>

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo mengundang badan usaha nasional maupun asing untuk mengikuti prakualifikasi pengadaan badan usaha pelaksana proyek KPBU Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie (“Proyek”) yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah.

Proyek diselenggarakan dengan skema Ketersediaan Layanan (Availability Payment) yang dilaksanakan pada periode kerjasama selama 20 (dua puluh) tahun setelah proyek beroperasi secara komersial, dan diusulkan untuk mendapatkan penjaminan infrastruktur dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Perkiraan biaya investasi proyek adalah sebesar Rp. 841.800.000.000,- (delapan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah). Ruang lingkup proyek yang menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana meliputi pembiayaan, pembangunan, pengadaan alat medis dan non medis, serta pemeliharaan fasilitas layanan kesehatan rumah sakit tipe B tersier, yang terdiri dari:\

  1. perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan: lansekap, bangunan, fasilitas dan prasarana rumah sakit tipe B;
  2. penyediaan dan pemeliharaan peralatan medis dan non medis untuk kegiatan rumah sakit tipe B;
  3. menyempurnakan bangunan gedung IGD, peralatan medis dan non medis bangunan IGD;
  4. menyediakan 257 (dua ratus lima puluh tujuh) unit tempat tidur;
  5. membangun dan melakukan perawatan insinerator;
  6. membangun Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS);
  7. melakukan capacity building kepada tenaga medis dan non medis rumah sakit untuk pelayanan hospitality;
  8. Mendapatkan semua izin dan lisensi yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  9. Memperoleh pembiayaan yang diperlukan dan menyediakan ekuitas minimal 30% (tiga puluh persen) dari perkiraan nilai Proyek.

 

Badan usaha yang berminat berpartisipasi dalam pelelangan Proyek mengirimkan surat pernyataan minat (Expression of Interest) kepada Sekretariat Panitia Pengadaan melalui email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dengan tembusan kepada: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.. Pengiriman surat minat dan batas akhir pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018, jam 23.59 WITA.

  1. Surat pernyataan minat (Expression of Interest) yang dikirimkan harus ditandatangani oleh direktur utama atau pejabat lain yang berwenang dengan melampirkan dokumen berikut:
  2. salinan bukti yang menunjukkan pihak yang berwenang mewakili badan usaha tersebut beserta salinan identitas diri; dan
  3. salinan surat kuasa dari pihak yang berwenang (apabila diperlukan).

Panitia Pengadaan akan mengirimkan dokumen prakualifikasi Proyek melalui surat elektronik setelah diterimanya dokumen persyaratan sebagaimana diuraikan di atas secara lengkap. Dokumen asli dari surat pernyataan minat badan usaha beserta lampiran dokumen tersebut di atas selanjutnya wajib diterima Panitia Pengadaan selambat-lambatnya pada batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi pada tanggal 4 Oktober 2018 jam 10.00 WITA.

Gorontalo, 5 September 2018

 

Panitia Pengadaan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Infrastruktur Kesehatan Rumah SakitUmum Daerah (RSUD) dr. Hasri Ainun Habibie, Provinsi Gorontalo.

 *Pengumuman di atas telah juga diterbitkan melalui media cetak Media Indonesia edisi : tanggal 5 September 2018 hal 7 


Sekretariat Panitia Pengadaan

Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo, Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

 

Download Jadwal Prakualifikasi KPBU di sini

Dipublikasikan pada Pengumuman

JAKARTA, Humas – Pengembangan pelabuhan Anggrek sebagai pelabuhan laut terbesar di Gorontalo masuk dalam rencana pemerintah pusat dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pelabuhan Angrek dan Pelabuhan Bau-Bau menjadi dua pelabuhan di Indonesia yang rencananya akan dibangun melalui dana investasi swasta/BUMN.

Kepastian itu diperoleh saat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementrian Perhubungan RI (Sekjen Kemenhub) Joko Sasono, di Jakarta, Senin (13/8/2018). Rusli datang ke Kemenhub didampingi Kadis Perhubungan Jamal Nganro.
Pak Sekjen tadi menjelaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Anggrek ini akan dibangun dengan skema KPBU yang sudah disetujui oleh Bappenas dan Kementrian Keuangan. Ini perencanaannya sedang disiapkan tahun ini,” jelas Gubernur Rusli usai pertemuan.

Rencana pengembangan tersebut sejalan dengan keinginannya untuk merevitalisasi pelabuhan Anggrek. Sebagai pelabuhan andalan untuk kegiatan ekspor impor, Anggrek diharapkan dapat ditingkatkan daya dukung fasilitas kepelabuhanan.

“Kami berharap dermaga lama yang dibangun tahun 1995 dengan ukuran 150×12 meter dapat dilakukan perkuatan. Daya dukung kita masih 1.500 DWT sementara kapal yang sandar saat ini mencapai 18.000 – 20.000 DWT,” imbuh mantan Bupati Gorontalo Utara itu.

Selain memperjuangkan pelabuhan Anggrek, Pemprov Gorontalo juga berjuang untuk mengalihkan status Bandara Djalaluddin menjadi bandara internasional. Selain untuk mendorong pariwisata lokal, juga untuk mendukung terwujudnya embarkasi haji penuh di Gorontalo.
Terkait dengan Bandara Perintis Pohuwato, Gubernur berharap Kemenhub tetap melanjutkan dukungan pendanaan khususnya menyangkut landasan pacu. Diharapkan bandara Pohuwato bisa segera beroperasi menunggu pengalihan status sebagian lahan yang masuk kawasan hutan lindung dari Kementrian Lingkungan Hidup.

“Pemprov Gorontalo sudah menganggarkan 30 Milyar Rupiah untuk akses jalan menuju bandara. Dari Kemenhub tahun ini menganggarkan 22 Milyar Rupiah untuk pekerjaan landasan pacu,” terang Jamal Nganro menambahkan.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA, Humas -Pihak Kementrian Perhubungan (Kemenhub RI) akan melakukan review atau kaji ulang terkait dengan master plan Bandara Udara Djalaluddin. Kaji ulang itu diharapkan bisa mempercepat rencana pemanfaatan Bandara Djalaluddin sebagai bandara Embarkasi Haji Penuh sekaligus menjadi bandara internasional.

Hal tersebut terungkap dalam rapat yang dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Kadis Perhubungan Jamal Nganro bertempat di kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (13/8/2018). Rusli diterima oleh Sekjen Kemenhub Joko Sasono beserta para pejabat tinggi lainnya.
Ada beberapa poin yang saya sampaikan, salah satunya agar bandara Djalaluddin Gorontalo dapat dijadikan embarkasi haji penuh. Tentu ini berkaitan dengan status bandara yang harus ditingkatkan menjadi Bandara Internasional. Alhamdulillah pak Sekjen mengakomodir dan saat ini sedang merview master plan bandara,” terang Gubernur Gorontalo Rusli Habibie usai pertemuan.

Review master plan itu memuat rencana jangka panjang pengelolaan bandara. Salah satunya menambah panjang dan lebar landasan sesuai dengan standar internasional. Landasan Djaluddin saat ini baru memiliki luas 2500×45 meter yang seharusnya berada pada angka 3000×60 meter.

“Peningkatan status juga penting untuk meningkatkan destinasi wisatawan manca negara. Hal ini untuk mendorong program unggulan pemprov kita salah satunya yakni pariwisata yang mendunia,” imbuh Gubernur Gorontalo dua periode itu.
Selain meningkatkan status bandara Djalaluddin, gubernur juga meminta agar anggaran pembangunan bandara perintis Pohuwato dapat terus dimaksimalkan dengan dukungan pemerintah daerah. Pemprov Gorontalo juga sudah menganggarkan 30 Milyar Rupiah untuk akses jalan masuk serta pembebasan lahan dari Pemda Pohuwato.

“Saat ini tinggal menunggu usulan penurunan status lahan yang sebagian masuk sebagai hutan lindung di Kementrian Lingkungan Hidup. Dari Kemenhub sendiri tahun ini menganggarkan 22 Milyar Rupiah untuk pekerjaan landasan pacu,” terang Kadis Perhubungan Jamal Nganro menambahkan.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo tengah menyusun peta jalan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Peta ini nantinya akan menjadikan piramida terbalik yang tadinya tenaga kerja hanya lulusan SD dan SMP, maka dengan revitalisasi ini akan terbentuk tenaga lulusan SMK yang terampil, produktifitas dan berdaya saing.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Anis Naki saat membuka kegiatan penyusunan peta jalan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Hotel Grand Q, Kamis (9/8/2018), mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap diskusi ini tidak hanya pertemuan namun bermanfaat dan memberi dampak pada program kita nantinya.Pemerintah provinsi selalu menempatkan pendidikan di urutan pertama dan utama di program strategi dalam RPJMD 2012-2017 sampai RPJMD 2017-2022. Gubernur dan wakil gubernur sangat peduli terhadap kualitas pendidikan juga atas pemenuhan sarana dan prasarana SMK,” jelas Anis Naki.

Lebih lanjut Anis mengatakan, semua usaha kita untuk meningkatkan kualitas anak didik harus dimulai dengan meningkatkan kesejahteraan guru-guru dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi termasuk tenaga-tenaga honor yang dulu mendapatkan honor Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan sudah kita usahakan setara sama dengan upah minimum provinsi Gorontalo.

“ Tanpa hal seperti itu tidak mungkin kita bisa meningkatkan kualitas anak. Sesuai amanat konstitusi kita harus mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan bahkan kita telah melakukannya sampai 21,78 pada tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang. Walaupun APBD kita kecil kita selalu berusaha tampil sama dengan provinsi lain,” tandas Anis.Sementara itu Plt Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Ramla Habibie, mengatakan dengan membuat peta jalan SMK maka kita akan menjadikan piramida terbalik yang tadinya tenaga kerja kita yang hanya lulusan SD dan SMP maka dengan revitalisasi ini akan terbentuk tenaga lulusan SMK yang terampil, produktifitas dan berdaya saing.

“Saya berharap dengan diskusi ini dapat tersusunnya peta jalan yang menghimpun seluruh masukan dari unsur dunia usaha dan dunia industri, para OPD, LPMP, UNG dan sekolah,” kata Ramla.

Kegiatan Kelompok Diskusi Terpumpun Penyusunan Peta Jalan Revitalisasi SMK Provinsi Gorontalo akan dilaksanakan selama tiga hari (9-11 Agustus 2018), di ikuti oleh LPMP Provinsi Gorontalo, unsur Kampus UNG, unsur BUMN, unsur dunia usaha dan dunia industry, kepala SMK kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo. Sebagai narasumber Tim Revitalisasi SMK Kemendikbud RI, Mohammad Bruri Triyono.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KABUPATEN BOALEMO, Humas – Kesuksesan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 102 yang digelar oleh Kodim 1304 Gorontalo di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bolameo membuat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terkesan.

Rusli menilai kegiatan tersebut sukses secara proses dan hasil mengingat banyak program pembangunan fisik dan non fisik yang berhasil dikerjakan oleh para prajurit. Terlebih, pelaksanaan TMMD hanya berlangsung selama satu bulan dengan anggaran yang relatif sedikit.
Baca Juga : Gubernur Dukung Proyek Perubahan BPKP

“Saya atasnama gubernur dan seluruh masyarakat Gorontalo mengucapkan terima kasih kepada pak Panglima Kodam XIII/Merdeka, kepada pak Danrem 131 Nani Wartabone dan seluruh jajarannya yang telah berhasil melaksanakan TMMD di Boalemo,” kata Rusli usai penutupan TMMD yang digelar di lapangan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Rabu (8/8/2018).

Rusli memastikan bahwa kerjasama pembangunan infrastruktur yang selama ini terjalin dengan pihak TNI akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Selain menjadi salah satu tugas dan fungsi dari TNI untuk membantu pemerintah daerah, TNI dinilai bekerja lebih efektif dan efisien dalam pendanaan jika dibandingkan dengan pihak swasta.

“Insyaallah acara seperti ini akan kita lakukan lagi di Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Gorontalo,” imbuh Gubernur Gorontalo dua periode itu.Pelaksanaan TMMD di Wonosari berhasil membangun sejumlah infrastruktur warga, di antaranya pekerjaan fisik tersebut yakni peningkatan akses jalan desa Pangea, Kecamatan Wonosari sepanjang 5 kilometer, lebar 6 meter dengan ketebalan 25 centimeter. Pembangunan tujuh buah plat duiker masing masing panjang 6 meter dan lebar 1 meter.
Baca Juga : Disnakertrans Latih 300 Pengusaha dan Buruh Mahir Negosiasi

Ada juga pembangunan kantor bersama tiga pilar (kantor Pemkab Boalemo, TNI dan Polri) di desa Pangea, Kecamatan Wonosari. Rehab dua buah masjid serta penimbunan halaman sekolah dan pemasangan keramik di SDN 3 Wonosari. Pekerjaan fisik tersebut bahkan sempat ditinjau langsung oleh Gubernur, Pangdam XIII, Danrem 131 Nani Wartabone, Dandim 1304 Gorontalo beserta jajarannya.

Seusai menghadiri penutupan TMMD di Boalemo, Gubernur bersama Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiovan Aritonang beserta jajaran langsung menuju ke desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Di lokasi tersebut rencananya akan dikerjasamakan proyek pekerjaan akses jalan pertanian desa antara Dinas PU-PR provinsi dengan pihak Korem 131 Nani Wartabone.

Pekerjaan jalan sepanjang 2 kilometer itu akan dikerjakan oleh TNI dengan nilai kontrak sebesar 400 Juta Rupiah. Gubernur Rusli bersama Pangdam secara simbolis menyiramkan air kembang ke alat berat sebagai tanda pencanangan pekerjaan.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KABUPATEN BOALEMO, Humas – Prajurit TNI Angkatan Darat (AD) di bawah komando Kodim 1304 Gorontalo sukses menggelar kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang dipusatkan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Sejumlah bangunan infrastruktur berhasil mereka bangun dengan biaya yang tidak lebih dari 2 Milyar Rupiah dalam jangka waktu satu bulan.

Sejumlah pekerjaan fisik tersebut yakni peningkatan akses jalan desa Pangea, Kecamatan Wonosari sepanjang 5 kilometer, lebar 6 meter dengan ketebalan 25 centimeter. Pembangunan tujuh buah plat duiker masing masing panjang 6 meter dan lebar 1 meter.
Baca Juga : Gubernur Gorontalo Terus Libatkan TNI Bangun Infrastruktur

“Over prestasi, yakni pembangunan kantor bersama tiga pilar (kantor Pemkab, TNI dan Polri) di desa Pangea, Kecamatan Wonosari. Rehab dua buah masjid di desa Pangea serta penimbunan halaman sekolah dan pemasangan keramik di SDN 3 Wonosari,” kata Komandan Satugas Tugas (Dansatgas) TMMD Letkol Inf. Allan Surya Lesmana kepada Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiovan Aritonang dalam upacara Penutupan TMMD di lapangan Kecamatan Wonosari, Rabu (8/8/2018).

Selain pekerjaan fisik, prajurit TNI juga sukses menggelar berbagai program non fisik bekerjasama dengan dinas terkait. Di antaranya penyuluhan tentang deradikalisasi terorisme dan ISIS, penyuluhan narkoba dan mirisa, penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara.

“Penyuluhan hukum KDRT, penyuluhan pertanian, perkebunan dan pertanian. Penyuluhan rekrutmen TNI, penyuluhan KB-Kes dan pola hidup sehat,” imbuh Allan yang juga menjabat sebagai Dandim 1304 Gorontalo itu.Sementara itu, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiovan Aritonang menjelaskan, pelaksanaan TMMD merupakan wujud bhakti TNI kepada bangsa dan negara. Dijelaskannya, peran TNI tidak saja berada dalam domain perang untuk mempertahankan NKRI, tapi juga melalui berbagai program untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat.
Baca Juga : Plt Gubernur Ingatkan Orangtua Harus Beri Perhatian Lebih Untuk Anak-Anak

“Inilah wujud kemanunggalan TNI, bahwa TNI ada di tengah-tengah masyarakat. Kami selalu punya semboyan bahwa bersama rakyat TNI kuat,” kata jenderal bintang dua itu usai memimpin upacara penutupan TMMD.

Pangdam mengaku bangga dengan capaian prajuritnya selama pelaksanaan TMMD. Pencapaian tugas yang tuntas seratus persen dan tepat waktu menjadi bukti wujud komitmen di TNI di medan tugas.

Pelaksanaan penutupan TMMD ke 102 Kodim 1304 berlangsung meriah. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan unsur Forkopimda lainnya dihibur dengan atraksi bela diri Yongmodo dari prajurit Batalyon 713/Satyatama dan atraksi semafor dari siswa siswi se kecamatan Wonosari. Ada juga pelaksanaan pasar murah bagi masyarakat serta pameran alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari unsur TNI dan Polri.
Baca Juga : Polda Gorontalo Dapat ‘Bonus’ Jatah Calon Bintara(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO , Humas – Sepanjang jalan di kawasan Kelurahan Tenda Kecamatan Hulontalngi Kota Gorontalo dikeluhkan sering mengalami kemacetan. Kemacetan ini di akibatkan oleh banyaknya kendaraan yang lewat sementara jalan sangatlah sempit. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengakui jauh jauh hari sebelumnya, ia memang telah memikirkan solusi

“Ini kan jalan akses menuju pasar pelelangan ikan. Otomatis disini setiap harinya banyak sekali kenderaan yang berlalu lalang, mulai dari penjual ikan sampai pembeli. Sementara jalannya sangat sempit. Solusinya sudah kami rencanakan, kami akan segera membuat jalan potong disini,” kata Gubernur saat melaksanakan Safari Ramadan yang dirangkaikan dengan bakti sosial NKRI Peduli di lapangan Hulontalangi, Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo, Kamis, (7/6/2018).

Gubernur pun menjelaskan, jalan potong yang dimaksud adalah jalanan yang akan dibuat dibelakang rumah rumah yang berada si kawasan kelurahan tenda tersebut. Mengingat jalanan disitu sudah tidak bisa di perluas lagi. Untuknya desain yang sedang ia susun nantinya bersama para arsitek perancang jalan, akan terlihat seperti jalan lingkar.

“Jalan potong itu nanti akan kita mulai dari jembatan kelurahan tenda sini. Kemudian kita akan putar lewat belakang rumah warga, dan nanti dia akan tembus ke pelelangan ikan, ke objek wisata tangga 2000 bahkan sampai ke kelurahan tanjung keramat. ini yang sedang kita rancang, jadi memang ini membutuhkan desain yang sangat serius,” jelasnya .

Namun menurutnya itu masih menjadi rencana belaka. Selanjutnya ia akan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, setuju atau tidak dengan solusi Gubernur. Karena untuk membuat jalan tersebut, ia sudah banyak mendengar pro dan kontra yang berdatangan dari masyarakat sekitar

“Saya baru menganggarkan untuk membuat desainnya. Tim perencanaan sedang menyusunnya. Namun nanti saya akan kembali survey ke masyarakat. Kalian yang akan menentukan setujuh atau tidak. Sebagai Gubernur saya hanya mencarikan sulusi terbaik, demi nyamannya daerah ini,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu pula Gubernur yang di dampingi Ketua Tim Penggerak PKK Idah Syahida, tidak datang dengan tangan kosong. Gubernur kembali memberikan bantuan kepada 1000 masyarakat kaum dhuafa yang bermukim di kelurahan tenda masing masing 100 ribu rupiah. Selanjutnya gubernur menggelar pasar murah dan kesehatan gratis.(Hmsprov-Ecyhin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) bersama tim Kajian Pengelolaan Hutang Negara dan Pembiayaan Pembangunan melakukan asistensi dan diskusi dengan jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (04/06/2018). Acara yang digelar di ruang Huyulua itu dipimpin oleh Asisten Bidang Administrasi Weni Liputo mewakili Gubernur Gorontalo.

Kehadiran Suharso dan rombongan untuk membahas tentang skema pembiayaan pembangunan melalui public private partnership (PPP) atau lebih dikenal dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Sekma ini memungkin pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan secara cepat meski dengan keterbatasan APBD maupun tanpa bantuan APBN.

“Sekma untuk mengoptimalisasikan aset yang sudah ada untuk mendapatkan pembiayaan baru, yang disebut sebagai Resault Base Lending (pinjaman berbasis hasil). Jadi skema ini tidak (secara langsung) memberatkan APBN,” kata Suharso Monoarfa.

Terkait dengan mekanisme pembiayaan tersebut, Asia Development Bank (ADB) rencananya akan meluncurkan skema pinjaman RBL untuk Indonesia pada bulan Agustus mendatang. Suharso diminta untuk menunjuk dua daerah percontohan yang akan mendapatkan bantuan dari ADB.

“Karena saya dari Gorontalo, saya menunjuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Gorontalo dan kedua pelabuhan organik di Tasikmalaya,” imbuh mantan Menteri Perumahan Rakyat era Presiden SBY itu.

Sementara itu, Asisten Bidang Adminstrasi Weni Liputo mengapresiasi kehadiran dari Watimpres ke Gorontalo. Weni berharap konsep yang ditawarkan oleh tim dapat diadopsi oleh daerah untuk membantu pembangunan sejumlah infrastruktur strategis.

“Tentu saja kami senang karena Gorontalo menjadi satu dari dua daerah tujuan untuk kerjasama pembiayaan infrastruktur dengan Asian Development Bank. Terkait dengan teknisnya, nanti akan dibicarakan lebih lanjut,” kata Weni.

Weni menyebut saat ini Pemprov sedang fokus bekerjasama dengan KPBU untuk pembangunan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. RS Provinsi itu rencananya akan dibayai oleh investasi swasta dengan mekanisme pembayaran secara cicil setiap tahunnya.(hMSPROV-iSAM).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Menindaklanjuti pembebasan lahan untuk program normalisasi sungai Bolango dalam rangka pengendalian banjir di wilayah Kota Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menggelar pertemuan dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) II di ruang kerja wakil gubernur, Jumat (16/3).

“Hingga saat ini progres pembebasan lahan sudah mencapai 75 persen. Tinggal ada beberapa lokasi yang menjadi kendala diantaranya Vihara, gedung sekolah, dan gereja,” papar Kepala BWSS II, Jeanne M. Wagey, mengawali pertemuan itu.

Sementara untuk beberapa lokasi milik TNI dan Polri yang terkena proyek pelebaran sungai Bolango, pihak BWSS sudah menyurat ke masing-masing instansi.

Mendengar paparan Kepala BWSS, saat itu juga Wagub Idris Rahim langsung mengajak pihak BWSS untuk melihat langsung kondisi di lapangan, dengan terlebih dahulu menghubungi dan menginformasikan ke pengelola Vihara terkait rencana peninjauan tersebut.

“Untuk lebih jelas lokasi mana saja yang akan dibebaskan, kita langsung saja lihat lokasinya,” ujar Wagub Idris Rahim.

Setibanya di lokasi dan bertemu dengan pihak pengelola Vihara Budha Dharma, rombongan langsung meninjau kondisi bagian belakang Vihara yang berbatasan langsung dengan sungai Bolango. Wagub Idris Rahim meminta kedua belah pihak untuk membahas teknis pelaksanaan pelebaran sungai di lokasi tersebut.

“Pada intinya tidak ada masalah, tinggal dibicarakan saja teknis pelaksanaan pekerjaan,” terang Idris.

Hal senada juga disampaikan pihak pengelola Vihara yang menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung sepenuhnya program pemerintah. Meski demikian pihak pengelola meminta kebijaksanaan agar pelebaran sungai tidak sampai melewati pondasi bangunan Vihara.

“Kami sangat mendukung program pemerintah untuk kepentingan bersama. Namun demikian, kami minta kebijaksanaan karena Vihara ini empat tingkat, takutnya kalau pondasinya terbongkar, bangunan Vihara akan miring,” jelas Max Limanu.

Proyek pengendalian banjir sungai Bolango akan dilaksanakan selama 3 tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dengan anggaran mencapai Rp167 miliar. Selain bertujuan untuk mengendalikan banjir di wilayah Kota Gorontalo, bantaran sungai Bolango juga akan diperindah dan dilengkapi dengan sarana prasana penunjang aktivitas masyarakat, seperti jogging track.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) yang rencananya bakal melintas tiga daerah yakni Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango kini sudah menjadi destinasi wisata baru sebagai lokasi swafoto warga.

Seperti yang terlihat pada akhir pekan, Minggu (11/3). Banyak warga yang mendatangi lokasi jalan GORR dengan maksud untuk foto bersama keluarga dan orang terdekat. Jalanan GORR yang lebar dan mulus dengan bukit di kanan kiri menjadikan lokasi tersebut diserbu warga.

“Saya baru kali ini ke sini. Saya lihat di medsos banyak yang foto dan ternyata memang lokasinya sangat bagus. Serasa seperti berada di luar negeri hehe,” ungkap Vivi, salah satu pengunjung yang berfoto di Desa Huidu, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

GORR belakangan ini menjadi populer setelah viral di media sosial. Banyak warga Gorontalo yang mengaku penasaran dengan jalan yang sudah menghabiskan anggaran 1 Trilyun Rupiah itu.

Di beberapa ruas jalan bahkan anak anak kampung terlihat asik bermain bola. Sebagian lagi memanfaatkan lebar jalan untuk berolah raga di akhir pekan.

“Jalannya belum difungsikan jadi kami agak leluasa bermain. Tadinya jalan ini sepi, tapi kalo akhir pekan banyak kendaraan lalu lalang di sini,” ungkap Aldi bocah kelas III SD warga desa Huidu.

Pekerjaan GORR merupakan proyek prestisius Gubernur Gorontalo Rusli Habbie. Dari tiga segmen pekerjaan jalan, dua segmen sudah rampung. Tinggal di beberapa bagian yang belum tersambung karena dibatasi bukit. Ada juga jalan yang masih terputus karena jembatan penghubung sedang dibangun.

Pekerjaan jalan yang ditarget rampung akhir 2018 ini mengalami perubahan rute. Awalnya jalan sepanjang 45 Kilometer itu akan berakhir di Pelabuhan Laut Kota Gorontalo.

Rencana tersebut berubah karena selepas Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango (segmen III), rute GORR diarahkan ke kiri tembus hingga ke Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Kecamatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara di bagian Utara.

Sementara untuk rute Tapa ke arah kanan yang seharusnya tembus hingga ke pelabuhan diubah mengarah ke kecamatan Botupingge tembus ke wilayah Bone Pesisir Kabupaten Bone Bolango. Daerah yang juga berbatasan dengan Sulawesi Utara di bagian Selatan.(Hmsprov-isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 11
© 2018, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo