>

Displaying items by tag: Inspektorat Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pengawasan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, Inspektorat Daerah meluncurkan aplikasi buku tamu elektronik untuk memverifikasi tamu yang berkunjung serta yang berkonsultasi, Senin (13/7/2020).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Inspektorat Daerah menindaklanjuti Permenpan RB nomor 30 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah dengan menggelar rapat persiapan evaluasi mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bersama 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (9/3/2020).

Rapat yang digelar di aula Inspektorat ini bertujuan untuk mempersiapkan penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Pemerintahan Provinsi Gorontalo.

Pertemuan ini dilakukan untuk meningkatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2020.

Dalam rapat tersebut, OPD diminta agar menyiapkan data-data untuk Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagai bukti pendukung dalam penilaian oleh Kemenpan RB melalui aplikasi PMPRB online.

Inspektur Daerah, Sukril Gobel saat membuka rapat persiapan evaluasi tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan Permenpan RB tahun 2018 ini terdapat perubahan di mana sebelumnya penilaian baru sebatas skala pemerintah provinsi, kini sudah skala OPD.

“Kebetulan yang terpilih untuk skala OPD ini sesuai dengan komponen-komponen untuk penilaian pada 8 area perubahan itu ada 20 OPD untuk skala OPD, kemudian untuk skala Pemda ada 11 OPD,” jelas Sukril Gobel.

Sukril Gobel juga memotivasi kepada OPD yang hadir bahwa penilaian evaluasi reformasi birokrasi ini tidak berbeda jauh dengan penialian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Karena sudah sering dilaksanakan, ia berharap agar para OPD bisa menggenjot nilai RB tahun sebelumnya yang masih B, dengan menambah 9 poin lagi untuk mencapai nilai BB untuk tahun ini.

Sementara itu Inspektur Pembantu Wilayah III, Rivay Bumulo selaku Koordinator Satgas Reformasi Birokrasi mengharapkan komitmen bagi tiap-tiap OPD dalam evaluasi rb tahun ini. Menurutnya, komitmen para OPD merupakan kunci keberhasilan dalam membantu peningkatan nilai indeks RB.

Rapat praevaluasi ini digelar dalam dua sesi, pertama bersama 20 OPD yang masuk penilaian skala OPD, dan kedua bersama 11 OPD yang menjadi Pokja dalam penilaian skala Pemda. Materi rapat evaluasi disampaikan oleh Jurni Biahimo selaku Ketua Satgas Reformasi Birokrasi.

 

Pewarta : Reza Akase

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dalam rangka memperkuat pengawasan lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo serta dalam mempertahankan kapabilitas APIP level III, Inspektorat Daerah bekerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menggelar Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), Selasa (3/3/2020).

PKS yang mengangkat tema audit kinerja pelayanan terpadu satu pintu ini dibawakan oleh Sigit Juli Hendriawan, Koordinator Pengawasan Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A) BPKP Provinsi Gorontalo.

Sigit Hendriawan saat memberikan materi menjelaskan, audit kinerja ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah, sebab yang sering diberikan saat ini baru rekomendasi untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Usai materi hari pertama Selasa (3/3/2020), dilanjutkan dengan pembahasan antara Tim Khusus PTSP Inspektorat dan OPD Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Rabu (4/3/2020).

Sementara itu, diwawancarai usai pembinaan bersama Tim Khusus PTSP dan Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Sigit Hendriawan mengatakan salah satu parameter dalam mempertahankan kapabilitas APIP level III yaitu memperbanyak audit kinerja. Untuk audit kinerja yang sedang diusahakan ini adalah audit kinerja berbasis resiko atau risk based audit yang dilihat berdasarkan resiko-resiko yang disusun di RPJMD maupun di tingkat operasional OPD.

“Parameter yang kita gunakan adalah parameter berdasarkan (Integrated Performance Management System) atau IPMS. itu menggunakan data-data kuantitatif berdasarkan bisnis proses dan parameter yang digunakan berdasarkan resiko operasional OPD”, tambah Sigit Hendriawan.

 

Pewarta : Reza Akase - Inspektorat

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Workshop meningkatkan kapabilitas APIP level III digelar Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan BPKP di Ballroom Maqna Hotel Kota Gorontalo, Selasa (11/2/2020).

Workshop ini digelar khusus bagi para Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo, dihadiri oleh bupati dan wali kota  serta kepala instansi vertikal, inspektur provinsi dan kabupaten/kota, serta Satuan Tugas Provinsi Gorontalo

Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim saat membuka kegiatan ini mengatakan kapabilitas APIP adalah satu kerangka kerja yang mampu mengidentifikasikan aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik.

“Kami mengharapkan seluruh pemerintah daerah agar mengimplementasikan tata kelola manajemen risiko di mana APIP memiliki peran penting dalam mengevaluasi tata kelola manajemen risiko,” kata Idris Rahim.

Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap pemberian penghargaan kapabilitas APIP tidak hanya sebatas penghargaan tetapi betul-betul dilaksanakan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Supriyadi dalam paparan di workshop ini menjelaskan beberapa masukan terkait peningkatan SPIP dan APIP yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, anggaran Inspektorat, pola promosi dan mutasi sesuai peraturan perundangan ASN, perencanaan dan metodologi pengawasan yang memadai, serta implementasi RM terintegrasi.

Supriyadi juga mengungkapkan lemahnya SPIP merupakan alasan mengapa sering terjadinya OTT meskipun sudah WTP dan tercover dalam Zona Integritas.

Pada workshop diserahkan penghargaan dari BPKP kepada pemerintah daerah atas capaian kapabilitas APIP level III yang diserahkan oleh Kepala BPKP Provinsi Gorontalo kepada Wagub Gorontalo dan para bupati dan wali kota.

 

Pewarta : Reza Akase - Inspektorat

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pulau Biluhu yang berada di pesisir utara Teluk Tomini menjadi lokasi Family Gathering Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dalam menutup akhir tahun 2019, Sabtu (21/12/2019).

Destinasi wisata Pantai Biluhu di Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo dipilih menjadi tempat pilihan Inspektorat karena pesonanya yang keren.

Family Gathering yang dilaksanakan dari pagi hingga siang hari itu bertujuan untuk melepaskan penat serta mempererat kekeluargaan ASN dan PTT lingkup Inspektorat Provinsi Gorontalo selama menjalani masa kerja di tahun 2019.

Inspektur Provinsi Gorontalo, Iswanta ketika memberikan arahan mengharapkan kepada ASN dan PTT Inspektorat melalui kegiatan ini agar lebih meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

“Para auditor dan pengawas pemerintahan agar dalam melaksanakan audit senantiasa berusaha melakukan pencegahan sebelum melakukan tindakan lebih lanjut pada pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat di tahun yang akan datang,” kata Iswanta.

Selain itu, family gathering tahun ini dirangkaikan dengan pemberian hadiah bagi PTT kinerja terbaik Inspektorat Provinsi Gorontalo selama tahun 2019. Diharapkan dengan pemberian reward ini bisa meningkatkan semangat kerja PTT untuk memulai persiapan di tahun 2020 mendatang.

Pewarta : Reza Akase

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Aparat Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mengikuti Assessment Kompetensi Individu di Hotel GrandQ, Jumat (20/12/2019). Kegiatan ini dibuka oleh Inspektur Provinsi Gorontalo Iswanta.

Kegiatan ini diikuti oleh 54 orang ASN yang terdiri 3 orang pejabat struktural, 35 fungsional auditor dan 16 fungsional P2UPD. Tujuan Assessment Kompetensi ini untuk mengetahui kompetensi softskill setiap ASN di lingkup Inspektorat.

“Assessment kompetensi individu ini merupakan salah satu pertimbangan untuk mengikuti jabatan yang lebih tinggi atau bisa mendefitinifkan dari jabatan yang sudah ada,” kata Inspektur Provinsi Gorontalo Iswanta, saat membuka Assessment Kompetensi.

Iswanta menambahkan dalam penilaian ini akan ditentukan Fungsional Madya (Pengendali Teknis) dan Muda (Ketua Tim) yang berkompeten dalam bidang tertentu misalnya dalam bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, dan bidang khusus untuk ditempatkan di dalamnya.

Iswanta juga menjelaskan alasan mengapa belum mengikutkan sebagian P2UPD meskipun sudah lulus seleksi dari Itjen Kemendagri, hal ini dikarenakan masih menunggu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo terkait Analisis Jabatan (Anjab) Inspektorat Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Reza Akase - Inspektorat

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri melaksanakan entry meeting  pelaksanaan Field Audit tahap II pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2019 Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo , Senin (2/12/2019). 

Entry Meeting tersebut diterima oleh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel yang juga selaku Asisten III dan dihadiri juga oleh Plh Inspektur Provinsi Gorontalo, Imran Bagu.

Dalam sambutannya, Sukril Gobel mengharapkan kepada OPD yang menjadi obyek pemeriksaan dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa.

“Kepada OPD apabila meperoleh kendala dapat melakukan komunikasi dengan tim pemeriksa melalui Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo,” kata Sukril Gobel.

Sementara itu Ketua Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri, Ricky JE Mewengkang menyampaikan tujuan pemeriksaan ini adalah melakukan pengujian dan pemeriksaan untuk memastikan rencana tindak pengendalian masing–masing perangkat daerah yang telah disusun pada field audit tahap I telah ditindaklanjuti.

Pelaksanaan pemeriksaan ini dilaksanakan selama 12 hari kalender dari tanggal 2-13 Desember 2019 dengan jumlah OPD yang menjadi obyek pemeriksaan sebanyak 15 OPD.

 

Foto/Pewarta : Hasan Huradju - Inspektorat

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Inovasi Bidang Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo  mendapat apresiasi dari Inspektur Kota Tomohon, Max M. Mentu pada kunjungan studi banding Inspektorat Kota Tomohon.

Apresiasi ini disampaikan saat mereka  mengunjungi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, Jumat, 22/11/2019).

Studi banding yang diikuti oleh 15 peserta dari Inspektorat Kota Tomohon tersebut diterima oleh  Nune Lamusu, Plh Inspektur Provinsi Gorontalo dan dihadiri oleh pejabat struktural dan fungsional.

Nune Lamusu dalam sambutanya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tomohon yang telah menjadikan instansinya sebagai tujuan studi banding.

“Dengan studi banding ini daharapkan terjadi sinergitas di bidang pengawasan antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Inspektorat Kota Tomohon, apa yang ada pada kami silahkan ditiru dan apa yang ada di Inspektotrat Kota Tomohon dapat menjadi inspirasi bagi kami dalam pengembangan inovasi bidang pengawasan,” kata Nune Lamusu.

Max M Mentu, Inspektur Kota Tomohon mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo yang telah menerima studi banding ini.

“Tujuan studi banding ini adalah melihat inovasi bidang pengawasan yang telah diterapkan di Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo yaitu Aplikasi Sistem Informasi Elektronik Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (siLET) dan Identifkasi Risiko yang telah berbasis aplikasi,” kata Max M Mentu.

Max M Mentu mengaku bangga dengan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo yang telah menjadi rujukan dari Kementrian Dalam Negeri terkait dengan pengembangan kinerja dan inovasi bidang pengawasan bagi Inspektorat di seluruh Indonesia..

 

Pewarta/Foto : Hasan Huradju

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh melakukan kunjungan ke Provinsi Gorontalo untuk studi pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, Rabu (13/11/2019).

Salah satu tujuan studi banding Provinsi Aceh ke Inspektorat Provinsi Gorontalo ini adalah melihat langsung tata cara pelaksanaan sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MPKD) yang dilakukan untuk penyelesaian kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo, Iswanta,  saat menyambut rombongan Provinsi Aceh menjelaskan tentang kinerja yang telah dilaksanakan oleh instansi yang dipimpinnya. Salah satu kinerja tersebut adalah adanya aplikasi Sistem Elektronik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SILET) yang terintegrasi dengan e-SPT Tracking.

“Dalam aplikasi ini menggambarkan proses perintangan penugasan sampai proses penyelesaian penugasan. Jadi kita bisa monitor surat tugas ini tanggal berapa, sampai saat ini sudah berapa lama, dan posisinya sudah di mana. Sehingga kita Inspektur sudah bisas memonitor jika ada laporan yang belum selesai.”, jelas Iswanta.

Iswanta juga menambahkan bahwa terkait dengan pelaksanaan sidang Majelis Kerugian Daerah (MPKD), dimana sidang ini sangat membantu dalam penyelesaian tuntutan kerugian daerah yang merupakan temuan dari hasil pemeriksaan baik pemeriksaan  dari Inspektorat Provinsi Gorontalo dan BPK RI.

Dalam kunjungan tersebut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Inspektur Provinsi Aceh, serta Inspektur dan Auditor Kab/Kota se-Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh memilih studi banding ke Provinsi Gorontalo dengan alasan Pemprov Gorontalo meraih peringkat ke-II Nasional Kinerja Pengawasan Terbaik Tahun 2019 pada Rakorwasdanas yang digelar di Kota Solo Provinsi Jawa Tengah, (25/10/2019).

Diakhir kunjungan tersebut peserta menyaksikan tata cara pelaksanaan sidang Majelis Kerugian Daerah melalui simulasi sidang yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Reza Akase - Inspektorat

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin-JFA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkenalkan aplikasi Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SIBIJAK) melalui workshop di Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, Selasa (5/11/19).

Wokshop yang diselenggarakan di Aula Inspektorat Provinsi Gorontalo itu diikuti oleh 60 pejabat fungsional auditor Inspektorat Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan JFA oleh BPKP sebagai instansi pembina jabatan fungsional auditor yang tertuang dalam PP nomor 11 tahun 2017.

Iswanta, Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo dalam sambutannya berharap para auditor Inspektorat bisa memahami SIBIJAK.

Ia juga menambahkan agar auditor bisa memaksimalkan waktu penugasan mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan karena akan menjadi dokumen penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

SIBIJAK merupakan sistem terpadu yang mengintegrasikan layanan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP dan dimanfaatkan oleh pimpinan APIP dan auditor pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Kepala Bidang Evaluasi Pusat Pembinaan JFA, Adiyanto saat memberikan materi dalam workshop tersebut menjelaskan beberapa fitur SIBIJAK sebagai pengolah data JFA. Adiyanto mengatakan beberapa manfaat dari SIBIJAK yaitu efisiensi ujian sertifikasi melalui Ujian Sertifikasi JFA Berbasis Komputer (USABK)  dan penilaian angka kredit JFA yang masih manual (paper based).

Dalam aplikasi SIBIJAK terdapat beberapa fitur yaitu pendaftaran diklat sertifikasi auditor, pengelolaan pendaftaran ujian JFA, ujian JFA berbasis komputer (USABK), pengusulan persetujuan pengangkatan ke dalam JFA serta penilaian dan penetapan angka kredit JFA.

 

Pewarta/Foto : Reza Akase - Inspektorat

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 3
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama