>

JAKARTA, Humas – Dua anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Bawaslu RI yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, (25/7/2018). Idrus Usuli dan Ahmad Abdullah melengkapi tiga nama anggota Bawaslu Gorontalo yang sudah dilantik sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 92 ayat 2 huruf b UU No. 7 Tahun2017, penentuan jumlah anggota berdasarkan perhitungan jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/kota. Provinsi dengan hasil perhitungan sama dengan atau lebih 10 juta, jumlah anggota Bawaslu Provinsi ditetapkan sebanyak tujuh orang. Provinsi dengan hasil perhitungan kurang dari 10 juta, jumlah anggota Bawaslu ditetapkan sebanyak lima orang.

“Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan undangan dan bisa hadir dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah anggota bawaslu dari 26 Provinsi termasuk dua orang dari Provinsi Gorontalo. Saya harapkan mereka semua bisa bekerja lebih profesional, terus bersinergi dan jangan sampai KKN, ” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang turut hadir dalam pelantikan tersebut.

Gubernur mengingatkan Bawaslu untuk bekerja dengan penuh integritas dan tanggungjawab yang tinggi, sebab tugas pengawasan Pemilu kedepan tidaklah semudah dari sebelumnya. Pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang dilakukan bersamaan menjadi tantangan penyelenggara untuk bekerja lebih maksimal.

“Karena tugas pengawasan sangat berat, tahun depan 2019 Pilpres dan Pileg dilakukan secara bersamaan. Untuknya tetap menjaga integritas dengan sebaik-baiknya untuk mengawal pesta demokrasi di Provinsi Gorontalo,” tambahnya.

Hal senada diutarakan Abhan, Ketua Bawaslu RI yang memimpin proses pelantikan. Ia menyebut seleksi anggota sangat ketat, transparan dan melibatkan tim seleksi yang independen. Hal itu bertujuan untuk melahirkan pengawas pemilu yang berkualitas.

“Saudara – saudara ini adalah orang- orang yang terpilih di daerahnya masing masing melalui proses yang sangat selektif. Kami berharap anggota bawaslu terpilih bisa mengemban tugas pengawasan dengan baik,” tuturnya.(Hmsprov-Ecyhin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Sebanyak 550 warga Gorontalo mengikuti Magang Kerja Dalam Negeri tahun 2018. Magang kerja dibuka oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, SDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Husein Hasni bertempat di Aula Mess Haji, Kota Gorontalo, Kamis (5/4).

Magang Kerja Dalam Negeri merupakan program kerjasama pemerintah pusat dan pemprov Gorontalo. Rinciannya 440 orang dibiayai melalui APBN dan sisanya dengan dana APBD. Hal ini perlu dilakukan mengingat produktivitas tenaga kerja Provinsi Gorontalo tahun 2017 menempati urutan 27 dari 34 provinsi se Indonesia.

“Hal tersebut disebabkan karena penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikan lebih didominasi oleh tamatan maupun tidak tamat SD. Pada tahun 2017 untuk pekerja tidak tamat atau tamat SD sebesar 43,40 % (115.403 orang), SMP 30,11 % (80.075 orang), SMU 24,15% (64.225 orang) dan Universitas 2,34 % (6.232 orang),” terang Husein.

Sementara itu, Ketua IWAPI Gorontalo Idah Syahidah meminta peserta mangang dapat melaksanakan konsep learning by doing saat bekerja nanti. Diharapkan para peserta magang mampu bekerja dengan baik diperusahaan di mana ia ditempatkan.

Menurut Idah, sumber daya manusia yang handal di dalam dunia kerja dapat dinilai bukan hanya dari segi kemampuan teknis para karyawannya namun juga diperlukan kemampuan dalam membawa diri sehingga dapat meningkatkan produktifitas sebagaimana yang digariskan oleh suatu perusahaan/organisasi.

“Tidak hanya skill kalian yang dibutuhkan ketika magang nanti, tapi juga sikap kalian akan menjadi salah satu penilaian perusahaan tempat magang. Datang tepat waktu, berpakaian rapih, sopan dan selalu bertanya jika ada sesuatu yang tidak diketahui adalah beberapa tips yang bisa dilakukan saat magang nanti,” terang istri Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat memberikan materi pada acara tersebut..

Idah berpesan, para peserta magang harus fokus pada pekerjaannya. Jangan sampai pekerjaan terbengkalai hanya karena tidak fokus dengan bermain media sosial atau hal lain yang tidak produktif.

“Tunjukkan bahwa kalian bekerja secara profesional. Jika kalian bekerja dengan baik dan mendapat penilaian plus dari pihak perusahaan maka tidak menutup kemungkinan kalian akan direkrut sebagai sebagai karyawan tetap,” pungkasnya.

Acara ini juga diisi dengan penandatanganan MOU antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pihak Perusahaan tempat pemagangan. Ada juga pemberian penghargaan kepada perusahaan yang bersedia menampung para tenaga kerja magang tersebut.(Hmsprov-Burhan).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah Makassar menggelar sosialisasi pada jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo, Rabu (04/10). Sosialisasi seputar nilai-nilai persaingan usaha yang sehat sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa dan perwakilan SKPD.

Salah satu hal yang ditekankan Kepala Perwakilan Daerah KPPU Makassar Ramli Simanjuntak adalah pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain, atau pihak terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat.

“Persaingan usaha sehat itu dalam banyak hal, misalnya soal penentuan harga, monopoli pasar dll. Dalam konteks pemerintahan, persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa yang di lakukan oleh pemerintah terhadap pengusaha tertentu juga termasuk di dalamnya,” jelas Ramli.

Ramli menambahkan, KPPU mempunyai tugas pokok penegakan hukum persaingan usaha, pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah berkaitan dengan Kebijakan yang mempengaruhi persaingan usaha. Disamping itu KPPU juga mengemban tugas sebagai Pengawas Pelaksanaan Kemitraan berdasarkan PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

“Untuk itulah butuh peran aktif dari berbagai pihak antara lain KPPU, Pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya perilaku persaingan usaha tidak sehat dalam rangka Untuk menciptakan pemerintahan yang baik,” imbuhnya.Sementara itu Winarni mengatakan 2 bulan lalu kita juga sudah kerja sama dengan KPK RI dalam rangka pencegahan dan penindakan korupsi di Provinsi Gorontalo. Dengan sosialisasi undang-undang nomor 5 tahun 1999 ini dapat memperkuat komitmen pemprov dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang bersih bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

“Melalui advokasi dan edukasi tentang Undang-undang nomor 5 tahun 1995 ini kita dapat jadikan acuan dalam pengambilan kebijakan dalam melaksanakan program prioritas pemerintah. “Kita berharap bahwa good governance atau pemerintahan yang bersih dari KKN itu kita laksanakan sebaik-baiknya,” tandas Winarni.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Wali Kota Gorontalo Marten Taha memaparkan sejumlah masalah yang terjadi di wilayah itu ke Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakhrulloh, saat melakukan kunjungan kerja perdana ke ibukota itu, Rabu.

Wali Kota mengatakan, persoalan pengangguran menjadi urusan penting yang harus ditangani secara optimal.

Sesuai data bahwa angka pengangguran di Kota Gorontalo yang mencapai 7,22 persen harus ditangani komprehensif dan diharapkan bisa turun setiap tahun, dengan membuka lapangan kerja baru dan program bantuan pelatihan tenaga kerja.

Selain pengangguran, masalah bencana banjir masih tetap menjadi ancaman bagi masyarakatnya. Meski dari tahun ke tahun luas wilayah yang terendam semakin berkurang.

Selain itu, Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh warga Kota Gorontalo yang berjumlah 193,898 jiwa, nyatanya belum mampu diharapkan.

"Karena keterbatasan produksi air dan instalasi pengelolaan yang belum maksimal, jadi penyebabnya," ungkap Marten Taha pada laporan itu.

Bahkan fasilitas umum yang berada di kawasan perumahan warga, turut dipaparkan Marten Taha. Sebab dalam temuannya, fasilitas itu tidak memadai dan jumlahnya yang minim.

"Fasilitas sosial juga sangat kurang di kawasan perumahan warga," ungkapnya.

Marten mengungkap, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terus digenjot keberadaanya, masih belum memenuhi batas minimal yakni 30 persen dari luas Kota Gorontalo sebesar 79,03 kilo meter persegi.

Sementara yang terakhir ia paparkan, yakni pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, karena sekarang ada lebih dari 160 jabatan struktural.

Dengan semua persoalan daerah itu, Marten berharap agar bisa cepat diselesaikan dengan tanpa melanggar aturan yang ada. (Febriandy Abidin - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

Gorontalo, Jumlah pengangguran di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2016, mengalami pengurangan hingga 2.248 orang, dan diharapkan penurunan ini berjalan secara konsisten setiap tahun.

"Pada Februari 2016 ini tercatat jumlah pengangguran di Gorontalo tinggal 21.853 orang," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Risjon Sunge, pada kegiatan temu konsultasi dengan perusahaan penyedia lapangan kerja, dan unsur pencari kerja.

Data pengurangan ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, yang terus melakukan pendataan secara reguler.

Data lain menyebutkan periode Februari 2016, jumlah angkatan kerja mencapai 563.402 orang, bertambah 45.614 orang dari Agustus 2015 sebanyak 517.788 orang.

Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2016 mencapai 3,88 persen dari angkatan kerja, mengalami penurunan dibandingkan TPT pada Agustus 2015 sebesar 4,65 persen.

"Turunnya tingkat pengangguran di Gorontalo, tentunya merupakan hal yang menggembirakan, namun di sisi lain dapat menjadi suatu tantangan bagi kita semua untuk tetap konsisten melakukan upaya-upaya penanggulangan masalah pengangguran," jelasnya.

TPT sesuai data BPS Provinsi Gorontalo tentunya tidak bisa dipisahkan dengan berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim.

Melalui empat program unggulan NKRI, yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, percepatan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, diharapkan akan dapat terus menekan dan menumbuhkan perekonomian Gorontalo.

"Sehingga melalui kegiatan temu konsultasi dengan semua pihak terkait, khususnya pencari kerja dan penyedia lapangan kerja, serta pemerintah dapat terbangunnya kesepahaman antara semua pemangku kepentingan, terutama dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan tenaga kerja di kabupaten/kota," ungkapnya.

 (Farid Dihuma - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Direktur Bina Penyelenggaraan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Darda Daraba, mengatakan pihaknya menargetkan hingga tahun 2019 terdapat 750.000 pekerja konstruksi bersertifikat.

Ia menjelaskan hadirnya "Mobile Training Unit" (MTU), untuk mempercepat pencapaian target sertifikasi tersebut.

"MTU harusnya dapat meningkatkan keterampilan pekerja konstruksi secara keseluruhan," katanya saat penyerahan MTU, di kantor Gubernur Gorontalo, Selasa.

Dengan jumlah pekerja bersertifikat tersebut, pihaknya berharap dapat menyerap tenaga kerja di bidang infrastruktur, karena lima tahun ke depan rencana investasi infrastruktur mencapai 659 triliun rupiah.

"Pekerja konstruksi di Gorontalo sudah bagus, tapi tidak ada pengakuan sehingga mereka harus tersertifikasi dengan standar yang ditentukan," ujarnya.

Ia menambahkan karena MTU bersifat "mobile", maka para pekerja tidak harus datang ke kota untuk mengikuti pelatihan namun bisa menunggu di lokasi yang telah dipilih.

Menurutnya cara untuk mendapatkan sertifikat yakni dengan mengajukan permintaan ke pemerintah.

Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo bisa memetakan kebutuhan pekerja di Gorontalo, untuk menaikan keterampilan pekerja dan peningkatan kesejahteraan.

"Bayangkan berapa banyak pekerja konstruksi yang kita butuhkan untuk pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang cukup besar, dan tentunya kita mau itu dikuasai pekerja asing," tukasnya.

Kementerian PUPR berupaya menutup akses masuknya pekerja luar negeri, dengan meningkatkan kompetensi pekerja dalam negeri.

Selain itu, pekerja dalam negeri wajib tersertifikasi sebagai pengakuan yuridis formal terhadap keahlian pekerja.

Provinsi Gorontalo menjadi provinsi ke 12 dari 34 provinsi yang memperoleh bantuan MTU. (Debby Hariyanti Mano - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan daerah yang baru berkembang seperti Gorontalo, membutuhkan tenaga tersertifikasi yang bekerja di bidang konstruksi.

Menurutnya dalam pekerjaan konstruksi ada standar-standar yang harus dipenuhi setiap pekerja, seperti sertifikat pelatihan konstruksi yang dikeluarkan instansi yang berwenang.

"Ini yang menyebabkan pekerja-pekerja Gorontalo akan sulit bersaing, karena mereka tak tersertifikasi," kata Wagub Idris Rahim saat membuka pelatihan mandor pekerjaan perkerasan jalan dan tukang batu bata di Gorontalo, Selasa.

Meski demikian, ia menilai para pekerja Gorontalo memenuhi syarat dari segi keahlian dan keterampilan, sehingga pemerintah harus memfasilitasi sertifikasi tersebut.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sendiri memfasilitasi pelatihan kepada 30 mandor pengerasan jalan dan 25 tukang batu bata di Gorontalo.

Wagub Idris Rahim menambahkan, pelatihan bagi pekerja konstruksi secara intensif harus dilakukan, sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas para pekerja secara kontinyu.

Lebih lanjut ia mengatakan saat ini para pekerja lokal dituntut untuk bisa bersaing dengan pekerja dari negara-negara di ASEAN.

"Jangan sampai pembangunan infrastruktur di daerah ini menggunakan pekerja dari negara-negara tetangga. Wajib bagi pekerja lokal untuk terus belajar berinovasi," ujar Wagub Idris Rahim.

Idris menambahkan, secara umum pelatihan tersebut untuk membekali para pekerja dengan pengetahuan yang lebih mendalam sehingga keterampilan pekerja lebih terasah dan memiliki daya saing. (Debby Hariyanti Mano - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo melatih tenaga kerja sesuai dengan kompetensi untuk meningkatkan daya saing mereka sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

"Kali ini kami melatih 112 tenaga kerja yang meliputi empat kejuruan, yakni otomotif, instalasi penerangan, las listrik, dan 'processing' hasil pertanian," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Risjon K. Sunge di Gorontalo, Senin.

Ia menjelaskan pelatihan berbasis kompetensi penting untuk menunjang kualitas tenaga kerja di Gorontalo, agar mereka lebih siap pakai sehingga para pencari kerja tidak lagi menganggur.

"Sebenarnya Gorontalo saat ini sedang membangun dan membutuhkan banyak tenaga kerja yang siap pakai. Pemerintah harus membantu menyiapkannya sesegera mungkin," ujarnya.

Ia meminta seluruh peserta pelatihan lebih fokus menerima materi dan menerapkannya dengan inovatif dalam pekerjaan sehari-hari.

"Harus lebih kreatif, misalnya mengolah hasil pertanian menjadi produk baru yang siap dipasarkan ke masyarakat," katanya.

Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja pada Februari 2016 mencapai 563.402 orang, bertambah 45.614 orang dari keadaan Agustus 2015 yang 517.788 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2016 mencapai 68,60 persen, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan TPAK pada Agustus 2015 yang 63,65 persen atau TPAK Februari 2015 yang 66,37 persen.

Jumlah warga yang bekerja pada Februari 2016 tercatat 541.549 orang, bertambah 47.862 orang daripada keadaan pada Agustus 2015 yang 493.687 orang, dan bertambah 23.862 orang dari keadaan pada Februari 2015 yang 517.687 orang. (Debby Hariyanti Mano - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo siap mengirim tenaga kerja yang akan magang di Jepang tahun ini, setelah mereka mendapatkan pelatihan di daerah.

"Saat ini calon peserta magang ke Jepang ada 19 orang, yang terdiri dari Kabupaten Pohuwato satu orang, Kabupaten Gorontalo Utara empat orang, Kabupaten Bone Bolango tujuh orang, Kabupaten Gorontalo empat orang dan Kota Gorontalo tiga orang," kata Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Gorontalo, Mariana Armain, Senin.

Pihaknya melakukan seleksi lanjutan untuk memastikan seluruh peserta magang memenuhi seluruh persyaratan seperti mahir berbahasa Jepang dan pemeriksaan kesehatan lengkap.

Sebelumnya, Disnakertrans melakukan seleksi awal pada 28 Oktober 2015 selama dua hari, pemeriksaan kesehatan tanggal 11 Desember 2015, belajar mandiri bahasa Jepang 27 Januari-27 Maret 2016, dan tes bahasa tanggal 12-13 Mei 2016.

Pelaksanaan tes bahasa difasilitasi oleh Bidang Pelatihan dan Produktivitas (LATTAS) pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

"Tes ini untuk menguji kemampuan peserta berbahasa Jepang. Pengujinya adalah Nur Hidayat dari IM JEPANG dan Ketua Alumni Magang Jepang Provinsi Gorontalo I Wayan Sudiartha," tambahnya.

Menurutnya para peserta magang akan memperoleh gaji berkisar Rp11 juta hingga Rp13 juta/bulan pada tahun pertama, namun belum ada kepastian mengenai perusahaan tempat magang di negara tersebut.

"Besaran gaji ini untuk tahun pertama dan belum termasuk lembur. Magang hanya dikhususkan bagi tenaga kerja laki-laki," imbuhnya.

Ia mengungkapkan rata-rata motivasi para peserta untuk mengikuti magang di luar negeri adalah peningkatan kesejahteraan, serta mendapatkan pengalaman mengenai etos kerja di negara yang terkenal dengan disiplin tinggi itu.

Disnakertrans sendiri menargetkan tahun 2017 jumlah peserta magang maksimal 250 orang, untuk pemuda berusia di bawah 26 tahun.(Debby Hariyanti Mano - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Sebanyak 20 orang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, mengikuti pembekalan tenaga kerja khusus yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan 11-14 Mei 2016.

Kepala Sub Bidang (Kasubid) Kelembagaan dan Penempatan, Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kemenaker, Sukardi mengatakan kegiatan pembekalan itu dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja disibilitas guna menciptakan mandiri serta menyalurkan kreatifitas mereka.

Pihak Kemenaker memandang para penyandang disabilitas ini perlu dibantu agar mereka bisa mandiri dan pada prinsipnya atau sasaran utamanya adalah kesejateraan keluarganya.

"Kami berharap lewat kegiatan pembekalan ini, para penyandang disabilitas di Bone Bolango, kemampuan mereka bisa ditingkatkan, sehingga usaha mereka bisa berkembang. Dengan demikian sasaran kesejahteraan pribadi dan keluarganya bisa meningkat," katanya.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsonakertrans) Bone Bolango Meri S. Ngadju menjelaskan tujuan kegiatan pembekalan tersebut adalah untuk memberikan ksempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.

Selain itu, meningkatkan etos kerja dan motivasi kerja, menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas serta mendorong tumbuh dan berkembannya jiwa kewirausahaan yang mandiri.

Sehingga tenaga kerja penyandang disabilitas menjadi unit ekonomi yang mandiri," katanya.

Meri menambahkan para penyandang disabilitas yang mengikuti pembekalan dan pelatihan ini, selesai kegiatan akan diberikan uang saku serta bantuan peralatan usaha sesuai dengan keterampilan mereka masing-masing.

"Kita berharap ini tidak hanya sampai pada pembekalan dan pelatihan, tetapi mereka akan kita pantau perkembangannya, karena mereka akan diberikan bantuan peralatan usaha sesuai dengan keterampilan mereka masing-masing," tambahnya. ( - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango
Halaman 1 dari 3
© 2018, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo