>

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba meminta Aparat Sipil Negara (ASN) di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik serta Dinas Perhubungan untuk terus meningkatkan kinerja dan berinovasi.

Permintaan ini disampaikan pada pembinaan ASN dan penandatanganan kontrak kinerja dan pakta integritas oleh seluruh pejabat  di 2 dinas ini di ruang Rapat Poboide Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Jumat (24/1/2020).

Pembinaan ini dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Zukri Surotinojo, diikuti seluruh jajaran Dinas Kominfo dan Statistik dan Dinas Perhubungan , mulai pejabat administrator, pengawas, pelaksana maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT).

“Kebanggaan tersendiri bagi kami, Pemerintah Provinsi Gorontalo atas kinerja yang diberikan Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo mendapatkan banyak keberhasilan program baik di tingkat Provinsi Gorontalo dan penyerapan terbaik di seluruh wilayah Indonesia,” kata Darda Daraba.

Sebelumnya Darda Daraba memberikan kesempatan kepada para kepala dinas di 2 instansi ini untuk memberikan sambutan ataupun pengantar kata, dan di situlah kesempatan mereka menyampaikan program prioritas.

Dalam penandatanganan kontrak kinerja dan pakta integritas, Darda Daraba meminta 2 hal yang harus diperhatikan yaitu, apresiasi dalam melaksanakan tugas serta akuntabilitas.

“Kapala Dinas Kominfo dan Kepala Dinas Perhubungan dan seluruh jajarannya agar mempertahankan prestasi yang dicapai di tahun kemarin, tahun ini harus banyak membuat inovasi baru,  pertahankan kinerja, integritas, efektifitas dan efisiensi sesuai pada koridor dan aturan,” ujar Darda Daraba.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh - Diskominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pendampingan dalam penentuan metodologi statistik sektoral, penyempurnaan  standar serta  struktur dan format data yang disertai metadata yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  Provinsi Gorontalo.

Sedangkan  menyangkut  data spasial,  Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  bersama Bapppeda melakukan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk  penentuan   metodologi   penyelenggaraan    informasi   geospasial tematik.

Hal ini disampaikan oleh Wahyudin Katili, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  pada rapat evaluasi data sektor tahun 2019 yang dilaksanakan di Hotel Maqna Kota Gorontalo dan diikuti pengelola data di setiap organisasi perangkat daerah, Selasa (21/1/2020).

Wahyudin Katili  menambahkan kinerja statistik sektoral pada semester I  telah dilaksanakan  bersama Bapppeda Provinsi Gorontalo dengan memperbaiki  beberapa hal terkait implementasi sistem informasi data statistik yang memudahkan bag para pengguna, untuk administrator dan operator dalam mengimplementasikan  e-data sektor.

E-data sektor ini sangat menunjang tugas pokok dan fungsi OPD se-Provinsi Gorontalo  dalam melihat pencapaian  kinerja program selama ini.

“Statistik dipercaya sebagai pintu gerbang mendapatkan informasi, melalui statistic informasi dapat digali lebih mendalam hingga ke tingkat elemen pembentuk informasi tersebut, yakni data sebagai rekaman atas fakta,” kata Wahyudin Katili. 

Wahyudin Katili mengingatkan di era  four point  zero (4.0),  pelaksanaan  evaluasi  akuntabilitas publik menjadi persyaratan dasar yang harus dipenuhi setiap lembaga pemerintahan.

Umpan balik kinerja sektoral yang sudah  dicapai  tahun 2019  diharapkan mampu menyajikan informasi data sektoral yang lebih representatif, mewakili keadaan yang sebenarnya.

Penyelenggaraan evaluasi kinerja  statistik sektoral diharapkan  menjadi daya ungkit bagi penyelenggaraan  statistik  sektoral tahun 2020 dan tahun mendatang sehingga kualitas statistik sektoral terus mengalami  peningkatan.

“Kami menyambut baik rapat evaluasi ini dengan harapan berdampak pada  perbaikan  kinerja sektoral dan diharapkan memberi sumbangan pemikiran peningkatan pelayanan informasi masyarakat,” jelas Wahyudin Katili.

 

Pewarta : PPID Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Data yang telah diolah sangat penting dipublikasikan dan menjadi dasar pengambilan keputusan pihak terkait. Salah satu media untuk mengekspos data adalah website Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Data yang dibutuhkan masyarakat akan menarik publik untuk mengunjungi website, layanan informasi ini harus menjadi kebutuhan semua pihak dalam menyosialisasikan program pemerintah yang berisi data-data penting untuk masyarakat.

“Setiap data berisi informasi, misalnya data spasial dapat diolah untuk disajikan kepada publik, mana wilayah yang diperuntukkan budidaya, kawasan mana yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi atau dilindungi,” kata Wahyudin A Katili, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik saat membuka rapat evaluasi data sektor tahun 2019 yang bertempat di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Selasa (21/1/2020).

Rapat evaluasi ini diikuti seluruh organisasi perangkat daerah lingkup Provinsi Gorontalo.

Wahyudin Katili mengingatkan peserta di tahun ini Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengambil data dari pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dan  Statistik. BPS memiliki metodologi dan pola penyusunan data yang benar dalam proses pengambilan, pemrosesan dan penyajian data.

“Kami berharap akan ada pengembangan data dan fokus penginputan metadata, selalu melakukan perbaikan dan melengkapi data yang sudah ada . Karena data ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan,” kata Wahyudin Katili.

Berkaitan dengan tersedianya  data sektor  di Pemerintah Provinsi Gorontalo, setiap  OPD selama ini sudah mengelola data secara  lengkap,  aktual, valid dan akuntabel, serta disampaikan kepada Dinas Kominfo dan Statistik.

Wahyudin Katili menekankan perlunya mereview  kembali  hal-hal yang sudah dilaksanakan  oleh penanggungjawab data sektor  sehubungan  dengan tantangan  ke depan penyelenggaraan  statistik sektoral , yaitu menyinergikan   data  sektoral yang  sudah diinput dan dilaporkan ke Dinas Kominfo dan Statistik untuk seterusnya   dikoordinasikan dengan Badan Pusat Statistik untuk pelaksanaan  komparasi serta  integrasi  data menuju Satu Data Gorontalo.

Pewarta : PPID Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Data sektoral dari Orgaisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Gorontalo harus menjadi perhatian peserta rapat evaluasi  data sektor tahun 2019.

Data sektor yang tersedia ini harus dikelola secara  lengkap,  aktual, valid dan akuntabel, sebelum disampaikan kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo. Instansi ini akan mengoordinasikan  pengelolaan  data  dan memiliki peran  sebagai  pintu  masuk  perolehan data (kliring data).

Kepala Bidang Statistik, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Fatma Biki mengatakan tahun 2020 ini pihaknya akan melakukan monitoring data di setiap OPD.

“Sudah ada 34 OPD yang secara reguler telah memberikan masukan data tentang data sektor tapi belum secara keseluruhan,” kata Fatma Biki saat memberi laporan kegiatan rapat evaluasi  data sektor tahun 2019 yang dibuka oleh Kepala Dinas, Wahyudin Katili.

Fatma Biki menekan setiap OPD harus memperhatikan terjadinya deviasi data yang dimasukkan dengan data manual. Kecermatan dan ketelitian dalam pegelolaan data harus dilakukan sejak hulu hingga hilir, dari melakukan pengambilan data sampai penginputan.

“Jangan ada deviasi, ini perlu dilakukan karena kami dalam proses menuju program satu data,” ujar Fatma Biki.

Kegiatan rapat evaluasi  data sektor ini digelar di Hotel Maqna Kota Gorontalo yang dibuka oleh Kepala dinas Kominfo dan Statistik, Wahyudin A Katili dan diikuti oleh pengelola data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : PPID Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar serah terima jabatan (Sertijab) pejabat administrator di ruang rapat, Kamis (16/1/2020).

Sertijab ini dipimpin Kepala Dinas Perhubungan yang sebelumnya Plt Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, M Jamal Nganro dan Kepala Dinas Kominfo definitif, Wahyudin Katili.

Jabatan yang diserahterimakan adalah sekretaris  dinas yang diduduki Yusnan Ahmad diserahterimakan kepada Hifny Tegela.

“Dalam hidup harus dinamis dan harus out of the box, jangan bertahan di zona nyaman karena tidak akan membuat kita berkembang,” kata Wahyudin Katili, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo.

Sementara itu M Jamal Nganro yang menjabat Plt Kadis Kominfo dan Statistik selama 5 bulan juga memberikan arahan kepada Aparat Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) agar lebih meningkatkan kemampuan dan terus berkreatifitas.

“Apa yang sudah dikerjakan selama ini sudah baik dan lebih baik jika ditingkatkan lagi. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membantu dalam melaksanakan tugas,” kata M Jamal Nganro.

Dalam sambutannya Yusnan Ahad meminta permohonan maaf jika ada kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja selama 5 bulan bertugas di Dinas Kominfo dan Statitik. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran yang selama ini membantu melaksanakan tugasnya.

 

Pewarta : Yoan Dunda - Dinas Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Bidang e-Government Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  Provinsi Gorontalo menambah layanan titik akses internet nirkabel (Wifi) di sejumlah fasilitas milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Salah satu layanan Wifi dipasang di gedung asrama Badan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Provinsi Gorontalo. Pemasangan Wifi ini merupakan kebutuhan yang mendesak bagi kegiatan peserta diklat.

“Kami telah pasang 2 jaringan wifi di gedung asrama Diklat. Pemasangan wifi di kampus 1 di Botu menjadi 4 titik, semoga ini dapat membantu kegiatan diklat,” kata Fried Dewi Ahmad, Kepala Bidang e-Government, dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Jumat (10/1/2020).

Layanan jaringan internet nirkabel ini diharapkan dapat menunjang proses kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dikelola oleh Badan Diklat Provinsi Gorontalo, sehingga para peserta diklat merasa mudah dalam mengerjakan tugas-tugas.

“Informasi dari Kepala Badan Diklat pada tanggal 12 Januari ini peserta sudah masuk asrama, sehingga tim bidang e-government langsung turun lapangan untuk melakukan instalasi,” ujar Fried Dewi Ahmad.

Tambahan 2 jaringan Wifi di asrama Diklat ini menambah layanan yang selama sudah dilakukan, sehingga total semua ada 4 jaringan internet dirkabel di Kampus 1 Botu.

Pewarta : Bidang E-Gov – Dinas Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Apel pagi Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Statistik Provinsi Gorontalo di awal tahun 2020 berlangsung di halaman dinas dipimpin oleh Plt Kepala, M Jamal Nganro, Kamis (2/1/2020).

Apel ini merupakan gabungan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo yang merupakan perjumpaan pertama seluruh Aparat Sipil Negara (ASN ) kedua dinas pada tahun 2020.

Dalam amanatnya, M Jamal Nganro mengapresiasi jumlah kehadiran ASN peserta apel awal tahun, ini menunjukkan semangat yang kuat dalam melayani masyarakat dan menjadi cerminan kinerja setiap ASN dalam sistem pemerintahan di Dinas Kominfo da Statistik.

“Awal tahun ini harus memberi semangat dan kinerja yang lebih baik bagi pelaksaan tugas-tugas rutin dalam pelayanan kepada masyarakat,” kata M Jamal Nganro.

M Jamal Nganro juga berharap para ASN di Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan harus memiliki pemikiran kreatif dengan mengacu hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Pemikran kreatif inovatif ini menjadi kebutuhan agar dinamika pembangunan terus bergairah menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang tidak kalah dengan provinsi lain di Indonesia.

“Pemikiran yang kreatif dan inovatif akan memberi nilai lebih dalam pelayanan kepada masyarakat, membuat ASN lebih percaya diri dan mampu mengembangkan potensi diri,” ujar M Jamal Nganro.

Amanat M Jamal Nganro ini memberi semangat dan wawasan segar bagi ASN dalam menjalankan program-program kerjanya. Keyakinan untuk berbuat lebih baik dari tahun sebelumnya merupakan kebutuhan setiap individu yang menjadi tujuan bersama kedua dinas ini.

Tantangan ke depan akan semakin berat dan komplek, untuk menghadapinya dibutuhkan sumber Daya Manusia (SDM) yang penh inovasi agar mampu mengubah tantangan menjadi peluang.

Daya kreasi-inovasi ini harus dibingkai dalam kedisiplinan ASN sehingga menjadi kekuatan yang besar dalam melakukan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Semoga pada apel perdana tahun 2020 ini dapat meningkatkan moral dan disiplin pegawai dalam bekerja melaksanakan tugas-tugas sebagai Aparatur Sipil Negara,” harap M Jamal Nganro.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh - Diskominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Dengan terbentuknya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik tahun 2017 sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 maka kewenangan urusan statistik yang semula melekat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beralih ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

“Urusan statistik ini ditangani oleh Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,  staridar, prosedur  dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan data dan informasi statistik sektoral lingkup provinsi,” kata Fatma Biki, Kepala Bidang Statistik, Sabtu (28/12/2019).

Fatma Biki menguraikan permasalahan data yang masih dihadapi saat ini adalah belum optimalnya pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Hal tersebut disebabkan masih adanya data yang berbeda untuk satu jenis data tertentu karena perbedaan sumber data dan metode pengumpulan yang berbeda. Selain itu juga data untuk pengambilan kebijakan di bidang pembangunan masih tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal sehingga belum terintegrasi dalam suatu sistem data pembangunan secara nasional maupun daerah serta belum tersedianya data pembangunan yang akurat dan sistematis.

“Kami terus mengupayakan adanya keterpaduan data dalam sebuah sistem data pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai basis data pembangunan yang valid dan up to date,” ujar Fatma Biki.

Pentingnya data dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah karena data sebagai sumber informasi manajemen pemerintahan dan pembangunan serta bukti akuntabilitas kinerja organisasi, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo telah mengembangkan pengelolaan data secara terpadu dan terintegasi dalam suatu sistem data pembangunan daerah melalui e-data-sektor berbasis website maupun Android.

Dengan e-data-sektor ini diharapkan dapat diperoleh data pembangunan yang valid, lengkap dan utuh dan mudah diakses oleh stake holder pembangunan di Gorontalo.

Untuk mengevaluasi kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral selang Tahun 2019, Fatma Biki membeberkan laporan hasil per komponen dalam bidang Statistik yang tersaji sebagai berikut

Seksi Informasi Statistik

Penyusunan Buku Profil 2019, Ulasan potensi SDM dan SDA Provinsi Gorontalo serta informasi keberadaan daerah. Buku Profil dibagikan pada saat kegiatan daerah yang mengundang stakeholder Kabapten/kota sebagai bahan informasi serta dibagikan kepada para tamu yang berkunjung ke Provinsi Gorontalo pada Musrenbangda.

Pemutahiran Aplikasi data Sektor 2019, Aplikasie data sektor e.datasektor.gorontaloprov.go.id yang berbasis Web dan berbasis Android.  Aplikasie.data sektor digunakan oleh 34 OPD yang menginput Data sektor Badan/Dinas/Biro sebagai informasi Kinerja OPD.

Penyusunan Buku Statistik Sektoral 2019 yang berwujud sebagai  Buku Statistik Sektoral 2019. Buku ini merupakan sarana untuk sosialisasi secara lintas OPD kegiatan Statistik Sektor sebagai acuan kinerja Dinas.

Sta

 

Seksi Pendataan

Pendataan dan Pengumpulan Data Sektor. Data ini merupakan hasil collecting kegiatan statistic sektor yang diperoleh dari 34 OPD tahun 2019. Dalam rangka pelaksanaan Perpres 39 tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, maka BPS akan mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi (SIMDASI), dimana perolehan data sektor dihimpun dari Dinas yang menangani Statistik Sektoral di daerah

Peningkatan Dan Pembinaan Statistik Sektoral, kegiatan ini untuk mewujudkan SDM Statistik Sektor selaku wali data di 34 OPD yang memiliki kompetensi di bidang statistik tahun 2019. Pembinaan Statistik sektor dilaksanakan oleh BPS selaku Pembina Statistik Sektor sesuai amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik mengamanatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator kegiatan statistik di Indonesia.

Pelaksanaan Rakor dan Forum Data. Pertemuan ini merupakan sarana  untuk melakukan evaluasi statistik Gorontalo oleh semua stakehorder, Provinsi & kabupaten/kota serta pemangku kepentingan yang dipimpin oleh BPS selaku Pembina statistik sektor dan Dinas Kominfo dan Statistik selaku Pembina Wali Data. Ulasan statistik sektoral ini mencerminkan progres keberhasilan yang dapat dilihat dalam Berita Resmi Statistik bersama BPS Provinsi Gorontalo.

Monitoring Dan Evaluasi Data Sektor. 

Laporan Monitoring Data Sektor. Laporan Triwulan I sampai dengan IV Data Sektor Provinsi yang berisi laporan monitoring data sektor provinsi, kabupaen/kota untuk memperoleh gambaran validitas data sektor serta deviasi data sektor hasil rekapitulasi provinsi serta rekapitulasi kabupaten/kota tahun 2019. Dengan demikian akan diperolah laporan data statistik yang valid dan akuntabel; laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan statistik sektoral (perbaikan dan pemutahiran data)

Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Triwulan dan semester di Provinsi Gorontalo. Lapora ini berisi data umum 314 indikator Ekonomi 571 indikator Inftrastuktur 156 indikator Kemisikinan dan Ketenagakerjaan 58 indikator Kesehatan 206 indikator Pendidikan 134 indikator Sektor lainnya 435 indikator Jumlah total 1.874. Data ini direkomendasikan ke masing-masing OPD.

Laporan kajian sektoral yang disinergikan dengan target RPJMD. Yang berisi rekomendasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Statistik dengan Perguruan Tinggi bersama Bapppeda Provinsi Gorontalo kepada Pemerintah Daerah. Kegiatan evaluasi kinerja sektoral ini untuk menghasilkan dokumen statistik yang mendukung perencanaan pembangunan sebagai dasar pengambilan keputusan maupun kebijakan pembangunan sesuai penyelenggaraan tugas pemerintahan yang disusun pada RPJMD 2017-2022, dimana kajian ini sebagai rekomendasi bagi stakehorder terkait.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 27 Desember 2019 19:40

Inilah Capaian Bidang E-Government Tahun 2019

GORONTALO –  Kinerja  Bidang e-Government Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo  terus menunjukkan peningkatakan yang signifikan sepanjang tahun 2019 ini. Di bawah ini akan diurai sejumlah prestasi Bidang e-Government yang layak diketahui masyarakat

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Fenomena disrupsi yang mewarnai perkembangan peradaban Revolusi Industri 4.0, dengan dukungan kemajuan pesat teknologi, akan membawa kita pada kondisi transisi revolusi teknologi yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, bekerja, dan relasi organisasi dalam berhubungan satu sama lain. Transformasi organisasi pemerintahan ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan.  Transformasi organisasi pemerintah ini semakin relevan untuk dipacu percepatannya. Dengan berbagai fenomena kemajuan teknologi serta dampaknya tersebut di atas, menjadi urgensi transformasi organisasi pemerintah untuk menjawab tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi yang semakin tinggi. 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik bahwa Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.  Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2018  (Kemenpan RB: Buku Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2018)   menunjukkan bahwa tingkat kematangan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo berada pada tingkat yang rendah dan berada pada level 1,4 (kurang) dan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo menunjukkan tingkat kematangan yang sama di bawah rata-rata indeks kematangan nasional yaitu pada level 2,27 (cukup). Tingkat kematangan pada level kurang ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan SPBE di Provinsi Gorontalo pada kapabilitas proses hanya mencapai tingkat kematangan rintisan dimana pengaturan penyelenggaraan SPBE dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi dan  kebijakan internal belum tersedia.  Pada kapabilitas fungsi teknis menunjukkan  bahwa layanan SPBE hanya dilakukan dalam bentuk informasi satu arah atau berada pada level  tingkat kematangan informasi.

Untuk meningkatkan indeks SPBE tahun 2019 upaya yang telah dilakukan adalah (1) Membentuk tim koordinasi SPBE melalui Surat Keputusan Gubernur No. 357/17/XI/2019, (2) menyusun kebijakan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2019, (3) mendorong organisasi perangkat daerah untuk menerapkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui layana: Layanan Standarisasi dan Sertifikasi Mutu Barang, jaringan dokumentasi hukum, Whistleblowing System, Sistem Informasi Pemantauan Hutan Rakyat, Repository kode sumber aplikasi, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis, (4) menyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dari kegiatan tersebut di atas indeks kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Gorontalo meningkat menjadi 3,41 yang terdiri dari indeks Kebijakan 3,06  Tata Kelola 3,29  Layanan 3,58

Egov

 

Pengembangan Aplikasi 

Indonesia dewasa ini semakin meningkatkan kualitasnya sebagai sebuah bangsa, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kekuatan ekonomi. Sektor pemerintahan sebagai suatu sektor krusial yang berperan penting dalam pencapaian-pencapaian tersebut pun ikut berinovasi. Implementasi sistem e-government Indonesia telah mendorong setiap daerah untuk bersama-sama bersinergi dalam memajukan sektor pemerintahannya agar melakukan inovasi-inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai bagian sistem ini, telah sejak lama mencatatakan dirinya sebagai salah satu pemerintah daerah yang serius dalam menjalankan kebijakan nasional ini. Hal ini cukup dibuktikan oleh beberapa capaian pada tahun-tahun sebelumnya dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2015 melalui Pemeringkatan E-Government Indonesia (PEGI).

Adalah aspek pengembangan aplikasi yang berperan sebagai penyedia layanan e-government dalam bentuk perangkat lunak, saat ini tercatat sebanyak 56 web layanan informasi dan aplikasi tengah dikelola dan beroperasi dari data center Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Meskipun aplikasi tersebut sebagian besar masih dikembangkan terpisah oleh masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah), namun sejak dini pengembangan aplikasi itu diarahkan dan diawasi oleh Dinas Kominfo dan Statistik agar memenuhi standar keamanan informasi dan mudah untuk terintegrasi dengan aplikasi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana amanat Peraturan Gubernur 57 Tahun 2019.

Dari sejumlah aplikasi yang beroperasi secara terpusat tersebut, beberapa aplikasi dikembangkan oleh tim pengembangan aplikasi Dinas Kominfo dan Statistik, di antaranya, 1). Aplikasi Single Sign On (SSO), dimana aplikasi ini merupakan sebuah sistem yang mengadministrasi pengguna terhadap setiap layanan di lingkungan Pemprov Gorontalo. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh ases ke semua layanan melalui satu gerbang dalam sekali masuk. 2). Aplikasi Siransija (Sistem Pengukuran Prestasi dan Kinerja), merupakan aplikasi yang pertama kali dikembangkan tahun 2016 dan terus mengalami pengembangan fitur hingga saat ini. Fitur-fitur ini ditambahkan sesuai dengan perkembangan kebijakan yang ada dimana Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku leading sector. 3). Aplikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE), merupakan aplikasi penanda-tangan elektronik yang sudah hampir dua tahun diimplementasikan berdasarkan instruksi langsung oleh Gubernur. Saat ini pengembangan aplikasi TTE ini telah dikembangkan untuk mengakomodir penanda-tanganan oleh seluruh OPD hingga ke level pejabat pengawas. 4). Aplikasi Helpdesk E-Government Provinsi Gorontalo, merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk memfasilitasi bantuan bagi pengguna layanan e-government dan stakeholders.

 

CSIRT

Serangan terhadap domain pemerintah yakni dot go dot id (*.go.id) menjadi domain terbanyak diserang. Hal ini sangat merugikan karena berdampak pada menurunnya reputasi pemerintah pusat maupun daerah, serta mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

Mengantisipasi hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah memiliki berbagai program agar stakeholder siap melaksanakan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber sektor pemerintah, di mana Pemerintah Provinsi Gorontalo terpilih dari 3 daerah di Kawasan Timur Indonesia penerima Program Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Siber.

Hal ini disampaikan pada acara Cyber Security Drill Test II Sektor Pemerintah tahun 2019 di Hotel Aston Priority Simatupang Jakarta yang dilaksanakan dari Selasa-Kamis.

Dalam sambutannya Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah, Inu Baskara menyampaikan kegiatan Cyber Security Drill Test II ini mengambil tema kesiapan pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) organisasi di Sektor Pemerintah.

“Tema ini kami ambil sebagai terobosan dalam menjawab tantangan permasalahan keamanan siber yang terjadi di instansi Pemerintah Indonesia,” kata Inu Baskara.

“Provinsi Gorontalo terpilih penerima program BSSN tahun 2020 melalui proses penilaian tingkat kesiapan penanganan insiden keamanan siber yang dilaksanakan oleh BSSN,”

Penilaian kesiapan tersebut dilakukan dengan menyusun kebijakan dan prosedur, menyiapkan teknologi dan data yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi, menanggulangi, dan memulihkan insiden yang berpotensi merusak aset yang mimiliki oleh Provinsi Gorontalo, dalam menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh GorontaloProv-CSIRT yang dibentuk melalui SK Gubernur nomor 338 tahun 2019.

Program tersebut meliputi kegiatan pelatihan dan sertifikasi internasional EC-Council Certified Ethical Hacker dan Threat Hunting, pelatihan dan sertifikasi EC-Council Certified Incident Handler and Linux Networking and Security serta workshop pengelolaan CSIRT Provinsi Gorontalo.

 

Pembangunan Jaringan Fiber Optik

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan tugas operasional maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sangat membutuhkan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi salah satunya tersedianya jaringan komunikasi yang handal. Layanan jaringan komunikasi yang handal sangat dibutuhkan untuk menghubungkan jaringan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  sehingga dapat berkomunikasi dengan Data Center maupun Ruang Server yang terletak di OPD lainnya.

Layanan-layanan seperti Aplikasi perizinan One Click, SIMDA, e-Renggar, e-Monep, e-Protrack, Simpeg, SPPD Online, dan Siransija merupakan contoh aplikasi-aplikasi penting yang harus terhubung melalui jalur aman dan harus dan wajib dilayani oleh jaringan yang handal. Pusat Data Center yang berada di Kawasan Blok Plan Ayula dan Kantor Gubernur serta  kantor-kantor  OPD  lainnya  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Provinsi  Gorontalo menuntut adanya strategi yang cermat untuk menyediakan kebutuhan layanan yang aman.

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mencoba berbagai metode untuk menghubungkan OPD di Provinsi Gorontalo, nyatanya seluruh OPD masih mengeluh terhadap layanan yang disediakan. Sehingga hasil analisa pada tahun 2014 menunjukkan   bahwa   infrastruktur   yang   telah   di  bangun   belum   optimal.   Untuk   itu berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dan dituangkan dalam Master Plan e-Government tahun 2014-2019 Provinsi Gorontalo perlu dilakukan penggantian media utama (backbone) interkoneksi milik Pemerintah dari jaringan berbasis Radio ke Fiber Optic. Metode penggantiannya pun salah satunya bisa melalui mekanisme bangun atau sewa jaringan Fiber Optik. Penggunaannya pun bisa full fiber optik atau dicampur antara Radio dan Fiber Optik.

Untuk  menanggulangi  permasalahan  yang  ada,  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik perlu membangun jaringan fiber optik untuk menghubungkan antar OPD melalui satu jaringan sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang e-Government Provinsi Gorontalo dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
GORONTALO - Sebanyak 25 calon anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) periode 2020-2024 mengikuti tes psikologi dan dinamika kelompok di aula Bapppeda Provinsi Gorontalo, Senin (23/12/2019).
 
Ke-25 orang ini sebelumnya telah dinyatakan lulus tes potensi yang dilalukan oleh Tim Seleksi.
"Mereka telah lulus tes potensi, selanjutnya mengikuti tes psikologi dan dinamika kelompok. Kami memgucapkan selamat," kata Ketua Tim Seleksi, Sukarman Kamuli, yang juga akademisi Universitas Negeri Gorontalo.
Sukarman Kamuli menjelaskan peserta seleksi KIP ini akan mengikuti tes psikologi yang meliputi 4 aspek yaitu sikap kerja, karakter, kapabilitas dan motivasi.
Sikap kerja ini meliputi sistematika kerja, inisiatif, daya tahan kerja, dan manajerial dan kepemimpinan. Aspek karakter yang diujikan meliputi keterampilan interpersonal, stabilitas emosi dan kepercayaan diri. Kapabilitas meliputi daya analisis  dan berfikir komprehensif, sementara untuk motivasi meliputi dorongan berprestasi dan tanggung jawab.
"Proses dan tahapannya memang demikian karena kami mencari yang terbaik," ujar Sukarman Kamuli.
Dalam tes psikologi ini, Sukarman Kamuli merinci alokasi pelaksanaan tes intelejensi 90 menit, tes sikap kerja 45 menit, tes ketahanan kerja 15 menit, dan tes kepribadian 60 menit.
"Totalnya 3 jam 30 menit," jelas Sukarman Kamuli.
Sukarman Kamuli berharap semua peserta dapat menyiapkan diri dengan baik, menyelesaikan tahapan dan proses tes psikologi dan dinamika kelompok sampai tuntas dengan hasil yang sempurna.
Sukarman Kamuli menjabarkan tahapan dan proses ini memang panjang karena yang akan dihasilkan adalah yang terbaik untuk kemajuan Provinsi Gorontalo.
"Kami ingin yang terpilih adalah yang memiliki integritas terbaik, memiliki kompetensi teknis keterbukaan informasi," ujar Sukarman Kamuli.
Setelah tahapan dan proses ini  dilalui, peserta masih akan mengikuti wawancara.
 
Pewarta: Wisnawaty Saleh - Diskotik
Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 8
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama