>

Displaying items by tag: Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan beberapa substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri  yang harus dipahami pimpinan daerah, SKPD dan anggota dewan yang terkait  dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Subtansi tersebut adalah sinkronisasi dalam kebijakan pemeritah daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya.

Implementasi substansi tersebut adalah upaya pelaksanaan desentralisasi pengelelolaan keuangan daerah. Desentralisasi pengelolaan tersebut harus dipandang sebagai amanah reformasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Indikator uama pengukur kualitas pngelolaan keuangan adalah ketepatan penyelsaian APBD, tingginya penyerapan, ketepatan penya,paian laporan keuangan pemerintah daerah, kualitas opini pemeriksaan BPK, perbaikan indeks persepsi korupsi dan perbaikan indeks kesjahteraan rakyat,” kata Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo saat membuka sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020, Kamis (27/6/2019).

Sosialisasi ini dilakukan oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo yang  berlangsung di Hotel Best Western The Lagoon, Manado, Sulawesi Utara, pada Kamis-Jumat (27-28/6/2019).

Gubernur juga mmeinda semua daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD.

“Bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, alokasi anggaran belanja sekecil-kecilnya 70 persen untuk belanja publik,” ujar Rusli Habibie.

Agar tepat sasaran da bermanfaat bagi masyarakat, Gubernur minta seluruh pemerintah daerah menginplementasikan pendekatan perencanaan anggaran money follow program dengan cara memastikan program yang benar-benar bermafaat.

Sosialisasi ini diikuti Sekretaris Daerah provinsi, kota dan kabupaten, anggota dan pimpinan serta badan anggaran DPRD dan SKPD teknis.

Dalam kegiatan ini dihadirkan sebagai pembicara Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Kepala Subdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kepala Seksi Subdit Perumusan kebijakan Non Dama Perimbangan Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah kementeran Keuangan, Sekda dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.

Dalam laporan panitia oleh Kepala  Badan Keuangan, Huzairin Roham, mengatakan tujuan sosialisasi ini adalah menciptakan pemahaman yang sama antara tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan badan anggaran DPRD dan Kabupaten/kota.

 

Pewarta : Roy Z Usman - Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama