>

Displaying items by tag: Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Menindaklanjuti surat Menteri Pertanian tentang Cadangan Pangan Beras Daerah (CBPD) Badan Ketahanan Pangan Pusat mengelar Rapat Koordinasi CBPD wilayah timur termasuk di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali, Senin (19/8/2019).

Kepala Badan Ketahanan Pangan Pusat Kementerian Pertanian Agung Hendiadi mengatakan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota harus mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD) untuk pengelolaannya.

Penetapan besaran CBPD ini sebagiamana disampaikan melalui Surat Menteri Pertanian Kepada seluruh Gubernur/Bupati/Walikota nomor 257/KN.130/M/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang cadangan pangan pemerintah Provinsi dan kota/kabupaten.

Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, Sila Botutihe yang hadir dalam pertemuan ini mengungkapkan dalam paparannya, Provinsi Gorontalo tahun 2019 belum menganggarkan untuk CBPD, tahun 2020 di pastikan akan melaksanakan CPBD melalui APBD dan dari 6 kabupaten /kota,  5 daerah sudah membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai CPBD sebanyak 63 Ton 150 Kilogram.

“Mengantisipasi gejolak harga, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengantisipasi melalui kegiatan pasar murah serba Rp5000 oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag), Dinas  Sosial dan Toko Tani Indonesia Center(TTIC) turut berperan melaksanakan pasar murah yang rutin dilaksanakan oleh Pemerintahan NKRI yang dipimpin Gubenur Gorontalo Rusli habibie,” kata Sila Botutihe, Selasa (20/8/2019).

lebih lanjut Ia akan menyeriusi penyediaan cold stroge untuk komoditas bawang rica (cabai) tomat (Barito) di mana ketersediaan itu berpengaruh pada inflasi daerah

“Kegiatan ini dihadiri para sekretaris daerah, asisten dan para kepala dinas ketahanan pangan provinsi, kabupaten, kota dan Drivre Bulog Wilayah Timur,” papar Sila Botutihe.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Rabu, 14 Agustus 2019 10:46

Dinas Pangan Gelar Festival Pangan Lokal B2SA

GORONTALO - Dalam upaya meningkatkan kreasi dan nilai tambah produk dengan memanfaatkan bahan pangan lokal, Dinas Pangan Provinsi Gorontalo menggelar Festival Pangan Lokal B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman).

Ketua Panitia Festival yang juga Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Zakiya Beserewan mengatakan tujuan Festival ini adalah untuk mendorong kreativasi dan inovasi dalam pengembangan olahan pangan lokal yang bernilai komersial.

“Kami ingin masyarakat pelaku usaha dapat melakukan inovasi dan kreasi dalam pengembangan olahan pangan lokal,” kata Zakiya Baserewan, Rabu (14/8/2019).

Pada Festival Pangan Lokal ini potensi dan kekayaan bahan pangan di Gorontalo harus mampu digali dan dikreasikan untuk menjadi pangan yang menarik, bergizi seimbang dan aman dikonsumsi siapa saja.

Sementara itu Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, Sila Botutihe mengataka Festival Pangan Lokal ini juga untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Festival ini merupakan cara untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah dan menyukseskan Go Pangan Lokal yaitu mengajak, mempengaruhi dan merubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal yang non-beras,” kata Sila Botutihe.

Wakil Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Gorontalo, Nurida Rahim yang didampingi staf ahli Sekretariat Daerah Sutrisno  dalam membuka kegiatan festival pangan lokal mengatakan sudah banyak motivasi dan inovasi yang dilakukan PKK dalam membuat keberagaman pangan lokal, juga sudah melakukan diversifikasi sedemikian rupa sehingga bahan pangan lokal tidak nampak lagi.

Nurinda Rahim berharap dari hasil kegiatan ini ada pesertanya yang bisa mengikuti lomba serupa di tingkat nasional mewakili Provinsi Gorontalo.

“Festival pangan lokal dapat disosialisasikan ke masyarakat agar mereka bisa mengadopsi menu untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga yang memanfaatkan pangan lokal nonberas,” ujar Nurinda Rahim.

Penyelenggaraan Festival Pangan Lokal Provinsi Gorontalo ini berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, yang menarik adalah ditampilkannya menu lomba inovasi sagela.

Hadir dalam kegiatan ini para Kepala Dinas Pangan Kabupaten/Kota, Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo serta intansi dan pemangku kepentingan di Grand Q Kota Gorontalo pada Selasa (13/8/2019).

Dari hasil lomba Festival Pangan Lokal ini, Tim Juri mengumumkan juara 1 Kabupaten Boalemo, juara 2 Kota Gorontalo dan juara 3 Kabupaten Gorontalo.

 

Pewarta : Hariman – Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

GORONTALO -  Dinas Pangan Provinsi Gorontalo menggelar bazar dan operasi pasar murah bertempat di gedung Toko Tani Indonesia Center, Kota Gorontalo.

Kegiatan ini bekerja sama dengan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Toko Tani Indonesia (TTI) dan para distributor bahan pangan yang ada di Gorontalo.

Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, Sila Botutihe mengatakan kegiatan ini dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang sudah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan Dinas Pangan selaku instansi yang bertanggung jawab atas ketersediaan pangan masyarakat

“Bazar dan operasi pasar murah ini dilaksanakan selama 4 hari dari Rabu-Kamis (7-8/8/2019) yang berlangsung di  gedung TTIC dan dilanjutkan  pada Jumat-Sabtu (9-10/8/2019) bertempat di rumah jabatan Gubernur Gorontalo bersama sama dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan,” kata Sila Botutihe, Kamis (8/8/2019).

Sila Botutihe mengharapkan dan masyarakat bisa datang berbelanja untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga yang murah dalam rangka menghadapi hari Raya Iduladha

Bahan pokok yang disediakan dalam pasar murah ini antara lain beras premium dengan harga Rp8800/kg, minyak goreng kemasan Rp10.000-12000/kg, telur ayam. Rp45.000-46000/bak, terigu Rp8500/kg, susu kaleng Rp7500-9500/kaleng, bawang putih Rp14.000/500 gram, cabai Rp.30.000/500 gram.

Pewarta : Hariman – Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dinas Pangan Provinsi Gorontalo menggelar serah terima jabatan pejabat administrator dan pengawas sebagai tindak lanjut dari pelantikan pejabat administrator dan  pejabat pengawas oleh Gubernur Gorontalo pada 30 Juli 2019 di Bele li Mbui.

Kepala Dinas Pangan, Sila Botutihe mengatakan pelantikan ini adalah hal yang biasa, yang di lakukan setiap organisasi termasuk oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Pelantikan ini bukan hal yang luar biasa karena sudah rutin dan menjadi hak prerogratif pimpinan,” kata Sila Botutohe di aula dinas, Kamis (1/8/2019).

Di depan pejabat administrator, pengawas dan staf yang hadir pada sertijab ini ini, Sila Botutihe menegaskan di mana pun ASN ditempatkan harus bersyukur dan mampu mengambil nilai ibadahnya.

ASN harus mampu memperlihatkan kemampuannya pada penempatan jabatan dengan bekerja ikhlas, cerdas dan bekerja keras.

“Jangan jadikan tugas sebagai beban, karena bekerja adalah ibadah. Selamat bekerja dengan tugas yang baru, silakan menyesuaikan dengan lingkungan dan terima kasih kepada pejabat lama yang telah mengemban tugas sebelumnya,” ucap Sila Botutihe.

Pejabat administrator dan pengawas yg serahterimakan di Dinas Pangan adalah, pejabat administrator, Sekretaris  Dinas pangan dari pejabat lama Ibnu Suprayogi ke pejabat baru Niveta Dj Paramata, Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan dari pejabat lama Mustari Usman Sumaga ke pejabat baru Ibnu Suprayogi.

Untuk pejabat pengawas, Kasubag Perencanaan dan Keuangan dari pejabat lama Liliyah Muhammad ke pejabat baru Sabrawati Razak, Kepala Seksi Keamanan Pangan dari pejabat lama Sabrawati Razak ke pejabat baru Andi Elli Nuswati, Kepala Tata Usaha UPTD pejabat lama Rahmato latief ke pejabat baru Liliyah Muhammad, Kepala Seksi Manajemen Mutu UPTD dari pejabat lama Marhaeni Sosialistina Moo ke pejabat baru Rahmanto Latief, Kepala Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu UPTd dari pejabat lama Andi Elli Nuswati ke pejabat Baru Marhaeni Sosialistina Moo.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Bulango Selatan – UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Provinsi Gorontalo membantu para petani sayur dalam pengujian kandungan residu pestisida dan cemaran mikroba (e. Coli).

Ini dilakukan untuk membantu petani karena pengujian laboratorium tersebut dilakukan di laboratorium pengujian di Depok, Jawa Barat.

” Saya berharap UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan dapat dilengkapi dengan sarana prasarana laboratorium pengujian, sehingga tidak perlu mengirim sampel ke luar daerah lagi,” harap Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Sila Botutihe seusai melaksanakan pengambilan contoh sayuran Selada, Pakchoy dan Bayam bersama para petugas PMHP di Desa Huntu Selatan dan Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Selasa (23/7/2019).

Sila mengatakan, jika nanti laboratorium pengujian yang representatif dan terakreditasi hadir di Provinsi Gorontalo, diharapkan waktu pengujian dapat lebih singkat serta semakin banyak produk pangan segar yang diuji dan diterbitkan sertifikat keamanan pangannya.

Pengujian ini kata Sila sangat penting untuk mengetahui kandungan residu pestisida. Adanya residu pestisida di atas batas maksimum residu pada produk pangan dan kemudian terkonsumsi ke dalam tubuh manusia dalam jangka panjang, dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan.

” Bahan aktif pada pestisida bersifat karsinogenik, artinya dapat berpotensi menimbulkan penyakit kanker,” kata Sila menguraikan dampak buruk pestisida.

Lebih jauh Sila menguraikan pengambilan contoh dan pengujian laboratorium yang dilakukan saat ini merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha yang akan mensertifikasi produk Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Pelaku Usaha yang akan disertifikasi wajib menerapkan budidaya sayuran yang baik, yang dibuktikan dengan adanya Standar Operasional Prosedur Budidaya Tanaman dan pencatatan budidaya sayuran mulai dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharan sampai dengan panen dan pasca panen.

Sertifikasi Prima Tiga adalah proses pemberian jaminan bahwa pelaksanaan usaha tani dan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha/kelompok tani aman dikonsumsi.

“Sertifikasi keamanan pangan ini sangat penting untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan kepada konsumen/masyarakat, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan segar sehingga dapat memperluas akses pemasaran, serta mempermudah melakukan penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan pangan,” pungkas Sila Botutihe.

Saat ini untuk sekali pengujian 1 sampel sayuran di laboratorium di luar daerah, UPTD akan mengeluarkan biaya sejumlah Rp3 juta.

 

Pewarta : Citra – Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Para pelaku usaha perajin sambal sagela  memberi kontribusi  yang nyata dalam dinamika perekonomian di Provinsi Gorontalo.

Dari para pelaku industri rumah tangga inilah ikan julung-julung tangkapan nelayan diserap setelah melalui proses pengasapan oleh pelaku usaha lainnya. Rantai produksi sambal sagela ini telah menghidupkan banyak warga di berbagai daerah pesisir.

Karena perannya dalam menghidupkan siklus produksi inilah para perajin sambal sagela memiliki sumbangan yang nyata dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Para perajin produk ini sebagian besar adalah kaum ibu sehingga wanita memiliki peran besar pada peningkatan ekonomi.

Sambal sagela sebagai produk olahan rumahan telah menjadi komoditas yang diperhitungkan dalam menggerakkan ekonomi daerah. Di banyak gerai dan toko, sambal sagela selalu ditemukan dengan cita rasanya yang khas.

“Dinas Pangan Gorontalo dalam program konsumsi dan keamanan pangan terus berupaya memberdayakan para pelaku usaha kecil menengah dalam menjaga kualitas produk sambal sagela. Wisatawan yang datang ke daerah ini tidak susah mencari sambal sagela,” kata Sila Botutihe, Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo seusai membuka rembuk pelaku ushaa sambal sagela di Kota Gorontalpo, Sabtu (20/7/2019).

Salah seorang pelaku usaha sambal sagela, Zahra khan berharap  ada gerai yang khusus menyajikan produk olahan ikan sagela dari semua pelaku usaha.

“Kalau ada gerai, perajin sambal sagela akan lebih fokus pada kualitas produk agar lebih bergaung di luar daerah,” ujar Zahra Khan.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO – Rembuk Pangan Lokal Sagela digelar Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dalam program konsumsi dan keamanan pangan.

Pertemuan ini bertempat di Bantayo Lami, aula kediaman mantan walikota alm Medi Botutihe, Sabtu (20/7/2019) yang dihadiri oleh para pelaku usaha kecil menengah di Gorontalo dan dinas terkait.

Kepala Dinas pangan Provinsi Gorontalo, Sila Botutihe mengapresiasi para pelaku usaha kecil menengah, khusus sambal sagela yang hadir dengan ragam variasi produknya.

“Dinas Pangan adalah intisusi yang bertanggung jawab pada ketahanan pangan di daerah. Kami mendorong inovasi ragam pangan berbasis sumberdaya hayati perikanan lokal seperti ikan julung-julung atau roa sebagai bahan baku sambal sagela,” kata Sila Botutihe yang didampingi Kepala Seksi Keamanan Pangan, Sabrawaty Razak.

Ragam produk pangan lokal ini harus bergizi dan aman, apalagi sambal sagela merupakan produk yang disukai masyarakat.  Sila Botutihe mengajak semua warga untuk menyukai produk olahan rumah tangga ini dan mengenalkan kepada masyarakat lain, termasuk yang berada di daerah lain.

"Mari kita viralkan slogan makan tak lengkap tanpa sagela," ujar Sila Botutihe.

Sila Botutihe akan memfasilitasi pengembangan produk sagela dengan membangun Gerai Sagela dan akan membentuk asosiasi pelaku usaha sambal sagela. Asosiasi ini sebagai mitra Dinas Pangan, Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo

“Cita rasa sambal sagela ini harus tetap dipertahankan, kualitas itu penting karena yang dicari konsumen adalah produk yang bermutu.,” kata Sila Botutihe.

Rembuk para pengelola usaha sambal sagela ini berlangsung meriah, mereka saling berbagi pendapat untuk meningkatkan kualitas produk, keamanan pangan, dan memperkuat jaringan pemasaran.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO - Dinas Pangan Provinsi Gorontalo menggelar pemeriksaan urine kepada seluruh Aparat Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang ada di lingkup dinas, Rabu (10/7/2019).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula dinas ini bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo.

Sebelum pemeriksaan urine, digelar sosialisasi bahaya narkotika yang dilakukan oleh staf BNN.

Tes urine ini dilakukan kepada seluruh pejabat eselon III. IV dan staf yang diambil secara acak sejumlah 20 orang sebagai sampel.

Dari hasil tes urine sampel yang diperiksa, BNN Provinsi tidak ada meneukan satu pun terindikasi pengguna narkotika.

“ASN harus memberi contoh dengan melakukan tes urine. ASN juga harus mengajak masyarakat sadar bahaya narkotika,” kata Ibnu Suprayogi, Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.

Pemberantasan narkotika ini adalah program Pemerintah pusat dan Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam Intruksi Presiden  nomor 6 tahun 2018 dan Intruksi Gubernur Gorontalo nomor 1739 tahun 2018.

Ketua Tim BNN, Jeane Tansil dalam pelaksanaan kegiatan ini memberi apreasiasi kepada ASN dan pejabat Eselon III dan IV yang dengan suka rela  mengikuti sosialisai bahayanya narkotika yang dilanjutkan dengan pengambilan tes urine.

Jeane Tansil menegaskan ASN Dinas Pangan juga harus berperan menyosialisasikan bahaya narkotika ke masyarakat umum maupun keluarga.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pangan tingkat wilayah  baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah secara makro dicerminkan dengan skor  pola pangan harapan.

Untuk mencapai target ini Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pangan menggelar workshop analisis konsumsi pangan berbasis pola pangan harapan bertempat di aula Dinas Pangan, Jumat (4/6/2019)

Kepala Seksi Konsumsi, Rena Mosii mengungkapkan workshop ini  untuk menganalisis situasi konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah berdasarkan skor pola pangan harapan dan menganalisis sasaran konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah berdasarkan data harmonisasi perhitungan skor pola pangan harapan.

“Workshop analisis pangan berbasis PPh di ikuti oleh  30 peserta yang terdiri dari  pejabat yang menangani analisis konsumsi dan staf petugas penginfut PPH (pola pangan harapan) di provinsi dan kabupaten/kota,” kata Rena Mosii.

Pada kegiatan ini, Kepala Dinas Pangan yang diwakili Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dharmawaty Bokings mengatakan pentingnya kegiatan ini karena analisis konsumsi pangan dan pola pangan harapan ini merupakan indikator kinerja utama, menjadi indikator kinerja gubernur/wakil gubernur,” kata Dharmawaty Bokings.

Berapapun hasi analisis akan menjadi acuan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memutakhirkan data, yang hasilnya dimanfaatkan oleh seluruh lintas sektor.

“Melalui workshop ini peserta  dapat mengaplikasikan semua materi yang telah diperoleh untuk menganalisis dan menyusun konsumsi pangan masyarakat dengan tepat dan akurat,” ujar Dharmawaty Bokings.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemanfaatan teknologi untuk mendukung pekerjaan di lapangan sangat bermanfaat untuk memutus kendala jarak dan waktu, sehingga lebih efisien dan efektif.

Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk pemantuan dan evaluasi secara dalam jaringan (online) yang mendukung kegiatan dan kunjungan lapangan.

Pemanfaatan teknologi ini yang sedang dilakukan oleh Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dengan menggunakan aplikasi e-monev Ketahanan Pangan berbasis sitstem informasi.

Untuk mengenalkan sistem ini, Dinas Pangan menggelar pelatihan aplikasi e-monev bagi pendamping program PUMPM Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUMPM), Toko Tani Indonesia (TTI), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) bertempat di Aula kantor Dinas Pangan, Rabu (3/6/2019).

Kepala Seksi Penganekaragaman Pangan, Muhamad Nur Azhar menuturkan pelatihan aplikasi e- monev ditujukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan anggaran serta permasalahan yang ada di lapangan, baik teknis maupun administrasi termasuk keuangan.

Pelatihan aplikasi e-monev diikuti  50 orang yang berasal dari para koordinator pendamping dan Tim teknis kegiatan  PUMPM, TTI, KRPL, LPM, PIPL, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serta operator komputer dari masing masing kabupaten/kota.

Pada pelatihan ini Kepala  Dinas Pangan yang diwakili Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Zakiya Baserewan berpesan agar memaksimalkan seluruh laporan melalui aplikasi e-monev ini, sehingga tidak ada lagi laporan administrasi yang bersifat manual.

Pemanfaatan aplikasi e-monev Banper (Bantuan Pemerintah) menjadi prasyarat kelompok di kabupaten/kota untuk mengakses anggaran tahun 2020.

“Melalui pelatihan ini pendamping kabupaten/kota bisa menindaklanjuti di daerah masing-masing,” ujar Zakiya Baserewen.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama