>

Displaying items by tag: Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo

GORONTALO – DPRD Provinsi Gorontalo berkonsultasi dan melakukan studi tiru ke Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi Jawa Barat terkait bantuan rumah layak huni (Mahyani) di daerah ini, Jumat (12/2/2020).

Kunjungan itu dipimpin Sekretaris Komisi III, Erwin Ismail bersama anggota komisi serta Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Gorontalo.

Erwin Ismail mengungkapkan berdasarkan hasil konsultasi Dinas Perkim Jawa Barat memiliki 2 macam program yakni rumah tidak layak huni (Rutulahu) yaitu agenda bedah rumah serta pembangunan rumah baru.

“Jumlahnya di sana juga banyak hampir 11 ribu rumah pertahun,“ kata Erwin Ismail.

Erwin Ismail menjelaskan model pengerjaan mahyani di Jawa Barat dalam pengerjaannya menggunakan potensi budaya local masyarakat setempat atau gotong royong. Selain itu ada juga yayasan sosial yang bergerak untuk menangani rumah tinggal.

Dalam pratiknya, pembangunan rumah layak huni juga menggunakan terobosan lainnya seperti menggunakan bahan-bahan local yang berkualitas yang tersedia di daerah tersebut seperti bambu sebagai bahan dasar tembok yang kemudian disemen.

“Alhamdulillah kami mendapat banyak ilmu dan wawasan. Insyaallah kami dapat terapkan di Provinsi Gorontalo,” kata Politisi Demokrat ini.

 

Pewarta Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo mendorong produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk masuk minimarket yang tersebar di daerah.

Anggota Komisi II, Espin Tulie mengatakan DPRD selama ini terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi para pelaku UMKM agar produknya bisa dijual di minimarket.

“Di Gorontalo mitra kerja seperti Alfamart dan Indomaret, itu masih menjadi kewenangnya Pemerintah Kabupaten/kota. Kami harap produk daerah seperti keripik, gula aren, hasil kerajinan tangan, dan yang lain bisa dijual di sana,” ujar Espin usai rapat bersama Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Senin (10/2/2020).

Espin Tulie menginginkan UMKM di Provinsi Gorontalo harus berkembang seperti halnya UMKM di Provinsi tetangga, Sulawesi Utara, yang sangat maju karena dorongan Pemerintah provinsi/kabupaten/kota setempat.

“Sekarang ini sudah banyak program pemerintah terkait UMKM yang sudah masuk dalam sekolah-sekolah. Namun, pihaknya ingin mendorong agar UMKM yang ada di Gorontalo bisa masuk ke universitas, serta dipromosikan melalui event yang ada di Provinsi Gorontalo,” papar Espin Tulie.

Dengan masuknya program UMKM di perguruan tinggi diharapkan mahasiswa setelah kuliah mempunyai kreatifitas dan tidak menjadi pengangguran, mendidik mahasiswa menjadi lebih kreatif, memiliki daya juang dan tidak muidah putus asa.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 11 Februari 2020 01:19

Komisi III Dan IV Gelar Rapat Gabungan

GORONTALO – Komisi III yang membidang perencanaan pembangunan dan Komisi IV yang membidang kesejahteraan sosial dan Iptek DPRD Provinsi Gorontalo melakukan rapat gabungan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, Senin (10/2/2020).

Dalam rapat gabungan yang berlangsung di ruang Dulohupa ini, Thomas Mopili didampingi Ketua Komisi IV, Hamid Kuna.

Thomas Mopili mengatakan rapat ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui proyek infrastruktur apa saja yang ada di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) maupun di Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar perencanaan dan pengawasan yang dilakukan Komisi III dan Komisi IV lebih optimal.

“Fungsi kontrol sangat penting,” kata Thomas Mopili.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, Yuliana Rivai menjelaskan kegiatan pemeliharaan rehabilitasi pemeliharaan SMA di Provinsi Gorontalo serta ada beberapa pembangunan SMA.

“Untuk kegiatan fisik tahun ini kami fokus pada pembangunan jalan blok plan drainase dan juga pagar akan kami coba tuntaskan tahun ini dengan anggaran yang tersedia,“ kata Yuliana Rivai.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Maraknya kejahatan menggunakan panah wayer di Gorontalo menjadi keprihatinan dan diseriusi Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/2/2020).

Mereka meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menambah anggaran operasional untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi I, Fikram Salilama usai mengikuti rapat dengan Badan Kesbangpol dan Satpol PP di ruang kerja Komisi I dalam rangka membahas tindak lanjut kasus panah wayer di Gorontalo.

Ada 4 hal yang menjadi perhatian dalam rapat ini, lemahnya kerja Satpol PP dan Badan Kesbangpol yang tidak cekatan, tidak cepat mendeteksi dini persoalan yang muncul, terungkap alasannya adalah minimnya perlengkapan dan fasilitas yang ada, bahkan mereka tidak diberi kegiatan perjalanan untuk melakukan deteksi.

“Alasan mengapa Badan Kesbang dan Satpol PP tidak maksimal dalam melakukan pendeteksian panah wayer, karena tidak adanya dana operasional yang memadai, sehingga staf Kesbang maupun Satpol PP hanya bekerja seadanya,” kata Fikram Salilama.

Fikram meminta porsi anggaran tersendiri kepada mereka agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat.

Terungkap juga kebanyakan pelaku panah wayer adalah anak di bawah umur, Fikram berharap Pemerintah Provinsi  Gorontalo bisa mengerahkan para ulama dan dai agar bisa memberi pencerahan terhadap pelaku, keluarga dan masyarakat.

“Kami berharap pemerintah untuk mengerahkan seluruh dai dan para ulama untuk membuka wawasan kepada mereka, bahwa perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tidak baik,” ujar Fikram Salilama.

Lain hal dengan yang disampaikan oleh Ketua Komisi I, AW Thalib, ia prihatin dan mengecam aksi panah wayer yang terjadi akhir-akhir ini.

“Kami mengecam pelaku panah wayer. Kami akan bicarakan lagi persoalan ini bersama Gubernur atau Sekda nanti pada rapat berikutnya,” ucap AW Thalib.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MARISA– Bertempat di Hotel Golden Sri Desa teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, dilangsungkan dialog interaktif DPRD Menyapa Rakyat yang disiarkan melalui media elektronik, Minggu (9/2/2020).

Hadir sebagai narasumber Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf, Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga, Dandim 1313 Pohuwato, Kapolres Pohuwato serta tokoh masyarakat Kecamatan Marisa.

Dalam dialog ini Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf menekankan komitmennya untuk memperkuat peran legislatif dengan menguatkan tiga fungsi utama yaitu legislasi anggaran dan pengawasan, supaya berjalan seimbang maka dari itu perlu adanya keseimbangan antara pengawasan dan pemberian solusi.

“Selama ini sudah terjalin hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun rencana kerja dan anggaran,” kata Paris Jusuf.

Ia menambahkan salah satu prioritas program yang mendapat perhatiannya adalah peningkatan kecerdasan masyarakat di Provinsi Gorontalo, untuk itu anggaran untuk pendidikan diperbesar sehingga proses belajar mengajar di sekolah, bisa berlangsung dengan baik, akan lahir generasi penerus yang cerdas dan unggul.

Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Gorontalo, dan ini tidak dilakukan oleh DPRD lain bahkan seluruh Indonesia, hanya DPRD Provinsi yang melakukan dialog seperti ini, di samping ada agenda reses, ada juga program yang namanya coffee Lolango yang sementara berlangsung.

“Kita tidak akan bisa membangun sendiri tanpa bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk itu sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo sangat perlu.  Berbagai macam anggaran yang telah diluncurkan oleh Gorontalo Rusli Habibie dan itu didukung oleh DPRD Provinsi, Pemerintah Pohuwato tidak bisa berbuat banyak kalau tanpa ada dukungan dan pengesahan dari DPRD Provinsi,“kata Nasir Giasi.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

GORONTALO – Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Ketua Komisi, Thomas Mopili meninjau 2 asrama mahasiswa Gorontalo yang berada di Provinsi DI Yogyakarta, Jumat (7/2/2020).

Asrama Mahasisiwa Gorontalo 23 Januari Wonocatur Kabupaten Bantul dan asrama mahasiswa Gorontalo di Catur Tunggal Kabupaten Sleman Yogyakarta yang diterima oleh Ketua Asrama 23 Januari Abd Halid Lemba dan Ketua Asrama Catur Tunggal Fajar Ishak.

Abd Halid Lemba menjelaskan, sekarang ini banyak mahasiswa Gorontalo tinggal di luar asrama dan menyewa kamar ditempat lain karena asrama sering tergenang air dan mengalami banjir dan bila turun hujan atap bocor,.

Dengan alas an kondisi yang memprihatinkan ini para mahasiswa tidak nyaman dan memilih untuk tinggal di tempat lain.

Kedatangan Komisi III ke asrama ini disambut rasa syukur para penghuni yang maqsih bertahan, mereka mearas ada perhatian dari Pemerintah dan DPRD Provinsi Gorontalo yang telah menyetujui merenovasi pembangunan asrama tersebut.

“Terima kasih sudah memperhatikan dan menyetujui renovasi asrama,” kata Abd Halid Lemba.

Abd Halid Lemba menambahkan keberadaan asrama yang akan direnovasi ini akan menhabiskan anggaran sebesar Rp1 miliar. Sedangkan untuk asrama yang berada di Catur Tunggal Kabupaten Sleman, Ketua Asrama Mahasiswa memohonkan kepada para pimpinan dan anggota Komisi III agar dapat memperhatikan serta mengusulkan pada anggaran APBD perubahan tahun 2020.

Dana ini juga akan diperuntukkan  merenovasi terutama masalah atap yang sudah lama dan sering bocor ketika hujan turun.

Ketua Komisi III, Thomas Mopili berharap kedua asrama ini ketika direnovasi seluruh mahasiswa yang kuliah di Yogyakarta agar kembali dan memanfaatkan fasilitas kedua asrama.

“Asrama ini dibiayai Pemerintah Provinsi Gorontalo, mahasiswa asal Gorontalo harus dapat memanfaatkan semaksimal mungkin,” ujar Thomas Mopili.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Menindaklanjuti persoalan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Provinsi Gorontalo pimpinan DPRD bersama Komisi I melakukan kunjungan kerja dalam rangka Konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait permasalahan PTT dan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kamis 6 Pebruari 2020.

Tim diterima oleh Muh Jisron Kepala Bagian Protokol, Dwi Hariyono, selaku Kasubid Perundang – undangan dan Fahmi selaku Kasubid Pengolahan Data.

Ketua Deprov menyampaikan maksud dan tujuan dari konsultasi ini adalah menyikapi persoalan di Provinsi Gorontalo yang mungkin juga menjadi persoalan nasional dengan adanya kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah pusat yaitu ”merumahkan ” tenaga honorer seperti yang telah disampaikan oleh Menteri PAN RB.

Dijelaskan oleh Kasubid Pengolahan data sesuai UU No 5 tahun 2014 bahwa status pegawai yang di akui hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Untuk tenaga honorer atau PTT akan dihilangkan sesuai dengan manajemen kepegawaian. Memang untuk P3K ini formasinya sudah ada tetapi masih terganjal pada regulasi yang mengatur tentang sistem penggajiannya melalui Kementerian Keuangan RI.

Ketua Deprov mengharapkan agar pihak BKN dapat memperjuangkan aspirasi  tenaga honorer ini menjadi prioritas dalam pengalihan menjadi P3K dengan mempertimbangkan usia dan masa kerja mereka.

 

Pewarta : Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 06 Februari 2020 23:07

Komisi III Studi Komparasi Ke DPRD Yogyakarta

GORONTALO – Kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin Ketua Komisi, Idrus M Thomas Mopili dalam rangka studi komperasi Ke DPRD Provinsi DI  Yogyakarta, Kamis (6/02/2020).

Studi Komparasi ini terkait dengan  pengusulan dan persiapan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi DI Yogyakarta, Huda Tri Yudiana.

Dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Yogyakarta menjelaskan terkait begitu sulitnya memperjuangkan pengusulan KEK Industri, pariwisata yang di daerahnya hingga bertahun – tahun dan dapat terealisasi pada tahun ini, 29 Februari 2020. 

Huda Tri Yudiana menyarankan anggota DPRD untuk bersabar bilamana akan merencanakan pengusulan KEK dimaksud yang dalam menanti realisasi yang diusulkan kepihak Badan Kerjasama Penanaman Modal di Jakarta.

Thomas Mopili menyampaikan di Provinsi Gorontalo Insyaallah akan dibangun juga kawasan pembangunan ekonomi terpadu Kapet Gopandang (Gorontalo Panguyaman Kwandang).

Penjelasan Huda Tri Yudiana ini membuat sejumlah pihak lebih paham dan peduli teradap kegaitan yang saat ini tengah berlangsung.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Untuk meningkatkan kualitas dan menciptakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang unggul, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara. Kunjungan Kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi, Espin Tulie. Kegiatan ini merupakan rangkaian studi komparasi terkait upaya menciptakan UMKM Kreatif unggulan.

Espin Tulie mengemukakan pelaku UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah.  Mereka perlu didorong untuk meningkat status dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah.

”Di Provinsi Gorontalo sangat banyak UMKM sehingga perlu didorong untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengelola usahanya,” kata Espin Tulie.

Espin Tulie menjelaskan UMKM di Provinsi Sulawesi Utara terus dikembangkan menjadi UMKM yang kreatif dan unggul dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas ekspor.

“Tujuan studi komparasi ini untuk memperoleh gambaran dan kiat apa yang dilakukan oleh Pemerintah Sulut khususnya Dinas Koperasi dan UKM dalam menciptakan UMKM kreatif yang mampu menciptakan produk-produk unggulan,” papar Espin Tulie.

Informasi dari Kepala Bidang Pengembangan SDM Dinas Koperasi dan UKM Sulut mengungkapkan pihaknya terus berusaha menfasilitasi pemgembangan UMKM sehingga sektor usaha tersebut dapat meningkat pertumbuhan ekonomi.

Potensi UMKM di Sulut terus didorong untuk menghasilkan produk unggulan yang bisa laris di pasaran.

Keberhasilan UMKM di Sulawesi Utara karena mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, juga keseriusan pelaku UMKM yang selalu berusaha mengembangkan product dan mengembangkan sistem pemasaran dalam jaringan.

Saat ini sudah ada aplikasi Tole (Toko Ole-Ole) yang dapat dengan mudah diakses oleh semua orang. Diharapkan aplikasi Tole tersebut dapat digunakan oleh pelaky UMKM untuk membuka akses pemasaran ke mana-mana.

Komisi II sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Sulut dalam mengembangkan UMKM. Meskipun dengan alokasi anggaran yang terbatas, pihak Dinas Koperasi dan UKM tetap berupaya optimal untuk melakukan pendampingan dan terus melakykan pembinaan terhadap pelaku UMKM.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan peninjauan lokasi pemakaman umum Islam di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo yang rencana pemanfaatannya mulai tahun ini.

Untuk itu Komisi I turun ke lapangan untuk mengecek kesiapan pemakaman tersebut, Selasa (4/1/2020).

Kunjungan rombongan yang dipimpin Ketua Komisi, AW Thalib tersebut didampingi sejumlah pimpinan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

“Kami melakukan pengecekan sejauh mana pembangunan pemakaman tersebut serta pembebasan lahan yang akan dilakukan di tahun 2020,” kata AW Thalib.

AW Thalib mengungkapkan rencana luas lahan pemakanan ini mencapai 2,7 hektar, namun saat ini baru terealisasi 1,7 hektar, sisanya masih dalam proses negosiasi.

“Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menunggu hasil tersebut, mudah-mudahan masyarakat segera memanfaatkan lahan tersebut dengan berbagai falisitasnya,” ungkap AW Thalib

Ditambahkannya,  kapasitas pekuburan tersebut diperkirakan mencapai 3000 makam.

“Selama pembangunan lahan pekuburan ini kita terus melakukan pengawasan dan telah menganggarkan untuk pembebasan lahan,” ujarnya.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa - Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 15
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama