>

Displaying items by tag: Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo

Jumat, 31 Januari 2020 15:31

Bapemperda DPRD Konsultasi Ke DPR

GORONTALO – Kunjungan kerja pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo untuk melakukan konsultasi mekanisme penyiapan naskah akademik dan rancangan usul inisiatif di Pusat Perancangan Undang–Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (31/1/2020).

Pertemuan tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf bersama Wakil Ketua M Kris Wartabone bersama Bapemperda lainnya yang diterima oleh Perancang Perundang-undangan Madya, Akhmad Aulawi.

 “Mekanisme penyusunan RUU DPR dari Prolegnas yang telah di tetapkan bersama Pemerintah dan selanjutnya pimpinan komisi akan menugaskan Badan Keahlian untuk dikaji dan diteruskan ke Pusat Perancangan Peundang-undangan sebagai tindak lanjut penyiapan naskah akademik dan RUU,“ kata Adnan Entengo, Ketua Bapemperda.

Adnan Entengo menambahkan rancangan Perda yang tidak disertai dengan naskah akademik dimungkinkan selama rancangan Perda tersebut bersifat perubahan, namun akan menjadi lebih kuat apabila menggunakan naskah akademik dan rancangan usul inisiatif yang bersifat urgensi, yang perlu dibentuk, diubah dan atau diganti, perlu adanya singkronisaai dengan melihat landasan filosofis, sosiologis dan Yuridis.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat dengan Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) di ruang rapat Dulohupa, Selasa (28/01/2020).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD M Kris Wartabone yang didampingi wakil ketua lainnya, tim Badan Anggaran (Banggar) serta para tim TAPD yang dipimpin Sekertaris Daerah, Darda Daraba.

Dalam pengantarnya, M Kris Wartabone mengatakan rapat ini sangat penting untuk mengkoordinasikan dengan TAPD bersama pimpinan perangkat Dderah selaku pengusul pergeseran anggaran. Pertemuan ini juga membahas masukan kepada TAPD dan pimpinan perangkat daerah terkait nomenklatur pos anggaran pengusulan pergeseran anggaran tahun 2020.

“Badan anggaran (Banggar) DPRD menyatakan sejumlah pendapat kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait pergeseran anggaran yang memerlukan persetujuan dukungan dari anggota Banggar.
Pergeseran anggaran tersebut di antaranya soal biaya BPJS yang harus mengikuti PP 13 dan Permen 79, anggaran BPJS sudah tidak lagi dikelola oleh Dinas Kesehatan, tetapi oleh pihak rumah sakit. Sehingga diperlukan pergeseran anggaran, kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, M Kris Wartabone.

Ditambahkan politisi PDI-P ini, selain membahas BPJS, juga pergeseran anggaran pembangunan jembatan yang berjumlah Rp36 miliar. Aaumsi setelah dikaji secara teknis pembangunan yang harus dikembalikan kepada posisi semula itu, hanya butuh Rp20 miliar, sehingga harus dikurangi sebanyak Rp16 miliar.

“Anggaran yang telah dikurangi tersebut, tidak hanya didiamkan begitu saja, tetapi harus dialokasikan kepada yang pening, atau digunakan dalam penguatan pemerintahan,” ujar M Kris Wartabone.

Dalam pertemuan ini anggota Banggar juga menyoroti penyertaan modal yang belum disetujui, yakni peralihan dari BRI ke Bank Sulutgo. Untuk masalah ini akan ditindaklanjuti melalui rapat dengan mengundang pihak direksi bank. Mereka akan menanyakan seberapa banyak dana yang telah di kucurkan Bank Sulutgo kepada masyarakat miskin, khususnya pengusaha yang ada di Gorontalo.

“Kami belum menyetujui hal tersebut,” tegas M Kris Wartabone.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Sejumlah pejabat Sekretariat DPRD menandatangani pakta integritas dan perjanjian kinerja bersama sejumlah Aparat Sipil Negara (ASN) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo, Selasa (28/1/2020) bertempat di Gedung Belle Li Mbui, Kota Gorontalo.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, yang didampingi Assisten Bidang Administrasi dan diikuti pimpinan OPD, pejabat administrator dan pejabat pengawas.

Dalam sambutannya, Darda Daraba mengucapkan terima kasih kepada para Kepala OPD selaku pengguna anggaran, administrator selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat pengawas selaku pengelola teknis kegiatan yang telah bekerja maksimal sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai target yang telah ditetapkan.

“Kinerja tahun lalu mendapat apresiasi dari daerah lain seperti Provinsi Jawa Timur beserta Pemerintah kabupaten dan kotanya yang langsung datang untuk melihat atau belajar terkait penyerapan anggaran di Provinsi Gorontalo,” kata Darda Daraba.

Ditambahkan pula bahwa, perjanjian kinerja adalah indikator dan tugas yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kepala OPD, pejabat administrator dan pejabat pengawas selama 1 tahun ke depan.

Sebanyak 7 poin dalam pakta integritas yang telah ditandatangani merupakan acuan bagi seluruh ASN dalam melaksanakan tupoksinya masing – masing.

 

Pewarta : Yani uno – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Rabu, 29 Januari 2020 07:02

Komisi IV Evaluasi Program Dinas Kesehatan

GORONTALO  – Komisi IV melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang dipimpin Ketua Komisi, Hamid Kuna, Selasa (28/01/2020).

Dalam pertemuan ini Wakil ketua Komisi IV, Suharsi Igirisa mengatakan, rapat ini digelar untuk melakukan evaluasi program 2019 pada Dinas Kesehatan.

“Komisi IV melihat lebih dekat lagi bagaimana program 2020, Alhamdulillah program 2019 hasil evaluasi kami sudah memenuhi target, dan persentasinya masih logis sudah tersampaikan semuanya,” kata Suharsi Igirisa.

Suharsi Igirisa menambahkan untuk 2020 Komisi IV sudah melakukan pendalaman materi kegiatan dan berharap program ini dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran. Sebab program tahun ini banyak melakukan pelayanan.

“Kami harapkan program 2020 itu dapat dimanfaakan sebaik–baiknya untuk melayani seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo,“ ujar Suharsi Igirisa.

Suharsi Igirisa  menjelaskan pemerintah harus melakukan pelayanan yang baik sesuai anggaran yang ada termasuk kepada pasien di rumah sakit sehingga keluhan masyarakat dapat dihilangkan.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Komisi I DPRD mengingatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar dalam penyelesaian sengketa tanah tidak berlarut-larut.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aduan masyarakat terhadap permasalahan tanah dan izin Hak Guna Usaha (HGU) serta sengketa lahan di beberapa wilayah di daerah ini.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I, AW Thalib ini mengungkap lahan HGU yang berada di Desa Tolotio dan Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo yang izin HGU-nya tidak di perpanjang lagi. Hal ini merupakan tindak lanjut hasil kunjungan lapangan Komisi I beberapa pekan lalu.

Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Komisi I lainnya, Adhan Dambea, Hidayat Bouty, dan Ance Robot, pimpinan Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Gorontalo juga perwakilan masyarakat.

Terkait permasalahan tersebut, AW Thalib mengatakan pertemuan ini tujuannya untuk mencari titik terang sejumlah permasalahan sengketa tanah serta izin HGU di Provinsi Gorontalo.

”Kami inginkan penjelasan secara rinci terkait kasus-kasus sengketa tanah yang belum terselesaikan,” kata AW Thalib, Selasa (28/1/2020).

Sementara itu Adhan Dambea meminta Komisi I memberikan waktu selama satu bulan kepada BPN untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah.

”Kami memberi waktu 1 bulan kepada BPN untuk menyelesaikan permasalahan tanah,” ujar Adhan Dambea tegas.

 

Pewarta : ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf berharap kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mampu membantu pembangunan di daerah.

Hal ini disampaikan Paris Jusuf pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan (Diklat) atau pelatihan dasar CPNS Golongan II dan III angkatan XXII, Rabu (22/1/2020).

Menurutnya berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, mengamanatkan instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi CPNS selama satu tahun masa percobaan yaitu Diklat prajabatan.

“Agar para CPNS sebagai unsur utama sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi, diindikasikan dengan sikap dan perilaku yang setia dan taat kepada negara, bermoral profesional serta mempunyai peranan sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah,” kata Paris Jusuf

Pendidikan dan pelatihan dasar ini bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban untuk memperoleh pengakuan kelulusan CPNS, namun sebagai proses pembekalan peningkatan kapasitas kepada calon pegawai.

“Diklat ini merupakan proses peningkatan pengetahuan, kemampuan, keahlian dan ketrampilan yang cukup, agar dapat dijadikan bekal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di segala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Paris Jusuf menerangkan tugas pokok dan fungsi kerja lembaga DPRD yang sesuai amanah Undang-Undang ada tiga fungsi lembaga ini antara lain penganggaran, legislasi dan pengawasan.

“Legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Sementara anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerahatau APBD, serta pengawasan yaitu kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah,’ papar Paris Jusuf.

 

Pewarta : Hengki - Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kedatangan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Zainudin Amali di Provinsi Gorontalo pada Rabu (22/1/2020) harus dijadikan momentum untuk meningkatkan prestasi olah raga.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf saat menyambut kedatangan Zainudin Amali.

Paris Jusuf mengapresiasi kehadiran Zainudin Amali sebagai Putra Gorontalo yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Serambi MAdinah ini. Menurut Paris, kedatangan Zainudin Amali ke kampung halaman ini merupakan suatu kebanggaan yang patut disyukuri.

“Kehadiran Menpora menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi kepemudaan dan olah raga Gorontalo. Dengan begitu Gorontalo bisa berkiprah serta berprestasi di tingkat nasional bahkan Internasional. Tadi sudah diinventarisir oleh staf Menteri apa saja yang dibutuhkan di daerah-daerah se-Provinsi Gorontalo,” kata Paris Jusuf.

Sementara itu, kedatangan Zainudin Amali setibanya di Gorontalo siang tadi disambut adat Mopotilolo di rumah dinas Bupati Gorontalo. Hadir dalam penyambutan itu pemangku adat, serta unsur Forkopimda, kabupaten/kota.

 

Pewarta : Hengki set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANANGGU  – Proses pembukaan jalan alternatif Bolihutuo-Keramat di Kabupaten Boalemo sudah mencapai 90 persen. Kepastian itu diperoleh usai Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama sejumlah pimpinan OPD mencoba jalan alternatif itu, Selasa (21/1/2020).

Jalan yang dikerjasamakan dengan Korem 133 Nani Wartabone itu diharapkan menjadi alternatif jalan nasional yang menghubungkan Kecamatan Botumoito dan Kecamatan Mananggu. Jalur utama dikenal dengan tanjakan dan tikungan yang membahayakan pengguna jalan.

“Alhamdulillah setelah kami tinjau tadi pekerjaannya sudah 90 persen. Hasilnya sudah cukup bagus cuma ada beberapa titik yang ketinggiannya harus diturunkan lagi,” ucap Gubernur Rusli.

Jalan alternatif Bolihutuo-Keramat memiliki spesifikasi panjang 6,4 kilometer dengan lebar 12 meter. Proyek yang dibanderol Rp2 miliar itu diprediksi masih membutuhkan tambahan biaya Rp1 miliar agar bisa berfungsi dengan baik.

“Mungkin kita tambah lagi anggaran untuk menurunkan gridnya,” tambahnya.

Kunjungan kerja Gubernur Rusli ke Boalemo untuk mengikuti berbagai agenda. Selain meninjau pekerjaan jalan, Rusli meninjau pembangunan fadilitas di Balai Perikanan Budidya Laut dan Payau (BPBLP) di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta.

Rabu besok, Gubernur Rusli bersama pimpinan OPD dijadwalkan menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi dengan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo
Rabu, 22 Januari 2020 00:08

Wujudkan Kamtibmas Yang Aman Dan Kondusif

GORONTALO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi dan Kepala Penerangan Korem 133/Nani Wartabone Mayor Fathan Ali menjadi narasumber siaran langsung dialog interaktif di Studio Radio Suara Rakyat Hulondalo, Selasa (21/1/2020).

Tema dialog ini adalah mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi mengungkapkan, Kambtibmas digagas oleh Korem diaktifkan kembali sesuai dengan peraturan Kapolri Tahun 2007.

“Babinkamtibmas bekerja sama dengan Babinsa dan masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo, mendorong masyarakat untuk didirikannnya Pos Keamanan Lingkungan (Kamling) di wilayah masing-masing dengan dilengkapi kentongan,” kata Sofyan Puhi.

Sofyan Puhi menjeskan tujuannya dialog ini adalah menjaga dan merawat keamanan lingkungan, menekan angka kriminalitas dan meminta peringatan dini pada bencana alam.

Ia menambahkan kelompok masyarakat yang berkembang di desa didorong untuk bekerja sama dengan pemerintah desa. Di beberapa tempat nanti kita akan bicarakan dengan pemerintah daerah,

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo pada Senin (20/1/2020) membahas sejumlah masalah yang tengah dihadapi masyarakat dan pemerintah.

Masalah tersebut adalah dampak musim hujan, pasokan BBM dan tindak lanjut pemberantasan minuman keras yang maraj di tengah masyarakat.

Rapat ini dipimpin Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie yang dihadiri oleh anggota Forkopimda, Sekda dan para asisten, pimpinan OPD terkait serta pimpinan instansi vertikal.

Dalam rapat ini Rusli Habibie menyampaikan keresahan masyarakat terkait penyaluran BBM jenis premium yang belum tepat sasaran dan masih terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Selain itu masih maraknya peredaran minuman keras di berbagai tempat menjadi perhatian khusus kami.  Kami juga meminta kewaspadaan adanya curah hujan yang tinggi, memiliki risiko terjadinya bencana banjir dan tanah longsor,” kata Sofyan Puhi, Wakil Ketua DPRD Provinsi GorontaLo yang hadir dalam pertemuan ini.

Sofyan Puhi memberikan sejumlah pandangan untuk menyelesaikan permasalahan ini, seperti dampak penyaluran BBM jenis premium yang tidak tepat sasaran, pemberantasan minuman keras dan mengantisipasi musim hujan.

Sofyan Puhi juga mengajak peserta pertemuan bertanggung jawab memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar waspada dan menghindari hal-hal yang merugikan serta akan mempengaruhi stabilitas daerah.

 

Pewarta : hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama