>

Displaying items by tag: Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa menggelar bimbingan teknis penyesuaian inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang /jasa, Senin (11/11/2019) di ruang rapat Dulohupa Kantor Gubernur.

Bimtek ini diikuti oleh unsur UKPBJ,  bagian organisasi, badan kepegawaian daerah, Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

Bimtek ini bertujuan menyampaikan informasi terkait penyesuaian/inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa agar instansi pemerintah di Provinsi Gorontalo mendapatkan informasi lengkap mengenai prosedur penyesuaian/inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.

“Pada akhirnya kami mengharap dapat mendorong instansi pemerintah di Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota untuk segera mengangkat pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai kebutuhan daerah,” kata Wahyudin katili, Kepala Biro Pengadaan saat mmebuka bimbingan teknis.

Pemateri kegiatan ini adalah Muhammad Adiwibowo, Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Rakhma Kusuma Wardhani Kepala Seksi Sarana Sertifikasi, Sarah Juliana Manurung Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Materi  yang disampaikan ini meliputi kebijakan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/Jasa (JF PPBJ), tata cara penyesuaian/Inpassing, uji kompetensi penyesuaian/Inpassing, dan tata cara penyusunan Portofolio,” ujar Wahyudin Katili.

Wahyudin Katili  menjelaskan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jabatan ini merupakan jabatan karier.

Tujuan pembentukannya adalah sebagai pembinaan dan pengembangan karier tenaga profesional yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa, sehingga tercapai tujuan pelaksanaan pengadaan yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel.

“Pasal 88 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dinyatakan pokja pemilihan dan pejabat pengadaan di kementerian, lembaga, pemerintah daerah wajib dijabat oleh pejabat fungsional pengelolah pengadaan barang/jasa paling lambat 31 Desember 2020.

“Artinya masih ada waktu kurang lebih satu tahun lagi bagi kita untuk mempersiapkan diri dan memproses penyesuaian inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang /jasa, agar nanti pada tanggal 1 januari 2021 telah tersedia tenaga fungsional pengelola pengadaan barang / jasa yang akan mengisi kebutuhan pokja pemilihan dan pejabat pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah,” papar Wahyudin Katili.

Ia mengingatkan jika tidak maka proses pengadaan barang / jasa pada Pemerintah provinsi dan kabupaten /kota dipastikan akan terhambat, yang pada akhirnya akan merugikan Pemerintah dan masyarakat Provinsi Gorontalo.

“Untuk memenuhi amanat Pasal 88 Pepres 16 tahun 2018 saat ini di Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo, telah tersedia 7 orang personil PNS yang sudah lulus dan telah mendapat rekomendasi lulus penyesuaian inpassing JF PPBJ dan menunggu penetapan oleh pejabat pembina kepegawaian,” kata Wahyudin Katili.

Kepala Biro Pengadaan  ini berharap agar pejabat terkait di UKPBJ, bagian organisasi dan badan kepegawaian provinsi dan kabupaten/kota untuk  segera melakukan aksi, saling mendukung  dan bekerja sama untuk melaksanakan proses penggangkatan jabatan fungsional PPBJ melalui penyesuaian/inpassing, sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

“Kami mengimbau seluruh pejabat pengadaan dan Pokja pemilihan dapat mengikuti penyesuaian/inpassing ke jabatan fungsional PPBJ, minimal telah selangkah lebih dulu maju dibanding mereka yang belum ikut, apalagi saat ini, sudah ada instruksi presiden tentang penghapusan jabatan administrator dan jabatan pengawas, karena ke depan jabatan fungsional akan menjadi primadona, sehingga persaingan ke dalam jabatan fungsional PPBJ akan semakin ketat,” jelas Wajyudin Katili.

 

Pewarta : Rani USman – Biro Pengadaan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) tidak hanya menyelenggarakan proses pemilihan penyedia saja, tapi  harus mengawal pengadaan barang/jasa dari proses perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Peran UKPBJ terus diperkuat sejak dari proses perencanaan, kepala UPBJ juga harus terlibat sejak awal proses pembahasan anggaran.

“Alhamdulillah  di lingkup pemerintah Provinsi  Gorontalo saat ini Kepala Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo di beri kapasitas sebagai koordinator pengendali PBJ sudah dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD,” kata Wahyudin Katili, Kepala Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo pada Rapat Koordinasi Daerah UKPBJ yang berlangsung di Hotel Grand Amalia tilamuta, Senin-Selasa (26-27/8/2019).

Wahyudin Katili juga menegaskan UKPBJ Kabupaten/Kota ke depan harus punya Komitmen yang sama untuk menguatkan peran mulai dari awal perencanaan sampai serah terima barang, juga melakukan inisiasi pengembangan e-Katalog lokal dan fasilitasi pengembangan kapasitas SDM penyedia.

Rakor yang dihadiri Wakil Bupati Boalemo, Anas Yusuf menghadirkan pembicara dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Muhammad Firdaus (Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi), Anita Carolin (Kepala Seksi Kelembagaan Pengadaan), Umi Nuraeni (Kepala Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan), Galuh Arini Sasi Kirono (Staf Seksi Tata kelola jabatan Fungsional Pengelolah Pengadaan) dan  Sugi Sugiharto (Staf Seksi Kelembagaan Pengadaan

Peserta rakor ini berasal dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa provinsi, kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo, Badan Kepegawaian Daerah se-Provinsi Gorontalo, Bagian Organisasi  Provinsi dan kabupaten/kota.

Wahyudin Katli juga memaparkan data terakhir  Kelembagaan  UKPBJ kabupaten/kota telah berbentuk Bagian Pengadaan Barang/ jasa. Tugas kelembagaan ini adalah mencapai tingkat kematangan UKPBJ yang memiliki 4 domain dan 9 variabel termasuk didalamnya mensyaratkan pencapaian 17 standar LPSE.

“Melalui rakor ini diharapkan dukungan dari Bagian Kepegawaian dan Bagian Organisasi dapat turut serta mendukung pencapaian tingkat kematangan UKPBJ level 3, khususnya dalam hal pemenuhan SDM PBJ/Personil JF PPBJ pada UKPBJ. Dimana  ditargetkan pada Maret 2020 seluruh UKPBJ sudah mencapai tingkat kematangan level 3,” ujar Wahyudin Katili.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pengadaan Kabupaten Boalemo Rahmanto Biya yang juga panitia dalam rakor ini mengatakan proses transformasi Unit Layanan Pengadaan menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) merupakan proses reformasi pengadaan barang/jasa yang sampai dengan saat ini masih terus melakukan pembenahan.

“Rapat Koordinasi Daerah UKPBJ sebagai sosialisasi dan pembinaan terkait dengan tingkat kematangan UKPBJ khusus wilayah Provinsi Gorontalo,” kata Rahmanro Biya.

 

Pewarta : Rani USman - Biro Pengadaan

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo

GORONTALO – Biro Pengadaan Sekretriat Daerah Provinsi Gorontalo melakukan studi evaluasi program memodernisasi sistem pengadaan.

Sejumlah narasumber menjadi target pengumpulan informasi, antara lain Averus Zainudin Kepala Bagian Administrasi dan Pengembangan SDM, Romi Saleh Zakaria Kepala Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi dan Olis Bakari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kesehatan.

“Pengumpulan data dalam rangka program Compect MCC , yang merupakan program kerja sama LKKP dalam bentuk proyek modernisasi pengadaan (PM Project) yang secara umum bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah mempercepat modernisasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo adalah salah satu UKPBJ Percontohan di Indonesia,” kata Abdul Hakim, pengumpul data.

Studi evaluasi ini dilakukan selama 2 hari, Senin-Selasa (5-6/8/2019).

“Tujuan kegiatan ini diharapkan menemukan pembelajaran, model, inovasi dalam praktek pengadaan barang/jasa pemerintah dan melakukan analisis atas perkembangan ekositem pengadaan barang/jasa pemerintah,” ujar Abdul Hakim.

 

Pewarta: PPID Biro Pendagaan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama