>

BOLIYOHUTO - Dinas Pangan Provinsi Gorontalo melaksanakan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) sejak tahun 2016 hingga sekarang, program ini berperan menyangga saat harga jatuhb pada masa panen raya dan menstabilkan harga pangan pada saat paceklik.

Sehingga program ini telah menjadi instrumen pemerintah untuk menahan gejolak harga dalam situasi tertentu dan mekanisme berkelanjutan pada situasi pasokan melimpah  dan kurang atau sebagai stabilisator dalam menjaga pasokan pangan pemerintah bersama masyarakat.

Untuk memastikan beroperasinya program bantuan pemerintah melalui Dinas Pangan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) dalam merevitalisasi dan pengadaan Rice Milling Unit (RMU) atau gilingan padi, Kepala Dinas Pangan, Sutrisno melakukan monitoring evaluasi ke penerima program Poktan Mulyo di Desa Sidomulyo Kecamatan Boliyohuto, Poktan Rimbun Permai Desa Bina Jaya Kecamatan Tolanggohula, Poktan Toyidito Desa Toyidito Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

“Dari hasil monev ini semua sudah memenuhi target yang diharapkan, walaupun masih ada perlengkapan alat RMU pendukungnya lainnya yang perlu ditambahkan dalam pengoperasiannya,” kata Sutrisno, Selasa (22/10/2019).

Mnegatasi masalah ini, Sutrisno meminta segera ditindaklanjuti ke penanggung jawab agar mesin RMU ini segera beroperasi untuk Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat di desa.

“Saya sudah kroscek lagi apa sudah beroperasi,” ujar Sutrisno.

Ketua Poktan Desa Bina Jaya, Roi berterima kasih atas bantuan RMU melalui Dinas Pangan ini, ia bertsama anggotanya akan memanfaatkan sesuai aturan yang ditetapkan.

“Bantuan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, terutama  beras dan dapat memenuhi target yang diharapkan,” ujar Roi.

Dalam monitoring evaluasi Ini Sutrisno disertai Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan M Ridwan Najamudin selaku penanggung jawab kegiatan.

 

Pewarta : Hariman – Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Diskusi terpumpun ekspos hasil kajian kemiskinan petani dibuka oleh Sekreatris Dearah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, di Hotel Damhil Universitas negeri Gorontalo, Selasa (22/10/2019).

Dalam diskusi ini narasumber 5 Kepala Badan Pusat Statistik di Provinsi Gorontalo memaparkan kajiannya dengan mengacu pada tahun dasar Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015, mereka juga memproyeksikan pendapatan petani dan produktifitas serta angka agregat penyebab kemiskinan petani.

“Mayoritas petani yang tercatat di Basis Data Terpadu yang perlu mendapat perhatian khusus,” kata Kepala Bidang Statistik, Fatma Biki.

Perhatian ini terutama pada petani gurem yang hanya memiliki lahan kurang dari 0.5 hektare, yang seharusnya menerima manfaat.

Petugas teknis juga harus menghindari Inclusion error, yaitu kesalahan yang terjadi karena orang yang tidak berhak menerima manfaat tapi masuk database sebagai penerima manfaat.

Fatma juga menjelaskan intervensi program pertanian yang terbilang contra-multiplier effect dengan kenaikan nilai tukar petani saat ini, daya beli petani seharusnya tinggi namun kesejahteraan mereka tergolong rendah.

 

Pewarta : Yoan Dunda - Dnas Kominfo Dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Untuk menguatkan sinergitas antarlembaga, pimpinan dan anggota baru DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi, Selasa (22/10/2019).

Kunjungan ini dilakukan untuk mengenalkan ketua dan wakil ketua yang baru hasil periode 2019-2014. Kunjungan ini dipimpin oleh Paris Jusuf, yang disertai ketiga wakilnya.

Kedatangan mereka diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Jaja Subagja. Sebelumnya pimpinan DPRD menyempatkan melihat dan mengecek kondisi pelayanan serta infrastruktur bangunan Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang didampingi Kajati dan jajaranya serta Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo.

Jaja Subagja memaparkan harapan besarnya kepada Paris Jusuf dan para wakilnya agar terus menjalin tali silahturahim, bersinergi serta membawa Gorontalo pada perubahan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Jaja Subagja juga berharap legislatif bisa memberikan peluang serta solusi yang konkrit terhadap pembangunan di Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dalam bentuk dana hibah.

“Kantor Kami ini sangat butuh pembenahan, kondisi bangunan yang cukup tua, perlu rehabilitasi,” kata Jaja Subagja.

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan DPRD bersama para Ketua Komisi dan Fraksi akan membahas di tingkat parlemen untuk mencarikan solusi.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Nelayan di wilayah Gorontalo hars menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan agar tiadk merusak lingkunagn dan menghindari punahnya spesies ikan tertentu.

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan  Direktorat Kapal dan Penangkapan Ikan (KAPI) Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) alat tangkap ramah lingkungan di Lahilote Room Grand Zanur Hotel Kota Gorontalo, Selasa (22/10/2019).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pengetahuan nelayan tangkap terhadap alat tangkap yang harus digunakan saat melaut.

Bimtek yang dilaksanakan selama 2 hari ini dibuka Sekretaris Dinas, Muhiddin Djailani. Dalam kegiatan ini menggunakan metode materi dan praktek, peserta yang hadir sebanyak 30 orang nelayan wakil dari kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang mengoperasikan armada penangkapan berukuran di bawah 10 GT.

Muhiddin Djailani menuturkan peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya nelayan terus dilaksanakan sebagai upaya untuk mengubah cara berfikir masyarakat agar lebih memiliki pengetahuan dan wawasan terhadap penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

"Saya berharap bimtek ini memberikan manfaat bagi pelaku usaha penangkapan ikan sehingga mampu mengadopsi inovasi dan mau menerima perubahan, nelayan yang menggunakan armada di bawah 10 GT menjadi fokus pembinaan karena alat tangkap yang di gunakan sering tidak ramah lingkungan seperti cantrang dan sejenisnya yang menggunakan mata jaring lebih kecil dari 1 inch,” kata Muhiddin Djailani.

 

Pewarta : Yanto - PPID DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

SUWAWA TENGAH – Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo mengebut penyelesaian pekerjaan pemeliharaan Jembatan Tolomato di Suwawa Tengah Kabupaten Bone bolango, Selasa (22/10/2019).

“Hingga sampai saat ini pekerjaan sudah mencapai 90 persen. Untuk pekerjaan normalisasi dan pembuatan bronjong yang dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA) baru mencapai 10 persen, dikarenakan pekerjaannya baru dimulai dua minggu yang lalu,” kata  Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo saat meninjau proses pekerjaan jembatan.

Pekerjaan pemeliharaan Jembatan Tolomato yang dimulai pada pertengahan September lalu, diawali dengan perbaikan abutment (penyangga jembatan) dan perbaikan oprit jembatan oleh Bidang Bina Marga, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan normalisasi dan pembuatan bronjong oleh Bidang SDA.

Handoyo Sugiharto yang didampingi Kepala Bidang SDA, Romen Lantu dan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Zulkarnain Habibie, optimistis akan merampungkan pekerjaan pemeliharaan Jembatan Tolomato pada akhir bulan November nanti .

“Pekerjaan ini di mulai oleh Bidang Bina Marga dengan perbaikan abutment dan perbaikan oprit jembatan yang beberapa waktu lalu rusak akibat bencana alam. Nah saat ini pekerjaan normalisasi terus dikerjakan, agar sebelum tiba musim hujan atau pada bulan November pekerjaan sudah selesai,” jelas Handoyo Sugiharto.

Jembatan Tolomato merupakan satu-satunya akses masyarakat yang yang berada di Kecamatan Suwawa Timur, Suwawa Tengah dan sekitarnya untuk menuju Kota Gorontalo.

Pemeliharaan Jembatan Tolomato tersebut menelan anggaran APBD-P tahun 2019 sebesar Rp2,1 miliar dan dikerjakan oleh 2 bidang , Bina Marga dan SDA.

“Saya berharap setelah pekerjaan ini selesai, jembatan ini dapat digunakan oleh masyarakat di kabupaten Bone Bolango,” papar Handoyo Sugiharto.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

LABUHAN BAJO - Ada argumen menarik yang disampaikan Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu yang disampaikan pada penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri.

Pertemuan yang digelar di Hotel Djayakarta, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (22/10/20019) ini sayangnya tidak dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kabupaten Buol.

Dalam argumennya, Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu menguraikan aspek historis, yuridis, geografis dan sosiologis kenapa Desa Papualangi dan Desa Cempaka Putih adalah bagian dari Kabupaten Gorontalo Utara. Hal itu sejalan dengan pedoman penyelesaian tapal batas sesuai Permendagri 141 tahun 2017.

“Secara historis misalnya, Papualangi itu kan bahasa Gorontalo artinya Papo-papo (batas atas) dan langi-langi (terendam), maka Papualangi adalah kesatuan atas/ pembatas dengan kerataan. Inilah yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Vlakte Van Papualangi sesuai surat tapal batas Residen Manado tahun 1898,” kata Thariq Modanggu.

Ada empat poin yang menjadi tawaran atau rekomendasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Pertama, berdasarkan Permendagri 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah maka penetapan tapal batas Gorut dan Buol didasarkan pada peta dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) sehingga tidak perlu mengubah batas.

Kedua penetapan tapal batas tidak mempengaruhi perkembangan sosial dan intervensi pembangunan saat ini. Ketiga, pembangunan jalan akses ke Desa Umu bisa dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerjasama dua daerah. Keempat, komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk memperhatikan warga Buol di Desa Umu dan sekitarnya.

Pertemuan ini dihadiri Wakil Gubernur, Idris Rahim, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Imran Bali dan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol, Masran Rauf, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara hadir lebih lengkap, Wakil Bupati Thariq Modanggu, Wakil Ketua dan anggota DPRD, Kepala Bagian Pemerintahan dan Camat Tolinggula.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tegas menolak tawaran Pemerintah Kabupaten Buol untuk tukar guling sub-segmen Umu dengan Sub-Segmen Tolinggula yang mereka klaim. Dasarnya adalah Kepmendagri nomor 59 tahun 1992.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyebut wilayah tersebut sejak dulu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Gorontalo Utara. Dasarnya Peta Keresidenan Manado nomor 700 tahun 1898 yang menyatakan tapal atas merujuk pada Bukti Wumu, Bukit Dengilo dan Pengunungan Pangga atau yang dikenal dengan kerajaan Papualangi sebagai bagian dari wilayah Kwandang (Gorontalo Utara sebelum dimekarkan).

Bertentangan juga dengan Kepmendagri nomor 185.5-197 tahun 1982 tentang Penegasan Perbatasan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (sebelum dimekarkan jadi Gorontalo) dengan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Regulasi itu diperkuat dengan Permendagri nomor 19 tahun 2014 tentang batas Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara (Provinsi Gorontalo).

“Ada juga Permendagri nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah yang menyebut Desa Papualangi dan Desa Cempaka Putih (Kecamatan Tolinggula) adalalah bagian dari Kabupaten Gorontalo Utara,” ujar Thariq Modanggu.

 

Pewarta: Isam - Humas

 

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

LABUAN BAJO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Sabtu (22/10/20019).

Pertemuan internal yang digelar di Hotel Djayakarta, Labuan Bajo, NTT tidak dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kabupaten Buol.

Di sisi sebaliknya, Pemerintah Provinsi Gorontalo dihadiri oleh Wakil Gubernur, Idris Rahim, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Imran Bali dan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol, Masran Rauf.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara hadir lebih lengkap, Wakil Bupati Thariq Modanggu, Wakil Ketua dan anggota DPRD, Kepala Bagian Pemerintahan dan Camat Tolinggula.

Pertemuan ini penting sebab hingga batas waktu 6 September 2019 Pemerintah Kabupaten Buol dan Gorontalo Utara tidak mencapai kata sepakat.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tegas menolak tawaran pemerintah Buol untuk tukar guling sub segmen Wumu dengan Sub Segmen Tolinggula yang mereka klaim. Dasarnya adalah Kepmendagri nomor 59 tahun 1992.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyebut wilayah tersebut sejak dulu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Gorontalo Utara. Dasarnya Peta Keresidenan Manado nomor 700 tahun 1898 yang menyatakan tapal atas merujuk pada Bukti Wumu, Bukit Dengilo dan Pengunungan Pangga atau yang dikenal dengan kerajaan Papualangi sebagai bagian dari wilayah Kwandang (Gorontalo Utara sebelum dimekarkan).

Bertentangan juga dengan Kepmendagri nomor 185.5-197 tahun 1982 tentang Penegasan Perbatasan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (sebelum dimekarkan jadi Gorontalo) dengan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Regulasi itu diperkuat dengan Permendagri nomor 19 tahun 2014 tentang batas Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara (Provinsi Gorontalo).

“Ada juga Permendagri nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah yang menyebut Desa Papualangi dan Desa Cempaka Putih (Kecamatan Tolinggula) adalalah bagian dari Kabupaten Gorontalo Utara,” ujar Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu.

 

Pewarta : Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

MANADO –   Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menggelar bimbingan teknis (Bimtek) dan rapat koordinasi (Rakor) Aparat Sipil Negara di lingkup Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Jumat-Sabtu, (18-19/10/2019) di Hotel Grand Whiz Manado, Sulawesi Utara.

Kegiatan ini digelar untuk menjalankan refomasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga diperlukan ASN yang berkompeten dan mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik ke masyarakat.

Sasaran rakor dan bimtek ini untuk peningkatan kapasitas ASN melalui memacu kinerja operasional tugas pemerintahan. Kualitas sumber daya ASN yang tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas sesuai tanggung jawab dan fungsinya masing-masing.

Bimtek dan rakor ini dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Husen Hasni dan dihadiri Kepala Dinas Pertanian, Eselon III dan IV, staf dan pegawai tidak tetap lingkup Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.

Hadir juga Agustina Dorisma Dolonseda, Auditor Kepegawaian Muda BKN XI Regional Manado dan Arifin Padido, Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

“Bimtek dan Rakor ini sangat diperlukan ASN sebagai pelayan masyarakat di Provinsi Gorontalo, oleh karena itu diharapkan pelaksanaan kegiatan ini ada output Peningkatan akuntabilitas kinerja ASN serta pengembangan SDM dalam mensukseskan program Pertanian di Provinsi Gorontalo sesuai visi dan misi Gubernur Gorontalo,” kata Husen Hasni.

Kepala Dinas Pertanian, Mulyadi D Mario mengungkapkan dari tahun 2014, Dinas Pertanian sudah melaksanakan kegiatan ini sampai tahun ini dan terus diselenggarakan setiap tahunnya.

“Peningkatan kemampuan dan profesionalisme ASN dan PTT di lingkup Dinas Pertanian dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan, dan seluruh anggaran kegiatan ini bersumber pada DPA APBD Dinas Pertanian,” ujar Mulyadi Mario.

 

Pewarta : Oman Moningka – Dinas Pertanian

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo melakukan kerja sama dengan konsultan Perencanaan CV Muliya Cipta Konsultan dan CV Nandi Tiya Konsultan.

Kerja sama ini ditandai dengan ditanda tangganinya nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala Bidang Bina Marga, Abdul Fandit Ahmad yang mwakiliki Dinas PUPR dengan 2 pimpinan perusahaan konsultan di kantor dinas, Senin (21/10/2019)

Penandatanganan ini merupakan upaya pemerintah untuk membuat perencanaan pembangunan ruas jalan strategis provinsi.

“Penandatanganan kontrak kerja sama pelaksanaan Detail Engineering Design (DED) ruas jalan strategis provinsi di Imbodu-Motolohu Selatan dengan CV Nandi Tiya Konsultan dan untuk perencanaan ruas jalan provinsi yang ada di Kota Gorontalo tahun 2019 ini oleh CV Muliya Cipta Konsultan,” Kata Abdul Fandit, Selasa (22/10/2019).

Perencanaan ruas jalan strategis provinsi yang dibuat oleh konsultan tersebut salah satunya digunakan pada 2020 dan sebagian akan dijadikan stock desain peningkatan ruas jalan provinsi yang pembangunannya menyesuaikan dengan anggaran.

“Stok desain dibuat oleh CV Muliya Cipta Konsultan itu akan kami gunakan pada rencana pekerjaan ruas jalan John Aryo Katili pada 2020 nanti dan untuk perencanaan ruas jalan Imbodu-Motolohu Selatan akan kami jadikan sebagai stock desain,” ujar Abdul Fandit Ahmad.

Abdul Fandit Ahmad berharap konsultan membuat perencanaan ruas jalan provinsi yang dapat memberi kenyamanan pengguna dengan tidak mengindahkan kaidah perencanaan sesuai dengan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, yaitu pembangunan infrastruktur merata hingga ke pelosok.

“Kami berharap dengan adanya MoU ini menghasilkan perencanaan ruas jalan strategis, bisa tepat mutu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Dapat memberi kenyaman bagi para penggunanya,” tutup Abdul Fandit Ahmad.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Ilham Habibie diminta fokus pada penelitian dan pengembangan teknologi pesawat terbang di Indonesia. Permintaan ini disampaikan Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo saat menghadiri peringatan 40 hari wafatnya BJ Habibie di Patra Kuningan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

“Perjuangan almarhum BJ Habibie untuk industri pesawat terbang nasional tidak mudah, butuh perjuangan bertahun-tahun. Harapan almarhum dan semua bangsa Indonesia ada di Pak Ilham selaku putranya,” kata Rusli Habibie.

Putra Sulung BJ Habibie ini diketahui membidani program Regio Prop, proyek pesawat komersil dalam negeri yang merupakan pengembangan dari N-250. Ia menggandeng Erry Firmansyah, mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membangun perusahaan PT Regio Avia Idustri (RAI).

“Saya bisik ke beliau, jangan mau jadi menteri. Kamu fokus saja bikin pesawat lanjutkan cita-cita bapakmu,” pesan Rusli Habibie yang juga sepupunya itu.

Pelaksanaan 40 hari wafatnya BJ Habibie berlangsung hikmat. Acara yang dihadiri keluarga besar dan kerabat dekat almarhum diisi dengan tahlilan dan pengajian bersama.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 124
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo