>

Displaying items by tag: Biro Pemerintahan

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Gorontalo akan memberikan penghargaan kepada Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD ) yang dianggap memiliki kinerja yang baik.

Penghargaan ini diberikan untuk memberi motivasi agar ke depan penyusunan LPPD menjadi pekerjaaan prioritas bagi para Kepala Sub-Bagian (Kasubbag) perencanaan dan pelaksana pada masing-masing OPD.

Apresiasi pemerintah ini merupakan salah satu dari beberapa hasil bimbingan teknis  LPPD di Hotel Grand Inna Surabaya yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Minggu-Selasa (8-10/3/2020).

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan, Syukri J Botutihe yang mewakili Sekretaris Daerah, Syukri Botutihe yang didampingi Plt Biro Pemerintahan serta Kepala Sub-Bagian Tata Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda jawa Timur. 

Syukri Botutihe  juga menjelaskan penyusunan LPPD tahun 2019 ini berbeda dari sebelumnya, di mana telah terdapat sejumlah indikator baru terutama pada tatanan urusan pemerintahan, lampiran 3 atau IKK 1.3, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan LPPD tahun 2019.

“Selain perubahan pada lampiran 3, terdapat juga perubahan pada sistematika narasi LPPD, dimana Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah menjadi Bagian dari LPPD,” kata Syukri Botutihe.

Syukri Botutihe juga mengingatkan adanya kerumitan penyusunan laporan tersebut akan menguras energi yang sangat banyak bagi penyusun LPPD apalagi batas ke Kemendagri sampai tanggal 31 Maret 2020.

“Datang ke Provinsi Jawa Timur karena ingin menimba ilmu yang lebih banyak serta dapat meningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Goorntalo ke arah yang lebih baik,” ucap Syukri Botutihe.

Sejumlah indikator penilaian yang dalam penyusunan LPPD tersebut antara lain respon penyusun LPPD dalam memenuhi undangan asistensi Laporan Penyusunan Pemerintahan Daerah ( LPPD), kecepatan dalam pemasukan data LPPD (Narasi dan IKK), ketepatan dalam penulisan narasi, ketepatam dalam pengisian Indikator Kinerja Kunci ( IKK), kerumitan dalam penyusunan LPPD lebih dari 1 urusan dan Kerapian dokumen dalam bentuk odner.

Selain Tim Penyusun LPPD, Kasubbag perencanaan dan pelaksana masing-masing OPD Biro Pemerintahan menghadirkan  narasumber yang akan memberikan materi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti Biro Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan terakahir dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur, dapat memberikan masukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan di tingkat nasional.

 

Pewarta : PPID Biro Pemkesra

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Sabtu, 25 Januari 2020 06:26

Biro Pemkesra Gelar Rakor Tim Penyusun LPPD

 

GORONTALO - Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahrteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Dahlan Mantu membuka rapat koordinasi tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di ruang Huyula, Selasa (21/1/2020).

Hadir dalam pertemuan ini Kasubag LPPD dan Singkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Sardiyanto Saidi serta para Kasubag Perencanaan Evaluasi  yang menangani dalam penyusunan LPPD di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi.

Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahrteraan Rakyat mengatakan setiap OPD harus memasukan berkas LPPD ditujukan ke Biro Pemerintahan, pengajuan ini terdapat penambahan item Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2019 .

Saat ini baru ada 6 OPD yang memiliki SPM yaitu Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas Satpol PP, Dinas Dikbudpora serta Dinas Sosial dan PPPA.

LPPD harus memuat capaian kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan penerapan standar pelayanan minimum, agar tetap memperhatikan beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi capaian kinerja.

Penyusunan LPPD ini sangat penting karena berhubungan erat dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo.

“Kami telah membuat asistensi untuk penyusunan LPPD. Untuk tata cara dalam penyusunan Tim LPPD setiap OPD akan dilakukan bimbingan teknis yang akan menghadirkan  Tim LPPD dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Narasumber,” kata Dahlan Mantu.

Bimtek LPPD seperti tahun- tahun sebelumnya dilaksanakan di DKI Jakarta, untuk tahun 2020 Tim Penyusun LPPD tahun 2019 akan dilaksanakan di Surabaya pada akhir Februari 2020.    

Dengan penetapan waktu tersebut, tim penyusun dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam pemasukan data LPPD pada Biro Pemerintahan dan Kesra dapat selesai sesuai dengan jadwal.

Batas pemasukkan berkas LPPD provinsi dan kabupaten/Kota pada akhir Februari 2020 serta batas akhir penyampaian LPPD 2019 ke Kementerian Dalam Negeri sebelum 31 Maret 2020.

“Kami mengimbau seluruh tim masing-masing OPD segera menyusun dan melaporkan dokumen LPPD dalam bentuk soft copy dan hard copy ke Gubernur Gorontalo melalui Biro Pemerintahan dan Kesra. Dokumen ini akan dilihat kembali oleh Tim Inspektorat sebelum ditandatangani Gubernur,”

 

Pewarta  : Safham - Pemkesra

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - DPRD dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan studi banding ke Provinsi Gorontalo.

Rombongan sebanyak 20 orang ini melakukan studi Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Singkarak ke Provinsi Gorontalo.

Gorontalo dijadikan kunjungan karena dianggap  sukses memproduksi Perda Danau Limboto yang kemudian menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN). Kisah sukses ini dicoba untuk diadopsi dalam penyusunan rancangan Perda tata ruang kawasan strategis Danau Singkarak.

Pembelajaran juga dilakukan untuk penanganan Danau Limboto, salah satu dari 15 danau kritis di Indonesia yang mendapat penanganan prioritas.

 “Danau Singkarak yang saat ini masuk ke dalam danau kritis yang mengancam sumber daya alamnya serta memiliki potensi wisata alam,” kata Prof. Erman Mawardi, Ketua Rombongan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Pertemuan kedua pimpinan daerah ini juga dimanfaatkan untuk saling menukar informasi dan pembelajaran. Dinas PUPR dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat juga mengungkapkan secara teknis kondisi Danau Singkarak.

Dalam kunjungan pada Senin (5/8/2019) lalu ke Gorontalo, rombongan dari Sumatera Barat ini juga melihat langsung Danau Limboto didampingi staf Balai Wilayah Sungai Wilayah II Sulawesi dan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo serta Dinas PU Kabupaten Gorontalo.

Di lapangan ini para anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Komisi IV melihat langsung tata cara penanganan Danau Limboto.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sutan Rusdi juga memaparkan gambaran saat ini tentang danau limboto yang dulu luas kurang lebih 3.345 Ha serta mengalami pendangkalan.

Masalah pelik juga diungkap Sutan Rusdi terkait pembangunan yang ada di sekitar danau yang membuat masyarakat sudah memiliki sertifikat tanah padahal berada di badan danau.

Seperti di Singkarak, Danau Limboto juga menjadi tempat usaha bagi sebagian penduduk yang tinggal di sekitar danau limboto, mereka memelihara ikan dengan system jarring apung, juga ada warga yang memanfaatkan eceng gondok untuk kerajinan.

 

 Pewarta :  Safham - Biro Pemerintahan dan Kesra

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama