurut Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo Imran Bali, kurang lebih seminggu sejak ditugaskan, tim ini sudah berhasil menyita kurang lebih 1600 liter miras cap tikus dan beberapa botol minuman keras bermerk luar negeri.

” Lebih banyak disita di posko 1 wilayah Atinggola perbatasan dengan Bolaang Mongondow Utara, dan posko 2 wilayah Taludaa perbatasan dengan Bolaang Mongondow Selatan,” Jelas Imran Bali, Sabtu (28/12/2019).

Imran menuturkan dibentuknya tim terpadu ini minimal dapat menekan jumlah miras cap tikus yang masuk ke Gorontalo menjelang tahun baru 2020.

“Saya atas nama bapak Gubernur dan segenap jajaran pejabat Pemprov Gorontalo menyampaikan terima kasih kepada pak Kapolda, pak Danrem, Danlanal, Kabinda atas dukungan anggotanya dalam tim ini. Selain itu saya juga menyampaikan terima kasih kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo yang selama ini mendukung penuh pemberantasan miras di Provinsi Gorontalo,” kata Imran.

Sementara itu anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea mengatakan, tim terpadu ini dianggap efektif dan perlu diberi apresiasi atas kinerjanya, dan perlu terus dilanjutkan tugasnya tidak hanya sampai 31 Desember 2019.

 “Sebaiknya dilanjutkan kembali. Kami akan sarankan ke gubernur agar tim ini berlanjut,” tegas Adhan.

Seluruh barang bukti miras akan dibawa ke Gorontalo dan bersama jajaran forkopimda akan digelar pemusnahan barang bukti.

 

Pewarta : PPID Kesbangpol / Anie - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama