>

Displaying items by tag: Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo

Selasa, 21 Januari 2020 19:42

FSPMI Tolak Kenaikan Iuran BPJS dan Omnibus Law

GORONTALO – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (20/1/2020).

Dengan jumlah massa aksi yang cukup banyak mereka menyuarakan penolakan terhadap omnibus law dan naiknya iuran BPJS Kesehatan. Mereka melakukan orasi di depan gedung sebelum diterima di ruang Dulohupa.

Para aktifis Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ini mengeluarkan tuntutan dan pernyataan sikap yang terbagiatas atas dua kategori, yakni isu nasional dan isu Lokal. Tuntutan tersebut adalah penolakan terhadap omnibus law atau cipta lapangan kerja yang akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, fleksibilitas pasar kerja dan penggunaan outsourcing dan buruh kontrak di perluas, lapangan pekerjaan tersedia berpotensi di isi oleh tenaga kerja asing, jaminan sosial terancam hilang,  menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha, dan penolakan kenaikan iuran BPJS.

Sementara pada isu lokal mereka menolak mediator hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja yang tidak memiliki legitimasi dalam penyelesaian perselisian hubungan insdustrial, penerapan UMP sesuai SK Gubernur Provinsi Gorontalo, menindak tegas perusahaan yang tidak memberikan jaminan sosial bagi pekerja/buruh baik BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Massa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) diterima Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo M Kris Wartabone, dan Ketua Komisi IV Hamid Kuna serta anggota DPRD lainnya.

“Tuntutan kami ini dilakukan demi kemaslahatan rakyat Gorontalo,” kata Meyske Abdullah.

Sementara itu M Kris Wartabone mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masa aksi tersebut akan ditindaklanjuti DPRD Provinsi Gorontalo melalui Komisi IV.

“Apa yang disampaikan akan kami respon, serta akan di teruskan ke pemerintah pusat,” kata Politisi PDIP ini.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 21 Januari 2020 19:32

AW Thalib Minta CPNS Bangun Karakter yang Baik

GORONTALO  – Ketua Komisi I AW Thalib menyatakan pendidikan dan pelatihan dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) penting untuk dilakukan karena sebagai wahana membangun sikap, karakter dan moralitas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu disampaikan AW Thalib saat memberikan ceramah umum pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan XXIII Provinsi Gorontalo di Balai Diklat Provinsi Gorontalo, Senin (20/01/2020).

“Pelatihan dasar para CPNS diselenggarakan untuk membangun karakter, sikap, dan moralitas ASN terhadap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran ASN,” kata AW Thalib.

Ia menginginkan para ASN ini dapat meningkatkan mentalitasnya untuk mengendalikan emosi maupun keinginannya. Jika ASN sudah terjebak perilaku buruk di lingkungannya maka akan terjadi hal negatif seperti tindakan korupsi.

“Ketika kita sudah dideklarasi sebagai ASN maka harus tahu kesulitannya. Kita bisa terjebak pada lingkungan sekitar, terpancing emosional, segera ingin memiliki kekayaan yang banyak, terjerumus pada korupsi, atau ketika ASN tidak menemukan keinginannya maka ia menjadi pemalas,” ucap AW Thalib.

Melalui pelatihan dasar ini Ketua Komisi I menegaskan seluruh CPNS untuk merawat toleransi dan saling menghormati dengan menjalin komunikasi yang baik antar sesama.

“Syukur itu implementasikan dalam keseharian, tingkatkan kapasitas, kualitas diri. Siapkan diri sebagai abdi negara dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat,” tutup AW Thalib.

Diklat CPNS ini dilaksanakan mulai 13 Januari - 1 Februari 2020 diikuti oleh 62 orang peserta yang terbagi kedalam 2 angkatan.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) mendatangi kantor DPRD Provinsi Gorontalo untuk menyalurkan aspirasinya, Selasa (21/01/2020).

Mereka datang dengan keluhan terkait sengketa tanah yang berada di PT PG Gorontalo. Aliansi tersebut diterima Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo di ruang kerja. Terlihat anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang menerima rombongan ini antara lain AW Thalib, Irwan Mamesah, Fikram Salilama, serta anggota lainnya.

Dalam laporannya rombongan aliansi ini berjumlah 5 orang, dengan tujuan melaporan permasalahan lahan HGU yang diduga telah dirampas oleh PT PG Gorontalo.

Mereka menyajikan rincian kronologi perkara yang berawal dari tahun 1977 Almarhum Hamjati Bakari alias ​​Painia meluncurkan lahan di lokasi Ressettlement di Desa Dulohupa yang merupakan pemekaran dari Desa Suka Maju, Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Pada tahun 1978 penetapan pengukuran persillahan pertanian dan pemukiman peneliti, pada tahun 1982 terjadi transfer sungai yang membelah menjadi dua bagian tanah yang diolah dan dikuasai oleh almarhum Hamjati Bakari beserta para ahli waris, bidang menjadi bagian Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Tolangohula, Desa Ombulotanggo Sari Baru dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan HGU PT PG Gorontalo. Sebelah timur berbatasan dengan HGU PT PG Gorontalo. Sebelah selatan berbatasan dengan HGU PT PG Gorontalo. Berbatasan dengan sungai paguyaman seluas 5,1 ha.

Pada tahun 2018 PT PG Gorontalo yang dipimpin oleh Mbantu Karokaro melakukan menyerobotan tanah, pengrusakan tanaman dan gubuk yang ada di lahan dengan anarkis, menggunakan aparatur negara dari TNI dan Polri seperti yang ada pada rekaman video.

Tanaman jagung yang dirusak ini sedang dinanti untuk dipanen oleh sebagian ahli waris. Sebagian ahli waris lainnya juga menunggu panen cabai, pisang dan Kelapa. Semua tanaman diratakan dengan tanah dengan menggunakan 14 alat berat.  Sejak Senin (13/8/ 2018) lahan tersebut dikuasai secara sepihak oleh PT PG Gorontalo hingga saat ini.

Di hadapan para anggota dewan, mereka menjelaskan kronologi tersebut. Melalui Lembaga Aliansi Indonesia BPAN telah melaporkan ke Presiden melalui Jendral Djoni Lubis selaku Ketua Umum DPP Lembaga Aliansi Indonesia Lembaga Penelitian Aset Negara.

Menindaklanjuti perkara yang melibatkan PT PG Gorontalo yang dipimpin Mbantu Karokaro dengan tindakan penyerepotan dan pengrusakan tanaman masyarakat. Mereka menganggap tindakan ini sangat meresahkan, menindas dan merampas lahan milik masyarakat.

Mereka juga meminta aparatur negara TNI dan Polri serta birokrasi untuk tidak terlibat upaya perampasan tanah milik rakyat yang đijadikan lahan tanaman tebu.

“Melihat kronologi dan duduk perkara, maka Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menerima aspirasi tersebut untuk ditindaklanjuti di rapat kerja komisi bersama mitra kerjanya,” kata AW Thalib.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Rapat dengar pendapat Komisi IV dengan mitra kerja Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo serta BPJS dilaksanakan Selasa (21/1/2020).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV, Hamid Kuna dimulai pukul 10.15 Wita dengan agenda permasalahan yang dihadapi peserta BPJS PBI Jamkesta yang telah dinonaktifkan melalui verivikasi dan validasi data oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pada rapat tersebut Dinas Kesehatan telah menjelasakan tentang solusi yang ditempuh terhadap para peserta BPJS yang telah dinonaktifkan dengan melapokan ke Dinas Sosial kabupaten/kota dan provinsi serta ke Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dengan melengkapi persyaratan yang lengkap.

Selain itu jika ada peserta yang sementara dirawat di Rumah Sakit dapat melapor kepada para petugas di posko yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang berada di setiap rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo.

“BPJS telah menjelaskan bahwa akan tetap menunggu data valid yang akan diusulkan untuk diaktifkan kembali,” kata Hamid Kuna.

Total peserta Jamkesta Provinsi Gorontalo sebanyak 106.534 jiwa dan yang sudah terdaftar di BPJS sebanyak 59.280 jiwa pada Januari ini, selisihnya sebanyak 47.254 jiwa belum terdaftar dan akan dimasukan pada peserta BPJS.

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dalam lanjutan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mengunjungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jumat (17/1/2020) dalam rangka mengadopsi Program Inovasi Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Asari Fakhsirie Radjamilo, mengatakan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 2.255 Desa, lebih dari 300 Kecamatan. Untuk tahun 2019 Sulawesi Selatan mendapat alokasi anggaran Rp3 triliun dana desa melalui APBN.

“Provinsi Sulsel pada tahun 2019 mendapat penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Desa terkait Program Inovasi Desa,” kata Suharsi Igirisa.

Suharsi Igirisa menjelaskan hasil kerja keras ini tidak lepas dari upaya dan peran serta seluruh pelaku dan stake holder. Sebagai contoh salah satu program inovasi desa yaitu Desa Paccekke Kecamatan Soppeng yang memiliki embung dan dijadikan sebagai tempat wisata sehingga mendatangkan PAD bagi desa.

Asari Fakhsirie Radjamilo menjelaskan bahwa Bumdes berperan penting dalam pengelolaan dana desa. Karena Bumdes merupakan motor penggerak didesa. 

“Kiat lain yang dilakukan setiap awal tahun para kepala desa dan pendamping dana desa mendapat arahan dari gubernur dan Forkopimda dalam rangka mengawal bersama program dana desa tersebut,” kata Asari Fakhsirie Radjamilo.

Suharsi Igirisa berterima kasih atas penjelasanini. Diakui bahwa Provinsi Gorontalo masih sangat muda dibandingkan dengan Provinsi Sulsel. Sehingga masih perlu belajar banyak dari Provinsi Sulsel.

 

Pewarta : Yani Uno – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan studi banding ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (16/1/2020). Kunjungan kerja ini dipimpin Wakil Ketua DPRD, Sofyan Puhi.

Dalam kunjungan ini Komisi IV ingin melihat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarsutamaan gender. Upaya Pemerintah Sulawesi Selatan ini telah memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Pemerintah Pusat

“Upaya Pemerintah Sulawesi Selatan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ini telah mendapat apresiasi dari Pemerintah pusat dengan diterimanya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya,” kata Wakil Ketua Komisi IV, Suharsi Igirisa.

Perjuangan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) komitmen Pengarusutamaan Gender (PUG) antara Gubernur dan para kepala daerah Kabupaten/Kota.

Dari kesepakatan kesepahaman ini kemudian diterbitkan Peraturan Daerah tantang PUG yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur.

“Yang sangat penting dalam pengarusutamaan gender adalah termaktubnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renja dan Renstra benar–benar mengikat dalam rangka mengawal komitmen yang telah dibangun,” kata Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Nur Anti.

Dengan gambaran yang dipaparkan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan ini terlihat adanya komitmen bersama terkait dengan anggaran yang responsif terhadap gender dan dengan dipayungi oleh Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur untuk dijadikan referensi Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Yani Uno – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sebanyak 3 Kepala Sub-Bagian (Kasubag) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo melakukan serah terima jabatan (Sertijab), Rabu (15/1/2020).
Ketiga pejabat tersebut adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian, Mohamad Monoarfa, yang mengantikan Sance Abdullah, Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Risnawati yunus Taniu yang sebelumnya dijabat oleh Minarti Datau, serta Kasubag Rapat dan Risalah yang dijabat oleh Tri Setya Ningsih kini posisi tersebut dijabat oleh pejabat baru Budhi Husain Poha.

Prosesi Sertijab langsung dipimpin Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Gorontalo, Mitran Tuna sebagai tindak lanjut penyegaran yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Hari ini kami baru bisa melaksanakan sertijab, dan kami berharap kepada pejabat yang baru bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya,” kata Mitran Tuna.

Mitran tuna juga mengingatkan mengenai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di sekretariat dewan ini yang bersifat hariansehingga para pejabat dan pegawai harus ada setiap hari.

“Kami memberikan pelayanan kepada para anggota DPRD sebaik-baiknya,” ujar Mitran Tuna.

Pekerjaan yang dimaksud Mitra Tuna adalah sesuai dengan tupoksi, administrasi dan keuangan.

“Kami selaku pimpinan di Setwan ini mengucapkan selamat bertugas kepada pejabat baru, sesuaikan tupoksinya mari bekerjasama dengan baik,” ajak Mitran Tuna.

Ia menjelaskan bahwa setiap pekerjaan dan jabatan memiliki aturan dan pedoman yang harus ditaati, sehingga masing-masing pegawai diwajibkan untuk bisa memahami aturan tersebut.

“Kepada pejabat lama kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi selama ini. Terimakasih atas semuanya selama menjabat di Setwan DPRD Provinsi Gorontalo,” tutupnya.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Rabu, 15 Januari 2020 21:32

Mitran Tuna Nakhodai Sekretariat DPRD

GORONTALO – Mitran Tuna akhirnya resmi menjabat Sekretaris Dewan di Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (15/1/2019).

Acara serah terima ini dilakukan bersama pejabat lama, Sul A Moito yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo.

Dalam serang terima jabatan yang dilakukan ini ruang rapat Huyula ini dipimpin Plh Sekretaris Daerah, Sukri Botutihe.

“Ada dua hal yang segera ditindaklanjuti , asset pemerintah yang harus disesuaikan kembali dan segera laksanakan ertijab pejabat pengelola kegiatan,” kata Sukri Botutihe.

Sukri Botutihe yang mewakili Gubernur Gorontalo mengingatkan pejabat yang dilantik tersebut untuk segera melaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat segara dilakukan sebaik-baiknya.

“Pesan Gubernur dua hal yang telah disampaikan, segera ditindaklanjuti,” katanya singkat.
Usai serah terima jabatan, para pejabat menggelar foto bersama.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Para petani mengeluhkan kurangnya ketersediaan pupuk bersubsidi, juga minimnya pemberian informasi pupuk kepada mereka oleh para penyuluh, alhasil banyak petani yang merugi saat panen, apalagi permasalah yang dihadapi meraka sudah berlangsung lama dan perlu keseriusan pemerintah.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi II, Yeyen Sidiki,  usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja terkait, Senin (13/1/2020).

Menurut Yeyen Sidiki permasalahan pupuk ini adalah permasalahan klasik, dan berulang terjadi. Kelangkaan pupuk bersubsidi dan juga yang non-subsidi sering menjadi sehingga dikeluhkan para petani.

“Kondisi kelangkaan pupuk di lapangan ini terjadi pada setiap musim tanam tiba, sehingga para petani memiliki kesulitan memperoleh pupuk. Selain itu mereka juga mengeluhkan kurangnya sosialisasi penyuluh terkait pupuk,” jelas Yeyen Sidiki.

Menurut Yeyen Sidiki keluhan dari para petani ini harus menjadi perhatian dinas terkait, Dinas Pertanian dan harus diseriusi agar pertanian yang menjadi primadona di daerah ini masuk sebagai Program Unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Sosialisasi dan informasi sangat penting yang harus ditingkatkan oleh penyuluh, apalagi ini terkait pupuk, namun tak bisa dipungkiri minimnya tenaga penyuluh menjadi faktor lain kurangnya informasi. Keadaan ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah,” ujar Yeyen Sidiki.

Yeyen Sidiki menambahkan untuk kasus kelangkaan pupuk yang dikeluhkan petani ini terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Bone Bolango yang sebagian besar penduduknya adalah petani.

“Mereka menyampaikan aspirasi ke saya bahwa hasil pertanian yang menggunakan pupuk bersubsidi lebih rendah dibandingkan yang memakai pupuk nonsubsidi,” kata Yeyen Sidiki.

Melalui rapat dengar pendapat ini masalah pertanian perlu keseriusan dari pihak terkait, sehingga permasalahan klasik ini dapat segera teratasi oleh pemerintah.

“Pemerintah harus lebih serius lagi, baik itu Dinas Pertanian, penyuluh, dan juga distributor pupuk, dan tentunya DPRD akan siap membantu Pemerintah,” ujar Yeyen Sidiki.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna Ke-14 penyampaian hasil rencana kerja alat kelengkapan dewan tahun 2019 bertempat di ruang rapat paripurna, Selasa (14/1/2020).

Rapat paripurna ini merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 Pasal 68 Ayat 1 dan Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD serta kesepakatan rapat Badan Musyawarah pada tanggal 2 Januari 2019.

Pada rapat paripurna ini disampaikan hasil pelaksanaan kerja dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masing–masing pimpinan DPRD, Komisi I sampai dengan Komisi IV, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan.

“Maksud dan tujuan pelaksanaan rapat paripurna ini agar masyarakat dapat mendengar, mendapatkan informasi tentang hasil kerja alat kelengkapan dewan baik berupa kegiatan rapat maupun kunjungan lapangan yang kesemuanya demi pembangunan di Provinsi Gorontalo,” kata Ketua DPRD, Paris Jusuf.

 

Pewarta : Yani Uno – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama