>

Displaying items by tag: Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo

MARISA– Bertempat di Hotel Golden Sri Desa teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, dilangsungkan dialog interaktif DPRD Menyapa Rakyat yang disiarkan melalui media elektronik, Minggu (9/2/2020).

Hadir sebagai narasumber Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf, Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga, Dandim 1313 Pohuwato, Kapolres Pohuwato serta tokoh masyarakat Kecamatan Marisa.

Dalam dialog ini Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf menekankan komitmennya untuk memperkuat peran legislatif dengan menguatkan tiga fungsi utama yaitu legislasi anggaran dan pengawasan, supaya berjalan seimbang maka dari itu perlu adanya keseimbangan antara pengawasan dan pemberian solusi.

“Selama ini sudah terjalin hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun rencana kerja dan anggaran,” kata Paris Jusuf.

Ia menambahkan salah satu prioritas program yang mendapat perhatiannya adalah peningkatan kecerdasan masyarakat di Provinsi Gorontalo, untuk itu anggaran untuk pendidikan diperbesar sehingga proses belajar mengajar di sekolah, bisa berlangsung dengan baik, akan lahir generasi penerus yang cerdas dan unggul.

Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Gorontalo, dan ini tidak dilakukan oleh DPRD lain bahkan seluruh Indonesia, hanya DPRD Provinsi yang melakukan dialog seperti ini, di samping ada agenda reses, ada juga program yang namanya coffee Lolango yang sementara berlangsung.

“Kita tidak akan bisa membangun sendiri tanpa bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk itu sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo sangat perlu.  Berbagai macam anggaran yang telah diluncurkan oleh Gorontalo Rusli Habibie dan itu didukung oleh DPRD Provinsi, Pemerintah Pohuwato tidak bisa berbuat banyak kalau tanpa ada dukungan dan pengesahan dari DPRD Provinsi,“kata Nasir Giasi.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

GORONTALO – Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Ketua Komisi, Thomas Mopili meninjau 2 asrama mahasiswa Gorontalo yang berada di Provinsi DI Yogyakarta, Jumat (7/2/2020).

Asrama Mahasisiwa Gorontalo 23 Januari Wonocatur Kabupaten Bantul dan asrama mahasiswa Gorontalo di Catur Tunggal Kabupaten Sleman Yogyakarta yang diterima oleh Ketua Asrama 23 Januari Abd Halid Lemba dan Ketua Asrama Catur Tunggal Fajar Ishak.

Abd Halid Lemba menjelaskan, sekarang ini banyak mahasiswa Gorontalo tinggal di luar asrama dan menyewa kamar ditempat lain karena asrama sering tergenang air dan mengalami banjir dan bila turun hujan atap bocor,.

Dengan alas an kondisi yang memprihatinkan ini para mahasiswa tidak nyaman dan memilih untuk tinggal di tempat lain.

Kedatangan Komisi III ke asrama ini disambut rasa syukur para penghuni yang maqsih bertahan, mereka mearas ada perhatian dari Pemerintah dan DPRD Provinsi Gorontalo yang telah menyetujui merenovasi pembangunan asrama tersebut.

“Terima kasih sudah memperhatikan dan menyetujui renovasi asrama,” kata Abd Halid Lemba.

Abd Halid Lemba menambahkan keberadaan asrama yang akan direnovasi ini akan menhabiskan anggaran sebesar Rp1 miliar. Sedangkan untuk asrama yang berada di Catur Tunggal Kabupaten Sleman, Ketua Asrama Mahasiswa memohonkan kepada para pimpinan dan anggota Komisi III agar dapat memperhatikan serta mengusulkan pada anggaran APBD perubahan tahun 2020.

Dana ini juga akan diperuntukkan  merenovasi terutama masalah atap yang sudah lama dan sering bocor ketika hujan turun.

Ketua Komisi III, Thomas Mopili berharap kedua asrama ini ketika direnovasi seluruh mahasiswa yang kuliah di Yogyakarta agar kembali dan memanfaatkan fasilitas kedua asrama.

“Asrama ini dibiayai Pemerintah Provinsi Gorontalo, mahasiswa asal Gorontalo harus dapat memanfaatkan semaksimal mungkin,” ujar Thomas Mopili.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Menindaklanjuti persoalan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Provinsi Gorontalo pimpinan DPRD bersama Komisi I melakukan kunjungan kerja dalam rangka Konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait permasalahan PTT dan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kamis 6 Pebruari 2020.

Tim diterima oleh Muh Jisron Kepala Bagian Protokol, Dwi Hariyono, selaku Kasubid Perundang – undangan dan Fahmi selaku Kasubid Pengolahan Data.

Ketua Deprov menyampaikan maksud dan tujuan dari konsultasi ini adalah menyikapi persoalan di Provinsi Gorontalo yang mungkin juga menjadi persoalan nasional dengan adanya kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah pusat yaitu ”merumahkan ” tenaga honorer seperti yang telah disampaikan oleh Menteri PAN RB.

Dijelaskan oleh Kasubid Pengolahan data sesuai UU No 5 tahun 2014 bahwa status pegawai yang di akui hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Untuk tenaga honorer atau PTT akan dihilangkan sesuai dengan manajemen kepegawaian. Memang untuk P3K ini formasinya sudah ada tetapi masih terganjal pada regulasi yang mengatur tentang sistem penggajiannya melalui Kementerian Keuangan RI.

Ketua Deprov mengharapkan agar pihak BKN dapat memperjuangkan aspirasi  tenaga honorer ini menjadi prioritas dalam pengalihan menjadi P3K dengan mempertimbangkan usia dan masa kerja mereka.

 

Pewarta : Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 06 Februari 2020 23:07

Komisi III Studi Komparasi Ke DPRD Yogyakarta

GORONTALO – Kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin Ketua Komisi, Idrus M Thomas Mopili dalam rangka studi komperasi Ke DPRD Provinsi DI  Yogyakarta, Kamis (6/02/2020).

Studi Komparasi ini terkait dengan  pengusulan dan persiapan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi DI Yogyakarta, Huda Tri Yudiana.

Dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Yogyakarta menjelaskan terkait begitu sulitnya memperjuangkan pengusulan KEK Industri, pariwisata yang di daerahnya hingga bertahun – tahun dan dapat terealisasi pada tahun ini, 29 Februari 2020. 

Huda Tri Yudiana menyarankan anggota DPRD untuk bersabar bilamana akan merencanakan pengusulan KEK dimaksud yang dalam menanti realisasi yang diusulkan kepihak Badan Kerjasama Penanaman Modal di Jakarta.

Thomas Mopili menyampaikan di Provinsi Gorontalo Insyaallah akan dibangun juga kawasan pembangunan ekonomi terpadu Kapet Gopandang (Gorontalo Panguyaman Kwandang).

Penjelasan Huda Tri Yudiana ini membuat sejumlah pihak lebih paham dan peduli teradap kegaitan yang saat ini tengah berlangsung.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Untuk meningkatkan kualitas dan menciptakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang unggul, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara. Kunjungan Kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi, Espin Tulie. Kegiatan ini merupakan rangkaian studi komparasi terkait upaya menciptakan UMKM Kreatif unggulan.

Espin Tulie mengemukakan pelaku UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah.  Mereka perlu didorong untuk meningkat status dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah.

”Di Provinsi Gorontalo sangat banyak UMKM sehingga perlu didorong untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengelola usahanya,” kata Espin Tulie.

Espin Tulie menjelaskan UMKM di Provinsi Sulawesi Utara terus dikembangkan menjadi UMKM yang kreatif dan unggul dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas ekspor.

“Tujuan studi komparasi ini untuk memperoleh gambaran dan kiat apa yang dilakukan oleh Pemerintah Sulut khususnya Dinas Koperasi dan UKM dalam menciptakan UMKM kreatif yang mampu menciptakan produk-produk unggulan,” papar Espin Tulie.

Informasi dari Kepala Bidang Pengembangan SDM Dinas Koperasi dan UKM Sulut mengungkapkan pihaknya terus berusaha menfasilitasi pemgembangan UMKM sehingga sektor usaha tersebut dapat meningkat pertumbuhan ekonomi.

Potensi UMKM di Sulut terus didorong untuk menghasilkan produk unggulan yang bisa laris di pasaran.

Keberhasilan UMKM di Sulawesi Utara karena mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, juga keseriusan pelaku UMKM yang selalu berusaha mengembangkan product dan mengembangkan sistem pemasaran dalam jaringan.

Saat ini sudah ada aplikasi Tole (Toko Ole-Ole) yang dapat dengan mudah diakses oleh semua orang. Diharapkan aplikasi Tole tersebut dapat digunakan oleh pelaky UMKM untuk membuka akses pemasaran ke mana-mana.

Komisi II sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Sulut dalam mengembangkan UMKM. Meskipun dengan alokasi anggaran yang terbatas, pihak Dinas Koperasi dan UKM tetap berupaya optimal untuk melakukan pendampingan dan terus melakykan pembinaan terhadap pelaku UMKM.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan peninjauan lokasi pemakaman umum Islam di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo yang rencana pemanfaatannya mulai tahun ini.

Untuk itu Komisi I turun ke lapangan untuk mengecek kesiapan pemakaman tersebut, Selasa (4/1/2020).

Kunjungan rombongan yang dipimpin Ketua Komisi, AW Thalib tersebut didampingi sejumlah pimpinan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

“Kami melakukan pengecekan sejauh mana pembangunan pemakaman tersebut serta pembebasan lahan yang akan dilakukan di tahun 2020,” kata AW Thalib.

AW Thalib mengungkapkan rencana luas lahan pemakanan ini mencapai 2,7 hektar, namun saat ini baru terealisasi 1,7 hektar, sisanya masih dalam proses negosiasi.

“Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menunggu hasil tersebut, mudah-mudahan masyarakat segera memanfaatkan lahan tersebut dengan berbagai falisitasnya,” ungkap AW Thalib

Ditambahkannya,  kapasitas pekuburan tersebut diperkirakan mencapai 3000 makam.

“Selama pembangunan lahan pekuburan ini kita terus melakukan pengawasan dan telah menganggarkan untuk pembebasan lahan,” ujarnya.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa - Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO  – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo meminta media tetap kritis. Hal itu disampaikan dalam silaturahmi bersama pimpinan media di Gorontalo, Selasa (4/2/2020).

Tidak hanya itu media juga diharapkan berimbang dan objektif dalam menyajikan berita. Serta tidak menyerang pihak tertentu saja.

Ketua Komisi I ini menjelaskan diskusi dengan media massa diharapkan dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi kinerja dewan serta pemberitaan dari media.

“Semoga kebersamaan ini terus terjalin. Kita akan upayakan demi kemajuan bersama,” kata AW Thalib.

AW Thalib menginginkan terwujudnya DPRD Provinsi Gorontalo menjadi lembaga parlemen yang modern. Untuk itu dibutuhkan peran media yang kritis, modern dan menjalankan fungsinya secara baik.

“Parlemen modern berarti kita wujudkan DPRD yang transparan, berkemajuan demi kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Sementara itu anggota Komisi I lainnya, Irwan Mamesah, ia berpendapat pemerintah daerah harus melibatkan semua media tanpa membedakan satu sama lain, yang mengacu pada peraturan yang berlaku, terutama media-media yang sudah memenuhi standar pemberitaan yang persyaratan lainnya.

”Kami ingin agar pemberitaan di Provinsi Gorontalo tidak tebang pilih, sehingga harmonisasi media massa dengan pemerintah berjalan dengan baik,” ujar Irwan Mamesah.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Rabu, 05 Februari 2020 06:54

Komisi III Terima Pengaduan LSM Gerhana

GORONTALO – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menerima pengaduan LSM Gerhana terkait proses pekerjaan tentang di Pokja BP2JK Provinsi Gorontalo. Kedatangan SLM Gerhana ini diterima oleh Guntur Thalib dari Komisi III.

“Sebagai lembaga pengawasan, DPRD adalah bagian yang penting untuk menjaga stabilitas proses yang ada di pemerintahan Provinsi Gorontalo, termasuk menerima aduan ini, saya sebagai anggota Komisi III telah meminta penundaan setelah kami melakukan rapat,” kata Guntur Thalib.

Guntur Thalib menjelaskan awalnya ia tidak sempat membacakan surat tapi karena ada informasi dari sekretariat bahwa ada surat aduan dari LSM Gerhana mereka langsung mengagendakan. Ia juga menjelaskan aduan ini juga sudah dilaporkan melalui Kejaksaan Tinggi.

“Sebagai anggota Komisi III kami meminta pimpinan komisi untuk menunda rapat, sekaligus mengkroscek meminta informasi dari kejaksaan apakah aduan ini diproses seperti apa. Kami tidak mau berbenturan atau berhadap–hadapan dengan lembaga hokum, ini proses tender dan dampaknya ke hukum, kami di DPRD hanya sebagai lembaga politik yang khusus memediasi persoalan tersebut mencarikasn solusi tentu ketika sudah ada dampak hukum maka kami keluar dari proses itu,“ ungkap Guntur Thalib.

Ia menambahkan CV Tri Putra melalui LSM Gerhana melaporkan kepada DPRD terkait proses pekerjaan di Pokja BP2JK Provinsi Gorontalo yang menelan anggaran Rp500 juta. Perusahaan ini dianggap tidak memiliki SKT. LSM Gerhana melaporkan bahwa panitia BP2JK telah menggugurkan CV Tri Putra.

“Kami tidak mendalami terlalu banyak karena ini menjadi kasus di kejaksaan tinggi ataupun bisa jadi perkara yang perlu ada pendalaman dilakukan oleh kejaksaan sehingga sebagai mitra Dinas PUPR hanya ingin mengkroscek lebih awal,” Guntur Thalib.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo meminta pembangunan tahun anggaran 2020 berjalan lebih maksimal maksimal.

Hal itu disampaikan jajaran Komisi III kepada Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, Biro Pengadaan, dan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, saat rapat bersama, Selasa (4/2/2020).

Anggota Komisi III, Dedi Hamzah yang memimpin rapat tersebut mengungkapkan pada tahun anggaran 2019 masih banyak pekerjaan yang belum maksimal. Misalnya yang ditangani Dinas PUPR, Jalan di depan Gedung DPRD pekerjaanya masih jauh dari apa yang diharapkan.

Berkaitan dengan itu politisi ini berharap tahun ini semua pekerjaan baik yang diprogramkan Dinas PUPR, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, maupun Biro pengadaan, ke depannya bisa lebih maksimal.

“Banyak proyek yang orangnya tidak bertanggung jawab. Namun apa pun yang berkaitan dengan kendala-kendala yang ada, misalnya kekurangan anggaran, nanti kita akan diskusikan. Supaya ke depan bisa berjalan dengan maksimal,” kata Dedi Hamzah.

Sementara itu Kepala Biro Pengendalian Pembangunan Ekonomi, Safrano Isa mengatakan pihaknya menerima saran yang baik. Ia berharap saran tersebut dapat direncanakan ke depan sehingga pembangunan 2020 berjalan maksimal.

“Kita akan perbaiki ke depan berdasarkan masukan dari semua pihak. Kalau ada kontraktor yang bermasalah, ke depan juga mereka akan kita blacklist,” kata Safrano Isa.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Senin, 03 Februari 2020 19:04

PIAD Bahas Agenda Kerja 2020

GORONTALO – Persatuan Isteri Anggota Dewan (PIAD) DPRD Provinsi Gorontalo menggelar pertemuan yang membahas program  selama 1 tahun ke depan bertempat di rumah jabatan Ketua DPRD, Minggu (2/2/2020).

Pertemuan tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo,  Paris Jusuf selaku pembina yang didampingi Ketua PIAD Juniarti Jusuf Liputo dan dihadiri para anggota.

Pertemuan ini dimaksud untuk membangun kebersamaan serta membahas program utama yaitu kegiatan bakti social dan kemasyarakatan yang mendukung kinerja suami selaku anggota DPRD.

Paris Jusuf mengharapkan anggota PIAD memupuk kebersamaan agar selalu kompak didalam berkegiatan bersama, kekompakan dinilai unsur penting dalam menjalankan program kerja.

“Silahkan anggaran yang telah tersedia dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang telah ditetapkan sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, “ kata Paris Jusuf

Selain membahas agenda kegiatan juga dibarengi dengan pengajian dan mendengarkan tausiyah yang disampaikan oleh ustad Syaifudin Mateka.

 

Pewarta : M Yani Uno – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama