>

Displaying items by tag: Biro Pengendalian dan Pembangunan Ekonomi Provinsi Gorontalo

GORONTALO - High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Goorntalo menghasilkan sejumlah rekomendasi, yaitu selalu memperhatikan 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, komunikasi yang efektif), tim pengendalian inflasi daerah kabupaten/kota melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap 4K tersebut.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sepakat untuk mengusulkan PSBB kepada Menteri Kesehatan. Tantangan kondisi ketika PSBB akan diberlakukan, maka Tim pengendalian inflasi daerah harus memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat harus tersedia, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok terutama di wilayah terpencil, pembatasan pembelian yang berlebihan, dan kemudahan masyarakat dalam mengakses kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) melaksanakan rapat menindaklanjuti arahan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie  pada pertemuan Coffee Morning Jumat, 13 Maret 2020, khususnya terkait update sasaran penerima program NKRI Peduli, Senin (16/3/2020).

Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Syukri Botutihe dan dihadiri oleh Asisten 2 Bidang Pembangunan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan pembangunan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sosial.

Dalam pengantarnya Syukri Botutihe menyampaikan perlunya kerjasama dinas terkait untuk mengupdate sasaran penerima program NKRI Peduli diantaranya melalui integrasi peta daerah rawan pangan dan rawan bencana alam termasuk daerah yang gagal panen atau fuso dilengkapi dengan data  masyarakat miskin dan yang terkena dampak bencana. "Melalui peta ini akan teridentifikasi daerah - daerah prioritas penerima manfaat  program bantuan pangan yang bisa menjadi referensi bersama baik provinsi maupun kabupaten/kota, "kata Syukri Botutihe.

 

Pewarta : Nikma Bouti – P2E

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Suara Rakyat Hulondalo menggelar dialog interaktif persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan narasumber Yosef Koton, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo, Rabu (5/2/2020). Pembicara lain dalam dialog ini adalah Pengawas Provinsi Gorontalo Hasan T Adja dan Tim Help Desk UNBK.

Dialog interaktif yang berlangsung selama 1 jam dimulai dari pukul 10.00-11.00 Wita yang disiarkan secara langsung kepada masyarakat dengan tema persiapan UNBK tahun 2020.

Dalam dialog interaktif tersebut dipaparkan teknis pelaksanaan UNBK 2020 hingga persiapan sarana dan prasarana dalam melaksankan ujian ini.

Provinsi Gorontalo yang sudah 3 tahun melaksanakan UNBK 100 persen jenjang SMA/SMK dan menempati urutan kedua setelah DKI Jakarta. Di tahun 2020 pun Gorontalo siap melaksanakan UNBK 100 persen walau sekolah lain masih bergabung server dengan sekolah lain.

"Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait UNBK 2020, mulai dari penambahan PC/Laptop, perbaikan jaringan hingga melakukan bimtek terhadap proktor dan teknisi UNBK yang saat ini sedang berlangsung selama 3 hari  di Kota Gorontalo dari tanggal 4-6 Februari 2020," kata Yosef Koton.

Persiapan yang matang dan maksimal ini menurut Yosef Koton agar pelaksanaan UNBK 100 persen di Gorontalo berjalan lancar dan tidak menemui kendala.

“Kami berharap dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo para siswa dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya menjelang UNBK tahun ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 16-19 Maret untuk UNBK SMK dan 30 Maret-2 April untuk UNBK SMA,” jelas Yosef Koton.

 

Pewarta : PPID Dikbudpora

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 30 Januari 2020 21:26

Biro P2E Gelar Rakor Pengawasan Distribusi BBM

GORONTALO - Rapat koordinasi tindak lanjut pengawasan dan pendistribusian BBM digelar Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo di ruang rapat Huyula lantai 2 Kantor gubernur, Senin (27/1/2020).

Pertemuan ini dipimpin oleh Darda Daraba Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo , dan dihadiri oleh Assisten 2 kabupaten/kota , Kepala Biro P2E, Hiswana Migas, Dinas ESDM, Dinas Kumperindag, Badan Kesbangpol, dan Satpol Pamong Praja.

Rapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari rapat Forkopinda yang dipimpin Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie  pada 20 Januari 2020 lalu yang membahas penyusunan surat edaran pendistribusian jenis bahan bakar minyak khusus penugasan/Bensin RON 88 milik Pertamina.

Pertemuan mengatur kendaraan yang dilarang menggunakan jenis BBM khusus Penugasan, bensin RON 88 yang identik dengan sebutan Premium, mengimbau masyarakat tidak membeli BBM menggunakan jerigen dan pembelian tidak dibenarkan berulang-ulang dalam sehari, penyaluran BBM dilakukan untuk melihat komitmen badan usaha penerima BBM bersubsidi yang tepat sasaran, penetapan kuota penyaluran BBM lebih dimaksimalkan dari tahun sebelumnya.

Khusus SPBU Pertamina, tetap akan melayani pembelian BBM dengan surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini merupakan amanat perundangan dari pemerintah melalui Kementrian Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM).

Untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dilakukan pembatasan pembelian BBM, masyarakat diminta tidak melakukan pembelian berulang kali, hal ini untuk mengurangi antrean panjang di SPBU dan menjaga ketertiban dan keamanan Kota Gorontalo.

 

Pewarta : Sri Yunita Hilipito – P2E

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Biro  Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menggelar pertemaun Pra-penginputan e-Monep 2020 di ruang Dulohupa lantai 3 kantor gubernur, Selasa-Rabu (21-22/1/2020).

Pertamuan Pra-penginpatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Administrasi Biro P2E, Lukman Husain yang dihadiri Kepala Sub-Bagian Perencanaan/Keuangan dan staf entry e-Monep di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Kegiatan dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan evaluasi penginputan fisik dan keuangan tahun 2020 setiap bulannya, ini perlu diadakan pra-penginputan DPA OPD dalam aplikasi e-Monep,” kata Lukman Husain.

Lukman Husain mengimbau agar para staf entry dapat memenuhi target 75 persen pada bulan Agustus 2020 sesuai instruksi Sekretaris Daerah. Setelah pra-penginputan akan dilaksanakan finalisasi penginputan, untuk kegiatan ini sudah ada aplikasi terbarunya e-monep 2020.

“Aplikasi terbaru ini sudah disesuaikan dengan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Ada 4 dokumen yang harus diunggah yaitu peta, kontrak, foto awal atau mc 0 dan foto aktifitas. jenis rekening terbagi atas belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang. Sedangkan untuk kategori pengadaan yakni fisik dan non fisik, untuk jenis jasa pengadaan ada jasa kontruksi , konsultasi, barang, dan jasa lainnya,” jelas Lukman Husain.

Ia meminta para staf entry dapat memaksimalkan penginputan finalisasi e-Monep sesuai Permendagri nomor 70 tahun 2019.

 

Pewarta :  Sri Yunita Hilipito – P2E

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang memiliki realisasi fisik dan keuangan tertinggi pada bulan Desember 2019 adalah Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pangan, Badan Kesbangpol, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Semua OPD tersebut memiliki target dan realisasi fisik 100 persen, target keuangan 100 persen serta realisasi keuangan 99,32 persen (Biro P2E), 98,89 persen (Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Pangan) serta 98,68 persen (badan Kesbangpol).

Hal ini terungkap dalam paparan yang disajikan oleh Sagita Wartabone, Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo pada rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) triwulan IV, Rabu (15/1/2020).

“Target fisik pada Desember 2018 sebesar 100 persen dan target keuangan juga 100 persen, sementara realisasi fisik pada Desember 2018 sebesar 98,51 persen dan realisasi keuangannya 93,83 persen. Bandingkan dengan kinerja tahun 2019, yaitu target fisik Desember 100 persen dan target keuangan 100 persen sementara realisasi fisik 98,68 persen dan realisasi keuangan 94,20 persen,” kata Sagita Wartabone.

Dalam Rakorev ini juga disajikan realisasi fisik dan keuangan APBD kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang meliputi Kabupaten Bone Bolango realisasi fisik 97,92 persen realisasi keuangan 96,21 persen, Kabupaten Pohuwato realisasi fisik 96,9 persen realisasi keuangan  95,99 persen, Kota Gorontalo realisasi fisik 96,24 persen realisasi keuangan 91,83 persen, Kabupaten Gorontalo realisasi fisik 95,78 persen realisasi keuangan 93,93 persen, Kabupaten Boalemo realisasi fisik 91,7 persen realisasi keuangan 90,54 persen dan Kabupaten Gorontalo Utara realisasi fisik 82,19 persen realisasi keuangan 88,25 persen.

"Rakorev ini diharapkan menjadi koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta instansi vertikal dalam memaksimalkan pembangunan di Provinsi Gorontalo," ujar Sagita Wartabone..

“Pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2019 selesai dilaksanakan dan diharapkan masyarakat sudah bisa menikmati pembangunan dalam meningkatkan kesehateraan dan menurunkan kemiskinan di Provinsi Gorontalo,” ujar Sagita Wartabone.

 

Pewarta : PPID Biro P2E

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kemampuan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo yang mampu mengendalikan gejolak kenaikan harga di daerah membuat inflasi moderat, bahkan pada tahun 2016 besaran angka inflasi paling rendah disepanjang 10 tahun terakhir.

Tidak mengherankan jika Provinsi Gorontalo tahun 2019 ini mendapatkan penghargaan sebagai TPID Terbaik 2018 se-Sulawesi. TPID Pohuwato juga masuk sebagai TPID Terbaik 2018 se Sulawesi untuk tingkat kabupaten.

Kinerja TPID membuat perekonomian Gorontalo stabil dengan tingkat pertumbuhan yang di atas rata-rata nasional.

 “Tentu saja penghargaan ini bukan saja untuk pemerintah provinsi, tetapi semua yang terlibat dalam tim. Termasuk Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo selaku leading sektornya dan pemerintah kabupaten/kota,” kata Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E), Sagita Wartabone, Sabtu (21/12/2019).

Sagita Wartabone menjelaskan kesuksesan menekan inflasi tidak terlepas dari pemetaan masalah dan perencanaan program yang berjalan terintegrasi lintas sektor.

“Selain komunikasi yang efektif melalui berbagai pertemuan, semua pihak punya komitmen yang sama untuk menjaga harga-harga di pasaran berlangsung stabil setiap bulannya,”ujar Sagita Wartabone.

Ia mencontohkan masalah Komoditas ikan segar merupakan salah satu konsumsi utama masyarakat Gorontalo menjadi salah satu penyumbang inflasi utama dan tertinggi di Gorontalo, selama 3 tahun terakhir. Tercatat rata-rata inflasi kelompok ikan segar di Gorontalo mencapai 12,14 persen (year on year).

“Maka kami mengurai masalah itu dalam 4 hal pokok, memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, komunikasi efektif. Empat hal ini dijabarkan lagi ke dalam program yang lebih banyak diintervensi oleh program-program pemerintah provinsi,” imbuh Sagita Wartabone.

Untuk ketersediaan pasokan ikan misalnya, Pemprov fokus pada bantuan kapal. Rinciannya 90 unit bantuan dari Pemprov Gorontalo untuk Kapal perahu 3 GT dan mesin tempel 15 PK serta dari KKP sebanyak 59 unit kapal perahu 5 GT dan 3 GT.

Masalah distribusi ikan diintervensi dengan bantuan bagi penjual keliling yang masih menggunakan sepeda kayuh. Sepeda diganti dengan bantuan sepeda motor lengkap dengan kotak pendingin ikan. Ada juga bantuan modal usaha kepada 110 pedagang ikan keliling (Tibo-tibo) di seluruh wilayah Gorontalo berupa kotak penyimpanan ikan portabel dan 17 kg ikan segar.

Selain bantuan-bantuan tersebut, Pemprov Gorontalo menjadi yang paling aktif dalam pelaksanaan pasar murah keliling kecamatan yang dilaksanakan hampir setiap pekan. Acara yang dikemas dalam Bakti Sosial NKRI Peduli itu menyasar setiap daerah dengan pasar murah.

“Ini kebijakan pak gubernur yang terus dilaksanakan hingga saat ini. Setiap bahan pokok hanya cukup dibeli dengan harga serba lima ribu Rupiah. Jika ada santunan dari Baznas, harganya tidak serba lima ribu, tapi masih cukup terjangkau masyarakat,” tuturnya.

Sagita berharap agar inflasi tahun 2020 tetap bisa ditekan lebih rendah lagi. Hal ini tentu saja butuh peran semua pihak, termasuk dari pemerintah kabupaten dan kota. Perlu juga diefektifkan komunikasi lintas sektor agar masalah di lapangan bisa segera diketahui dan dicarikan solusinya.

Pewarta: PPID P2E

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Rombongan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur melakuan studi komparasi Percepatan Realisasi APBD di Provinsi Gorontalo, Jumat (13/12/2019).

Mereka datang ke Gorontalo diterima oleh Sukril Gobel, Asisten Administrasi Umum  dan  Sagita Wartabone, Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Sekretariat Provinsi Gorontalo, dan Panitia P2E beserta Badan Keuangan di ruang rapat Dulohupa lantai 3 Kantor Gubernur.

Tamu asal Jawa Timur ini dikoordinir oleh Andi dari Biro Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jufri, Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Jombang yang didampingi Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten/Kota di Jawa Timur seperti Kota Probolinggo, Kabupaten Jombang, Bangkalan, Pacitan, Magetan, Trenggalek, dan Mojokerto beserta Tim sebanyak 15 orang.

“Kunjungan ini dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur terkait percepatan realisasi pelaksanaan APBD,” kata Andi dari Biro Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Andi menjelaskan tujuan kunjungan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan Pengendalian Pembangunan melalui Aplikasi e-Monep, dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Gorontalo

Para tamu ini mengikuti pemaparan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Gorontalo yaitu Tim e-Monep Biro P2E dan pemaparan terkait Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dari Tim Biro Pengadaan serta pendalaman materi penggunaan Sistem e-Monep dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

 

Pewarta : Jawahirah – P2E

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah melakukan studi tiru Sistem Aplikasi e-Monep ke Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Sekretariat Daerah Provinsi  Gorontalo, Selasa (3/12/2019).

Rombongan dari provinsi tetangga ini diterima di ruang rapat Huyula lantai 2 Kantor Gubernur Gorontalo oleh Sagita Wartabone, Kepala Biro P2E yang didampingi Syahrul Biki Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan, beserta Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Gorontalo.

Sementara itu rombongan tamu ini dikoordinir oleh Arman, Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Hendra Bangsawan Kabag Administrasi Pembangunan dan SDA yang didampingi pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Robert Napitupulu Kasubag Program dan Evaluasi Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulteng beserta Tim yang berjumlah 20 orang.

“Kami datang ke Gorontalo ini untuk melakukan adopsi penerapan Sistem Aplikasi e-Monep bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, kata Arman, Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Arman menjelaskan tujuan mereka datang ke Gorontalo ini untuk meningkatkan pengetahuan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan Pengendalian Pembangunan melalui Sistem Aplikasi e-Monep bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

“Kabupaten Parigi Moutong merupakan kabupaten ketiga setelah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Buol di Provinsi Sulawesi Tengah yang akan mengadopsi sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan (monep) Provinsi Gorontalo,” jelas Arman.

Arman menegaskan Provinsi Sulawesi Tengah telah lebih dahulu menggunakan sistem e-Monep melalui pembimbingan dari Biro P2E Setda Provinsi Gorontalo.

Dalam pertemuan ini dilakukan penandatanganan kerjasama penggunaan aplikasi e-Monep antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Parigi Moutong. Penandatanganan dilakukan oleh Sagita Wartabone, Kepala Biro P2E Provinsi Gorontalo dan Hendra Bangsawan, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam kunjungan ini rombongan dari Sulawesi Tengah ini mengunjungi Biro P2E Provinsi Gorontalo untuk melakukan diskusi pendalaman materi penggunaan aplikasi e-Monep. Direncanakan Kabupaten Parigi Moutong akan menggunakan Aplikasi e-Monep pada awal tahun 2020.

Ada beberapa daerah lain yang juga telah menggunakan Sistem e-Monep seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat serta Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu melalui pendampingan dan bimbingan dari Biro P2E Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Jawahirah – Biro P2E

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menerima rombongan Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dalam rangka menerima kunjungan studi banding penerapan sistem aplikasi e-monep.

Tim Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Buol ini diterima Lukman Husain, Kepala Bagian Administrasi Biro Pengendalian Pembangunan Ekonomi (P2E).

“Kami mendapat kunjungan Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Mereka mengetahui Pemerintah Provinsi Gorontalo telah berhasil menerapkan aplikasi e-monep ini sehingga kisah sukses ini akan dipelajari untuk diterapkan di sana,” kata Lukman Husain, Kamis (11/7/2019).

Dalam pertemuan resmi dua pemerintahan ini dipaparkan penerapan aplikasi e-monep e-monep (electronik monitoring, evaluasi dan pelaporan) oleh Syahrul Biki, Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Biro P2E beserta Tim e-Monep. Upaya penerapan e-monep ini sebagai upaya untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

e-monep ini digunakan untuk menghimpun data dan informasi hasil pemantauan (data realisasi) pelaksanaan rencana pembangunan. Data dan informasi hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi pembangunan.

Dalam pertemuan ini hadir panitia dari Bagian Pengendalian Pembangunan Biro P2E dan Syarifudin Yusuf, Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda Kabupaten Buol beserta tim.

Usai pemaparan di ruang kerja Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, tamu dari Kabupaten Buol ini pun terlibat diskusi dan tanya jawab pendalaman materi penggunaan aplikasi ini.

“Tujuan studi banding ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang Sistem Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pengendalian Pembangunan melalui Sistem Aplikasi e-Monep bagi Aparat Sipil Negara Kabupaten Buol,” ujar Syahrul Biki.

 

Pewarta : Jawahirah – Biro P2E

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama