>
×

Peringatan

JUser: :_load: Tidak dapat memuat pengguna denga ID: 131

KABUPATEN BOALEMO, Humas – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 Pemprov Gorontalo difokuskan untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal itu diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di daerah yang masih mencapai 16,81%.

“Pak Trisno (kadis Perikanan) hitung berapa kebutuhan perahu katintin 2019, berapa sepeda motor bagi penjual ikan keliling dll. Itu saja. Untuk masalah infrastruktur pelabuhan dll kita berjuang di DAU (melalui alokasi APBN),” kata Rusli saat memimpin rapat pembahasan RAPBD 2019 yang berlangsung di Vila Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Sabtu (18/8/2018).
Upaya menekan angka kemiskinan, lanjut katanya, butuh peran serta dari semua pihak tidak terkecuali pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, program dan pembiayaan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota harus sinkron dan bersinergi satu sama lain.

Gubernur Gorontalo dua periode itu juga mengingatkan kepada OPD untuk fokus pada program kerakyatan tanpa ada embel-embel anggaran ikutan lain di dalamnya. Anggaran fisiknya rendah namun ikutannya yang lebih besar.

“Misalnya program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Nomenklaturnya bagus tapi isinya tidak mendukung. Biaya perjalan dinas untuk evaluasi, sinkronisasi, alat tulis kantor, makan minum dll. Fisiknya 200 Juta Rupiah tapi “rempah-rempahnya” 300 juta,” tandasnya.

Dengan fokus pada pembiayaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka Rusli memastikan akan ada OPD yang memiliki anggaran kecil bahkan tanpa ada kegiatan. Termasuk menekan anggaran belanja komputer, perjalanan dinas dan lainnya.
Sejauh ini Pemprov Gorontalo terus menganggarkan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bahkan sejak tahun 2013 lalu, perbandingan porsi APBD untuk belanja publik selalu di atas angka 60 persen bila dibandingkan dengan belanja pegawai.

Dengan program yang sinkron dengan kabupaten/kota serta pembiayaan yang fokus pada pengentasan kemiskinan, Rusli yakin angka kemiskinan di Gorontalo bisa terus ditekan. Pemprov Gorontalo menargetkan hingga tahun 2022 angka kemiskinan di angka 14%.(Hmsprov-isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Guna menekan angka kemiskinan di Gorontalo, pemerintah provinsi mulai melakukan verifikasi di setiap rumah penerima bantuan sosial baik yang dibiayai melalui dana APBN maupun APBD. Verfikasi dilakukan dengan cara memberi tanda kuning lengkap dengan data keluarga penerima serta bantuan apa saja yang telah diterima.

Verifikasi dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di rumah keluarga Adnan Apajulu dan keluarga Fahmi Abdul Rahmat di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Jumat (3/8/2018). Bantuan yang diterima oleh keluarga tersebut diberi kode centang sebagai penanda telah menerima bantuan.
Baca Juga : Usulan Nama Korem 133/Nani Wartabone Disetujui Kasad

Jenis bantuan sosial yang didata yakni bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), program Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai Pusat (BPNT-P), Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D).

Ada juga bantuan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan. Bantuan rumah layak huni (Mahyani), pemasangan listrik, Jamkesta/JKN-KIS, dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).Gubernur Rusli menjelaskan, pemberian tanda ini untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar benar tepat sasaran. Selain itu, tanda di setiap rumah diharapkan bisa memberikan informasi kepada pemerintah daerah terkait jenis bantuan yang telah diterima.
Baca Juga : Gubernur Gorontalo Kukuhkan Satgas Illegal Fishing

“Saya selalu berfikir banyak program dan bantuan sudah kita salurkan tapi kemiskinan lambat sekali turun. Setelah kami evaluasi, mungkin ada bantuan yang tidak tepat sasaran. Mungkin ada yang sudah dapat (dari kabupaten/kota) masih diberi bantuan (oleh provinsi). Ada juga yang mampu tapi diberi bantuan. Dengan adanya tanda ini maka itu bisa diminimalisir,” terang Rusli.

Rusli meminta agar semua penerima bantuan di Provinsi Gorontalo dapat diverfikasi, agar kedepan tidak ada bantuan yang tumpang tindih satu sama lain. Penerima bantuan juga harus benar benar berasal dari warga kurang mampu sesuai dengan jenis pekerjaannya.

“Ada keluhan dari masyarakat yang bilang ke saya, pak gubernur kalo boleh bantuan ini langsung saja ke masyarakat tidak melalui aparat desa, kelurahan atau kecamatan. Kenapa? Karena masyarakat sering diminta proposal tapi begitu bantuan datang bukan kami yang dapat. Nah dengan tanda ini kita bisa cocokkan apa benar seperti itu,” imbuh gubernur dua periode itu.
Baca Juga : Sekdaprov Gelar Buka Puasa, Perkuat Silaturahim Pemerintah dan Akademisi

Gubernur berharap agar langkah verifikasi ini bisa diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota. Tanda dari pemprov menjadi data pendukung untuk dilengkapi dengan bantuan lainnya. Begitu pula dengan warga kurang mampu yang belum menerima bantuan provinsi bisa diintervensi oleh pemerintah kabupaten/kota.

Mengingat pentingnya tanda verifikasi tersebut, gubernur berpesan agar keluarga penerima bantuan tidak merusak, menghilangkan atau merubah data yang tertera tanpa seizin petugas. Bagi yang melakukannya dipastikan tidak akan menerima bantuan di tahun berikutnya.(Hmsprov-isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo sejak November 2017, merupakan salah satu program unggulan dan prioritas dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat membuka rapat koordinasi (rakor) program BPNTD di ruangan Dulohupa Gubernuran, Jumat (27/7).

“Program ini adalah wujud keberpihakan kita kepada masyarakat miskin. Sehingga itu program ini tidak bisa ditangani secara parsial, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskannya,” kata Wagub Idris Rahim.
Baca Juga : Masyarakat Tolinggula Harapkan Program NKRI Tetap Di Lanjutkan

Idris mengutarakan, rakor program BPNTD sangat penting dan strategis untuk mengevaluasi penyaluran BPNTD kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), membahas sisa KPM yang belum tersalurkan, serta mensosialisasikan pemanfaatan aplikasi e-BPNTD.

Untuk pelaksanaan program BPNTD, lanjut kata Idris, Pemprov Gorontalo telah membentuk Tim Pengendali berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 175/28/V/2018 tentang Pembentukan Pengendali Program BPNT-D Provinsi Gorontalo. Tim Pengendali tersebut beranggotakan 45 orang dari lintas sektor.

“Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali sudah jelas dan terinci. Jika semuanya bekerja dengan baik, pasti tidak ada masalah dan program ini bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, dalam laporannya mengemukakan bahwa rakor BPNTD bertujuan untuk menghasilkan output berupa rekomendasi untuk penguatan pelaksanaan program BPNTD. Rekomendasi tersebut antara lain tentang penguatan peran dan fungsi pemberdayaan oleh IKM, Bumdes, dan koperasi, menyepakati alur dan distribusi bahan pangan sesuai juknis, emperkuat peran Tim Pengendali, serta menetapkan total target KPM sampai dengan bulan Desember 2018.
Baca Juga : Pemprov Gorontalo Dukung Hadirnya A2K4

“Kita berharap rekomendasi yang dihasilkan pada pertemuan ini bisa menjawab berbagai persoalan di lapangan,” ujar Budi.

Program BPNTD sejauh ini telah mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan rilis BPS Provinsi Gorontalo tanggal 16 Juli 2018, angka kemiskinan Provinsi Gorontalo turun dari 17,14 persen menjadi 16,81 persen, atau turun sebesar 0,33 persen dibanding angka kemiskinan pada September 2017.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 dilaporkan turun dari 17,14 persen menjadi 16,81 persen. Turun 0,33 persen dibandingkan kemiskinan pada September 2017 lalu.

Jumlah penduduk miskin Maret 2018 di Provinsi Gorontalo sebanyak 198,51 ribu jiwa, sementara jumlah penduduk miskin September 2017 sebanyak 200,91 ribu jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2018-September 2017 berkurang sebanyak 2,4 ribu jiwa.

“Garis kemiskinan Provinsi Gorontalo pada September 2017 sebesar Rp307.707,- per kapita per bulan dan pada Maret 2018 menjadi Rp316.296,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp8.589,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 2,79 persen,” demikian bunyi siaran pers BPS Provinsi Gorontalo No. 39/07/75/Th.XII, tertanggal 16 Juli 2018.

Data lain yang juga terungkap yakni perbedaan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan di Perkotaan Maret 2018 sebesar Rp318.195,- per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di Perdesaan sebesar Rp314.727,- per kapita per bulan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo terjadi penurunan dari 0,847 pada September 2017 menjadi 0,750 pada Maret 2018. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil.

Meski mengalami penurunan angka kemiskinan, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta semua pihak tidak berpuas diri. Sebab ia menargetkan di akhir periode kepemimpinannya tahun 2022 nanti angka kemiskinan turun menjadi 14 persen.

“Penurunan ini baru awal, masih banyak pekerjaan rumah setiap OPD. Misalnya, Bagaimana program BPNTD (Bantuan Pangan Non Tunai Daerah) yang sudah kita alokasikan sejak November lalu bisa jalan dan dirasakan masyarakat miskin. Bagaimana bantuan pertanian, perikanan dan lainnya bisa tepat sasaran. Ini yang harus kita kejar,” terang Rusli saat diwawancarai, Sabtu (21/7/2018).

Di tempat terpisah, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki mengaku bersyukur dengan capaian tersebut. Ia menilai turunnya angka kemiskinan dipengaruhi oleh dua hal, yakni pemerintah mampu menekan inflasi daerah serta semakin terarahnya intervensi warga miskin dengan menggunakan basis data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

“Alhamudulillah selama periode itu, kita mampu menjaga kestabilan harga melalui intervensi pasar oleh bapak Gubernur. Kalau biasanya intervensi pasar hanya pada hari-hari besar, tahun ini lebih intens hampir setiap bulan ada pasar murah. Secara psikologis intervensi ini mampu membuat pedagang berhati-hati menaikkan harga barang,” jelas Budi saat diwawancarai Sabtu, (21/7/2018).

Hal lain yang menjadi perhatian yakni mulai mengerucutnya intervensi program kemiskinan melalui basis data TNP2K. Pemprov dan kabupaten/kota saat ini sudah menjadikan basis data tersebut sebagai sasaran intervensi program.

Budi optimis target 14 persen angka kemiskinan bisa teralisasi jika pemerintah konsisten dengan basis data terpadu. Selain itu, kebijakan penurunan beban pengeluaran pemerindah untuk dialokasikan pada peningkatan ekonomi masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, terus menseriusi program penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo yang sesuai data dari BPS hingga saat ini masih 17,14%. Gubernur menekankan untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bisa mencari pola yang paling efektif agar penurunan angka kemiskinan bisa terus ditekan.

“Padahal sudah banyak program kerja kita yang sudah sampai ke masyarakat. Contohnya kita lakukan intervensi pasar, kita lakukan pasar murah dengan mensubsidi bahan pokok. Ada juga Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) kepada 35 ribu KK miskin. Program ini dan banyak lagi program pro rakyat harusnya mampu menurunkan angka kemiskinan,” kata Rusli saat memimpin rapat internal yang dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD dan staf terkait di kediaman pribadi di Kelurahaan Moodu, Kota Goronralo, Sabtu (23/6/2018).

Gubernur dua periode itu meminta agar program-program tersebut dievaluasi sejauh mana mampu menekan angka kemiskinan. Ia berharap ada inovasi dan metode baru untuk memberdayakan warga miskin. Rusli juga menekankan agar program Pemprov Gorontalo haus sinkron dan bersinergi dengan program dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Karena memang masyarakat miskin ini kan tersebar di seluruh kabupaten / kota bukan di provinsi, artinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat miskin adalah pemerintah di kabupaten kota. Namun bukan berarti pemerintah provinsi lepas tangan. Buktinya pasar murah telah kita lakukan, tetapi sayangnya di kabupaten / kota tidak melakukan itu,” tambahnya.

Gubernur memerintahkan kepada Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo Anis Naki untuk membentuk tim khusus. Tim itu bertugas untuk memonitoring dan mengevaluasi terhadap semua program yang sudah dilakukan. Perlu juga melakukan pemetaan program-program yang dilakukan oleh OPD.

“Kita akan gelar rapat kembali untuk pembentukan tim ini. Kita akan mengevaluasi semua program bukan hanya di 2018 ini tetapi dari 2012 sejak periode pertama kepemimpinan Pak Gubernur Dan pak Wagub. Kita akan lihat semua bantuan-bantuan yang berasal dari seluruh OPD baik dari sektor perikanan, pertanian, perternakan, bantuan sosial, sektor pendidikan, kesehatan, semua akan kita data apakah sesuai atau tidak,” kata Anis Naki.(Hmsprov-Ecyhin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menilai masalah pengentasan kemiskinan di daerah bisa dilakukan jika menggunakan data yang akurat dan fokus. Penegasan tersebut disampaikan Idris saat membuka Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan tingkat Provinsi Gorontalo di Aula Kantor Bappeda, Kamis (8/2).

“Tupoksi pemerintah itu antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan dan menjaga ketertiban umum. Apabila tupoksi pemerintah dilaksanakan dengan maksimal dan fokus serta mengunakan data yang akurat maka insya allah angka kemiskinan akan menurun drastis,” tutur Idris.

Mantan Sekda Provinsi Gorontalo itu menilai banyak hal yang mempengaruhi kenapa angka kemiskinan di Gorontalo masih cukup tinggi yakni 17,14 Persen. Hal itu tidak berbanding terbalik dengan angka pertumbuhan ekonomi yang cukup baik antara 6-7 persen.

“Mengapa angka kemiskinan kita hanya turun 1 Persen, karena pemerintah provinsi kabupaten / kota belum menemukan data yang akurat dan sinergitas prov/kab/kota dalam program belum terwujud,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ia berharap dalam rakor penanggulan kemiskinan ini ada hal hal yang harus dikoordinasikan lintas daerah. Terutama dalam hal verifikasi dan penyatuan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), TKPKD dan data kementerian. Dari data yang akurat tersebut dibuatkan program yang bersinergi antara pemerintah prov / kab / kota sesuai kewenangan masing-masing.

“Perlu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu. Melakukan percepatan dan melakukan inovasi–inovasi yang terintegrasi dengan baik,” pungkasnya.(Hmsprov-Gusti).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Satu lagi terobosan yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo guna memberi perhatian pada warga miskin di daerah, yakni dengan mengeluarkan Kartu “NKRI Peduli”. Kartu yang akan dirilis akhir tahun 2017 ini akan diberikan kepada dua puluh ribu warga miskin yang tersebar di empat kabupaten di Gorontalo. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan Kepala Cabang BRI Gorontalo, Asisten III, Kadis Keuangan dan Aset Daerah serta Kepala Bappeda, Jumat (24/11).

“Tahun ini kita akan mulai dari empat kabupaten yakni Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Pohuwato. Jumlahnya ada 20 Ribu Kepala Keluarga dengan merujuk basis data terpadu keluarga miskin,” terang Kepala Bappeda Budiyanto Sidiki usai pertemuan.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, manfaat dari kartu tersebut yakni dalam bentuk bantuan non tunai. Warga pemegang kartu nantinya akan menukarkan dengan produk pangan di desa dalam bentuk minyak goreng, telur, gula dan beras.

Selain membantu kesejahteraan warga miskin, program ini juga akan berdampak pada ekonomi di pedesaan. Pasalnya, penyediaan bahan pokok tersebut diupayakan berasal dari BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). BUMDES sebelumnya akan mendapatkan pendampingan dari Pusat Inkubasi Pengentasan Kemiskinan untuk menciptakan produk-produk yang dibutuhkan.

“Karena kalau kita belikan bahan bahan pabrikan, pasti uangnya ke luar daerah. Tapi kalau kita dorong masyarakat untuk menciptakan dengan menginterpensi BUMDES dengan pola pemberdayaan, peralatan dan sebagainya maka minyak goreng bisa diciptakan dan memenuhi standar kualitas,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Cabang BRI Nanang Sugiyarto selaku operator penyedia kartu non tunai menjelaskan, pihaknya mengaku siap mensukseskan program Gubernur Gorontalo tersebut. Untuk pencairan bantuan tersebut pihaknya sudah menyiapkan ribuan agen BRILink yang tersebar di kabupaten/kota.

“Mekanismenya setiap pemegang kartu akan datang ke agen BRILink untuk ditukar dengan sembako. Agen BRILink itu khusus kota saja sudah 636 unit, BRI Limboto ada 650, belum Pohuwato dan seterusnya. Artinya BRI siap karena setiap desa ada satu agen BRILink,” jelas Nanang.

Untuk tahun 2018 Pemprov Gorontalo menargetkan bantuan kartu non tunai ini akan bermanfaat bagi 35 Ribu KK miskin. Angka tersebut bisa menjadi 90 Ribu jika pemerintah kabupaten/kota ikut berpartisipasi melalui dana sharing.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Pemerintah Provinsi Gorontalo sedang menyiapkan program bantuan sosial bagi pemegang kartu “NKRI Peduli”. Kartu tersebut merupakan janji politik Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim saat kampanye pada Pilkada beberapa waktu lalu.

“Insya Allah minggu kedua November ini, kita akan luncurkan program pemanfaatan Kartu “NKRI Peduli”. Untuk tahap awal akan berlaku untuk 20 Ribu orang. Bagi pemegang kartu “NKRI Peduli” tetap pegang kartu itu. Itu menjadi komitmen kami,” terang Rusli Habibie saat menghadiri acara puncak HUT Partai Golkar ke-53 Provinsi Gorontalo di Pantai Bolihutuo, Boalemo, Sabtu (4/11).

Meski begitu, lanjut Rusli, pemegang kartu “NKRI Peduli” tetap akan diverifikasi oleh dinas terkait sesuai dengan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Hal itu dimaksudkan agar program bantuan sosial yang nantinya akan disalurkan akan tepat sasaran dan tepat guna.

“Bagi pemegang kartu namun tidak termasuk di data penduduk miskin jangan berkecil hati. Tetap ada program yang kami siapkan,” imbuh ketua DPD I Golkar Provinsi Gorontalo itu.

Rusli juga menampik jika kartu “NKRI Peduli” hanya memprioritaskan warga pendukung Rusli-Idris pada pilkada lalu. Ia memastikan bahwa semua lapisan masyarakat Gorontalo tetap akan mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membeda-bedakan warna politk.

“Bagi Rusli-Idris Pilkada sudah selesai. Kami tidak lagi menjadi gubernur dan wagub pendukung NKRI, tapi kami adalah gubernur dan wakil gubernur seluruh rakyat Gorontalo,” tandasnya.

Pada acara malam silaturahmi pengurus dan kader Golkar se-Provinsi Gorontalo itu, Rusli Habibie tidak lupa mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah ikut berjuang memenangkan Rusli-Idris atau yang dikenal dengan sebutan ‘NKRI’. Ia berharap semua pihak tetap kompak dan solid dalam mengawal program pemerintah provinsi.Malam puncak HUT Golkar ke-53 Provinsi Gorontalo juga diisi oleh beragam kegiatan di antaranya pemutaran film dokumenter pasangan NKRI di pilkada lalu, puluhan door prize sepeda gunung dan hadiah lainnya, pesta kembang api serta acara bakar bakar ikan di pantai Bolihutuo kompleks vila pribadi keluarga Rusli Habibie.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta agar pelaksanaan kegiatan menyangkut penanggulangan kemiskinan tidak dilaksanakan di hotel berbintang dengan fasilitas yang mewah. Menurutnya, kemiskinan harus dientaskan dengan cara melihat dan mendekati langsung masyarakat miskin. Hal tersebut disampaikan Rusli saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulan Kemiskinan 2017 tingkat Provinsi Gorontalo, Rabu (25/10).

“Bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa tahu orang miskin jika acara pengentasan kemiskinan seperti ini kita bikin di hotel dan di ruang ber-AC? Lain kali pak Budi (kepala Bappeda), kita bikin acara begini di (kecamatan) Bongomeme sana, atau di (kabupaten) Pohuwato sana. Kalau perlu kita tidur di sana sehingga kita bisa melihat seperti apa kehidupan masyarakat miskin itu,” terang Rusli.

Bagi Gubernur dua periode itu, pengentasan kemiskinan bisa dimulai dari hal paling sederhana yaitu membeli barang milik warga miskin. Produk panganan milik petani dan pedagang lokal wajib untuk dibeli sebagai bentuk pemberdayaan. Itulah sebabnya mulai November nanti Rusli meminta setiap kegiatan pemerintah wajib menyertakan buah dan panganan lokal Gorontalo.

“Saya tidak mau melihat lagi setiap acara ada roti dan lain lain. Apalagi ada buah apel, jeruk sunkies dan lain lain. Taru lembetue (belimbing botol) di situ (atas meja). Membeli produk lokal itu sudah menjadi salah satu aktivitas untuk mengentaskan kemiskinan. Tidak usah ke hypermart, indomaret, alfamaret. Itu uangnya didapat di sini dibawa ke luar.Mengentaskan kemiskinan itu harus kongkrit seperti itu bukan dengan teori,” tandasnya lagi.

Terkait dengan program pengentasan kemiskinan daerah, Rusli meminta agar pemerintah di semua level fokus pada data yang terintegrasi oleh Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K). Data yang telah disusun berdasarkan nama, alamat dan foto kondisi kemiskinan setiap kepala keluarga. Pemberian bantuan juga harus didasarkan pada kebutuhan warga miskin bukan berdasarkan pertimbangan suka tidak suka, pertimbangan politik atau pertimbangan kekeluargaan.(hmsprov-ecyhin)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Gubernur Rusli Habibie didampingi Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki menemui Menteri Sosial (Mensos) RI Khofifah Indar Parawansa di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (14/9).

Usai melakukan pertemuan tersebut, Gubernur melalui Kepala Bappeda yang dihubungi via telepon semalam oleh media mengatakan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sangat merespon segala upaya yang dilakukan Gubernur Gorontalo. Menurutnya, gubernur sangat serius dalam penanggulangan kemiskinan, apalagi banyak program Pemprov Gorontalo yang pro pada rakyat.

“Beliau sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan pak gubernur kita. Ibu mensos melihat upaya yang dilakukan gubernur sangat berpihak pada penanggulangan kemiskinan di daerah,” kata Budiyanto

Budiyanto melanjutkan dalam pertemuan tersebut, gubernur menyampaikan pada ibu menteri agar Kementerian Sosial dapat menambah alokasi program keluarga harapan (PKH) dan tambahan jatah beras keluarga sejahtera (Rastra)

“Semua pak gub sarankan kepada ibu menteri. Termasuk penambahan pembangunan kawasan adat terpencil (KAT) di wilayah Provinsi Gorontalo,” lanjutnya.Dari pertemuan itu juga, Budi menambahkan Mensos menyampaikan jika untuk penanggulangan kemiskinan agar pemprov memaksimalkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). TPKK harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama terkait mensinergikan data kemiskinan khususnya program program penanggulangan kemiskinan seperti PKH, Rastra dan program jamkesmas.

“Ibu menteri minta pada pak gub agar mengudang seluruh bupati dan walikota di Gorontalo untuk sinergikan data. Serta membangun koordinasi dengan kab/kota sampai desa, karena jika berurusan tentang kemiskinan maka dari atas hingga bawah harus mengatasinya,” tandasnya.(Hmsprov-Ecin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 4
© 2018, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo