>

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie merasa bersyukur bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara pada Rabu pekan lalu berjalan lancar, aman dan tertib.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada jajaran KPU dan Panwaslu selaku penyelenggara, kepada Polri dan TNI yang melakukan pengamanan, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat yang telah mensukseskan Pilkada tahun 2018 ini,” terang Rusli Habibie, Senin (2/7/2018).

Penyelenggaran Pilkada yang lancar dan aman, lanjut kata gubernur, juga tidak terlepas dari kesadaran dari para pasangan calon dan partai pendukungnya. Mereka dinilai mampu menahan diri dan menerima proses Pilkada apapun hasilnya nanti.

“Begitu juga dengan pasangan calon yang dinyatakan menang versi hitung cepat. Jangan melakukan perayaan yang berlebihan yang justru memancing suasana. Mari kita tunggu hasil perhitungan dan penetapan resmi dari KPU,” pinta gubernur dua periode itu.

Selain pelaksanaan Pilkada yang lancar, aman dan tertib, pemerintah provinsi juga bertekad untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam event lima tahunan itu. Rusli berharap paritisipasi masyarakat bisa berada di atas angka 80 Persen.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Gorontalo disambut antusias oleh warga, tidak terkecuali oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Rusli ikut memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Rabu (27/6/2018).

Rusli datang bersama ibu Idah Syahidah dan anak perempuannya Siti Maharani Habibie pada pukul 10.00 Wita. Ia datang dari kediaman pribadinya yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi TPS.

Protokol Pemprov Gorontalo sebelumnya sudah menyerahkan formulir C6-KWK kepada petugas KPPS. Begitu Rusli dan keluarga tiba langsung melakukan pencoblosan di bilik suara. Gubernur Gorontalo dua periode itu juga sempat menyapa dan bersalaman dengan warga yang hadir di lokasi.

“Alhamdulillah hari ini saya bersama isteri dan anak menggunakan hak suara untuk menentukan calon Wali Kota dan Wakil Walikota. Saya berharap Pilkada hari ini dan hari-hari berikutnya dapat berjalan aman, damai dan lancar,” kata Rusli usai pencoblosan.

Rusli berharap siapapun nanti yang terpilih maka itu adalah calon yang terbaik. Setiap pasangan calon diharapkan dapat menerima apapun hasilnya. Menurutnya, kondusifitas keamanan daerah juga bergantung dari para calon yang mampu menjaga para pendukungnya.

“Menang atau kalah setiap paslon harus mampu menerimanya dengan lapang dada. Bagi yang menang, silahkan bergembira tapi jangan melakukan konvoi yang berlebihan yang dapat memancing suasana. Begitu juga yang kalah, silahkan tempuh prosedur hukum tapi jangan berlaku anarkis,” imbuhnya.

TPS 2 Kelurahan Moodu terdapat 585 Daftar pemilih tetap, 4 di antaranya pemilih difabel yakni 1 tuna daksa, 2 tuna rungu dan 1 disabilitas lainnya.

Di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur, KPU menyiapkan 5 TPS dengan total 2.957 DPT.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Rabu (27/6/2018).

Tiba di TPS pada pukul 08.00 wita, Wagub bersama isteri langsung menuju meja Kelompol Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 dan 5 untuk pencocokan identitas pemilih dan pencatatan kehadiran pemilih. Setelah menunggu beberapa saat di tempat duduk pemilih, selanjutnya secara bergilir Wagub Idris Rahim dan Nurinda Rahim dipanggil oleh KPPS 1 selaku Ketua KPPS untuk menerima surat suara, kemudian langsung menuju bilik pencoblosan, memasukkan ke surat suara yang telah dicoblos ke kotak suara, dan terakhir mencupkan jari ke tinta.

Usai mencoblos Wagub Idris Rahim berharap proses pemungutan dan perhitungan suara pada pilkada serentak untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo dapat berjalan aman dan lancar.“Alhamdulillah hingga tahapan pemungutan suara ini Kota Gorontalo tetap dalam kondisi yang aman. Saya berharap hal ini bisa terus dijaga hingga seluruh proses pilkada serentak ini selesai,” ujar Idris.

Jumlah pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Kelurahan Wongkaditi Barat sebanyak 568 pemilih.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) memutuskan untuk tidak menfasilitasi 41 narapidana dan tahanan yang saat ini mendekam di Lapas Donggala, Kota Gorontalo.

Keputusan tersebut diambil menyusul adanya aduan yang dilayangkan ke Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang mempertanyakan boleh tidaknya warga binaan lapas untuk menyalurkan hak suaranya pada Pilkada Gorut, besok 27 Juni 2018.

“Setelah kami berkonsultasi dengan KPU Pusat selaku regulator, dan melakukan kajian bersama sama dengan KPU Gorontalo Utara, maka KPU Gorontalo Utara memutuskan tidak dapat memfasilitasi pemilih yang berada di luar Gorontalo Utara baik itu dengan membuatkan TPS (di Lapas Gorontalo) atau membuat TPS mobile,” terang Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem usai menyampaikan hasil keputusan rapat pada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Selasa (26/6/2018).

Fadli menambahkan, sesuai dengan PKPU No. 8 tahun 2018 TPS mobile hanya berlaku bagi wilayah daerah di mana Pilkada itu berlangsung. Jadi, warga Gorut yang terdata sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mendekam di Lapas Kota Gorontalo tidak dapat difasilitasi untuk menggunakan hak suaranya.

Hal itu juga berlaku bagi warga Gorontalo Utara yang sedang berada di rumah sakit atau puskesmas yang berada di luar Gorut. Terkecuali jika yang bersangkutan secara sadar dan sukarela datang ke daerah untuk melakukan pencoblosan.

Pada Selasa sore sebelumnya, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menggelar rapat dengan berbagai pihak untuk membahas nasib para napi/tahanan yang terancam tidak bisa mencoblos pada Pilkada. Hal itu menurutnya penting sebab berkaitan dengan hak asasi mereka sebagai warga negara.

Ada dua opsi yang berkembang pada rapat tersebut, yakni dengan membuka TPS khusus atau TPS mobile di Lapas Donggala, Kota Gorontalo sehingga warga binaan bisa menyalurkan hak pilih. Opsi kedua dengan memfasilitasi warga binaan ke Gorut untuk melakukan proses pencoblosan sesuai dengan pilihannya masing-masing.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) tahun 2018 rencananya bakal diikuti oleb 82.393 pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Para pemilih tersebar di 257 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 123 desa dan 11 kecamatan.

Hal tersebut terungkap dalam kunjungan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama tim untuk memantau kesiapan pelaksanaan Pilkada di Gorut. Tim yang tediri dari unsur pemerintah provinsi, Wakapolda Gorontalo, Kepala Kejaksaan Tinggi, TNI serta KPU dan Bawaslu Provinsi.

Ada tiga titik TPS yang dikunjungi yakni TPS 1 Pontolo, TPS 1 Molingkapoto dan TPS 2 Mootinelo. Peninjauan berakhir di kantor KPU Gorut.

“Secara umum kesiapan pelaksanaan Pilkada Gorut sudah siap, baik dalam hal logistik, petugas KPPS dan pengamanannya,” kata Rusli Habibie.

Satu satunya yang mengganjal bagi gubernur yakni ada sekitar 58 orang tahanan yang berada di Lapas Donggala, Kota Gorontalo terancam tidak bisa memilih di Pilkada Gorut.

Pasalnya, mereka sedang berada di wilayah yurisdiksi Kota Gorontalo dan KPU Gorut tak mungkin membuka TPS khusus di Lapas Donggala.

Di sisi lain, mengirim 58 tahanan/Napi dari Kota Gorontalo ke Gorut untuk memilih sangat beresiko dalam hal keamanan. Belum lagi persoalan surat A5 sebagai surat keterangan pindah TPS belum dikeluarkan oleh KPU.

“Saya dapat keluhan soal ini. Makanya saya tanya ke KPU bagaimana mekanismenya? Mereka punya hak pilih. Perlu juga diingat jumlah 58 orang itu tidak sedikit. Saya saja waktu ikut Pilkada Gorut 2007 lalu, menang hanya dengan selisih 63 suara. Kalau seandainya itu terjadi lagi, yang 58 orang yang punya hak ini berpotensi menjadi sengketa,” tandasnya.

Untuk membahas tentang persoalan ini, Gubernur langsung mengundang semua pihak termasuk dari Kanwil Hukum dan Ham dan Kalapas Donggala untuk menggelar rapat darurat. Rapat berlangsung di rumah jabatan gubernur yang juga turut dihadiri oleh unsur KPU dan Bawaslu.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim bersama sejumlah pimpinan Forkopimda, KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo, serta unsur organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo memantau kesiapan sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo, Selasa (26/6).

Pemantauan dimulai di TPS 1 Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah yang berlokasi di halaman RRI Gorontalo. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut sebanyak 351 pemilih. Lokasi berikutnya yang ditinjau adalah TPS 3 Kelurahan Limba U1 dengan jumlah DPT 340 pemilih.

Selanjutnya Wagub Idris Rahim bersama rombongan bergeser ke TPS 1 Limba U2 dengan jumlah DPT 523, TPS 5 Libuo sebanyak 549 DPT, TPS 4 Buladu Kecamatan Kota Barat dengan jumlah DPT 505 pemilih, dan berakhir di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo.

“Secara umum saya melihat TPS sudah siap untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilkada serentak di Kota Gorontalo,” kata Wagub Idris Rahim.

Lebih lanjut Idris pada kesempatan itu menghimbau seluruh masyarakat wajib pilih di Kota Gorontalo untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Wagub juga berharap seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Gorontalo.“Saya himbau masyarakat wajib pilih dapat menggunakan hak pilihnya, karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyat yang berhak untuk menentukan pemimpinnya. Jaga keamanan dan ketertiban, sesungguhnya siapa yang terpilih itu sudah menjadi kehendak Allah SWT dan rakyat Kota Gorontalo,” ujar Idris.

Total TPS untuk pilkada serentak di Kota Gorontalo sebanyak 258 TPS yang tersebar di 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Total jumlah pemilih 127.280, dengan rincian laki-laki sebanyak 61.470 pemilih dan 65.810 pemilih perempuan.(Hmsprov-haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memastikan bahwa hari H pelaksanaan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang jatuh tanggal 27 Juni 2018 merupakan hari libur nasional. Hal itu dikemukakan Rusli Habibie usai mengikuti Video Confrence dengan pemerintah pusat yang berlangsung di Mapolda Gorontalo, Senin (25/6/2018).

“Saat hari pencoblosan tanggal 27 Juni merupakan liburan nasional. Jadi semua kantor diliburkan, meskipun tidak melaksanakan Pilkada. Sore nanti akan ada Kepresnya (Keputusan Presiden yang mengatur libur nasional),” jelas gubernur saat menjawab pertanyaan wartawan pada sesi konfrensi pers.

Rusli berharap dengan adanya penetapan libur nasional, maka para pegawai pemerintah dan instansi swasta bisa fokus untuk menyalurkan hak pilihnya. Hal itu penting untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat pada perhelatan demokrasi lima tahunan tersebut.

“Selain Pilkada yang aman dan lancar, fokus pemerintah untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, saya menghimbau bagi masyarakat wajib pilih untuk sama sama datang ke TPS untuk menentukan pemimpin pilihannya,” sambung Gubernur Gorontalo dua periode itu.

Video confrence yang berlangsung di Mapolda Gorontalo selain dihadiri Wakil Gubernur Idris Rahim dan Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Rachmat Fudail, juga dihadiri oleh unsur Forkopimda lainnya.

Nampak hadir juga Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Danrem 133/Nani Wartabone Kolonel Czi Arnold Aristoteles Ritiauw, unsur TNI dari kesatuan laut dan udara serta dari unsur KPU dan Bawaslu penyelenggara pemilu.

Video confrence yang dipimpin oleh Menko Polhukam Wiranto tersebut dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama untuk mengevaluasi pelaksanaan pengamanan selama Ramadan dan Lebaran, sementara untuk sesi dua mendengarkan paparan tentang kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak di 171 daerah se Indonesia.

Pemaparan dilakukan secara paralel antara Menko Pulhukam, Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, KPU dan Bawaslu RI.

Video confrence tersebut juga disaksikan oleh unsur Forkopimda di setiap kabupaten / kota yang berpusat di Mapolres masing-masing.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Empat hari jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sertenak tahun 2018, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memastikan kondisi daerah dalam keadaan aman dan terkendali. Hal itu diperoleh usai dirinya menggelar pertemuan informal dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di kediaman pribadi di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Sabtu (23/6/2018).

Rapat yang diawali dengan sarapan pagi bersama itu dihadiri oleh semua unsur di antaranya Pangdam XIII/Merdeka Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Madsuni, Kapolda Gorontalo Brigjenpol Rachmat Fudail, Danrem 133/Nani Wartabone Kolonel Czi, Arnold Aristoteles Ritiauw dan Kepala Kejaksaan Tinggi Firdaus Dewilmar.

Hadir pula Kepala BIN Gorontalo Brigjen TNI Khairully, Kepala Pengadilan Tinggi Sudiyatno, SH, MH, Dandim 1304 Gorontalo Letkol Inf. Alan Surya Lesmana, Dansat Radar serta Danlanal Gorontalo.

“Alhamdulillah berdasarkan laporan dari pihak keamanan, kondisi Gorontalo saat ini aman dan terkendali. Kondisi ini patut kita pertahankan saat pelaksanaan Pilkada dan hari-hari berikutnya,” kata Rusli usai pertemuan.

Bagi gubernur dua periode itu, keamanan dan ketertiban daerah serta masyarakat menjadi prioritas utamanya. Selain untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga, keamanan daerah juga menjadi garansi utama kepada para pengusaha untuk bisa berinvestasi di daerah.

“Kuncinya adalah kekompakan dan keharmonisan antara pemerintah provinsi dengan unsur Forkopimda. Alhamdulillah selama ini kekompakan kami sangat terasa. Hari ini saya undang Forkopimda untuk sarapan pagi bersama sekaligus untuk membahas kondisi kamtibmas di daerah,” imbuh Rusli.

Dalam berbagai kesempatan, Rusli berupaya membangun sinergitas dengan Forkopimda. Sebisa mungkin program pemprov bersinergi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan unsur lain baik dalam hal pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan.

“Kalau semua unsur kompak dan solid, maka keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terjaga. Terpenting juga adanya partisipasi dan kesadaran dari semua lapisan masyarakat,” sambungnya.

Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan Pilkada yang akan digelar serentak tanggal 27 Juni 2018 nanti, Gubernur akan melakukan rapat bersama dengan semua unsur pada hari Senin besok. Rapat ini sekaligus menjadi pengecekan terkahir kesiapan Pilkada yang akan digelar di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo mengklarifikasi pernyataan Rachmat Gobel yang menyebut jika aktivitas politiknya dimata-matai seperti teroris. Pernyataan yang disampaikan politisi partai Nasdem itu direkam video dan sempat viral di media sosial beberapa hari terakhir.

“Pemerintah menaruh hormat pada pak Rachmat selaku politisi, sama seperti politisi lainnya. Tapi pernyataan beliau sangat emosional dan tidak berdasar. Terlebih menyebut jika ia sengaja dimata-matai Kesbangpol seperti seorang teroris,” terang Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Masran Rauf, Jumat (18/5/2018).

Dalam video berdurasi 01.54 menit itu, Rachmat dalam suatu forum bersama Kader Partai Nasdem, meminta salah satu pegawai Kesbangpol untuk maju dan duduk di sofa depan. Rachmat merasa tidak senang jika kegiatan politiknya diawasi. Rachmat bahkan menuding jika pegawai itu diperintah oleh gubernur.

“Mana orang Kesbang di sini? Duduk di sini. Tidak usah anda mematai-matai saya di sini. Saya orang Gorontalo punya hak membangun Gorontalo. Kasih tau ngana punya gubernur itu, anda punya komandan,” kata Rachmat dalam video tersebut.

Masran menjelaskan, kegiatan monitoring dan pemantauan aktivitas politik termasuk kegiatan partai politik di daerah, menjadi tugas pokok dan fungsi Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota. Pemantauan dilakukan bukan untuk mematai-matai, melainkan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan aman dan lancar, menjaga stabilitas daerah juga sebagai bahan masukan bagi pemerintah.

Hal itu sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2011. Pada bab II pasal 2 menyatakan bahwa gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di daerah.

Pasal 3 menyebutkan bahwa pemantauan perkembangan politik sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan terhadap: a. Pelaksanaan pemilu anggota DPR DPD dan DPRD, b. Pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, c. Pelaksanaan pemilu Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, d. Situasi politik lainnya, e. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

“Pasal 5 ayat (1) situasi politik lainya sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf d merupakan perkembangan politik yang terjadi di daerah selain pelaksanaan pemilu. Ayat (2) menyatakan bahwa situasi politik lainya sebagaiamana dimaksud pasal 3 ayat (1) antara lain: a. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, b. Disharmonisasi antara pemerintah dengan DPRD, c. Unjuk rasa,” beber Masran.

Permendagri 61 tahun 2011 lebih rinci mengatur peran Kesbangpol pada pasal 8. Pasal 8 ayat (1) dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Gubernur dan Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Perkembangan Politik di Daerah. Selanjutnya dalam Ayat (2) : Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dan anggota terdiri dari SKPD terkait.

Pernyataan Rachmat dihawatirkan akan membentuk persepsi buruk di mata masyarakat. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dan sangat disesali. Pihaknya juga memastikan bahwa Pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berserikat dan berkumpul selama dalam batasan dan norma-norma yang berlaku.

Kesbangpol juga memastikan tidak akan melakukan pengecualian dalam melakukan pemantauan terhadap aktivitas politik individu atau partai politik tertentu. Bahkan, aktivitas gubernur dan partai Golkarnya sekalipun tidak luput dari pemantauan.

Di tempat terpisah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menanggapi santai pernyataan Rachmat Gobel. Rusli hanya ingin fokus bekerja dan menyerahkan penilaian kepada masyarakat.

“Biar Kesbang yang jawab.Saya hanya ingin fokus bekerja. Lagi pula, sekarang bulan Ramadan tidak baik suudzan kepada orang lain,” kata Rusli singkat.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo – Pengurus partai politik (parpol) dan aparatur terkait harus lebih paham dengan aturan-aturan yang berlaku termasuk dalam pendanaan partai politik dan pengurusan pengelolaan dana bantuan.

Hal itu diungkapkan Asisten Pemerintahan Anis Naki saat membuka bimbingan teknis Pemasyarakatan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bagi Aparatur Kesbangpol kab/kota dan Partai Politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo, di Aula Kesbangpol, Rabu (11/4)

Menurut Anis pengelolaan bantuan keuangan parpol menjadi hal yang sangat strategis untuk jadi pemahaman dan informasi yang krusial bagi seluruh partai politik di Indonesia.

” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, maka setiap partai politik berhak mendapatkan uang dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum serta bantuan keuangan dari APBN dan APBD,” jelas Asisten Pemerintahan.

Lebih jauh Anis menjelaskan, ketersediaan dana parpol tidak hanya diperlukan untuk membiayai kegiatan parpol sepanjang tahun, tapi meliputi operasional kesekretariatan, pendidikan politik, kaderisasi, dan konsolidasi organisasi.

Kegiatan bimtek yang berlangsung selama sehari ini tak lepas dari hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik Permendagri Nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 77 tahun 2014 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD dan tata tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik yang diberikan oleh pemerintah.

Bimtek ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari 24 utusan parpol dan 26 dari Kesbangpol kab/kota.
Bimtek juga dihadiri Plt. Kepala Badan Kesbangpol Muh. Ali Imran Bali, Kepala Bidang Fasilitasi dan Pembinaan Politik Masran Rauf, S.STP dan Kepala Badan Kesbangpol Kab/Kota serta pengurus Partai Politik.(Hmsprov-Asriani).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 5
© 2018, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo