>

KABUPATEN BOGOR, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menginstruksikan seluruh bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bersikap tegas dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditegaskannya saat membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perbendaharaan yang digelar oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawas (Pusdiklatwas) BPKP di Hotel Indra Djaya, Cipayung, Kabupaten Bogor, Senin (11/3/2019).

“Bendahara harus tegas, teliti, rajin mencatat, dan jangan bingung. Biasanya, jika bendahara diperintah atasan kadang kala walaupun tidak ada dalam rencana anggaran, jawabnya akan dipikirkan dan dibijaksanai. Itu sama saja bijak sana bijak sini, dan tidak sesuai aturan,” tegas Idris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bendahara memiliki tugas khusus yang meliputi 5M, yaitu Menerima dana, Menyimpan, Membayar, Memeriksa kewajiban terhadap negara, serta Menyelenggarakan transaksi non tunai.

“Sesuai undang-undang tersebut tugas bendahara ini sangat berat, karena mereka adalah benteng terakhir yang menentukan pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Wagub Gorontalo dua periode itu.

Sementara itu Kepala Bidang Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) BPKP, Rizal, mengungkapkan kekhawatirannya akan peran bendahara yang terancam oleh activition intellijen, yaitu penggunaan teknologi informasi yang lebih modern, cepat, dan sistematis.

“Tantangan ini harus kita jawab dengan meningkatkan profesionalitas, dan itulah tujuan dari pelaksanaan diklat ini,” tandasnya.

Diklat Perbendaharaan diikuti oleh 57 bendahara utusan dari organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo. Diklat akan berlangsung selama lima hari, dari tanggal 11 hingga 15 Maret 2019. (Hmsprov - Haris)

KOTA MANADO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengusulkan dua nama sebagai calon komisaris Bank Sulutgo pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertempat di Grand Kawanua Novotel, Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/03/2019).

Dua kandidat tersebut bakal menggantikan posisi Rustam Akili yang mengundurkan diri usai mencalonkan sebagai anggota DPR RI. Dua nama dimaksud yakni Nurlan Darise dan Sjafruddin Mosii.

“Bukan isu, ini sudah pasti (untuk diusulkan). Mereka bikin permohonan ke kita, pak Nurlan dan Sjafruddin. Kita lihat nanti sebentar,” tutur Rusli saat ditanya soal dua nama tersebut.

Nama Nurlan dan Syarifuddin bukan sosok asing dalam hal pengelolaan keuangan. Nurlan pensiunan PNS Pemprov Gorontalo yang memiliki segudang pengalaman. Ia pernah menjabat Kaban Keuangan, Inspektur serta Asisten Bidang Administrasi Umum.

Sementara Sjafruddin Mosii merupakan pensiunan pegawai BPK RI. Ia pernah menjabat Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta, Staf Ahli BUMN dan pernah menjadi Auditor Utama BPK RI.

“Tapi akan kita lihat aturannya (apa bisa menjadi komisaris). Sesuai PP 54 Tahun 2017, menjadi komisaris BUMD/BUMN tidak bisa umurnya di atas 60 tahun. Nanti kita lihat,” jelasnya.

Gubernur Rusli belum tahu pasti agenda RUPS Luar Biasa Bank Sulutgo. Satu hal yang ia pastikan, akan ada penambahan modal untuk Bank Sulutgo senilai Rp7,5 miliar.

Dana yang akan diambil dalam APBD Perubahan 2019 itu untuk menghindari dilusi atau penurunan persentase dari kepemilikan saham. Ia menyebut total saham pemda se Provinsi Gorontalo mencapai angka 16 persen. (Hmsprov - Isam)

KOTA MANADO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo menambah Rp7,5 miliar untuk penyertaan modal di Bank Sulutgo tahun 2019 ini. Hal itu disamapikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sebelum mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank Sulutgo di Grand Kawanua Novotel, Kota Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/03/2019).

“Ada (penyertaan modal). Tahun ini kita tambah Rp7,5 miliar nanti (dianggarkan) di APBD perubahan,” terang Gubernur Rusli saat diwawancarai sejumlah wartawan.

Menurut mantan Bupati Gorontalo Utara itu, penambahan penyertaan modal penting agar saham Provinsi Gorontalo tidak mengalami dilusi. Rusli tak hafal total penyertaan modal hingga saat ini, tapi jika di total seluruh pemda se Gorontalo nilainya mencapai 16 persen.

“Kalau kita nggak tambah akan terdilusi (penurunan persentase kepemilikan dari pemegang saham). Karena kenapa? Karena sahamnya Pemda Sulut naik,” imbuhnya.

Ditanya soal kinerja bank plat merah itu, Gubernur Rusli menyebut sudah bagus. Salah satu indikatornya ekspansi bisnis Sulutgo bekerjasama dengan Bank BRI untuk jaringan satelit dan produk perbankan lainnya.

“Karena dinahkodai oleh SDM yang mumpuni. Saya mau (manajemen) Bank Sulutgo jangan dicampuradukkan dengan politik. Jadi pejabatnya siapa saja baik itu direksi dan komisaris jangan orang-orang politik. Harus pure orang perbankan,” tandasnya.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Bank Sulutgo berlangsung tertutup. Selain Gubernur Gorontalo, lima bupati dan satu walikota se Gorontalo ikut hadir. (Hmsprov - Isam)

 

KABUPATEN BOGOR, Humas – Sebanyak 57 bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perbendaharaan yang digelar oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawas (Pusdiklatwas) BPKP.

“Diklat ini sangat penting dan strategis dalam meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan berkualitas untuk pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat membuka Diklat Perbendaharaan di Hotel Indra Djaya, Cipayung, Kabupaten Bogor, Senin (11/3/2019).

Idris mengutarakan, penyelenggaraan diklat yang sudah kesembilan kalinya dikerjasamakan dengan Pusdiklatwas BPKP telah memberikan hasil postif dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Award yang diraih Pemprov Gorontalo yang berhasil meraih opini WTP selama lima tahun berturut-turut.

“Keberhasilan ini tentunya atas peran dan fungsi bendahara. Untuk itu saya berharap melalui diklat ini para peserta akan bertambah pengetahuannya, dari tidak tahu menjadi tahu bahkan lebih tahu. Diharapkan pula akan lebih terampil dan ada perubahan sikap ,” ujar Idris.

Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) BPKP, Rizal, dalam arahannya mengatakan bahwa sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, menyebutkan bahwa fungsi perbendaharaan merupakan salah satu fungsi Kuasa Pengguna Anggaran, baik belanja modal maupun anggaran rutin.

“Bendaharawan perlu dididik dan dilatih karena mereka adalah organ yang sangat penting dalam organisasi pemerintahan untuk mewujudkan penyelenggaraan dan penatausahaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan responsibel,” tandas Rizal.

Diklat Perbedaharaan akan berlangsung selama lima hari, 11 hingga 15 Maret 2019, dengan total 50 jam diklat. Mata ajar Diklat Perbendaharaan, di antaranya Mekanisme Pengelolaan Anggaran, Perpajakan, Pembukuan Bendahara, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara. (Hmsprov - Haris)

Halaman 3 dari 4
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo