>

Displaying items by tag: Dinas Kominfo Dan Statistik Provinsi Gorontalo

Selasa, 03 Maret 2020 17:17

Komisi I Pertanyakan Kinerja KPID

GORONTALO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar dengar pendapat dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo di ruang rapat Inogaluma, Selasa (3/3/2020).

Pertemuan ini membahas evaluasi program kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) 2019 dan rencana program kerja tahun 2020.

Dengar pendapat ini dihadiri Wahyudin Katili, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, Ketua dan angota KPID.

Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi I, AW Thalib bersama 7 anggota komisi ini meminta penjelasan mengapa sampai dengan saat ini sangat jarang koordinasi antara KPID dengan DPRD bahkan mungkin dengan Dinas Kominfo selaku lembaga eksekutifnya.

“Seharusnya KPID selalu menjaga koordinasi dengan DPRD sehingga kami tahu kondisi dan masalah yang terjadi di lapangan,” kata AW Thalib yang disuarakan oleh beberapa anggota komisi I lainnya.

Dalam pertemuan ini Wahyudin juga mengungkapkan ruang lingkup tugas dan wewenang serta trend alokasi anggaran KPID sejak 2018, 2019 dan 2020.

“Saya berpikir, barangkali KPID sudah bekerja dan berbuat, namun perlu kita buatkan resume dan beberapa parameter dalam laporan sehingg dapat menggambarkan kinerja KPID selama ini.

Dalam pertemuan ini Komisi I meminta KPID tegas dalam memberikan teguran jika melanggar dan serius menjelaskan program karena tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang. Komisi I menyoroti kinerja KPID yang dianggap masih kurang dibandingkan kepengurusan KPID periode sebelumnya.

Salah satu yang menjadi masalah saat ini adalah maraknya TV kabel yang beroperasi tanpa izin. Dari data yang dihimpun menunjukkan terdapat 130 perusahaan penyelenggara TV kabel namun yang memiliki izin hanya 3 perusahaan.

Kepengurusan KPID Provinsi Gorontalo yang diketuai Adrian Thalib saat ini akan berakhir tahun 2021. Pada tahun 2018 lalu DPRD telah menyetujui peningkatan anggaran sebesar Rp150 juta, dan tahun 2020 ini meningkat 100 persen menjadi Rp300 juta.

Dalam penilaian kinerja KPID, Komisi I juga mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui media sosial. Ini merupakan bentuk nyata partisipasi publik atas penyelenggaraan tugas dan wewenang KPID provinsi Gorontalo.

Dalam pertemuan dengan Komisi I ini, dari 7 anggota KPID hanya 5 orang yang hadir.

 

Pewarta : PPID Kominfo & Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), walidata sektor dan staf yang membidangi Kominfo harus menguatkan kompetensinya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan itu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menggelar bimbingan teknis urusan Kominfo Statistik dan Persandian bagi walidata sektor PPID penanggung jawab layanan jaringan aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provins Gorontalo serta rapat koordinasi Dinas Kominfo Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bidang Statistik, Fatma Biki yang mewakili kepala dinas ini digelar di Hotel Aryaduta, Kamis-Sabtu (27-29/2/2020). Fatma Biki yang didampingi Freski Gani, Kepala Bidang Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan  Fried Dewi Ahmad, Kepala Bidang e-Government.

Dalam pertemuan ini dihadiri 235 orang dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah dan Dinas Kominfo kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

“Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 yang mengatur Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elekronik dan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informsi publik harus dituangkan dalam pekerjaan. Untuk itu dibutuhkan bimbingan teknis untuk petugas,” kata Fatma Biki.

Fatma Biki menjelaskan bimbingan teknis ini  untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik kepada para petugas. Dalam pertemuan ini para petugas dibekali tentang pengetahuan jarinagn dan aplikasi termasuk pemecahan masalah yang terjadi, penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik serta keamanan website.

Sebelumnya, Leisyawati Ali, Kepala Seksi Saluran Komunikasi Publik dalam laporan kegiatan mengatakan tujuan bimbingan teknis ini untuk urusan Kominfo adalah memberikan pemahaman penerapan teknologi informasi bagi perangkat daerah dan memberikan standar pemanfaatan penerapan pengelolaan jaringan dan aplikasi bagi perangkat daerah.

Untuk PPID, mewujudkan implementasi UU keterbukaan informasi publik, memberikan pemahaman dan peningkatan pengetahuan kepada para petugas PPID dan pranata humas tentang penyediaan dan pengelolaan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi/lembaga untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.

Sementara untuk walidata sektor adalah untuk memahami konsep kebutuhan dan bentuk data statistik sektoral, menerapkan teknik penyajia data statistik sektoral dan melakkan analisis data yang baik dan menganalisis masalah/kebuthan statistik sektoral dan menerapkan teknik perencanaan penyelenggaraan statistik sektoral, implementasi dan mengevaluasi hasilnya.

 

Pewarta : PPID Kominfo & Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim meminta masyarakat untuk memastikan tercatat pada Sensus Penduduk 2020. Hal ini disampaikan saat mengisi data sensus penduduk di rumah jabatan wakil gubernur.

Idris Rahim dan keluarga didatangi Kepala Badan Pusat Statistik Herum Fajarwati, Kepala Bidang Statistik Fatma Biki, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Slamet Bakri untuk didata sebagai warga negara dalam sensus penduduk.

Dalam pendataan ini Idris Rahim mengisi data-data secara dalam jaringan (daring) atau online yang didampingi petugas. Sensus penduduk kali ini memberi tawaran yang lebih mudah dengan memanfaatkan jaringan internet.

Bagi masyarakat yang belum mendata secara daring, pencacahan penduduk juga dapat dilakukan secara manual.

“Bagi masyarakat yang tidak dapat melakukan sensus secara online, dapat berpartisipasi melalui Sensus Penduduk wawancara yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020,” kata Idris Rahim, Sabtu (15/2/2020).

Usai pengisian data, Fatma Biki menjelaskan Sensus Penduduk 2020 ini untuk pertama kalinya pemerintah membuka peran aktif masyarakat dalam pengisan data secara daring. Ini dilakukan untuk memudahkan warga mengisi di mana saja dan kapan saja dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.

“Kami mengajak partisipasi masyarakat, untuk memutahirkan data diri. Ada 2 tahap, yang pertama sensus penduduk secara daring. Masyarakat kami imbau untuk mengisi data diri dengan keterangan terkini, mulai 15 Februari sampai 31 Maret bisa masuk ke tautan https://sensus.bps.go.id. Kemudian masyarakat bisa memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Keluarga,” kata Fatma Biki.

Secara serentak sensus penduduk secara daring dimulai Sabtu 15 Februari 2020 yang diawali dari kepala daerah. Berhubung Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berada di luar daerah, sehingga Wakil Gubernur Provinsi Idris Rahim yang didampingi dalam pengisian awal sensus di Provinsi Gorontalo.

“Demikian juga dengan tim BPS yang ada di kabupaten/kota, masing-masing mendampingi bupati dan walikota untuk mendata secara daring,” ujar Herum Fajarwati.

Usai mengisi kuisioner Sensus Penduduk daring secara mandiri, Idris Rahim mengajak seluruh masyarakat Gorontalo untuk segera mencatatkan informasi diri dan keluarga melalui Sensus Penduduk secara online sebelum batas akhir pada tanggal 31 Maret 2020 bisa masuk melalui tautan https://sensus.bps.go.id.

 

Pewarta : Herman Pasue – Kominfo & Statistik Provinsi Gorontalo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BULANGO SELATAN – Sebanyak 25 orang calon anggota Komisi Informasi Provinsi mengikuti tes wawancara di aula Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo. Mereka terbagi atas 2 kelompok dengan alokasi waktu 2 hari, Kamis-Jumat (30-31/1/2020).

“Pada hari pertama ada 15 orang peserta yang diwawancara,” kata Sukarman Kamuli, Ketua tim seleksi Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, Jumat (31/1/2020).

Sejak Kamis kemarin peserta dengan tertib mengikuti proses wawancara satu persatu di hadapan tim seleksi, Sukarman Kamuli, Wafa Patria Umma dari Komisi Informasi Pusat, Novalliansyah Abdussamad dan Kepala Dinas Kominfo Dan Statistik, Wahyudin Katili.

“Proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo sejak awal hingga akhir nanti insyaallah berjalan dengan baik dan fair. Kami mencari yang terbaik bagi daerah ini,” ujar Wahyudin Katili.

Proses tes wawancata ini merupakan salah satu rangkaian dari beberapa tahapan yang harus dilalui peserta sejak mendaftaran akhir tahun talu. Dari 25 orang calon peserta ini akan diambil 15 orang yang akan diajukan sebagai calon Komisi Informasi.

Mereka yang akan terpilih sebagai anggota Komisi Informasi akan memiliki fungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

Secara umum tugas Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publikberdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Mereja juga bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

 

Pewarta : PPID Kominfo dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Analisis survei ongkos usaha tani tanaman pangan disarankan menggunakan tahun dasar 2017 serta peningkatan intervensi pemerintah untuk meningkatkan daya beli petani menjadi rekomendasi pertemuan persiapan analisis Nilai Tukar Petani (NTP) di kabupaten/kota di aula BPS Provinsi Gorontalo, Rabu (29/1/2020).

Rekomendasi ini diharapkan akan mendukung kemampuan daya beli petani untuk meningkatkan indeks jual Nilai tukar Petani (NTP), kerja sama antarpemerintah daerah kabupaten/kota dan Provinsi Gorontalo sangat penting dalam menunjang keberhasilan ini.

Atas rekomendasi ini, tim BPS provinsi dan kabupaten/kota akan menindaklnjuti hasil survei analisis ongkos usaha tani tanaman pangan ini.

Selain itu tim Bappeda kabupaten/kota selaku kontributor data akan memberikan dukungan data program yang bertalian dengan survei NTP serta pencapaian program, sementara tim Kominfo Statistik akan memberikan supporting data sektor dari variabel yang memberi sumbangan pd sektor pertanian tanaman pangan.

Dalam pertemuan yang dibuka oleh Fatma Biki, Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo ini diikuti peserta yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kominfo, dan Bappeda kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

“Pertemuan ini dilaksanakan dalam persiapan analisis NTP di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, diharapkan peserta dapat memberikan masukan-masukan berkaitan dengan kontribusi  sektor terhadap  struktur ongkos usaha tani tanaman pangan di Provinsi Gorontalo,” kata Fatma Biki,

Peserta menyampaikan masukan  kepada pemerintah berupa  kajian awal yang akan digunakan dalam menganalisis NTP dan metodologi serta indikator yang digunakan.

Mereka melihat ada permasalahan di lapangan terkait status ekonomi tani per individu dan adanya pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas karena yang menikmati hanya sekolompok orang.

Fatma Biki menjelaskan tujuan rapat ini untuk menganalisis struktur biaya dan analisis usaha tani tanaman pangan, pengeluaran rumah tangga petani tanaman pangan,  menganalisis faktor yang memperngaruhi NTP komoditas tanaman pangan dan menganalisis dekomposisi nilai tukar komoditas tanaman pangan terhadap konsumsi dan biaya produksi serta faktor penyusunannya.

Sebanyak 2 narasumber dihadirkan, Rudi Cahyono Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dan Fatma Biki.

Fatma Biki juga menjelaskan pembangunan pertanian di Indonesia telah memberikan sumbangan besar dalam keberhasilan pembangunan nasional, dengan orientasi pembangunan pertanian ke arah perbaikan kesejahteraan petani,  salah satu alat ukur melihat dinamika kesejahteraan tersebut adalah Nilai Tukar Pertanian (NTPR), yang mencakup Nilai Tukar Komoditas pertanian (NTKP) dan Nilai Tukar Petani (NTP).

“Diharapkan sektor pertanian ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan yang mampu meningkatkan pendapatan para petani dan mampu mengentaskan kemiskinan,”papar Fatma Biki.

 

Pewarta : Herman Pasue – Bidang Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Bidang Statistik Dinas komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar  rapat persiapan analisis Nilai Tukar Petani (NTP) di kabupaten/kota di aula BPS Provinsi Gorontalo, Rabu (29/1/2020).

Rapat yang dibuka oleh Fatma Biki, kepala Bidang Statistik ini dihadiri peserta dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kominfo, dan Bappeda kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

“Pertemuan ini dilaksanakan dalam persiapan analisis NTP di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, diharapkan peserta dapat memberikan masukan-masukan berkaitan dengan kontribusi  sektor terhadap  struktur ongkos usaha tani tanaman pangan di Provinsi Gorontalo,” kata Fatma Biki,

Fatma Biki menjelaskan tujuan rapat ini untuk menganalisis struktur biaya dan analisis usaha tani tanaman pangan, pengeluaran rumah tangga petani tanaman pangan,  menganalisis faktor yang memperngaruhi NTP komoditas tanaman pangan dan menganalisis dekomposisi nilai tukar komoditas tanaman pangan terhadap konsumsi dan biaya produksi serta faktor penyusunannya.

Dalam pertemuan ini 2 narasumber dihadirkan, Rudi Cahyono Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dan Fatma Biki.

Fatma Biki juga menjelaskan pembangunan pertanian di Indonesia telah memberikan sumbangan besar dalam keberhasilan pembangunan nasional, dengan orientasi pembangunan pertanian ke arah perbaikan kesejahteraan petani,  salah satu alat ukur melihat dinamika kesejahteraan tersebut adalah Nilai Tukar Pertanian (NTPR), yang mencakup Nilai Tukar Komoditas pertanian (NTKP) dan Nilai Tukar Petani (NTP).

“Diharapkan sektor pertanian ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan yang mampu meningkatkan pendapatan para petani dan mampu mengentaskan kemiskinan,”papar Fatma Biki.

 

Pewarta : Herman Pasue – Bidang Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba meminta Aparat Sipil Negara (ASN) di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik serta Dinas Perhubungan untuk terus meningkatkan kinerja dan berinovasi.

Permintaan ini disampaikan pada pembinaan ASN dan penandatanganan kontrak kinerja dan pakta integritas oleh seluruh pejabat  di 2 dinas ini di ruang Rapat Poboide Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Jumat (24/1/2020).

Pembinaan ini dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Zukri Surotinojo, diikuti seluruh jajaran Dinas Kominfo dan Statistik dan Dinas Perhubungan , mulai pejabat administrator, pengawas, pelaksana maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT).

“Kebanggaan tersendiri bagi kami, Pemerintah Provinsi Gorontalo atas kinerja yang diberikan Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo mendapatkan banyak keberhasilan program baik di tingkat Provinsi Gorontalo dan penyerapan terbaik di seluruh wilayah Indonesia,” kata Darda Daraba.

Sebelumnya Darda Daraba memberikan kesempatan kepada para kepala dinas di 2 instansi ini untuk memberikan sambutan ataupun pengantar kata, dan di situlah kesempatan mereka menyampaikan program prioritas.

Dalam penandatanganan kontrak kinerja dan pakta integritas, Darda Daraba meminta 2 hal yang harus diperhatikan yaitu, apresiasi dalam melaksanakan tugas serta akuntabilitas.

“Kapala Dinas Kominfo dan Kepala Dinas Perhubungan dan seluruh jajarannya agar mempertahankan prestasi yang dicapai di tahun kemarin, tahun ini harus banyak membuat inovasi baru,  pertahankan kinerja, integritas, efektifitas dan efisiensi sesuai pada koridor dan aturan,” ujar Darda Daraba.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh - Diskominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pendampingan dalam penentuan metodologi statistik sektoral, penyempurnaan  standar serta  struktur dan format data yang disertai metadata yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  Provinsi Gorontalo.

Sedangkan  menyangkut  data spasial,  Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  bersama Bapppeda melakukan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk  penentuan   metodologi   penyelenggaraan    informasi   geospasial tematik.

Hal ini disampaikan oleh Wahyudin Katili, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  pada rapat evaluasi data sektor tahun 2019 yang dilaksanakan di Hotel Maqna Kota Gorontalo dan diikuti pengelola data di setiap organisasi perangkat daerah, Selasa (21/1/2020).

Wahyudin Katili  menambahkan kinerja statistik sektoral pada semester I  telah dilaksanakan  bersama Bapppeda Provinsi Gorontalo dengan memperbaiki  beberapa hal terkait implementasi sistem informasi data statistik yang memudahkan bag para pengguna, untuk administrator dan operator dalam mengimplementasikan  e-data sektor.

E-data sektor ini sangat menunjang tugas pokok dan fungsi OPD se-Provinsi Gorontalo  dalam melihat pencapaian  kinerja program selama ini.

“Statistik dipercaya sebagai pintu gerbang mendapatkan informasi, melalui statistic informasi dapat digali lebih mendalam hingga ke tingkat elemen pembentuk informasi tersebut, yakni data sebagai rekaman atas fakta,” kata Wahyudin Katili. 

Wahyudin Katili mengingatkan di era  four point  zero (4.0),  pelaksanaan  evaluasi  akuntabilitas publik menjadi persyaratan dasar yang harus dipenuhi setiap lembaga pemerintahan.

Umpan balik kinerja sektoral yang sudah  dicapai  tahun 2019  diharapkan mampu menyajikan informasi data sektoral yang lebih representatif, mewakili keadaan yang sebenarnya.

Penyelenggaraan evaluasi kinerja  statistik sektoral diharapkan  menjadi daya ungkit bagi penyelenggaraan  statistik  sektoral tahun 2020 dan tahun mendatang sehingga kualitas statistik sektoral terus mengalami  peningkatan.

“Kami menyambut baik rapat evaluasi ini dengan harapan berdampak pada  perbaikan  kinerja sektoral dan diharapkan memberi sumbangan pemikiran peningkatan pelayanan informasi masyarakat,” jelas Wahyudin Katili.

 

Pewarta : PPID Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Data yang telah diolah sangat penting dipublikasikan dan menjadi dasar pengambilan keputusan pihak terkait. Salah satu media untuk mengekspos data adalah website Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Data yang dibutuhkan masyarakat akan menarik publik untuk mengunjungi website, layanan informasi ini harus menjadi kebutuhan semua pihak dalam menyosialisasikan program pemerintah yang berisi data-data penting untuk masyarakat.

“Setiap data berisi informasi, misalnya data spasial dapat diolah untuk disajikan kepada publik, mana wilayah yang diperuntukkan budidaya, kawasan mana yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi atau dilindungi,” kata Wahyudin A Katili, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik saat membuka rapat evaluasi data sektor tahun 2019 yang bertempat di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Selasa (21/1/2020).

Rapat evaluasi ini diikuti seluruh organisasi perangkat daerah lingkup Provinsi Gorontalo.

Wahyudin Katili mengingatkan peserta di tahun ini Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengambil data dari pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dan  Statistik. BPS memiliki metodologi dan pola penyusunan data yang benar dalam proses pengambilan, pemrosesan dan penyajian data.

“Kami berharap akan ada pengembangan data dan fokus penginputan metadata, selalu melakukan perbaikan dan melengkapi data yang sudah ada . Karena data ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan,” kata Wahyudin Katili.

Berkaitan dengan tersedianya  data sektor  di Pemerintah Provinsi Gorontalo, setiap  OPD selama ini sudah mengelola data secara  lengkap,  aktual, valid dan akuntabel, serta disampaikan kepada Dinas Kominfo dan Statistik.

Wahyudin Katili menekankan perlunya mereview  kembali  hal-hal yang sudah dilaksanakan  oleh penanggungjawab data sektor  sehubungan  dengan tantangan  ke depan penyelenggaraan  statistik sektoral , yaitu menyinergikan   data  sektoral yang  sudah diinput dan dilaporkan ke Dinas Kominfo dan Statistik untuk seterusnya   dikoordinasikan dengan Badan Pusat Statistik untuk pelaksanaan  komparasi serta  integrasi  data menuju Satu Data Gorontalo.

Pewarta : PPID Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Data sektoral dari Orgaisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Gorontalo harus menjadi perhatian peserta rapat evaluasi  data sektor tahun 2019.

Data sektor yang tersedia ini harus dikelola secara  lengkap,  aktual, valid dan akuntabel, sebelum disampaikan kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo. Instansi ini akan mengoordinasikan  pengelolaan  data  dan memiliki peran  sebagai  pintu  masuk  perolehan data (kliring data).

Kepala Bidang Statistik, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Fatma Biki mengatakan tahun 2020 ini pihaknya akan melakukan monitoring data di setiap OPD.

“Sudah ada 34 OPD yang secara reguler telah memberikan masukan data tentang data sektor tapi belum secara keseluruhan,” kata Fatma Biki saat memberi laporan kegiatan rapat evaluasi  data sektor tahun 2019 yang dibuka oleh Kepala Dinas, Wahyudin Katili.

Fatma Biki menekan setiap OPD harus memperhatikan terjadinya deviasi data yang dimasukkan dengan data manual. Kecermatan dan ketelitian dalam pegelolaan data harus dilakukan sejak hulu hingga hilir, dari melakukan pengambilan data sampai penginputan.

“Jangan ada deviasi, ini perlu dilakukan karena kami dalam proses menuju program satu data,” ujar Fatma Biki.

Kegiatan rapat evaluasi  data sektor ini digelar di Hotel Maqna Kota Gorontalo yang dibuka oleh Kepala dinas Kominfo dan Statistik, Wahyudin A Katili dan diikuti oleh pengelola data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : PPID Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama