>

JAKARTA, Humas – Setelah sempat dirawat di Munchen, Jerman beberapa bulan lalu, kondisi Presiden RI ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie atau biasa disapa BJ Habibie kian bugar. Bahkan, mantan Menristek Era Soeharto itu baru saja kembali dari Arab Saudi usai melaksanakan ibadah umroh.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang sedang bertugas di Jakarta menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke kediaman BJ Habibie di Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta Selatan, Kamis (10/5/2018). Kedatangan Rusli tidak sendiri, ia didampingi istri Idah Syahidah dan putrinya Siti Maharani Habibie.

“Alhamdulillah temanin pak BJ Habibie makan siang. Beliau sangat sehat,” tulis Rusli sambil mengunggah fotonya melalui pesan Whatsapp.

Pertemuan antara ponakan dan paman itu berlangsung sekitar satu jam. Rusli mengaku senang bertemu dengan salah satu orang yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Rusli muda sempat diasuh BJ Habibie sebelum memutuskan kembali ke Gorontalo.

“BJ Habibie sangat berarti buat saya. Saat selesai kuliah di Bandung, saya pernah bekerja di IPTN (PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara) bersama beliau,” imbuhnya.

Gubernur Goorntalo dua periode itu berharap BJ Habibie tetap sehat dan diberi umur panjang. Sebagai sesepuh bangsa, pemikiran dan kontribusi ilmuan kelas dunia itu masih dibutuhkan bangsa Indonesia.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA, Humas – Niat Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menggandeng investor bagi kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Provinsi dr.Hj. Hasri Ainun Habibie (HAH) mulai memasuki tahapan lebih serius. Tim dari Pemprov yang dipimpin oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Weni Liputo menggelar rapat pembahasan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan atau Outline Bussines Case (OBC) bertempat di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Pertemuan ini untuk mendapatkan gambaran hasil kajian dari konsultan yang ditunjuk Bappenas menyangkut daftar kebutuhan layanan medis (dokter spesialis dan perawat), denah dan fungsi bangunan RS Ainun serta skema pembiayaan yang akan dilakukan bekerjasama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

“Dari hasil analisis kami, jika RS Ainun berencana memiliki 200 tempat tidur dengan dokter spesialis yang memadai, maka dibutuhkan 75 dokter spesialis di berbagai bidang. Saat ini baru ada 19 dokter itu berarti masih butuh 56 dokter spesialis lagi hingga tahun 2021,” jelas dr. Sriyono selaku konsultan.

Pihak konsultan juga merekomendasi agar ada perubahan struktur manajemen rumah sakit yang mengacu pada standar RS tipe B. Struktur tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang berlaku.

“Kami juga merekomendasikan untuk revisi fungsi, revisi zonasi dan revisi sirkulasi untuk kondisi bangunan RS Ainun. Seperti misalnya untuk gedung IGD harus berada di lokasi yang lebih privat bukan di ruangan umum tempat keluar masuk keluarga pasien,” imbuh Dadang, konsultan bidang struktur bangunan.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Weni Liputo mengaku akan segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut. Sebagai langkah awal, akan memberi laporan ke gubernur untuk dilakukan perencanaan sesuai kebutuhan.

“Tadi kan untuk kebutuhan dokter spesialis kita memang masih sangat kurang. Nah ini yang akan kita dorong terus hingga tahun 2021, saat rumah sakit ini resmi difungsikan. Skema pembiayaannya dengan banyak cara, salah satunya membiayai sekolah para calon dokter spesialis secara bertahap setiap tahun. Ini semua putuh perencanaan dan penganggaran yang tepat,” jelas Weni.

Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, pihak konsultan rencananya akan ke Gorontalo untuk melakukan pembahasan lanjutan. Jika OBC ini selesai, maka tahap berikutnya akan dilakukan konsultasi publik yang rencananya berlangsung minggu ke tiga bulan Mei.

Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan rekrutmen konsultan Final Outline Bussines (FBC). FBC menjadi modal untuk penyampaian usulan penjaminan kepada PT PII serta proses penerbitan surat Angsuran Pembiayaan (AP) ke Kemendagri.

Jika semua proses sudah dijalani maka direncanakan penandatangan kontrak pembangunan RS Ainun dengan sistem diangsur pertahun ini akan dilakukan akhir Desember 2018.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo – Banyaknya organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga terkait lainnya yang berperan dalam penanggulangan HIV-AIDS membuat penanganan kasus HIV-AIDS tidak boleh parsial.

Pernyataan ini dikatakan oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim yang juga sebagai ketua pelaksana KPAP (Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi) saat membuka rapat koordinasi dan evaluasi program penanggulangan HIV-AIDS Provinsi Gorontalo, di ruang Huyula Kantor Gubernur , Kamis ( 19/4).

“ Kita sadar, untuk mencegah dan menanggulangi HIV-AIDS, tidak bisa ditangani secara parsial, tapi harus ditangani secara konfrehensif,” jelas wagub.

Menurut Idris, rakorev ini penting untuk mengetahui apakah program-program di tahun 2017 sudah terlaksana dengan dengan baik atau tidak, sekaligus menginventarisir permasalahan, dan mengetahui OPD mana yang peduli dengan penanggulangan HIV-AIDS.

“ Saya sangat berharap komitmen kita semua untuk memikirkan bagaimana epidemik HIV-AIDS ditekan. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota KPA,” papar Idris .

Idris mengingatkan agar semua program pencegahan HIV-AIDS harus terkoordinasi dengan KPA provinsi dan kab/kota maupun OPD lainnya serta harus dilaksanakan secara akuntabel.

“ Yang belum ada perda tentang HIV-AIDS, segera berkoordinasi dengan DPRD atau instansi terkait. Jika sudah ada perda dimungkinkan untuk mendapatkan anggaran,” urai Idris.

Nara sumber pada rakorev tersebut Zamhir Islami, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemda III Kemendagri mengungkapkan apresiasinya terhadap pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah memberikan perhatian yang baik untuk urusan kesehatan dalam APBD Provinsi Gorontalo.

Dalam penjelasannya, di Tahun 2016, Provinsi Gorontalo berada dalam peringkat 12 dalam urutan ratio belanja 10% urusan kesehatan provinsi terhadap total belanja diluar gaji APBD Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar 11.64 % dan di Tahun 2017 meningkat menjadi 11,94 %.

Dari data yang dipaparkan oleh tim asistensi Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Gorontalo yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Muhammad Isman Yusuf, perkembangan penderita penyakit HIV-AIDS di Provinsi Gorontalo mulai mengkhawatirkan.

Pada Tahun 2018, jumlah pengidap HIV-AIDS bertambah 38 kasus, dimana setahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sejumlah 102 kasus. Selama 18 tahun sejak Tahun 2001 – 2018, distribusi HIV-AIDS berdasar tahun diagnosa di Provinsi Gorontalo sejumlah 400 kasus.

Sekretaris KPA Provinsi Gorontalo yang merupakan ketua panitia pelaksana rakorev Salma Rivani Luawo menjelaskan, salah satu dasar rakorev ini yaitu mencermati peningkatan kasus HIV AIDS yang sangat signifikan dari tahun ke tahun di Provinsi Gorontalo. FAkta ini menunjukkan perlu adanya respon yang cepat dan keseriusan semua pihak untuk bergerak, memberikan kontribusinya sehingga bersama-sama memberikan mamapu menjawab permasalahan yang terjadi dan belum direspon sevara maksimal dalam penanggulangan HIV-AIDS.

Rakorev ini diikuti berbagai stakeholder KPA, diantaranya anggota KPA kab/kota se Provinsi Gorontalo, tim asistensi, PTN dan PTS, Pembina umat beraga/pimpinan organsiasi keagamaan, LSM , OPD terkait, dan media.Hmsprov-Asriani).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Rumah Sakit Umum Provinsi Gorontalo dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) kembali menggelar operasi katarak gratis, Jumat (13/4). Pelaksanaan operasi ditinjau langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama jajaran pemerintah provinsi.

Rusli Habibie meminta masyarakat yang memilik penyakit mata untuk tidak segan memeriksakan diri ke Rumah Sakit dr. Hj. Hasri Ainun Habibie. Terlebih setiap dua bulan sekali, RS Ainun menggelar operasi katarak secara gratis.

“Rumah sakit ini memang memiliki ikon sebagai rumah sakit mata dan ginjal. Dua penyakit ini banyak diderita oleh warga masyarakat khususnya yang kurang mampu. Dulu orang jika ingin operasi katarak harus dirujuk ke Manado, Makassar atau Jakarta, tapi sekarang kami sudah punya sendiri dan dilaksanakan secara gratis,” terang Rusli.

Tidak seperti operasi katarak sebelum-sebelumnya yang menggunakan bangunan lama, operasi kali ini sudah menggunakan bangunan rumah sakit baru yang dibangun melalui dana APBD. RS Ainun kini dilengkapi dengan peralatan medis yang canggih dengan dokter spesialis yang direkrut dari RS Ainun Bogor, Jawa Barat.

“Jadi saya berharap masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan ini dengan baik. Meskipun warga kurang mampu tidak punya kartu BPJS atau Jamkesta, mereka bisa berobat ke sini dengan gratis. Cukup dengan menunjukkan KTP,” imbuhnya.

Tahun 2018 ini, RS Ainun sudah menggelar operasi katarak sebanyak dua kali yakni pada bulan Maret sebanyak 60 pasien katarak dan April sebanyak 55 pasien katarak. Lima orang lainnya merupakan pasien pterigium.Pada kesempatan tersebut, Rusli kembali mengungkapkan niatnya untuk melanjutkan pembangunan RS Ainun melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skim pembiayaan itu memungkinkan RS Ainun bisa dibangun sekaligus tanpa harus menunggu dana APBD setiap tahun.

“Rumah sakit ini kami rintis sejak tahun 2014 dengan dana APBD yang minim. Nah sekarang ada skim baru melalui KPBU pemerintah pusat untuk kita jajaki. Jika sudah ada persetujuan dari teman-teman di DPRD dan kerjasama sudah jalan, insya Allah pekerjaanya bisa diselesaikan selama satu tahun,” lanjut mantan Bupati Gorontalo Utara itu.

Rusli menaksir kelanjutan pembangunan RS Ainun masih membutuhkan anggaran lebih kurang 200 Milyar Rupiah. Dana itu untuk melengkapi bangunan untuk rawat inap, alat kesehatan dan fasilitas lainnya.

Rusli menargetkan di akhir pemerintahnnya tahun 2022 nanti, rumah sakit provinsi itu sudah menjadi rumah sakit tipe B dan menjadi rujukan warga di Provinsi Gorontalo dan provinsi di sekitarnya.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Raker Kesda) se-Gorontalo yang dilaksanakan di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Sabtu (7/4). Acara tersebut dibuka Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementrian Kesehatan dr. Siswanto.

Ada tiga isu utama yang diangkap dalam Raker Kesda 2018 ini yakni mengeliminasi penyakit Tuberkulosis (TBC), penurunan stunting, serta pemerataan dan peningkatan mutu imunisasi di Gorontalo. Tiga isu utama ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk dituntaskan.

Untuk penderita Tuberkulosis misalnya, Indonesia masih berada pada peringakat ke dua dunia untuk angka kasus TBC Estimasinya sekitar satu juta dua puluh ribu kasus.

“Di Provinsi Gorontalo tahun 2017 terdapat 2.032 kasus baru TBC yang ditemukan. Kami menargetkan tahun 2018 ini akan menemukan 5.180 kasus untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik hingga penderita dinyatakan sembuh,” kata Asisten II Bidang Pembangunan Sutan Rusdi saat membacakan sambutan mewakili Gubernur Gorontalo.

Penurunan stunting atau kekerdilan dan kurang gizi pada balita juga menjadi fokus pemerintah daerah. Sebab hal ini dapat berdampak pada perkembangan otak dan tumbuh kembang anak yang pada gilirannya berdampak pada kualitas sumber daya manusia.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menyebutkan bahwa tingkat pertumbuhan balita dengan ukuran tubuh sangat pendek di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara masih cukup tinggi dengan angka 11,9 dan 11,1 persen. Sementara untuk empat kabupaten lainnya berada pada presentasi antara 5,5 hingga 7,3 persen.

“Terkait dengan pemberian imunisasi dasar lengkap, hingga Maret 2018 Provinsi Gorontalo baru mencapai 85.3% atau sebanyak 19.447 dari 22.057 bayi. Ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah buat kita semua agar pemberian imunisasi lengkap bisa semakin tinggi,” imbuh Sutan.

Sementara itu, Kepala Badan Litbang Kemenkes Siswanto menyambut baik pelaksanaan Raker Kesda ini. Ia menekankan bahwa pengentasan tiga isu utama kesehatan ini tidak bisa dilaksanakan secara parsial, tapi butuh komitmen dan kerja kerasdari provinsi, kabupaten/kota hingga fasilitas kesehatan di kecamatan dan desa.

“Oleh karena itu, Raker Kesda ini menjadi kesempatan yang baik untuk mensinkronkan dan mensinergikan program antara provinsi dan kabupaten/kota. Langkah langkah apa yang harus kita lakukan untuk dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD),” katanya.

Pada Raker Kesda 2018 ini juga dilaksanakan penandatangan komitmen bersama antar stake holder kesehatan. Para kepala daerah atau yang mewakili diminta membubuhkan tanda tangan di papan komitmen disertai harapan-harapan mereka

Turut membubuhkan tanda tangan perwakilan dari Rumah Sakit Negeri dan Swasta, Puskesmas, hingga Posyandu serta perguruan tinggi kesehatan se-Provinsi Gorontalo.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Bertambahnya penderita AIDS lebih banyak diakibatkan oleh perilaku negatif yang dilakukan oleh individu. Mulai dari seks bebas, narkoba (penggunaan jarum suntik), perilaku suka gonta-ganti pasangan hingga perselingkuhan menjadi faktor utama terjangkitnya penyakit AIDS.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Asistensi Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie saat menjadi narasumber pada Sosialisasi AIDS bertempat di Aula MAN Insan Cendekia, Kecamatan Kabila, Bone Bolango, Rabu (4/4).

“Perilaku negatif ini bisa dilakukan oleh siapa saja, namun yang sangat potensial yakni anak remaja dengan kamatangan emosional yang relatif belum stabil,” kata istri Gubernur Gorontalo Rusli Habibie itu.

Lebih jauh ketua TP PKK Gorontalo itu mengungkapkan, pergaulan anak remaja zaman sekarang sudah begitu mengkhawatirkan karena majunya teknologi komunikasi dan informasi. Di sisi lain, orang tua menjadi lebih sulit untuk melakukan pengawasan selama 24 jam penuh yang berakibat remaja rentan berbuat hal-hal negatif dan merugikan.

“Remaja cenderung memiliki jiwa yang rapuh dan labil sehingga mereka jarang mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Apakah mengarah pada hal yang membahayakan atau tidak? misalnya penggunaan narkoba dan free seks yang bisa menyebabkan penyakit AIDS,” imbuhnya.

Idah mengingatkan bahwa hingga saat ini belum ada obat penyembuh bagi penderita HIV/AIDS. Oleh karena itu mencegah penularan sangat penting dilakukan dengan cara sosialisasi dengan melibatkan peran keluarga dan lingkungan.

Selain menanamkan nilai-nilai agama sejak dini kepada anak-anak, faktor keharmonisan keluarga memiliki peran penting. Keluarga menjadi garda terdepan dalam mendidik, membina dan menjaga anak dan remaja.

Sosialisasi yang mengambil tema “Membangun Kemitraan Dalam Penanggulangan HIV/AIDS” ini diselenggarakan oleh Dharma Wanita Bhayangkari Polres Bone Bolango. Sosialisasi diikuti oleh 120 Dharma wanita Bhayangkari Polres Bonbol, 5 orang polwan serta 30 mahasiswa UNG.(Hmsprov-Burhan).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Jumlah penderita HIV/Aids di Provinsi Gorontalo semakin hari semakin bertambah. Data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menyebutkan sejak awal Januari hingga Maret 2018 ada penambahan penderita AIDS sebanyak 37 orang.

Data itu diungkapkan oleh Ketua Tim Asistensi KPAP Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie saat membuka Pelatihan Kader Mahasiswa Peduli HIV/AIDS, Rabu (28/3) di Aula STIMB Bina Mandiri Kota Gorontalo.

Menurut istri Gubernur Gorontalo Rusli Habibie itu, saat ini virus HIV/AIDS sudah menjadi ancaman serius bagi peradaban Gorontalo. Terlebih, rata-rata pengidapnya berasal dari kalangan generasi muda.

“Bertambahnya jumlah kasus penderita HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo adalah sebuah keprihatinan bagi kita semua, Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kasus lebih cepat dua kali lipat daripada pergerakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS,” jelasnya.

Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan penderita HIV/AIDS. Diantaranya melalui sosialisasi di sekolah sekolah, sosialisasi melalui media massa, pemeriksaan AIDS secara gratis serta pengkaderan mahasiswa peduli HIV/AIDS.

“Oleh karena itu, kami sangat menyambut baik pelatihan yang digelar oleh STIMB Bina Mandiri yang dikhususkan bagi Kader Mahasiswa Peduli HIV/AIDS. Melalui adik adik mahasiswa diharapkan bisa menjadi konselor dan bisa mensosialisasikan bahaya dan penanggulangan HIV/AIDS di masyarkat,” pinta Idah.

Pelatihan yang diikuti oleh 25 mahasiswa itu rencananya akan berlangsung selama tiga hari hingga 30 Maret 2018 mendatang. Materi diisi tentang wawasan apa itu HIV/AIDS, bagaimana penularannya, cara mencegahnya serta bagaimana memperlakukan orang yang terinveksi.(Hmsprov-Burhan).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan angka Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total di Provinsi Gorontalo turun menjadi 2,5. Sebelumnya pada periode survei SDKI tahun 2012-2107, TFR Gorontalo bertahan pada angka 2,6.

“Dengan hasil ini Gorontalo menempati peringkat kedua TFR terbaik di luar Jawa dan Bali. Selama 10 tahun berturut-turut TFR Gorontalo tertahan pada angka 2,6 dan baru sekarang turun menjadi 2,5,” ungkap Kepala Biro Umum BKKBN, Catur Sentana, pada rapat koordinasi daerah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Provinsi Gorontalo yang digelar di ballroom hotel Maqna Kota Gorontalo, Jumat (23/3).

Indikator keberhasilan program KKBPK di Provinsi Gorontalo, lanjut Catur, juga terlihat dari bonus demografi yaitu jumlah penduduk yang berusia produktif lebih banyak dibanding usia yang tidak produktif. Menurutnya, Provinsi Gorontalo telah memasuki bonus demografi sejak tahun 2015 hingga saat ini.

“Dengan angkatan kerja yang produktif ini merupakan modal besar bagi pemerintah dalam membangun daerah ini,” ujarnya.

Capaian kinerja BKBBN Provinsi Gorontalo mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim. Dalam sambutannya saat membuka rapat koordinasi daerah program KKBPK, Idris mengatakan, keberhasilan program KKBPK memiliki implikasi yang besar terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Idris mengemukakan, keberhasilan tersebut tak lepas dari sinkronisasi dan sinergitas yang dibangun oleh BKKBN Gorontalo dengan lintas sektor.

“Pelaksanaan progam KKBPK merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk itu dibutuhkan keterpaduan lintas sektor yang profesional untuk penanganan program KKBPK yang efektif dan efisien,” kata Idris.

Lebih lanjut Idris mengutarakan, pelaksanaan rapat koordinasi daerah merupakan momentum untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program KKBPK pada tahun 2017, serta memantapkan sinergitas dan koordinasi untuk program tahun 2018.

“Program KKBPK harus dilakukan secara komprehensif dengan fokus pada pelayanan kepada masyarakat secara utuh,” tutur Wagub.

Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) untuk program kegiatan tahun 2018 antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD-KB) Kabupaten/Kota, serta penandatanganan MoU antara Kepala OPD-KB Kabupaten/Kota dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, meminta Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Gorontalo dalam melakukan tugasnya merazia makanan, obat-obatan dan kosmetik yang ada di Gorontalo harus mengedepankan cara-cara persuasif. Cara tersebut diantaranya dengan gencar memberikan peringatan ataupun pemberitahuan untuk tidak menjual barang-barang yang tidak halal maupun kadaluarsa.

“Sekarang banyak isu-isu yang beredar terkait dengan kehalalan produk makanan, obat dan kosmetik. Belum lagi makanan kadaluarsa yang bebas dijual di pusat berbelanjaan. Jadi diberikan penegasan dan peringatan jangan lagi menjual barang seperti itu,” kata Idris Rahim saat melakukan menerima kunjungan kepala BPOM Provinsi Gorontalo yang baru, Yudi Noviyandi, di ruang kerja Wagub, Selasa (20/3).

Idris menjelaskan, selama ini Pemprov Gorontalo telah menjalin kerja sama dengan BPOM dalam mengintensifkan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo. Wagub meminta, di bawah kepemimpinan Kepala BPOM yang baru tersebut hubungan kerja sama tersebut bisa lebih ditingkatkan untuk melindungi masyarakat Gorontalo dari makanan dan obat-obatan yang tidak layak dikonsumsi.

“Koordinasi, konsultasi, dan komunikasi dalam pengawasan obat dan makanan harus lebih komprehensif dan melibatkan lintas sektor untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Wagub.

Sementara itu Kepala BPOM Provinsi Gorontalo Yudi Noviyandi mengatakan, tujuan utama bertemu dengan Wagub Idris Rahim yakni untuk bersilaturrahim sekaligus memperkenalkan diri.

“Saya kan masih baru bertugas di Provinsi Gorontalo, dan dari unsur pimpinan daerah tinggal pak Wagub saja yang belum saya temui,” jelas Yudi.

Yudi juga mengungkapkan, dirinya mendapat banyak saran dan masukan dari Wagub Idris Rahim. Utamanya menyangkut koordinasi dan silaturrahim antar instansi terkait yang perlu dijaga, dibina, dan ditingkatkan.

Sebelum bertugas di Provinsi Gorontalo, Yudi Noviandi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengujian Teranokoko di Balai Besar POM Palembang. Yudi menggantikan Sukriadi Darma yang dipromosi sebagai Kepala Balai Besar POM DKI Jakarta.(Hmsprov-mersin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Rabu, 14 Maret 2018 09:42

Satu Desa Satu Tanaman Obat Keluarga

Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah menghimbau agar pemerintah kabupaten/kota menggalakkan program Satu Desa Satu Tanama Obat Keluarga (TOGA). Hal ini untuk mendukung target pemerintah pusat untuk penyelenggaraan kesehatan tradisional sebesar 75 % di tahun 2019.

“Indikatornya diukur dengan kemampuan Puskesmas menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan asuhan mandiri pemanfaatan Toga dan akupressure,” jelas Idah saat membuka acara Trainning Of Trainer (TOT) Tata Laksana Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Tingkat Provinsi Gorontalo, Senini (12/3)

Hal itu selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 pada pasal 70 yakni masyarakat diarahkan agar dapat melakukan perawatan kesehatan secara mandiri (asuhan mandiri) yang dilaksanakan melalui pemanfaatan taman obat keluarga dan keterampilan.

“Pada dasarnya upaya pengobatan tradisional di Indonesia adalah bagian dari budaya bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pengobatan yang aman dan tidak menggunakan bahan kimia sehingga harus terus dikembangkan dalam masyarakat,” imbuh istri Gubernur Gorontalo Rusli Habibie itu.

Untuk mewujudkan program tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo siap bekerjasama dengan kader-kader PKK di tingkat kecamatan dan desa. Dinas kesehatan diharapkan menjadi fasilitator untuk melatih kader-kader di tingkat desa dan Puskesmas.

Program ini menyasar dua pola pengobatan tradisional yakni melalui akupressure atau pemijatan dan penggunaan obat dari tumbuhan dan bahan bahan alami. Seperti belimbing wuluh, temu lawak, lidah buaya, kumis kucing dan keji beling.

Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 20 orang berasal dari Dinas Kesehatan dan Penggerak PKK Kabupaten/Kota. Rencananya pelatihan dilaksanakan sejak tanggal 12 hingga 19 Maret 2017.(Hmsprov-Burhan).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo