>

Aspirasi Anda

Sampaikan aspirasi anda pada kolom komentar dibawah ini. Komentar anda akan dimoderasi terlebih dahulu sebelum kami publikasikan dan kami balas. Terima kasih.

 

 

 

 

 

 

6 comments

  • Comment Link Azhar mointi Selasa, 30 Juli 2019 10:38 dibuat oleh Azhar mointi

    Apakah pembuatan surat ahli waris di desa harus bayar biaya 250.000?

    Report
  • Comment Link M. Samsul Arifin Jumat, 26 Juli 2019 01:16 dibuat oleh M. Samsul Arifin

    Apakah ada email untuk bisa kami kirim surat? Terima kasih.

    Report
  • Comment Link Yamin Selasa, 18 Jun 2019 16:21 dibuat oleh Yamin

    Assw Pak Sekda Prov mohon dievaluasi lagi pejabat2 yg masih Plt yang sudah berulang tahun. apakah sudah tidak ada lagi Orang2 di Prov ini yg bisa diangkat menjadi Pejabat yg difinitip. ada lagi yang sdh hampir pensiun. tolong pak sek agar spy tdk terkesan adanya Nepotisme ato sejenis itulah. Ths

    Report
  • Comment Link Yamin Selasa, 18 Jun 2019 16:18 dibuat oleh Yamin

    Assw Pak Sekda Prov mohon dievaluasi lagi pejabat2 yg masih Plt yang sudah berulang tahun. apakah sudah tidak ada lagi Orang2 di Prov ini yg bisa diangkat menjadi Pejabat yg difinitip. ada lagi yang sdh hampir pensiun. tolong pak sek agar spy tdk terkesan adanya Nepotisme ato sejenis itulah. Ths

    Report
  • Comment Link Nixon Ahmad Minggu, 02 Jun 2019 15:06 dibuat oleh Nixon Ahmad

    Mohon sekali lagi konsultasi publik tentang Proyek Rumah Sakit Ainun Habibie dan stakeholder yang dapat memberikan pikiran dan pertimbangan tapi bukan yang akan memberikan dukungan. Kami sangat yakin bahwa proyek ini sudah pada tahap transaksi sekaligus finacial closed. Oleh karena itu, untuk menghindari resiko resiko in konsistensi dalam proses penganggaran di tingkat DPRD Provinsi ini maka diperlukan konsultasi publik. Sebagai catatan bahwa PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah belum banyak berubah dibandingkan dengan PP sebelumnya. Akan tetapi klausul bah Pemerintah Daerah dan atau Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran daerah yang belum tersedia mata anggaran belanjanya pada APBD. Sementara Perpres yang mengatur tentang KPBU menyatakan bahwa jika skema pembayaran investasi ini mengambil bentuk AP maka kewajiban dari PJPK untuk menganggaran dalam APBD. Soalanya kerjasama ini melampaui masa Jabatan Gubernur yang sekarang dan bahkan jauh melampaui masa jabatan anggota DPRD Provinsi paling tidak 3 Periode Keanggotaan DPRD dan Tiga Periode Gubernur Kedepan. Pertanyaan Siapa yang bertanggungjawab atas pembayaran liwat APBD 20 tahun itu. Apa Dasar hukum penganggarannya selama 20 Tahun APBD. Peraturan Pemerintah tidak mungkin menjadi dasar hukum penganggaran, Perpres tidak akan mungkin menjadai ahukum penganggaran oleh DPRD, PMK tidak juga sebagai dasar hukum proses penganggaran, Satu satunya peraturan yang memiliki otorisasi untuk memberikan perintah penganggaran kepada Anggota DPRD dan Pemerintah Daerah yang(tetap berlaku) melampaui masa jabatan Gubernur dan Masa Jabatan DPRD dan memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mengusulkan pencabutannya adalah Peraturan Daerah. Perda ini menjadi Jaminan bagi Badan Usaha Pelaksana KPBU untuk mendapatkan fasilitas perbankan dalam membiayai konstruksi dan pembangunan konstruksi Rumah Sakit Ainun Habibie 02. Rumah Sakit Ainun Habibie O1 ada di Pare Pare. Memang sudah terlambat untuk menerbitkan Perda karena kurang jelinya Aleg atau tidak Pahamnya Aleg bahkan mungkin karena tidak pahamnya pemerintah daerah dalam memberikan landasakan hukum atas sebuh tindakan kepala daerah melakukan kerjasama yang berimplikasi pada pengeluaran APBD selama 20 tahun masa kerjasama. Tetapi daripada tidak sama sekali, maka langkah ini yang layak untuk dilakukan. Semoga Usul dan saran ini beroleh respon dengan kepala dingin.

    Report
  • Comment Link Joni Minggu, 28 Oktober 2018 14:00 dibuat oleh Joni

    Perbanyak konten, terima kasih

    Report

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo