>

JAKARTA, Humas – Peluang pengalihan Politeknik Gorontalo (Poligon) menjadi Politeknik Negeri sangat terbuka. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, pada peresmian kampus baru Universitas Negeri Gorontalo pada Januari 2019 lalu telah menegaskan, idealnya setiap provinsi memiliki satu Politeknik Negeri. Bahkan pada kesempatan itu Menristekdikti berjanji untuk secepatnya mendorong terwujudnya Poligon menjadi Politeknik Negeri di Gorontalo.

Menindaklanjuti hal itu, bertempat di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kemenristekdikti, Jakarta, Selasa (12/3/2019), Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Na’im.

“Kami ingin mengecek sejauhmana proses penegerian Poligon. Jika ada yang kurang dalam berkas yang telah kami sampaikan, akan segera kami penuhi dan lengkapi,” ungkap Wagub Idris Rahim.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Kemenristekdikti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima berkas penegerian Poligon yang saat ini dalam proses di Kemenristekdikti.

“Secepatnya akan kami informasikan jika ada hal-hal yang perlu dilengkapi,” ujar Ainun Na’im yang pada pertemuan itu turut didampingi oleh Direktur Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti.

Poligon berdiri pada tahun 2008 di bawah binaan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan tiga program studi, yaitu Mesin dan Peralatan Pertanian, Teknologi Hasil Pertanian, serta Teknik Informatika. Sejak berdiri 11 tahun silam, total mahasiswa Poligon sebanyak 1.169 orang dengan jumlah lulusan sebanyak 411 orang.

Selain membahas penegerian Poligon, pada pertemuan itu juga dibahas pendirian Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) untuk wilayah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Gorontalo. Menyangkut pendirian L2Dikti Gorontalo, Kemenristekdikti tinggal menunggu proses pensertifikatan lahan sebagai salah satu syarat dalam penyerahan aset. (Hmsprov - Haris)

KOTA MANADO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengusulkan dua nama sebagai calon komisaris Bank Sulutgo pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertempat di Grand Kawanua Novotel, Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/03/2019).

Dua kandidat tersebut bakal menggantikan posisi Rustam Akili yang mengundurkan diri usai mencalonkan sebagai anggota DPR RI. Dua nama dimaksud yakni Nurlan Darise dan Sjafruddin Mosii.

“Bukan isu, ini sudah pasti (untuk diusulkan). Mereka bikin permohonan ke kita, pak Nurlan dan Sjafruddin. Kita lihat nanti sebentar,” tutur Rusli saat ditanya soal dua nama tersebut.

Nama Nurlan dan Syarifuddin bukan sosok asing dalam hal pengelolaan keuangan. Nurlan pensiunan PNS Pemprov Gorontalo yang memiliki segudang pengalaman. Ia pernah menjabat Kaban Keuangan, Inspektur serta Asisten Bidang Administrasi Umum.

Sementara Sjafruddin Mosii merupakan pensiunan pegawai BPK RI. Ia pernah menjabat Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta, Staf Ahli BUMN dan pernah menjadi Auditor Utama BPK RI.

“Tapi akan kita lihat aturannya (apa bisa menjadi komisaris). Sesuai PP 54 Tahun 2017, menjadi komisaris BUMD/BUMN tidak bisa umurnya di atas 60 tahun. Nanti kita lihat,” jelasnya.

Gubernur Rusli belum tahu pasti agenda RUPS Luar Biasa Bank Sulutgo. Satu hal yang ia pastikan, akan ada penambahan modal untuk Bank Sulutgo senilai Rp7,5 miliar.

Dana yang akan diambil dalam APBD Perubahan 2019 itu untuk menghindari dilusi atau penurunan persentase dari kepemilikan saham. Ia menyebut total saham pemda se Provinsi Gorontalo mencapai angka 16 persen. (Hmsprov - Isam)

KOTA MANADO, Humas – Warga Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG) Sulawesi Utara (Sulut) terkesan dengan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Hal itu disampaikan usai mendengarkan pemaparan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat bersilaturahmi dengan warga rantau di Aston Hotel, Kota Manado, Senin (11/03/2019).

Pada kesempatan tersebut Rusli yang didampingi istri Idah Syahidah dan sejumlah pimpinan OPD menjelaskan pembangunan infrastruktur fisik yang telah dan sedang dikerjakan. Di antarannya menyangkut pekerjaan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR), pembangunan Bendungan Randangan dan Rumah Sakit Ainun Habibie.

“NKRI atau Nyata Kerja Rusli-Idris ini bukan slogan, tapi beliau sudah berbuat untuk kemaslahatan baik oleh warga Gorontalo yang ada di Gorontalo maupun yang ada di Sulawesi Utara,” puji Ketua KKIG Sulut Ismail Mo’o.

Hal senada juga diutarakan Ketua KKIG Minahasa, Karim Laiya. Ia menilai wajah Gorontalo saat ini sudah jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Meski lahir dan berkarir di Minahasa, namun ia merasa bangga dengan tanah leluhurnya.

“Setelah melihat pemaparan bapak gubernur, kami sebagai warga rantau merasa senang dan bangga atas pogram program dan keberhasilan yang sudah dicapai selama ini,” terangnya.

KKIG Minahasa sendiri merupakan organisasi cabang paguyuban warga rantau yang belum seminggu terbentuk Diperkirakan ada sekitar 20.000 warga asal Gorontalo yang bermukim dan mencari nafkah di sana.

Selain memaparkan tentang progres pembangunan di Provinsi Gorontalo, Gubernur Rusli menerima sertifikat tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado. Tanah seluas 1,2 hektar di Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget itu akan diperuntukkan sebagai Taman Pemakaman Umum (TPU) bagi warga Gorontalo di Manado dan sekitarnya. (Hmsprov - Isam)

Manado, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pihak Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG) Sulawesi Utara (Sulut) menandatangani perjanjian kerjasama dalam hal pengelolaan Taman Pemakaman Umum (TPU), Senin (11/03/2019).

Penandatanganan dilakukan oleh Kadis PUPR Handoyo bersama Ketua KKIG Sulut Ismail Mo’o. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie turut menyaksikan penandatangan kerjasama yang digelar di Ballroom Hotel Aston tersebut.

“Alhamdulillah proses pengadaan tanah sudah selesai dan sudah keluarga sertifikat atasnama Pemprov Gorontalo. Tanah untuk TPU tersebut seluas 1,2 hektar di Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget Kota Manado,” terang Rusli usai acara.

Tanah tersebut belum diserahkan ke KKIG mengingat masih perlu pemagaran dan penataan. Jika semuanya sudab rampung maka akan diserahkan pengelolaannya kepada KKIG Sulut.

“Tadinya tanahnya sudah mau kita serahkan, tapi kalo kami serahkan sekarang belum bisa digunakan. Kalau kita sudah serahkan kita tidak bisa biayai lagi. Kita rampungkan dulu pembangunannya baru kita serahkan,” jelasnya.

Pengadaan tanah untuk TPU menjadi salah satu fokus Rusli. Di Gorontalo sendiri, sudah ada dua lokasi yang akan dijadikan lahan untuk pekuburan warga setempat yakni di Kelurahan Sipatana, Kota Gorontalo dan Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.

Warga Gorontalo rantau di Makassar, Sulawesi Selatan dan Manado Sulawesi Utara sudah menikmati hal serupa. Rusli berencana mencari lahan di Jakarta bagi warga Gorontalo rantau Jabodetabek. (Hmsprov - Isam)

 

Halaman 2 dari 4
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo