>

Displaying items by tag: PPID

GORONTALO – Para penyumbang yang akan memberikan sedekah Jumatnya, kini makin mudah untuk menyalurkan dananya. Lewat aplikasi Quick Respon Indonesia Standard (QRIS),  melalui sistem pembayaran transaksi nontunai Bank Indonesia, penyumbang bisa melakukan pembayaran menggunakan metode QR Code yang mengintegrasikan seluruh aplikasi yang menyediakan atau menerima pembayaran dengan QR Code.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat melakukan silaturahim bersama anak-anak yatim piatu, kaum dhuafa/fakir miskin, dan para donatur mengajak masyarakat untuk menggiatkan sedekah Jumat dengan jumlah berapapun yang akan diberikan.
Apalagi saat ini bisa menggunakan QRIS untuk melakukan pembayaran sedekah.

“Saya mengajak kepada kita semua, berapa saja, khususnya para ASN, pejabat, mau 10 ribu, 5 ribu, silahkan disetor ke rekening, (bisa) menggunakan sistem QRIS, berapa saja kami terima,” jelas Rusli saat memberikan sambutan dalam silaturahim bersama anak yatim piatu dan kaum dhuafa dalam rangka sedekah Jumat barokah di halaman Toko Maharani, kota Gorontalo, Jumat (13/3/2020).

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyatakan sedekah jumat ini dilakukan sudah sejak lama, sedikit demi sedikit sesuai kemampuan bersama istrinya, Idah Syahidah.

” Sedekah jumat ini untuk berbagi. Saya ini bukan mopopipi (memamerkan, bahasa Gorontalo), bukan dalam istilahnya untuk riya, tapi wajib kita bersedekah seperti yang disebut ustad mengajak dengan cara cara seperti ini,” kata Rusli.

Mantan Bupati Gorontalo Utara ini berharap program sedekah jumat bisa diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat untuk menyantuni para anak yatim dan kaum dhuafa.

“Saya harapkan sedekah Jumat barokah ini bisa menjalar, bisa viral kemana mana. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk berbagi kepada anak yatim,” ajak Rusli.

Sedekah Jumat kali ini juga disuguhkan soto Solo yang dimasak langsung oleh Ibu Gubernur Idah Syahidah yang merupakan donatur utama dari sedekah Jumat barokah.

Dalam kesempatan itu diberikan santunan baznas untuk LKSA/panti asuhan sebanyak 50 orang dan kaum dhuafa/fakir miskin sebanyak 200 orang.

 

Pewarta : Anie - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan, kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk terus melakukan koordinasi dengan OPD yang ada di Kabupaten/Kota. Menurutnya, keberlangsungan program yang sedang dicanangkan oleh masing-masing OPD harus bersinergi dengan OPD di kabupaten/kota.

Hal ini dikatakan Rusli saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) yang dikemas dengan Coffee Morning, di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Jumat, (13/3/2020).

“Koordinasi daerah kita perbaiki, mungkin belum sempurna, terlebih mengenai program-program yang kita harapkan bisa langsung tepat sasaran pada masyarakat. Di mapping kerjasamanya minta data dari dinas sosial kabupaten/kota dan Sekda, di mana kira-kira daerah di kabupten/kota yang hasil panennya kurang berhasil akibat bencana banjir, karena saya hampir tiap hari menerima WA keluhan-keluhan dari masyarakat,” kata Rusli.

Gubernur dua periode ini menambahkan, melihat kondisi dan cuaca yang akhir-akhir ini tidak menentu, tentu saja berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Gubernur menginginkan seluruh OPD untuk selalu turun lapangan, selain untuk memantau program tahunan juga harus mensosialisasikan program-program yang sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, agar supaya masyarakat tahu dan mengerti.

“Sehingga saya harapkan semua OPD untuk terus berkoordinasi, (maaf) bukan hanya selalu mengupload foto kegiatan yang dilakukan dan dikirim ke grup WA. Saya minta kepada pak asisten I dan II untuk memimpin koordinasi ke kabupaten/kota. Ini agar supaya kegiatan yang kita laksanakan, bisa terevaluasi dan terintegrasi,” tambahnya.

Selain masalah koordinasi, gubernur juga menginginkan berbagai program harus dievaluasi seperti progres pembebasan lahan waduk Bulango Ulu, penyediaan rumah layak huni RH-IR, termasuk rencana pelelangan proyek-proyek pemerintah. Ia juga mengingatkan
tentang percepatan-percepatan pengadaan barang dan jasa.

“Tadi saya dengar, masih banyak program-program yang belum dilelang, tolong ini disegerakan. Selanjutnya laporkan ke pak sekda ke saya juga, mana-mana yang belum siap lelang. Untuk OPD yang dokumennya belum selesai atau belum lengkap segera di selesaikan,” tutupnya.

Selain Gubernur Rusli, rapim ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Idris Rahim, Sekretaris Daerah Darda Daraba dan seluruh Pimpinan OPD dilingkup Pemprov Gorontalo.

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

Suasana rapat persiapan MTQ tingkat Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara nantinha. Rapat ini berlangsung di ruang Tinepo Kantor Bupati Gorontalo Utara, Kamis (12/03/2020). (Foto : Biro Kesra) 

KWANDANG –  Hajat akbar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2020 terus dimatangkan. Berbagai persiapan dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten II Setda Kabupatan Gorontalo Utara, Thamrin Yusuf, di ruang Tinepo Kantor Bupati Gorontalo Utara, Kamis (12/3/2020).

“Pemda Gorontalo Utara benar-benar serius ingin menyukseskan MTQ Provinsi Gorontalo. Seluruh jajaran telah dikerahkan. Mulai dari OPD, kecamatan hingga desa harus berhasil menyukseskan MTQ ini,” kata Thamrin Yusuf.

Thamrin Yusuf menambahkan berbagai macam publikasi juga telah dilakukan, seperti menempel stiker pada mobil operasional di masing-masing OPD, dan publikasi di berbagai stasiun radio. Dilakukan juga pemasangan lampion di sepanjang jalan Kabupaten Gorontalo Utara.

“Di setiap titik kegiatan musabaqah seperti homestay kafilah kabupaten/kota, penginapan dewan hakim akan kami tugaskan petugas kesehatan,” tambahnya.

Di tempat yang sama Ketua LPTQ Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki menuturkan pihaknya  telah menganggarkan dana sebesar Rp581.850.000 untuk kegiatan ini.  Ia berharap kegiatan ini sukses dalam pelaksanaannya.

“Kami mengecek sejauh mana kesiapan panitia daerah dalam mempersiapkan hal-hal penting dalam pelaksanaan MTQ. Seperti kesiapan arena musabaqah, kesiapan home stay untuk kafilah kabupaten/kota, kesiapan penginapan untuk dewan hakim dan panitera dan lainnya,” tutur Budiyanto Sidiki.

Selain dihadiri oleh Asisten II Setda Kabupaten Gorontalo Utara dan Ketua LPTQ Provinsi Gorontalo, rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara. Sejumlah panitia daerah yang berasal dari pimpinan OPD di lingkup Kabupaten Gorontalo Utara, Biro Pemerintah dan Kesra serta Pengurus LPTQ Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

TIBAWA  -  Tim lintas instansi menemukan pembangunan dam parit di aliran sungai Pulubala dan saluran sekunder Molalahu yang mengarah ke bandar udara Jalaluddin Tantu terputus sehingga air mengalir ke kiri dan kanan.

Akibatnya, ketika turun hujan deras yang lama, sungai tersebut tidak mampu menampung air dan meluap dan menggenangi rumah warga.

Masalah ini ditemukan saat M Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo bersama Dinas PUPR, PU Kabupaten Gorontalo, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II,  pengelola Bandara Djalaluddin dan Camat Tibawa meninjau aliran sungai Pulubala yang berada di samping runway 27 bandara, Rabu (11/3/2020).

Peninjauan ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan langkah mengatasinya sebagai upaya mitigasi banjir di Kecamatan Tibawa yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

M Jamal Nganro akan berkoordinas dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi II untuk melakukan normalisasi sungai, termasuk pembongkaran damparit di saluran pembuangan, dan saluran sekunder Molalahu akan dilanjutkan airnya sampai berketemu ke saluran berikutnya.

“Kami akan segera menyelesaikan ini dengan instansi terkait, sehingga masalah segera teratasi,” ujar M Jamal Nganro.

 

Pewarta : Idfy B - Perhubungan

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

ANGGREK – Kesiapan penguatan dermaga Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara dibahas dalam rapat koordinasi Rabu, (11/3/2020). Pertemuan ini dihadiri Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Kepala UPP Anggrek, Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara, Kapolsek serta sejumlah pemangku kepentingan.

Rapat ini dilaksanakaan untuk merealisasikan program penguatan dermaga yang akan meningkatkan performa layanan terminal peti kemas dan sandar kapal di pelabuhan Anggrek.

Pengerjaan penguatan dermaga Anggrek memiliki dimensi sepanjang 150 meter yang ditargetkan selesai dalam waktu 6 bulan yang dilakukan secara bertahap.

“Pengerjaan bertahap ini untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kegiatan sandar kapal dan bongkar muat peti kemas dari dan ke kapal,” kata M Jamal Nganro.

M Jamal Nganro menjelaskan selama pengerjaan proyek siklus pelabuhan tetap berjalan sebagaimana mestinya, pelabuhan Anggrek tetapberaktifitas seperti biasanya tanpa mengganggu kelancaran bongkar muat kapal atau aktifitas lainnya.

“Kinerja tidak boleh berkurang tetapi manajemennya yang diubah,” ucap M Jamal Nganro.

Dalam rapat ini semua masukan dari pemangku kepentingan menjadi langkah awal yang baik  untuk meningkatkan kinerja pelabuhan Anggrek, tidak ada pengurangan layanan pelabuhan, yang diperbaiki adalah manajemen pengelolaannya.

“Jangan karena Pelabuhan ada perbaikan kinerja menurun. Waktu istirahat yang akan berubah, harus ada penerangan karena berdampak pada pekerjaan malam, mengidentifikasi bahan, mengecek kesiapan bahan untuk pengerjaan pelebaran dermaga, selanjutnya adanya pembatas fisik yang masuk di area proyek dan masa pemeliharan harus diikuti sesuai prosedur yang ada,” papar M Jamal Nganro.

 

Pewarta : Idfy B - Perhubungan

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

KWANDANG –  Masalah “Over Dimension Over Load” atau yang biasa dikenal ODOL pada kendaraan menjadi topik bahasan dalam rapat koordinasi bidang perhubungan darat di rumah makan Saronde Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara Kamis, (12/3/2020).

ODOL ini biasanya dilakukan pada kendaraan truk dengan bak modifikasi agar dimensinya sanggup menampung muatan di luar ketentuan.

Rakor ini dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo yang dihadiri Dinas Perhubungan kabupaten/kota, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI dan para penguji kendaraan bermotor dan PPNS.

“Rakor ini dilaksanakan sebagai wahana konsolidasi langkah strategis dan optimalisasi untuk menyukseskan program dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah,” kata M Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

Menurut M Jamal Nganro, dinas perhubungan sebagai pembina teknis di daerah secara terkoordinasi berkewajiban meneruskan kebijakan pemerintah pusat di sektor perhubungan kepada kabupaten/kota yang bertujuan menegakkan dan menyosialisasikan aturan baru di sektor perhubungan kepada masyarakat, pengguna jasa, pengguna jalan serta mitra kerja.

Tema rakor merajut sinergitas mewujudkan transportasi Gorontalo yang tertib, lancar dan selamat.

“Dengan tema tersebut kami berusaha mengidentifikasikan dan memecahkan berbagai permasalahan sektor perhubungan,” ucap M Jamal Nganro.

Dalam pertemuan ini sejumlah dinas perhubungan kabupaten/kota telah menyampaikan sejumlah usulan, masalah dan kendala di lapangan.

Menanggapi hal ini Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI, Herman Armanda mengatakan usulan dan kendala yang telah disampaikan akan dibahas lebih lanjut. Sejumlah usulan seperti penambahan fasilitas kesehatan akan ditindaklanjuti setelah ada lokasi koordinatnya.

Kepala Bidang Angkutan Jalan, Abd Karim Rauf menyimpulkan 7 poin pada rapat ini, kabupaten/kota akan mengusulkan fasilitas kesehatan beserta titik koordinat ke BPTD Wilayah XXI, bantuan teknis fasilitas kesehatan LLAJ akan diusulkan tahun 2021, rakornis regional dilaksanakan awal April dan melibatkan seluruh daerah di Sulawesi.

Selain itu juga perlu penyelengggaraan rapat penguji dan PPNS untuk menyamakan persepsi, apel atau gelar pasukan akan dilaksanakn 2 kali pada awal sebelum puasa dan persiapan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas), dan yang terakhir rakornis perhubungan akan dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato.

 

Pewarta : Idfy B - Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Proses mengumpulkan satu data Indonesia bukan perkara yang mudah, diperlukan koordinasi antarinstansi, indentifikasi dan analisis, koordinasi penyediaan data, penyelenggaraan komitmen setiap sektor untuk penyediaan data.

Selain itu masih dibutuhkan beragam kegiatan yang mendukung penguatan koordinasi Pembina data, walidata dan produsen data.

Proses ini merupakan perjuangan panjang yang saat ini dilakukan oleh berbagai instansi untuk mewujudkan Satu Data Indonesia sesuai Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan Kode referensi dan data induk.

Proses panjang ini disampaikan oleh Wahyudin Katili, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo pada forum data dan diseminasi publikasi data sektor Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Jumat (13/3/2020).

“Peran dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebagai pintu masuk perolehan data, karena di dinas kami ada Bidang Statistik, Bidang e-Gov dan Bidang IKP untuk dimaksimalkan, bukan hanya sekadar menyelenggarakan perolehan data tapi untuk memformulasikan dan mempulikasikan dangan baik,” kata Wahyudin Katili.

Dalam rapat ini, Wajyudin Katili juga meminta instansi vertical seperti Balai Jalan dan Balai Wilayah Sungai untuk memanfaatkan data ini dan berharap ada sinergi data dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota.

 

Pewarta : PPID Kominfo & Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Penguatan data statistik menuju Satu Data Indonesia terus digalakan. Untuk mendukung tujuan tersebut, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar Forum Data dan Diseminasi Publikasi Data Sektor Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Grand Q Kota Gorontalo, Jumat (13/3/2020).

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba dalam sambutannya mengatakan forum data dan diseminasi serta publikasi data sektor menjadi kegiatan yang strategis karena data merupakan wadah komunikasi, koordinasi kegiatan statistik. Lebih lanjut ia mengatakan hal ini dapat menumbuhkan sinergitas dalam menyediakan data khususnya data sektoral.

“Manfaat forum satu data Indonesia ini yang pertama dapat rterjadinya koordinasi dan komunikasi antar sektor dalam penyediaan dan pemanfaatan data. Selanjutnya agar tercipta jembatan antara penyedia dengan pengguna data untuk mendiskusikan substansi, metodologi, konsep dan penjelasan teknis yang digunakan untuk masing-masing instansi atau OPD,” ungkap Darda.

Pedoman standar dan metadata baku untuk statistik sektoral ditetapkan oleh kepala instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini merujuk pada metadata baku yang ditetapkan oleh pembina data.

Darda menambahkan setiap OPD wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid dan akuntabel untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kominfo dan Statistik.

“Dalam pengelolaan data sebagaimana dimaksud maka Dinas Kominfo dan Statistik berperan sebagai pintu masuk perolehan data atau clearing data,” tambahnya.

Diwawancarai secara terpisah, Fatma Biki selaku Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo menjelaskan ada tiga unsur yang dibahas dalam forum data ini. Ketiga hal tersebut adalah infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

“Ketika mereka (produsen data) sudah duduk bersama maka tidak ada lagi hal-hal yang vakum berkaitan dengan data yang ada di Provinsi Gorontalo. Misalnya data di Provinsi Gorontalo itu data jalan, ketersediaan data itu Cuma data yang jalan yang dibiayai oleh APBD Provinsi. Setelah berkumpulnya mereka ini maka data-data yang akan dikumpul juga di kompilasi adalah juga data yang dibiayai oleh kabupaten/kota, bahkan data yang tersedia juga adalah jalan yang dibiayai oleh APBN seperti balai jalan,” tutur Fatma.

Selain Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, kegiatan ini juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Gina – Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

GORONTALO –  Dinas Pariwisata Provisi Gorontalo tengah mendorong terbentuknya 2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata,  KEK Lombongo dan KEK Minanga (Kwandang dan sekitarnya) .

Dua kawasan ekonomi khusus ini dipaparkan oleh Risli Katili, Kepala Dinas Pariwisata di depan anggota DPD, Rahmijati Jahja yang sedang menjalankan kunjungan daerahnya di masa reses, Senin (9/3/2020).

Selain 2 KEK ini, Rifli Katili juga mendorong Bandara Djalaludin sebagai Bandar udara internasional untuk kebutuhan haji dan membuka penerbangan dari dan ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.

Di bidang ekonomi kreatif, dari 16 sub sektor ekonomi kreatif, Provinsi Gorontalo fokus pada 5 hal yaitu fashion (karawo), kuliner, desain, pentas seni serta musik dan fotografi.

“Dari 6 kabupaten/kota sudah ada 2 kabupaten yang mencanagkan diri sebagai kabupaten kreatif yaitu Kabupaten Bone Bolango dengan ikonnya Center Point, dan Kabupaten Gorontalo dengan Taman Budayanya,” kata Rifli Katili.

Kunjungan kerja anggota DPD RI Komite III ini diterima Rifli M Katili di aula dinas.Rifli Katili  didampingi Sekretaris Dinas, Sofyan J Puloo, para pejabat eselon 3 dan 4 serta staf.

Rifli berharap melalui pertemuan ini berbagai aspirasi dapat diperjuangkan oleh anggota DPD di tingkat pusat.

“Kami berharap anggota DPD Komite III dapat memperjuangkan di pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata untuk memberikan dukungan penguatan serta penganggaran atas program yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo,”kata Rifli Katili.

Sementara itu Rahmijati Jahja menyampaikan kunjungan kerjanya ini merupakan bagian dari agenda resesnya ke daerah pemilihan dalam rangka menggali lebih dalam tugas dan fungsinya sebagai anggota DPD Komite III.

Rahmijati Jajhja berharap dapat menyerap aspirasi yang telah disampaikan oleh dinas pariwisata bersama jajarannya yang nantinya hasil kujungan kerja ini menjadi bagian dari pemenuhan tugas dan dapat memperkuat sinergitas antar anggota DPD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Intan – Pariwisata

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BILATO  – Dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo asal daerah pemilihan IV Boliyohuto cs mengunjungi kelompok tani penghasil gula aren binaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VI Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di Desa Totopo Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo.

Kelompok tani ini sudah memproduksi Brown Sugar yang telah dipasarkan dengan harga jual di tingkat petani Rp30 ribu per kilogram dan di tingkat pengecer seharga Rp50 ribu per kilogram.

Selain brown sugar gula aren ini, juga diproduksi gula – gula Soba yang saat ini sedang booming di daerah Gorontalo dengan harga jual seharga Rp20 ribu per kotak yang berisi 15 buah.

Pangsa pasar produk brown sugar ini adalah Negeri Belanda yang diekspor melalui pelabuhan Bitung dengan jumlah 500 Kg. Gula aren ini sudah memenuhi uji laboratorium PT Unilever Indonesia.

Venny Anwar, anggota legislatif Dapil IV sangat mengapresiasi usaha kelompok tani ini yang mampu berinovasi dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi aren. Selama ini banyak petani yang menggunakan air nira ini sebagai penghasil minuman beralkohol, cap tikus.

“Produksi gula aren ini harus lebih banyak dipasarkan, diperkenalkan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya jual. Kami berharap kepada dinas terkait, DLHK lebih memperbanyak pelatihan kepada kelompok tani untuk menumbuhkembangkan produk gula aren ini,” kata Venny Anwar.

 

Pewarta : Yani Uno – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama