>

GORONTALO – Pengidap HIV Aids di Provinsi Gorontalo terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Provinsi Gorontalo, pada awal terbentuknya Provinsi Gorontalo pada tahun 2001, hanya ditemukan 1 kasus HIV. Namun saat ini, hingga Maret 2017, tercatat penderita HIV Aids sudah mencapai 260 kasus.

“Jumlah ini sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi banyak dari mereka yang terjangkiti HIV Aids adalah generasi muda,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat memimpin rakor KPA Provinsi Gorontalo bersama lintas SKPD yang digelar di ruang Huyula kantor Gubernur Gorontalo, Senin (10/7).

Idris yang juga selaku Ketua Pelaksana KPA Provinsi Gorontalo memaparkan, sebagian besar penderita HIV Aids terdapat pada kelompok usia 20-29 tahun sebesar 50 persen, dan kelompok umur 30-39 tahun sebesar 29,6 persen. Jika dilihat dari profesi ataupun pekerjaan, HIV Aids sudah menyerang seluruh unsur masyarakat, dari pelajar, mahasiswa, tukang bentor, aparatur sipil negara, dan ibu rumah tangga.

“Berdasarkan data ini, jelas terlihat HIV Aids banyak menyerang generasi usia produktif. Jika ini dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi lost generation,” ungkap Wagub.

Sementara untuk penularan HIV Aids, data nasional menunjukkan, penularan melalui heteroseksual menempati urutan tertinggi mencapai 48,8 persen. Penggunaan jarum suntik narkoba 41,5 persen, dan homoseksual 3,3 persen.“Bertambahnya jumlah pengidap HIV Aids di Provinsi Gorontalo juga diakibatkan oleh meningkatnya komunitas LSL yaitu Lelaki Suka Lelaki. Ini harus jadi perhatian serius bersama seluruh pihak terkait,” ungkap Sekretaris KPA Provinsi Gorontalo, Arifasno Napu.

Untuk mencegah terjadinya penularan dan inveksi yang baru, serta menghindari terjadinya stigma negatif dari masyarakat terhadap pengidap HIV Aids, pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim menginstruksikan kepada jajaran KPA Provinsi bersama SKPD terkait, segera turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi.

“Segera jadwalkan, secepatnya kita sama-sama turun ke lapangan agar penularan HIV Aids bisa diminimalisir,” tegas Wagub Idris Rahim.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan seluruh SKPD Provinsi Gorontalo, instansi vertikal, organisasi keagamaan, kemasyarakatan dan kepemudaan. Rakor berlangsung di di ruang Huyula kantor Gubernur Gorontalo, Senin (10/7), dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, selaku Ketua Pelaksana KPA Provinsi Gorontalo.

Idris mengungkapkan, jumlah kasus HIV Aids di Provinsi Gorontalo terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlah kasus HIV Aids sebanyak 185 kasus. Data KPA Provinsi menunjukkan, terjadi peningkatan yang jumlah kasus dimana sampai dengan Maret 2017, jumlahnya mencapai 260 kasus, dengan rincian 100 kasus HIV dan 160 kasus Aids.

“Peningkatan jumlah kasusnya sudah sangat mengkhawatirkan. Perlu penanganan serius dari seluruh komponen masyarakat dan pemerintah,” ujar Idris.

Apalagi lanjut Idris, kasus HIV Aids ini seperti fenomena gunung es, dimana yang nampak di permukaan sesungguhnya sangat kecil dibanding dengan yang tidak nampak.

“Angka ini kita yakini masih jauh dari kondisi ril, karena masih banyak masyarakat yang tidak mau ataupun malu untuk melaporkan saudara atau keluarganya yang terjangkiti HIV Aids,” lanjutnya.

Mengantisipasi kondisi tersebut, KPA Provinsi Gorontalo melakukan integritas kegiatan lintas SKPD. Seluruh SKPD diharapkan dapat menyusun program kegiatan penanggulangan HIV Aids di Provinsi Gorontalo, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Misalnya untuk Dinas Pariwisata, integritas kegiatan dapat dilaksanakan melalui penyusunan MoU pada semua pengelola tempat wisata untuk pemeriksaan tenaga yang dipekerjakan. Pada Dinas perhubungan, skrening dan sosialisasi pada pengemudi angkutan umum dan anak buah kapal. Demikian pula untuk SKPD lainnya.

“Koordinasi lintas SKPD sangat dibutuhkan untuk upaya terpadu penanggulangan HIV Aids di Provinsi Gorontalo,” kata Idris.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Menteri Kesehatan RI Prof. Nila F Moeloek dalam kunjungannya ke Provinsi Gorontalo dalam rangka menghadiri Rakerda dan Rakortek Program Kesehatan Masyarakat, bertempat di Ballroom Maqna Hotel Gorontalo, Minggu (16/4).

Pada kesempatan itu Nila mengatakan bahwa tujuan dari pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan, hidup sehat bagi setiap penduduk untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya.

“Olehnya pemerintah mempunyai tanggungjawab menyediakan pelayanan kesehatan baik ditingkat primer maupun rujukan serta berbagai upaya kesehatan masyarakat. Namun harus diingat, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesehatannya berperilaku hidup sehat dan menjadi peserta Jamkesmas,” ungkap Menkes.

Sementata itu Penjabat Gubernur Zudan Arif dalam sambutannya menegaskan bahwa bentuk dukungan Pemprov Gorontalo untuk Gerakan Masrakat Sehat adalah menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu program unggulan pemerintah

“Sekarang ini yang perlu di lakukan adalah bagaimana mendesaign masyarakat sehat, bukan hanya dari Dinas kesehatan tapi juga dari dinas lainnya seperti dari dinas Pendidikan dan Tataruang. Karena untuk sehat butuh tata ruang yang baik, untuk bisa sehat butuh pendidikan yang baik pula, dan untuk mewujudkan masyarakat sehat itu butuh dana dari Bappeda. Jadi semuanya wajib berkesinambungan,” tutur Zudan.(hmsprov).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo – Penjabat Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrulloh beraharap pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa tertuang biaya berobat bagi pelaku usahanya.

Ia mengatakan bahwa, pelaku UMKM itu rentan pada perosoalan kesehatan, dari hasil kajiannya bahwa ketika pelaku UMKM sakit maka penghasilanya pun ikut berkurang.

“Saya mohon izin apabila anggaran kita memenuhi, maka pelaku sektor UMKM dapat di cover biaya sakitnya, kalau ini dapat kita wujudkan maka keinginan kita membuat masyrakat bahagaia terpenuhi,”kata Zudan Arif, saat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, dalam rangka pembicaraan tingkat I, terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang UMKM dan Karawo.

Dalam kesempatan itu, Gubernur berharap kepada rekan Badan Anggaran (Banggar) untuk langsung bisa memetakan dan sebisa mungkin dapat dimplementasikan pada perubahan APBD.

“Baik segi anggaran, Sumber Daya Manusianya (SDM), serta kebutuhan pelatihan, semuanya butuh biaya berapa,”tegas Zudan.

Ia juga berharap semua pihak yang tergabung dalam pembentukan perda ini, bisa langsung membentuk manajeman hukumnya.

Terkait perda UMKM ini, khusus untuk dinas Koperasi UMK dan Penanaman Modal provinsi Gorontalo, harus segera dihitung kebutuhan manajemen pelatihanya.

“Dalam membentuk perda kita harus benar secara konsep, karena ketika kita membedakan jenis usahanya berarti kita membedakan kebutuhan modal usahanya,”terangnya.

Jadi ketika yang lain mulai membahas penormaan maka Banggar harus mulai menghitung berapa anggaran yang akan dipakai, tanpa manajemen hukum maka Perda ini tidak akan efektif dalam implementasinya.

Ia meminta kepada pihak terkait dalam penyusunan perda ini bisa mentransformasi diri dari kegiatan kegiatan administratif menuju pada kegiatan yang subtantif.(hmsprov).Gorontalo – Penjabat Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrulloh beraharap pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa tertuang biaya berobat bagi pelaku usahanya.

Ia mengatakan bahwa, pelaku UMKM itu rentan pada perosoalan kesehatan, dari hasil kajiannya bahwa ketika pelaku UMKM sakit maka penghasilanya pun ikut berkurang.

“Saya mohon izin apabila anggaran kita memenuhi, maka pelaku sektor UMKM dapat di cover biaya sakitnya, kalau ini dapat kita wujudkan maka keinginan kita membuat masyrakat bahagaia terpenuhi,”kata Zudan Arif, saat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, dalam rangka pembicaraan tingkat I, terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang UMKM dan Karawo.

Dalam kesempatan itu, Gubernur berharap kepada rekan Badan Anggaran (Banggar) untuk langsung bisa memetakan dan sebisa mungkin dapat dimplementasikan pada perubahan APBD.

“Baik segi anggaran, Sumber Daya Manusianya (SDM), serta kebutuhan pelatihan, semuanya butuh biaya berapa,”tegas Zudan.

Ia juga berharap semua pihak yang tergabung dalam pembentukan perda ini, bisa langsung membentuk manajeman hukumnya.

Terkait perda UMKM ini, khusus untuk dinas Koperasi UMK dan Penanaman Modal provinsi Gorontalo, harus segera dihitung kebutuhan manajemen pelatihanya.

“Dalam membentuk perda kita harus benar secara konsep, karena ketika kita membedakan jenis usahanya berarti kita membedakan kebutuhan modal usahanya,”terangnya.

Jadi ketika yang lain mulai membahas penormaan maka Banggar harus mulai menghitung berapa anggaran yang akan dipakai, tanpa manajemen hukum maka Perda ini tidak akan efektif dalam implementasinya.

Ia meminta kepada pihak terkait dalam penyusunan perda ini bisa mentransformasi diri dari kegiatan kegiatan administratif menuju pada kegiatan yang subtantif.(hmsprov)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo – Gubernur Gorontalo Prof Zudan Arif Fakrulloh mencanangkan Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GNPOPA) tingkat Provinsi Gorontalo, dalam rangka HUT Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ke-16.

Dalam kesempatan itu Gubernur berharap kepada masyarakat Gorontalo, untuk ada peran aktif dalam hal pengawasan obat dan makanan, sebab BPOM tidak dapat bekerja sendirian, harus dibarengi kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan bila menemukan bahan makanan yang sudah kadaluarsa.

“Tugas BPOM sebagaimana amanat negara yaitu melindungi masyarakat dari produk makanan atau obat-obatan yang sudah kadaluarsa,”kata Prof Zudan, Minggu (26/2).

Ia meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam tiga hal dan sesegara mungkin melaporkan kepada BPOM bila menemukan obat atau kosmetik yang diragukan keasliannya.

“Kalau ragu silahkan melapor ke BPOM untuk diuji bahan makanan atau obat tersebut, pihak BPOM akan cepat bertindak dan segera merespon keluhan dari masyarakat,”ujarnya.Pihaknya juga berharap agar seluruh dinas terkait, seperti kesehatan dan pertanian, termasuk kepolisian, Majelis Ulama Indonesian (MUI) Gorontalo, untuk bersama membangun berkoordinasi dengan BPOM, untuk mengawasi langsung peredaran obat dan bahan makanan.

“Pastikan obat dan bahan pangan yang beredar dan dikonsumsi masyarakat, tidak kadaluarsa serta produksinya jelas, dan ini butuh kepedulian semua pihak,”tegasnya. (Farid – Tim Redaksi Humas)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Upaya untuk menumbuhkan Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menjadi target yang kini terus di dorong oleh Pemerintah Provinsi, seruan positive ini dikemukakan oleh Plt Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakhrulloh, dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-52 Provinsi Gorontalo, Sabtu (12/11).

“terkait pola hidup bersih dan sehat sejalan dengan kesehatan. Kesehatan adalah tolak ukur utama, untuk menilai bahwa masyarakat itu sejahtera dan bahagia atau tidak, jadi kami pemerintah akan terus mendorong PHBS ini,” kata Plt Gubernur.

Lebih lanjut Zudan Arif menjelaskan menyangkut masalah kesehatan pemerintah telah mencetuskan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

“di Gorontalo program ini sudah di gencarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. pelaksanaan Germas dilakukan dengan pendekatan keluarga, jadi diharapkan melalui gerakan ini penting sekali untuk mengedukasi masyarakat agar berperilaku sehat, mengajak mereka membiasakan hidup sehat dan memberikan tanggung jawab menjaga diri sendiri, keluarga dan lingkungannya,” tegas Zudan Arif.

Pada kesempatan itu pula Zudan Arif membacakan sambutan Menkes RI. dalam sambutannya Menkes menyatakan jika pencegahan penyakit sangat tergantung pada perilaku individu, didukung oleh kualitas lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan regulasi untuk hidup sehat.

“Dengan demikian Menkes berharap adanya keterlibatan langsung dari pemerintah setiap daerah, untuk mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat, sejalan dengan tema HKN kali ini yakni “Masyarakat Hidup Sehat,Indonesia Kuat,” pungkasnya. Hms

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Republik Indonesia (RI), Mohamad Nasir berharap setiap Provinsi di Indonesia memiliki Fakultas Kedokteran.

"Kami saat ini juga masih melakukan pembicaraan dengan Kementrian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), saya berharap, setiap Provinsi memiliki Fakultas Kedokteran," ungkap Mohamad Nasir saat menghadiri Temu Mahasiswa Bidik Misi dan Adik Wilayah Gorontalo di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Kamis.

Saat ditanya terkait Provinsi Gorontalo yang belum memiliki Fakultas Kedokteran, Mohamad Nasir mengatakan pihaknya sedang berjuang dan semoga tahun depan hal sudah terwujud.

"Kami tidak bisa berdiri sendiri, karena ini menyangkut pendidikan profesi, mari kita berjuang dan berdoa bersama-sama, semoga di Univeritas Negeri Gorontalo akan ada Fakultas Kedokteran," jelasnya.

Selain itu untuk akreditasi UNG, Mohamad Nasir mengatakan saat ini ada pendampingan, dan semoga UNG kedepan akan menjadi Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi A untuk Indonesia bagian timur.

"Ini merupakan harapan kami, dan saya akan dorong melalui Rektor untuk dapat memotivasi seluruh karyawan yang ada untuk meningkatkan UNG agar memiliki akreditasi A," tutup Mohamad Nasir.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir juga mengatakan, akan menambah kuota penerima beasiswa Bidik Misi.

Jumlah kuota mahasiswa penerima beasiswa akan ditambah, dari 320 ribu orang menjadi 335 ribu orang.

Pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, memberikan beasiswa kepada mahasiswa agar dapat meningkatkan kualitas dan akan memberikan masa depan yang lebih baik. (Adiwinata Solihin - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Berita Nasional

Gorontalo, Jelang perayaan Idul Adha, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo tidak menemukan hewan kurban yang terdeteksi atau terjangkiti virus antraks, seperti marak yang terjadi beberapa bulan sebelumnya.

Pelaksana harian Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Provinsi Gorontalo, Agustina Kilapong, Minggu, menuturkan, pihaknya sudah seminggu ini terus melakukan pemeriksaan hewan kurban di beberapa titik, baik di Kota Gorontalo maupun di Kabupaten Gorontalo.

"Kemarin saya melakukan pemeriksaan di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango dan sekitarnya, belum ada hewan yang terdeteksi virus antraks," kata Agustina.

Dijelaskan, mengingat lokasi tersebut adalah wilayah terdekat dan pernah terpapar virus antraks, sehingga pihaknya memprioritaskan wilayah tersebut.

"Dari sekitar 60 ekor hewan kurban yang telah diambil sampel, hasilnya semua negatif," jelasnya.

Untuk saat ini, pihaknya dan tim saat ini terus "standby" atau bersiaga di kantor, terus melakukan pemeriksaan sample darah hewan kurban baik yang berasal dari Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Pihaknya juga telah mengeluarkan anjuran untuk tidak membeli hewan kurban dari wilayah yang terpapar antraks.

Namun kalau hal itu sudah terjadi, silahkan menginformasikan hal tersebut ke dinas terkait, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk diperiksa terlebih dahulu.

"Semua dinas peternakan di kabupaten/kota terus bergerak, karena memang hal ini sudah ada surat dari Gubernur kepada Bupati/Wali Kota, untuk membentuk tim pengawas hewan kurban," ujarnya. (Farid - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Tim gabungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo, yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Balai Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian Perdagangan melakukan inspeksi mendadak pada sejumlah supermarket dan restoran, Kamis.

Nur Albar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo usai sidak tersebut menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan pengecekan dalam rangka memberikan sertifikat layak sehat pada tempat usaha.

Tempat usaha yang harus memiliki setifikat layak sehat antara lain usaha restoran, rumah makan, cafe, tempat produksi makanan dan minuman, kue, roti dan katering," kata Nur Albar.

Ia menjelaskan, ia beserta instansi terkait memfokuskan pada tempat produksi makanan dan minuman yang ada di pusat perbelanjaan.

"Pada tempat yang pertama kita datangi adalah pusat pebelanjaan Gelael, dan kami menemukan masih ada beberapa kekurangan dari aspek sanitasinya untuk tempat pembuatan kue dan roti yang ada ditempat itu," ucapnya.

Dari pihak BLH, melihat bagaimana pembuangan limbah dan dari Disperindag melihat bahan-bahan yang digunakan apakah masih layak konsumsi atau tidak terkait masa kadaluarsa bahan.

"Setelah dari Gelael, kami berpindah ke tempat produksi kue dan roti dipusat perbelanjaan karsa utama, dan ditempat itu terlihat cukup baik, para pembuat roti sudah sesuai dengan peraturan, seperti menggunakan alat pelindung diri, contohnya tutup kepala, sarung tangan, celemek dan memiliki buku kesehatan," jelas Nur Albar.

Selanjutnya, tim gabungan bergerak ke Solaria, di tempat makan tersebut, tim gabungan tidak menemukan bahan makanan yang sudah kadaluarsa, tapi hanya menemukan sisa minyak goreng yang menumpuk, dan di salah satu lemari pendingin saos ditemukan dua buah payung.

"Seharusnya payung tidak boleh ditempatkan bersama makanan, tapi secara keseluruhan tempat itu terlihat baik, dan tempat terakhir kita mendatangi tempat pembuatan roti di Hypermart, dan hasilnya juga baik, semua tempat bersih dan tertata rapi, hanya ada satu makanan kaleng yang sudah berkarat dan masih disimpan," lanjutnya.

Kadis Kesehatan menegaskan akan ada nota peringatan yang diberikan jika masih ada temuan ditempat yang belum layak sehat dan jika menemukan hal yang sama usai mendapat peringatan, akan diberi teguran sebanyak tiga kali.

Untuk Kota Gorontalo terdapat 200an restoran, rumah makan, cafe, tempat produksi makanan, kue dan katering, hampir semua sudah ada sertifikat laik sehat.

Namun untuk Kota Gorontalo, belum ada yang memiliki grade A, semua masih grade B dan C. (Adiwinata Solihin - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

Gorontalo, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melakukan skrining atau deteksi dini kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Sejumlah pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjalani skrining gula darah, untuk mendeteksi penyakit diabetes melitus dan penyakit lainnya yang menyertai.

Deteksi dini tersebut diikuti ole Kepala Dinas, serta seluruh pejaba, staf dan Pegawai Tidak Teap di lingkungan Disnakertrans.

"Dari hasil skrining kesehatan, ASN di Disnakertrans rata-rata kolesterol tinggi. Selain itu banyak yg asam urat," kata dokter yang melakukan skrining tersebut, Irma Cahyani.

Ia menyarankan para pegawai untuk menerapkan konsep "CERDIK", yakni Cek kesehatan secara teratur, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat seimbang, Istirahat yg cukup, dan Kelola stres.

Disnakertrans Provinsi Gorontalo memfasilitasi pelaksanaan kegiatan itu sebagai bentuk sinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dalam menunjang juga program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur yakni kesehatan gratis.

Semua tahapan "medical check up" dilaksanakan tanpa dipungut biaya.

Menurutnya kegiatan pemeriksaan kesehatan ini secara umum untuk mengetahui lebih dini adanya kelainan atau gangguan fungsi tubuh.

"Sehingga jika terdapat kelainan atau gangguan kesehatan, para pegawai dapat melakukan pengobatan lebih lanjut dan dengan mengubah gaya hidup seperti mengatur pola makan dan rutin melakukan olah raga," jelasnya.

Para pegawai mengikuti pemeriksaan tersebut dengan antusias, untuk mendapatkan hasil mengenai kondisi kesehatan tubuh masing-masing.

"Makin dini suatu penyakit terdeteksi, maka makin cepat pertolongan yang dapat diberikan. Dengan begini penyakit tidak berlanjut ke tahap yang serius," ujar salah seorang pegawai, Slamet. (Debby Hariyanti Mano - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo