>

Gorontalo, Program kesehatan gratis yang kini dijalani Pemerintah Provinsi Gorontalo terus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Saat ini Gorontalo bertambah 30 dokter/dokter gigi dan siap disebar diseluruh wilayah di Gorontalo.

 

Kepada para dokter ini, yang terdiri dari 24 dokter umum dan 6 dokter gigi, dilakukan pembekalan dan pembinaan teknis bagi dokter gigi PTT (pegawai tidak tetap) periode September 2013, di Hotel New Rahmat Kota Gorontalo, Selasa (3/9) kemarin.

 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dr. Hi. Triyanto S. Bialangsi, M.kes mengatakan bahwa Provinsi Gorontalo masih sangat membutuhkan tenaga medis untuk mengisi tempat pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi Gorontalo terutama daerah yang memiliki kriteria terpencil dan sangat terpencil.

 

Kadinkes juga mengatakan, pada tahun 2012 Provinsi Gorontalo telah memiliki 8 rumah sakit daerah, 3 rumah sakit swasta, 98 puskesmas dan 247 puskesmas pembantu. Untuk itu, dr. Triyanto mengharapkan, para dokter PTT ini diharapkan bisa mengaplikasikan ilmu yang diterima selama pendidikan dan melayani masyarakat Gorontalo dengan baik.

 

Petugas medis, apalagi dokter, di Gorontalo itu masih dianggap hampir setengah dewa, artinya dokter itu dianggap sebagai panutan, penolong dalam hal kesehatan dan juga sebagai tempat bertanya apa saja. "Oleh karenanya, peran seorang dokter dalam masyarakat begitu berpengaruh untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," kata mantan Kepala Dinas Di Kabupaten Gorut dan Pohuwato ini.

 

Lebih lanjut Kadinkes mengatakan dengan melihat perkembangan Provinsi Gorontalo ke depan dan tantangan yang dihadapi khususnya terkait dengan masalah kesehatan, yaitu masih tingginya angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi balita. Maka diharapkan dokter/dokter gigi PTT ini akan mampu menekan permasalah kesehatan tersebut.

 

Sementara itu Kasubag Umum Dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Rugaija Isa, S.Pd mengatakan, untuk tahun ini Provinsi Gorontalo mendapat 30 orang tenaga dokter, yaitu 24 dokter umum dan 6 orang dokter gigi.

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Pengelolaan lingkungan seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) di Provinsi Gorontalo masih perlu diperhatikan serius. Pasalnya, semua rumah sakit milik pemerintah tersebut sangat buruk dalam pengelolaan lingkungan. Terutama dalam penanganan limbah.


Hal ini sesuai hasil pengawasan dan penelitian yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (Balihristi) Provinsi Gorontalo 2013, yang terungkap dalam expose terbuka yang dilakukan Balihristi, di Grand City Hotel, baru-baru ini.


Kepala Balihristi Provinsi Gorontalo Nontje Lakadjo, melalui Kabid Lingkungan Hidup Rugayah Biki mengungkapkan, sesuai hasil pengawasan yang dilakukan jajarannya, seluruh rumah sakit milik pemerintah yang ada di Provinsi Gorontalo berada pada kategori raport merah. Pasalnya, pengelolaan lingkungan di semua rumah sakit tersebut tak dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. "Ya, sesuai hasil pengawasan kita, rata-rata rumah sakit ini belum mampu merealisasikan SOP pada pengelolaan lingkungan di rumah sakit itu sendiri," terang Rugayah Biki. Rumah sakit yang dimaksudkan antara lain, Rumah Sakit Aloe Saboe (RSAS) Kota Gorontalo, RSUD Toto Kabupaten Bone Bolango, RS MM Dunda Kabupaten Gorontalo, RS Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo dan RSUD Pohuwato.


Rugayah menjelaskan, ada beberapa indicator SOP pengelolaan lingkungan hidup di rumah sakit yang harus dilaksanakan. Ini sesuai dengan regulasi perundang-undangan. Setiap 6 bulan, pihak rumah sakit harus melaporkan hasil pengelolaan lingkungan hidup tersebut. "Nah, selama ini, semua rumah sakit tidak pernah melakukan pelaporan hasil kegiatannya itu. Dan memang dilapangan sesuai pemantauan kita, tidak ada pengelolaan lingkungan yang baik. Misalnya, umumnya limbah medis dibuang disembarang tempat, padahal itu tidak dibolehkan," tambah Rugayah Biki.


Dia juga mengatakan, limbah dari rumah sakit merupakan salah satu limbah yang berbahaya jika tidak ditanggulangi secara dini, "Itu karena, limbah rumah sakit juga mendukung bahan kimia, dan berkadar tinggi," bilangnya. Ditanya soal sanksi terhadap rumah sakit yang memiliki raport merah tersebut, Rugayah Biki mengatakan, jika masih dalam posisi merah dalam bentuk peringatan. Jika sudah masuk ke level raport hitam dua kali berturut-turut, sanksinya cukup berat, yakni pencabutan izin operasional bahkan rekomendasi pidana terhadap pengelola rumah sakit. "Untuk rumah sakit yang sudah mendapat rapot merah ini kita berikan waktu 6 bulan melaporkan kembali pengelolaan lingkungannya. Kami berharap laporan selanjutnya pengelolaan lingkungannya sudah bagus," tambah Rugayah Biki. 

 

Terakhir Rugayah Biki, mengatakan, pemantauan pengelolaan lingkungan hidup rumah sakit ini baru dilakukan di RSUD. Kedepan, rumah sakit swasta juga akan dipantau pengelolaan lingkungan hidupnya. Diharapkan, semua rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo dapat mengelola lingkungan hidupnya, apalagi limbah di rumah sakit sangat berbahaya jika hanya dibiarkan begitu saja. Bagaimana dengan rumah sakit swasta? Rugayah mengatakan, pihaknya belum melakukan penilaian. Namun hal itu akan tetap menjadi target penilaian kedepan. "Saat ini belum, tapi tetap kami akan turun," tandasnya.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo Utara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara membuka penerimaan tenaga dokter, untuk penempatan di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di daerah itu.


Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, Ibrahim Paneo, Selasa, mengatakan, daerah ini masih membutuhkan sekitar 23 orang tenaga dokter umum. "Idealnya satu unit Puskesmas memiliki dua tenaga dokter umum," ujarnya.


Hingga saat ini, terdapat 15 unit Puskesmas tersebar di 11 kecamatan dan tiga diantaranya, yaitu Puskesmas Limbato di Kecamatan Tolinggula, Puskesmas Dulukapa Sumalata dan Gentuma tidak memiliki tenaga dokter.
Meskipun bulan Oktober nanti, daerah ini mendapatkan alokasi delapan orang tenaga dokter berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari Kementerian Kesehatan, namun penerimaan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

 

Pemkab akan menyiapkan tunjangan kinerja daerah yang memadai, ditambah fasilitas perumahan. Dan rencananya pada tahun anggaran 2014 nanti, kata Ibrahim, pemkab akan menaikkan tunjangan sebesar dua kali lipat kepada para dokter yang bertugas di wilayah terpencil dan perbatasan Tolinggula.

 

Kabupaten ini masih mengalami kekurangan tenaga perawat, dan rencananya pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, akan menerima 60 orang tenaga baru. "Kita berupaya memenuhi target satu unit Puskesmas, terdapat dua orang dokter, tiga bidan dan perawat dan tenaga gizi," ungkap Ibrahim.

 

Antara News Gorontalo

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

Sejumlah perwakilan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8) pagi, menuntut pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)diterima oleh Deputi Bidang Kesra Sekretariat Kabinet (Setkab), Siswanto Rosyidi, yang didampingi Kepala Biro Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Robert Pattiselanno Johan, MARS.

Deputi Bidang Kesra Setkab Siswanto Rosyidi mengemukakan, keinginan bidan PTT untuk merubah Keppres 77 tahun 2000 agar bisa ditetapkan menjadi PNS, tidak serta merta begitu saja seperti membalik tangan, karena harus dikoordinasikan dengan instansi-instansi terkait, misalnya antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Dalam Negeri.

Kenapa Mendagri, kata Siswanto, karena kementerian ini memiliki kepanjangan tangan di daerah terutama terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan bidan PTT. "Apa yang menjadi suatu hal yang krusial yang akan dibicarakan antara Kementerian Kesehatan, kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PAN - RB," kata Siswanto.
Deputi Bidang Kesra Setkab itu memastikan, pemerintah tidak tinggal diam terhadap tuntutan para bidan PTT. Pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk mencari jalan yang terbaik bagi semua pihak. "Menteri Kesehatan yang hadir dalam pertemuan bulan Mei 2013 terus menindaklanjuti apa yang diinginkan bidan PTT," ungkap Siswanto.

Dalam kesempatan itu Deputi Bidang Kesra Setkab Siswanto Rosyidi menyampaikan kepada para bidan PTT, agar dalam melakukan demo juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang lain, karena sebagai pelayan kesehatan.

"Jangan sampai tugas pelayanan di tempatnya sampai terabaikan. Selain itu, dalam melakukan demo, meskipun tidak dilarang, akan tetapi cukup mengirimkan perwakilan-perwakilan yang terbatas untuk melakukan komunikasi, sehingga bisa memperoleh hasil yang diinginkan tanpa mengabaikan pengabdiannya," pinta Siswanto.

Sementara itu, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan dr. Robert Pattiselanno Johan, MARSmengatakan, bahwa Kemenkes sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kemendagri, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar aspirasi bidan PTT dapat terakomodasi. Akan tetapi untuk melakukan perubahan suatu kebijakan tidak dapat dilakukan sendiri karena terkait dengan pembinaan kepegawaian dan ketersediaan keuangan negara.

Sebagai bentuk tanggung jawab, menurut Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes itu, aspirasi bidan PTT itu juga sudah dibicarakan dengan Komisi IX DPR RI, guna mendapat persetujuan. Namun, tentu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengadaan pegawai.
"Prinsipnya untuk menindaklanjuti aspirasi bidan PTT ini, Pemerintah tidak diam saja. Pemerintah akan terus memperhatikannya guna mencari jalan yang terabik," ujar Kepala Biro Kepegawian Depkes.

Sebelumnya salah seorang wakil pengunjung rasa, Lilik Dian Ekasari (Ketua Bidan PTT Jawa Barat) dalam tuntutannya mengatakan, bidan PTT meminta kepastian karena sebentar lagi angkatan 2005 akan habis masa penugasannya yaitu bulan Juli 2014.
Kemudian angkatan ke bawahnya juga memiliki persoalan yang sama belum ada kepastian, apakah diperpanjang ataukah tidak, karena setelah 9 tahun mengabdi sesuai dengan Kepres dan Permenkes bahwa setelah dua kali masa penugasan kami dipersilakan mencari jalan sendiri.

"Kami ingin seperti bidan PTT sebelumnya, adanya pengangatan menjadi PNS secara bertahap melalui jalur khusus. Artinya, setiap pengangkatan setiap tahun bidan PTT diprioritaskan untuk diangkat sebagai PNS. Kami ingin pengabdian kepada masyarakat dihargai," pinta Lilik.

Ia juga meminta, agar dalam pengangkatan bidan PTT tidak disamakan dengan jalur umum, karena kalau hal ini dilakukan ada kemungkinan terkendala umur, dan juga kalah bersaing dengan bidan yang berusia masih muda-muda.
(Humas Setkab/ES)

Dipublikasikan pada Berita Nasional

Gorontalo, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) serta Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi Gorontalo, resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Kamis.

Wagub mengatakan, bahwa pelaksanaan O2SN dan FLS2N merupakan momentum penting, dalam  menumbuhkan minat dan bakat masyarakat dalam olahraga dan seni. Dalam era keterbukaan dan persaingan global dewasa ini, dibutuhkan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu untuk dapat bersaing dengan bangsa lain dalam berbagai aspek kehidupan.

"Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah tidak hanya terfokus pada pencapaian kualitas akademik, akan tetapi juga menyangkut aspek non akademik melalui kegiatan ekstrakuliter di antaranya melalui kegiatan O2SN dan FLS2N," tuturnya.

Ia menilai pelaksanaan O2SN dan FLS2N tingkat SD, SMP dan PK-LK jangan dimaknai sebagai kegiatan rutin tahunan yang berorientasi pada kejuaraan. Lebih dari pada itu, lanjutnya, manfaatnya terletak pada nilai pendidikan yaitu menjadikan kegiatan ini sebagai pengalaman belajar para siswa.

Ia berharap agar hal ini benar-benar dimanfaatkan oleh siswa sebagai ajang untuk berkreasi, berinovasi berprestasi dan berkompetisi secara sehat. Perlombaan ini diharapkan juga menjadi pengalaman untuk belajar bekerja sama, mematuhi aturan, mengakui kelemahan diri sendiri dan belajar menghargai kekuatan lawan.

"Berkompetisilah dengan sportif. Sportif dengan bersedia mengakui keunggulan lawan atau kelemahan dan kekalahan diri sendiri. Kalah dan menang dalam kegiatan ini bukanlah tujuan, tetapi jadikan sebagai motivasi dalam rangka mencapai tujuan," tambahnya.

Pelaksanaan O2SN dan FLS2N akan berlangsung tanggal 16 Mei hingga 5 Juni 2013. Peserta terdiri dari 720 Siswa yang terbagi di bidang olahraga SD 204 siswa, SMP 168 siswa dan PKLK 72 siswa.

Sementara bidang seni SD 66 siswa, SMP 138 siswa dan PK-LK 72 siswa. Wagub juga menyerahkan piala dan bonus bagi peserta lomba Olimpiade Sain Nasional (OSN) tingkat Provinsi yang digelar belum lama ini.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/ atau Kegiatan, sedangkan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/ atau Kegiatan. Berdasarkan dokumen RKL dan RPL tersebut, Balihristi Prov.

Gorontalo melakukan tugas Pelaksananan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) di RSUD Tani & Nelayan Kabupaten Boalemo selama 3 hari (15 s/d 17 April 2013), dengan lingkup kegiatan Pemeriksaan keberadaaan Dokumen Amdal dan/atau UKL/UPL, Pemeriksaan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Pemeriksaan Perizinan, Kunjungan/Inspeksi Lapangan Untuk Mengetahui Sistem Pengelolaan Lingkungan, demikian disampaikan Alim Katili, ST Kasubid Pengelolaan, Standarisasi dan Informasi Lingkungan.

"Berdasarkan hasil pemantauan di RSTN Kab. Boalemo ditemukan fakta-fakta bahwa RSTN Boalemo merupakan jenis RS dengan klasifikasi/tipe C, dengan kapasitas tampung adalah sebanyak 68 kamar, Pihak RSTN belum pernah melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, belum dapat menunjukkan Perizinan lingkungan seperti Izin Pengoperasian Insinerator dan Izin Pembuangan Limbah Cair, terkait dengan operasional kegiatan rumah sakit, belum dapat menunjukkan neraca limbah medis & data produk farmasi kadaluarsa, RSTN sudah memiliki SOP Pengelolaan Limbah Medis", ungkap Alim Katili.

Lebih lanjut Alim Katili mengungkapkan "dalam hal pengendalian pencemaran air pihak RSTN telah melengkapi kegiatannya dengan prasarana IPAL dengan sistem aerasi, kapasitas yang belum dapat diidentifikasi oleh petugas RS, Pihak RSTN belum pernah melakukan kegiatan swapantau atau pengukuran terhadap kualitas effluent air limbah, tidak terdapat alat ukur debit pada fasilitas IPAL RSTN; sedangkan dalam hal pengendalian pencemaran udara Pihak RSUD Tani & Nelayan Kab. Boalemo memiliki 2 unit mesin genset dengan kapasitas masing-masing 65 KVA dalam mendukung akitivitas RS, mesin genset sebagaimana yang dimaksud di atas, belum dilengkapi dengan sarana pengambilan/pengukuran sampel emisi gas buang cerobong/mesin genset (tidak merupakan temuan yang perlu ditindaklanjuti karena kapasitas Genset < 100 HP (76.5 KVA) & beroperasi < 1000 jam/tahun) Pihak RSTN belum pernah melakukan pengukuran/pemantauan emisi gas buang dari mesin genset/cerobong (tidak merupakan temuan yang perlu ditindaklanjuti karena kapasitas Genset < 100 HP (76.5 KVA) & beroperasi < 1000 jam/tahun) Fasilitas Insinerator RSTN telah dilengkapi dengan sarana pengambilan sampling emisi, belum ada perlakuan terhadap cerobong insenerator, dalam rangka mengurangi kadar emisi gas buang insenerator; dan untuk limbah B3 (limbah medis) Pihak RSTN belum memiliki fasilitas tempat penampungan sementara dan/atau pemilahan limbah medis, Pihak RSTN telah memiliki fasilitas insinerator dengan temperatur 10000C, tinggi cerobong 6 meter untuk sarana pengolahan limbah medis Pihak RSTN belum melakukan pengelolaan terhadap limbah abu pembakaran insinerator", jelas Alim Katili.

Olehnya rencana tindak lanjut pihak RSTN diharapkan mencari bukti formal rekomendasi UKL/UPL, Pihak RSTN wajib melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara periodik ke KLH Kab. Boalemo dengan tembusan BALIHRISTI Provinsi Gorontalo, Pihak RSTN wajib mengurus perizinan lingkungan seperti Izin Pembuangan Limbah Cair ke sumber air, izin pengoperasian insinerator dan izin penyimpanan sementara limbah B3 (limbah medis), Pihak RSTN wajib melakukan pemantauan/pengukuran kualitas air limbah secara periodik, serta melengakpi sarana IPAL nya dengan fasilitas pengukuran debit, Pihak RSTN wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah abu pembakaran insinerator, tutur Alim Katili.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Gorontalo menunjuk petugas khusus di setiap Puskesmas, yang bertanggung jawab melaporkan kepada pemprov dan pemerintah pusat bila ada temuan kasus gizi buruk di wilayah setempat.

Kepala Dinkes Provinsi Gorontalo Trianto Bialangi, Rabu, mengatakan, petugas khusus tersebut juga merupakan pegawai Puskesmas, namun telah didata nama, alamat dan nomor kontaknya oleh Dinkes.

Para petugas tersebut diharuskan segera melapor, dengan menghubungi nomor khusus yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan dan juga terhubung ke Dinkes Provinsi Gorontalo. "Ini untuk mempermudah kami memperoleh data akurat dan terbaru, agar bisa segera menangani dengan segera penderita baru tersebut," jelasnya.

Sistem SMS dan Call Centre tersebut baru mulai diberlakukan pada tahun 2012, dan sejauh ini dinilai lebih efisien, untuk memperoleh data maupun gambaran gizi buruk di Gorontalo. "Jadi kami tidak harus menunggu data-data yang dikumpulkan dari setiap Puskesmas untuk bisa menangani pasiennya," tambahnya.

Untuk mengobati penderita, pemprov membentuk Therapeutic Feeding Centre (TFC) atau Pusat Pemulihan Gizi. Di tempat ini penderita dan orang tua wajib tinggal sekitar 90 hari, untuk menjalani perawatan dan pemantauan perkembangan status gizi balita tersebut.

Data Dinkes menunjukkan angka balita penderita gizi buruk di Provinsi Gorontalo menurun dari tahun 2010 sebesar 17,5 persen, menjadi 14,44 persen pada tahun 2012. Angka tersebut diperoleh setelah melakukan Pemantauan Status Gizi (PSG) kepada 25 ribu balita di daerah tersebut. (Debby Mano)

 

ANTARA NEWS GORONTALO

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Angka balita penderita gizi buruk di Provinsi Gorontalo menurun, dari tahun 2010 sebesar 17,5 persen menjadi 14,44 persen pada tahun 2012. "Angka tersebut diperoleh setelah melakukan Pemantauan Status Gizi (PSG) kepada 25 ribu balita di daerah tersebut," kata Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Gorontalo, Syafiin Napu, Rabu.

Tahun 2011 Dinkes tak memiliki data penderita gizi buruk, karena pemprov tidak menganggarkannya dalam APBD. Napu mengatakan dari angka tersebut menunjukkan bahwa penurunan jumlah penderita gizi buruk telah melebihi target Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs yakni 15 persen.

Dari enam kabupaten dan kota, angka tertinggi di Kabupaten Gorontalo yakni 17,22 persen, kemudian Pohuwato 14,70 persen, Bone Bolango 14,90 persen, Gorontalo Utara 10,66 persen dan Kota Gorontalo 10,65 persen. Menurutnya, Kabupaten Gorontalo selalu menempati peringkat tertinggi angka penderita gizi buruk, karena jumlah penduduk yang lebih besar dibanding wilayah lain.

Gizi buruk disebabkan sejumlah faktor seperti asupan makanan, pola makan, serangan penyakit, pola pengasuhan orang tua dan tingkat pengetahuan ibu. "Mengobati balita gizi buruk berbeda tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya asupan nutrisi cukup diberi makanan bergizi dan mengatur pola makan. Namun yang sulit jika balita tersebut terserang penyakit seperti TBC atau radang paru-paru," ungkapnya.

Untuk menekan jumlah penderita gizi buruk, Dinkes membentuk Therapeutic Feeding Centre (TFC) atau Pusat Pemulihan Gizi di setiap kabupaten dan kota, dimana penderita akan dirawat oleh petugas hingga berat badannya ideal. Selain itu, pemerintah juga mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan gizi serta melatih para guru SD, SMP dan SMA untuk mengolah makanan sehat dan bergizi tinggi. "Para guru ini nanti yang akan mengajar muatan lokal di sekolah dan targetnya adalah para siswa," tambahnya. (Debby Mano)

 

ANTARA NEWS GORONTALO

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Untuk pengembangan Rumah Sakit Toto yang terletak di Kabupaten Bone Bolango Gubernur Gorontalo. Drs. H. Rusli Habibi, M.AP memberikan bantuan sebesar Rp 3 Miliar untuk pengembangan dan pembangunan ruangan kelas III di RS toto dan 500 juta untuk perbaikan ruangan UGD. Hal tersebut terungkap saat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berkunjung ke rumah sakit Toto 26/02.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyempatkan diri untuk bertatap muka dengan para medis yang bekerja di Rumah Sakit Toto, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan tidak ada gunanya masyarakat di berikan kartu jamkesta, jamkesmas dan kartu asuransi kesehatan lainnya, ketika pasien yang sampai di rumah sakit tidak bisa terlayani dengan baik serta ruangan-ruangannya pun tidak tersedia, Sehingga itu yang membuat kami akan akan berjuang, untuk memperjuangkan anggaran dari pusat.

Masih kata Rusli adapun jumlah bantuan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 3 Miliar untuk penambahan kamar ruang kelas III, tetapi setelah melihat Masterplant pembangunan RS toto yang sudah cukup bagus, maka untuk tahun 2014 saya sebagai Gubernur Gorontalo berjanji akan berjuang untuk menambahkan anggaran pemgembangan RS toto ini melalui Ibu menteri kesehatan dan Menkokesra, sehingga dananya bisa mencapai 15 sampai 20 Miliar.

Memang RS toto ini merupakan rumah sakit alternative bagi rakyat kota gorontalo, bahkan dari luar kota pun akan datang di RS toto ini, karena jika RS daerah lainnya tidak bisa menampung pasienya lagi alias full, maka rumah sakit Toto inilah yang menjadi alternative bagi masyarakat kota dan masyarakat luar kota, kemudian untuk masyarakat kota kalau berobat di RS toto ini bisa menikmati kesehatan gratis, yang penting mereka memegang kartu jamkesta dari Pemerinh Provinsi.

Di akhir sambutannya Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berharap agar kepada pihak RS Toto ini terutama para Medis jangan membeda-bedakan pasien, baik dari suku, Ras, agama, dan tingkat sosial jangan di beda-bedakan, semua disamakan pelayannya dan berikan pelayanan maksimal kepada pasien, tunjukan pelayanan prima kepada pasien supaya pasien yang berobat di RS Toto ini akan merasa nyaman.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie juga memberikan bantuan untuk kepada pemerintah kabupaten Bonebolango untuk pengembangan pasar alele sebesar Rp 1.5 Miliar. (Gusti-Humas)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Senin, 18 Februari 2013 09:59

Gorontalo Sinkronkan Database Kesehatan

Gorontalo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melakukan sinkronisasi database operasional dan sasaran standar pelayanan minimal (SPM) program kesehatan dengan Kabupaten dan Kota.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo, Winarni Monoarfa, Minggu, mengatakan, database penduduk sasaran program kesehatan sangat dibutuhkan untuk menyusun program, anggaran dan target yang akan dicapai setiap tahun.
"Target Millenium Development Goal's (MDG's) 2015 memasukkan empat indikator di bidang kesehatan, yakni status gizi buruk, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan sanitasi lingkungan," jelasnya.

Empat indikator itu bisa tercapai dengan baik, jika ada sinkronisasi data dan target sasaran yang terintegrasi dari level puskemas, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah provinsi.

Selain itu, integrasi data kependudukan kesehatan sangat penting untuk akurasi program yang dijalankan. Meski demikian, dalam prakteknya seringkali pemerintah maupun masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan besaran angka tersebut.

Hal ini disebabkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai institusi yang berwenang dalam penyediaan data kependudukan, hanya dapat menyediakan data kependudukan yang bersifat umum dan terbatas sesuai hasil sensus penduduk, survei penduduk antar sensus (Supas) dan survey sosial ekonomi nasional (Susenas).

Lebih lanjut Winarni mengemukakan, pembangunan di sektor kesehatan tidak terlepas dari peran sektor lainnya, sehingga butuh komunikasi dan koordinasi dan sinkronisasi program.

"Pemerintah sudah membangun puskemas di daerah terpencil, tapi akses jalan menuju ke daerah tersebut belum ada. Ini menjadi tugas dari Dinas Pekerjaan Umum," imbuhnya. Sebagai program yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sekda meminta agar sektor kesehatan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah kabupaten dan kota.

Ia juga meminta agar Dinas Kesehatan memanfaatkan dengan baik bantuan dan pendampingan yang diberikan UNDP, sebab tidak semua daerah mendapatkan fasilitas dari Bank Dunia.

Di Indonesia hanya ada tiga provinsi yang dibantu melalui program UNDP yakni Gorontalo, Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Timur. (Debby Mano)

 

Antara Gorontalo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 15 dari 15
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo