>

KABUPATEN GORONTALO, HUMAS – Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Gorontalo kembali mensosialisasikan bahaya HIV AIDS di SMAN I Tibawa Kabupaten Gorontalo, Rabu (18/7/18).

Ketua TP.PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menuturkan, penyakit AIDS penularannya kebanyakan melalui hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan, melalui jarum suntik pada pemakai narkoba yang sudah terinfeksi AIDS, transfusi darah juga dari air susu ibu.

Menurut Idah, tercatat sudah kurang lebih 400 orang di Gorontalo yang sudah terkena HIV AIDS, yang rata-rata ditularkan melalui hubungan seks maupun narkoba.

“Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa pemuda seharusnya melakukan hal-hal yang positif dan kreatif, jangan pernah menyentuh yang namanya narkoba ataupun melakukan seks bebas,” ujar Idah.

Idah menambahkan, AIDS tidak akan menular jika kita bersalaman, bersentuhan atau bahkan berpelukan dengan penderita AIDS. Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) adalah manusia seperti kita juga, jangan mengucilkan mereka.

“ Kita tidak harus menjauhi penderita AIDS, justru kita harus memberikan motivasi kepada mereka untuk terus melakukan pengobatan agar mereka bisa bertahan hidup yang lebih lama lagi,” ungkap Idah.

Idah yang juga Ketua Tim Asistensi KPAP Gorontalo, terus menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak pernah melakukan hal-hal yang negative seperti pergaulan bebas, free sex dan narkoba.

Sosialisasi yang dihadiri ratusan siswa Smansa Tibawa tersebut, diakhiri dengan dialog dan tanya jawab antara peserta dan Ketua Tim Asisetensi KPAP.(Hmsprov-Burhan).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KABUPATEN GORONTALO, HUMAS – Berbagai inovasi di bidang kesehatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapat pujian dari Menteri Kesehatan RI Prof. Nila Farid Moeloek.

Pujian ini disampaikannya ketika berkunjung ke Saung Germas Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, Selasa (17/7/18).

Beberapa inovasi yang telah dilakukan Pemprov Gorontalo yaitu pembentukkan gugus tugas untuk memastikan semua ibu hamil memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat, yang juga ikut melibatkan aparat keamanan dari TNI dan POLRI.

“ Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari inovasi-inovasi yang ada di Provinsi Gorontalo, yang bisa kita replikasi atau bisa kita contohi, yang kesemuanyan itu sudah pasti harus melalui sosialisasi lebih dulu,” ujar Menkes.

Inovasi lain yang bisa dijadikan contoh yakni pembentukan Saung Germas yang berada di Desa Iloponu. Kegiatan di dalamnya tidak hanya sekedar soal gerakan masyarakat sehat tetapi berkaitan pula dengan ekonomi dan pendidikan.

“ Ada pula si Dora (arisan donor darah), Pak Dok yakni layanan online kesehatan yang bekerjasama dengan dokter swasta untuk memberikan konsultasi kesehatan secara online. Saya pikir ini sebuah inovasi yang patut kita contohi,” jelas Nila Moeloek.

Sebelum mengakhiri kunjungan ke Provinsi Gorontalo, Menkes bersama rombongan yang didampingi Ketua TP. PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, menyempatkan diri mengunjungi SDN I Limboto. Menkes RI disambut dengan tarian Langga dan permainan musik tradisional Polopalo yang dimainkan oleh anak-anak SD kelas V. Di lokasi ini Menkes berdialog dengan anak-anak SDN I Limboto.(Hmsprov-Burhan).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, HUMAS – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mensosialisasikan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022, Selasa (17/7/2017) di Ballroom Karawo Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Anis Naki saat membuka sosialisasi mengatakan, kegiatan ini sebagai tindak lanjut Pemprov Gorontalo terhadap amanat Undang-Undang Pangan dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya telah menghasilkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018 dan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) tahun 2018-2022 sesuai pedoman penyusunan RAD-PG yang diterbitkan oleh kementerian PPN/Bappenas.

Dokumen RAD-PG Provinsi Gorontalo tahun 2018-2022 merupakan pedoman bagi perangkat untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan yang lebih efektif dan berbasis bukti sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan status gizi masyarakat.

“Pelaksanaan RAD-PG ini juga sangat mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) terkait pangan dan gizi diantaranya adalah mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dengan menjamin akses pangan yang aman, bergizi dan mencukupi bagi semua orang khususnya masyarakat miskin dan rentan termasuk bayi untuk penurunan stunting dan wasting pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui,” kata Anis.

Menurut Anis tanpa adanya sumber daya manusia yang tangguh, maka akan sulit dalam melaksanakan pembangunan, yang merupakan faktor utama yang diperlukan untuk melaksanakan Pembangunan Nasional. Anis berharap seluruh stakeholder terkait di tingkat provinsi sampai kabupaten/kota bisa berperan aktif sehingga dapat tercapai pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan RAD-PG.

Sosialisasi yang dihadiri oleh 150 orang yang terdiri dari stakeholder terkait lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta instasi vertical(Hmsprov-nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai segala upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain menyediakan jaminan kesehatan masyarakat, Pemprov Gorontalo bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berupa meningkatkan indikator kesehatan masyarakat.

Hal itu disampaikan Rusli saat menjawab pertanyaan wartawan pada Temu Media Ekspose Pembangunan Kesehatan Gorontalo 2018, Senin (16/7/2018). Acara yang berlangsung di Hotel Dumhil, Kota Gorontalo itu turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Nila F. Moeloek.

“Masyarakat sudah kami berikat Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) untuk berobat gratis di puskemas atau rumah sakit. Bagi yang tidak punya BPJS, cukup membawa KTP maka ia tetap dilayani dengan dana talangan. Begitu ia sembuh maka kita minta mengurus jaminan kesehatan,” kata Rusli.

Tidak heran jika Provinsi Gorontalo menjadi satu dari empat provinsi di Indonesia yang meraih penghargaan Universal Helath Coverage (UHC) karena tingkat penjaminan yang mencapai angka 96,66 persen.

Artinya, dari 1.157.316 penduduk Gorontalo sudah terjamin kesehatannya sebanyak 1.118.699 jiwa. Tinggal menyisakan 38,617 jiwa atau 3,34 persen yang belum memiliki jaminan kesehatan apapun.

“Hambatan yang kami alami sekarang bu Menkes, bagaimana menaikkan status rumah sakit menjadi rumah sakit rujukan dan rumah sakit pendidikan. Kenapa pendidikan, karena setiap tahun kami harus menyekolahkan 10 calon dokter ke luar daerah. Jika UNG selesai (pengurusan izin Fakultas Kedokteran) maka UNG dan RS Ainun kita jadikan rumah sakit pendidikan,” lanjutnya.

Rusli berharap dengan pengembangan RS Ainun sebagai rumah sakit provinsi maka kualitas pelayanan kesehatan di Gorontalo bisa semakin baik. Cara yang ditempuh yakni melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pengembangan RS Ainun yang saat ini masih berstatus tipe D.

Skema tersebut memungkinkan pembangunan infrastruktur, alat kesehatan dan peningkatan SDM medis rumah sakit bekerjasama dengan pihak swasta. Pemprov Gorontalo menghitung butuh investasi sebesar 842 Milyar Rupiah agar RS Ainun bisa menjadi rumah sakit rujukan tipe B sekaligus menjadi rumah sakit pendidikan.

(Hmsprov-isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Kepala Kantor Kementrian Agama Provinsi Gorontalo Kudrat Dukalang mengaku siap mensukseskan pelaksanaan imunisasi campak rubella atau measles rubella (MR) pada Agustus-September 2018 nanti.

Salah satu bentuk dukungan yakni dengan memasukkan materi pentingnya imunisasi pada pertemuan keagamaan formal dan non formal. Dilakukan juga sosialisasi melalui Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di setiap kecamatan.

“Dinas Kesehatan sebagai leading sektor kami harapkan bisa menyurat ke Kanwil untuk menjadi dasar melakukan sosialisasi. Tadi saya sudah sampaikan kami siap bantu, tidak saja hutbah (di masjid), tapi juga pada pertemuan lain seperti majelis taklim, ibu-ibu pengajian dan lainnya,” terang Kudrat usai memberikan materi pada Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Measles Rubella di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Selasa (03/7/2018).

Menurut Kudrat, imunisasi Measles Rubella patut untuk didukung oleh semua pihak. Selain sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, imunisasi ini penting untuk melindungi anak-anak usia 9 bulan hingga 15 tahun dari penyakit menular dan mematikan itu.

“Ini kan menyangkut kepentingan masyarakat umum, jadi Kemenang include di situ. Kami juga menyelenggarakan pendidikan agama, mulai dari RA (Raudatul Atfal), MTs (Madrasah Tsanawiah), MA (Madrasah Aliyah) hingga perguruan tinggi. Ini yang menjadi kewenangan kami,” imbuhnya.

Kanwil Kemenang Gorontalo mencatat ada 30.875 siswa/siswi yang belajar di RA/MTs/MA se Gorontalo. 24.987 di antaranya usia potensial untuk diimunisai MR. Jumlah itu tersebar di 249 madrasah di enam kabupaten/kota.

Provinsi Gorontalo ditargetkan sukses imunisasi MR bagi 312.778 anak. Imunisasi digelar serentak di 28 provinsi dengan dua tahap. Bulan Agustus menyasar anak usia sekolah serta bulan September untuk pelayanan anak di Posyandu dan Puskesmas.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Sebanyak 312.778 anak se Provinsi Gorontalo ditargetkan menjalani imunisasi campak dan rubella atau Measles Rubella (MR) pada Agustus dan September 2018 nanti. Imunisasi MR yang digelar serentak di 28 Provinsi itu menyasar anak usia 9 bulan hingga 15 tahun.

“Pada bulan Agustus imunisasi ini kita targetkan untuk anak-anak usia sekolah, sementara pada bulan September untuk balita dengan melakukan pelayanan di Posyandu, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya,” terang Kadis Kesehatan Provinsi Gorontalo dr. Triyanto Bialangi saat membuka acara Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi Kampanye Measles Rubella yang berlangsung di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Senin (02/7/2018).

Triyanto berharap agar kampanye nasional MR ini bisa didukung oleh semua pihak dengan membangun kesadaran pentingnya imunisasi yang disebabkan oleh virus Myxovirus Viridae Masles. Provinsi Gorontalo ditargetkan mampu mengimunisasi sasaran sebesar 95 persen.

“Untuk vaksin dan sumber daya insyaallah kita siap. Terpenting adalah membangun kesadaran kepada masyarakat agar mau mengimunisasi anaknya yang berusia 9 bulan hingga 15 tahun supaya terhindar dari penyakit yang mematikan ini,” imbuhnya.Sementara itu, dr. Khalik Malik perwakilan UNICEF mengemukakan, imunisasi MR secara nasional ditargetkan sukses untuk 32 Juta anak di 28 Provinsi. Tahun sebelumnya, pemerintah pusat sukses menggelar imunisasi MR kepada 35 Juta anak di pulau Jawa.

“Kita hindari adalah wabah atau kejadian luar biasa akibat virus ini. Seperti yang terjadi awal tahun ini di Papua ada 70 anak yang meninggal akibat wabah campak. Ini contoh bagaimana imunisasi MR ini penting bagi anak Indonesia,” terang Khalik.

Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi Kampanye MR sendiri diikuti oleh berbagai unsur di antaranya dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas pendidikan pendidikan kabupaten/kota, Departemen Agama kabupaten/kota, tokoh agama, tokoh masyarakat dan insan pers.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Sebanyak 75 Ribu Jiwa pemegang kartu Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang dibiayai melalui APBD Pemprov Gorontalo terancam dihapus dari kepesertaan. Pasalnya, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mempersyaratkan penerima manfaat harus mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di sistem BPJS.

“75 ribu jiwa ini merupakan peserta Jamkesta yang terdaftar dari tahun 2012. Dulu Jamkesta tidak mewajibkan NIK. Tetapi dengan adanya Perpres Nomor 12 Tahun 2013 setiap peserta jaminan kesehatan harus memiliki NIK, Jadi sementara mencari data NIK peserta 75 ribu dinonaktifkan dulu,” kata Manager BPJS Kesehatan Gorontalo, Rhendra Pandu Patria pada rapat forum komunikasi pemangku kepentingan utama tahap I Provinsi Gorontalo, di Ruang Kerja Sekda, Senin (28/5/2018).

Rhendra menambahkan, verifikasi NIK bagi 75 Ribu peserta Jamkesta tersebut hingga saat ini terus dilakukan. Hingga saat ini sudah 39 Ribu jiwa yang sudah masuk data dan diaktifkan kembali.

“saya berharap setiap kabupaten/kota segera menyerahkan data peserta yang dinonaktifkan kemarin secara keseluruhan. Karena dari 39 ribu peserta yang sudah didaftar kembali ternyata ada yang sudah terdaftar di program Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik pemerintah pusat, BPJS mandiri bahkan ada yang sudah menjadi ASN. Maka dengan adanya NIK ini memang sangat perlu untuk memfilter data-data yang seperti itu,” imbuhnya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Anis Naki mengatakan rencana penonaktifan 75 Ribu pemegang kartu Jamkesta sangat dilematis bagi pemerintah. Di satu sisi, pemprov terus berupaya untuk menjamin kesehatan rakyat miskin. Namun di sisi lain, alasan administrasi belum memiliki NIK mengancam pemegang jaminan asuransi.

“kenapa saya bilang hanya alasan. Karena bapak gubernur itu selalu mengatakan apa pun syaratnya, peserta resmi maupun tidak resmi harus dilayani oleh rumah sakit dan puskesmas di seluruh Gorontalo,” ujar Anis.

Pj Sekda itu berharap forum ini mampu membahas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan di bidang kesehatan. Pemerintah kabupaten/kota diminta ikut berkontribusi aktif untuk mendata kembali warga yang belum memasukkan NIK ke BPJS Kesehatan.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo pada tahun 2018 ini akan melakukan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Gorontalo dr. Hasri Ainun Habibie. Pengembangan mencakup kegiatan pembangunan tambahan ruang inap, instalasi gawat darurat, instalasi gizi, pemulasaran jenazah, radiologi, ruang operasi, serta fasilitas dan alat kesehatan lainnya.

“Terkait hal itu kita akan menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang akan difasilitasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat membuka forum konsultasi publik KPBU dalam rangka pengembangan RSUD Hasri Ainun Habibie di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Senin (28/5/2018).

Idris mengemukakan, KPBU menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang sangat potensial dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur dasar di daerah. Bahkan kata Idris, Presiden Joko Widodo pada berbagai kesempatan selalu menyampaikan agar pemerintah daerah mencari terobosan dan inovasi dalam membangun daerah dengan memanfaatkan berbagai alternatif pembiayaan.

“Sehingga itu Pemprov Gorontalo memandang penting KPBU dalam mendorong laju pembangunan daerah,” ujarnya.

Forum konsultasi publik merupakan langkah awal dalam penyusunan kajian prastudi kelayakan pengembangan RSUD Hasri Ainun Habibie. Melalui forum yang dihadiri oleh berbagai instansi terkait hingga pemerintah kecamatan dan desa, serta utusan masyarakat di sekitar RSUD Hasri Ainun Habibie, diharapkan dapat memberikan masukan, saran dan informasi yang bermanfaat dalam mempercepat pengembangan RSUD Provinsi Gorontalo tersebut.

“Kita tentunya sama-sama mengingingkan agar rumah sakit yang menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Gorontalo itu bisa secepatnya dikembangkan sehingga fasilitasnya semakin lengkap dan maju, serta pelayanannya pun semakin baik,” pungkas Idris.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO CITY – Gorontalo Governor, Rusli Habibie was appointed on the 50’s Health Leading Figure at BPJS 50’s Anniversary in the forthcoming July. That’s due to his contribution in conducting free health program for low-income people.

Furthermore, Rendra expressed that Gorontalo Province is one of the fourth province in Indonesia who has been achieved total health coverage for health care and 97 per cent residents have already had health assurance, called Jamkesta funded by Gorontalo APBD.

“There are 4 province that have been had health care assurance, such as Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo and West Papua,” Rendra remarked.

Meanwhile, Gorontalo Governor, Rusli Habibie, asked BPJS’s Head to be more intensively in doing socialization to the low-income people, focusing in referral, hospitalization and BPJS claim process.

Regarding to the low-income people health care assurance, Rusli explained that Gorontalo government will guarantee 203.893 population on Jamkesta Program and government drew up a budget amount 1,9 billion rupiahs to overcome some expenses whenever needed.

Rusli Habibie is also known as a Head of Region that has a care personality in Health. When he was still as a Gorontalo Utara Regent, Rusli was the pioneer who care about the health assurance for low-income people. His concern is still continuing up till now and creating free medical care as one of his eight leading program.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie masuk sebagai satu dari 50 tokoh kesehatan nasional versi BPJS. Terpilihnya Rusli tidak lain karena kontribusi gubernur dua periode itu dalam menjalankan program kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.

“Jadi nanti di bulan Juli kami BPJS Kesehatan berulang tahun ke 50. Gubernur Gorontalo termasuk di 50 tokoh yang diberi hak untuk memberikan pandangan-pandangannya terhadap BPJS kesehatan,” terang Kepala BPJS Gorontalo Rendra Pandu Patria, saat beraudiensi dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Rabu (16/5/2018).

Lebih lanjut Rendra menjelaskan, Provinsi Gorontalo menjadi satu dari empat provinsi di Indonesia yang sudah mencapai total health coverage untuk layanan kesehatan. 97 Persen warga Gorontalo sudah memimiliki jaminan kesehatan, salah satunya melalui program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang dibiayai melalui APBD Provinsi Gorontalo.

“Di Indonesia hanya ada 4 provinsi yang semua warganya sudah memiliki jaminan kesehatan, yakni Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo dan Papua Barat,” imbuh Rendra.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada BPJS untuk intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat miskin. Terutama mengenai proses rujukan, rawat inap dan proses klaim BPJS.

“Contohnya, kalo mereka sakit maunya langsung ke rumah sakit. Padahal mereka harusnya diperiksa dulu di puskesmas terdekat. Nah hal-hal begini yang harus intens diberikan edukasi kepada masyarakat,” kata Rusli.

Terkait dengan jaminan kesehatan bagi warga miskin, Rusli menjelaskan, Pemprov Gorontalo memberikan tanggungan bagi 203.893 Jiwa melalui program Jamkesta. Angka itu diluar dari warga miskin yang tiba-tiba sakit namun belum memiliki jaminan kesehatan. Bagi mereka, Pemprov menganggarkan 1,9 Milyar Rupiah untuk menanggulangi biaya jika sewaktu waktu dibutuhkan.

“Jadi kalau ada warga miskin Gorontalo, tidak punya BPJS dan tiba tiba sakit boleh berobat. Kuncinya hanya satu, asal mereka punya KTP Gorontalo. Mereka tetap dilayani secara gratis sambil mengurus kartu BPJS setelah sembuh,” pungkasnya.

Rusli Habibie dikenal sebagai kepala daerah yang peduli dalam hal kesehatan. Saat masih menjabat Bupati Gorontalo Utara, Rusli menjadi bupati di Gorontalo yang pertama memberikan tanggungan kesehatan bagi warga miskin. Kepedulian itu berlanjut saat menjadi gubernur dengan menjadikan kesehatan gratis sebagai satu dari delapan program unggulan.(Hmsprov-isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo