>

Displaying items by tag: PPID

GORONTALO – Seluruh kontraktor sebagai perusahaan penyedia jasa dalam mempekerjakan tenaga kerja konstruksi harus yang sudah bersertifikat sesuai amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2017.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba saat membuka rapat koordinasi Jaksa Konstruksi se-Sulawesi sekaligus peluncuran Sistem Informasi Konstruksi (Sijakon), yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Rabu, (11/3/2020), di ballroom Hotel Horizon.

“UU jasa konstruksi nomor 2 tahun 2017 itu, masih masuk dalam karya saya sewaktu saya masih di Kementrian PUPR. Di mana kita ingin melalui undang-undang tersebut bisa meningkatkan bidang jasa konstruksi lebih kredibel dan akuntabel,” kata Darda

Mantan Direktur Bina Penyelenggaraan Kontruksi, Kementerian PUPR ini menambahkan, dalam UU jasa konstruksi diamanatkan bahwa jasa konstruksi saat ini sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena pentingnya, sudah seharusnya sumber daya manusianya harus profesional dalam menjalankan pembangunan melalui jasa konstruksi tersebut.

“Sangat perlu adanya profesionalisme jasa kontruksi di kedepankan, khususnya di era revolusi 4.0 saat ini. Dimana jasa konstruksi tentunya harus berbenah diri. Salah satunya yah dengan para pekerjanya memiliki sertifikat. Dan di Indonesia sekarang ini, jumlah tenaga kerja yang bersertifikat itu masih sangat minim, kurang lebih baru 8 persen dari 8 juta tenaga kerja konstruksi. Intinya saatnya kita mengedepankan adanya komitmen bersama,” tuturnya.=

Sementara itu Kabid Jasa Kontruksi Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Fri Sumiyati Bilakonga, penanggung jawab kegiatan tersebut menyampaikan, tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini selain menyamakan presepsi antara para pekerja jasa konstruksi yang ada di kabupaten/kota, juga untuk memperkenalkan teknologi yaitu BIM (Buldding Information Model) atau membangun permodelan informasi, yang mampu mensimulasikan seluruh informasi dalam proyek pembangunan kemodel tiga dimensi.

Dalam kesempatan itu pula, Sekda Darda juga menjadi narasumber bersama dengan Kepala Balai Jasa Wilayah IV Makassar Faisal Lukman, serta Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementrian PUPR Cakra Nagara

Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur dinas PUPR se Sulawesi kabupaten/kota, ketua komisi III DPRD kabupaten/kota, dekan fakultas teknik, LPJK dan asosiasi Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim selaku Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) Alkhairaat Provinsi Gorontalo, menerima kunjungan pimpinan Radio Alkhairaat (RAL) Manado, Sulawesi Utara, Fachry Mohamad Basalama, di ruang kerja kompleks Gubernuran Gorontalo, Rabu (11/3/2020).

Pada pertemuan itu kedua pihak memperbincangkan pengembangan RAL Gorontalo.

Fachry mengatakan, baik RAL Manado maupun RAL Gorontalo merupakan radio yang menggunakan frekuensi publik, sehingga secara otomatis keduanya adalah radio milik publik. Sebagai radio yang baru seumur jagung, Fachry menyarankan agar RAL Gorontalo harus mampu mengaplikasikan teknologi baru sehingga mudah diakses melalui berbagai perangkat teknologi komunikasi seperti gawai, serta memiliki jangkauan siaran yang luas.

“Berat membawa nama Alkhairaat itu, kita harus bisa membawa misi Alkhairaat untuk pengembangan umat melalui dakwah dan pendidikan. Karena itu manajemennya harus bagus, informasinya harus bermanfaat bagi masyarakat, termasuk program siarannya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” kata Fachry Basalama yang didampingi oleh Komisaris RAL Gorontalo MH. Alif Gibran saat diwawancarai usai bersilaturahmi dengan Idris Rahim.

Terkait program siaran, Fachry menitikberatkan pada pentingnya cara dalam menyampaikan atau membawakan siaran yang mampu menarik pendengar. Menurutnya, antara what to say dan how to say atau apa yang dikatakan dan bagaimana mengatakannya, menjadi faktor yang sangat menentukan suksesnya satu program siaran.

“Misalnya program siaran agama berupa ceramah, materi dan cara menyampaikannya harus bagus. Biarpun materinya bagus, tetapi cara menyampaikannya tidak menarik, pasti akan ditinggalkan pendengar,” tutur Fachry.

RAL Gorontalo mengudara sejak November 2019 pada Frequency Modulation (FM) 102,6. Beberapa program siaran RAL Gorontalo di antaranya Kajian Keislaman, Syiar dan Syair Guru Tua, Muhasabah Diri, serta Obrolan Santai dan Asyik yang membahas berbagai topik seputar Gorontalo.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim melantik pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerhana Provinsi Gorontalo periode 2020-2025 di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Rabu (11/3/2020).

“Yang terpenting dari pelantikan ini adalah program kerja serta rencana aksi yang akan menjadi acuan dan dasar dalam mencapai tujuan LSM Gerhana,” kata Idris Rahim dalam sambutannya.

Idris menyebutkan tiga komponen yang memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Menurutnya, LSM sebagai perwakilan masyarakat memiliki fungsi kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

“Ketiga komponen itu harus bersinergi karena tujuannya sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan sebaliknya, saling mengganggu satu dengan yang lainnya,” ujarnya.

Oleh karena itu Wagub Gorontalo dua periode tersebut berharap, baik LSM Gerhana maupun LSM lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo senantiasa dapat memberikan kritik dan masukan yang konstruktif guna tercapainya visi Pemprov Gorontalo yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju dan sejahtera.

“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Butuh peran masyarakat salah satunya melalui LSM dengan saran dan masukan yang konstruktif untuk kemajuan Gorontalo,” ucap Wagub Idris Rahim.

Sementara itu Ketua LSM Gerhana periode 2020-2025, Djaber Tangoi, dalam sambutannya pada kesempatan itu menegaskan bahwa LSM yang dipimpinnya akan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat Provinsi Gorontalo. Djaber juga mengutarakan tekadnya untuk sepenuhnya mendukung program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

 “Saya berjanji untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya, tanpa pamrih untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan,” tandas Ketua LSM Gerhana, Djaber Tangoi.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BOLANGITANG – Sebanyak 2000 kg beras dan ikan segar senilai Rp176 juta diserahklan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Bantuan diserahkan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie di Desa Lipu Bogu, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongodow Utara, Sulawesi Utara pada Rabu (11/3/2020).

Bantuan ini dikhususkan untuk Kecamatan Bolangitang Timur yang terdiri dari lima desa yang dihuni oleh 3.966 jiwa.

“Provinsi Gorontalo mohon maaf Pak Bupati Bolmut kalau bantuan yang kami berikan ini belum cukup untuk membantu dan mengobati masyarakat yang ada di sini. Tapi tadi saya sampaikan ke Pak Risjon (Kadis Sosial) jika dapur umum masih dibutuhkan silahkan di perpanjang. Kalau saya lihat tadi belum memungkinkan untuk masak sendiri, karena masih banyak lumpur,” kata Rusli Habibie.

Bagi pemerintah dan masyarakat Gorontalo, Bolmong Utara bukan tetangga semata yang secara geografis berada di samping Provinsi Gorontalo. Bolmong Utara dan Sulawesi Utara merupakan “saudara kandung” sebelum dipisah oleh pemekaran.

“Sulut dan Gorontalo itu sulit dipisahkan. Secara administrasi kita sudah pisah, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo tetapi persaudaraan kita BOHUSAMI tetap ada. Bolaang Mongondow-Hulondalo-Sangir-Minahasa ini harus kita pertahankan, termasuk NKRI. Torang samua basudara. Baku-baku sayang, baku-baku jaga,” ucap Rusli Habibie yang mendapat perhatian luas dari masyarakat yang hadir.

Di tempat yang sama, Bupati Bolaang Mongondow Utara, Depri Pontoh mengucapkan terima kasih dan apresiasinya untuk bantuan yang diserahkan oleh pemprov Gorontalo. Ia menyebut bantuan yang diterima akan digunakan dengan sebaik-baiknya.

“Kepedulian Pak Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo sangat besar karena di satu sisi beliau juga merasa darah Bolaang Mongondow. Terima kasih banyak, Pak Rusli,” ucap Depri Pontoh.

Sebelumnya bantuan logistik senilai Rp345 juta juga telah disalurkan oleh Kementrian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

Seperti diketahui Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diterpa banjir bandang pada Rabu (4/3/2020). Sebanyak empat Kecamatan dan 53 desa terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Rapat koordinasi teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMK tahun anggaran 2020 digelar di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Rabu (11/3/2020).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Inspektorat dan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo serta 13 sekolah pengelola Dana Alokasi Khusus Fisik SMK tahun 2020 sebagai tahap awal dan langkah antisipatif untuk menyamakan pemahaman, persepsi tentang tahapan pelaksanaan DAK Fisik.

Dana DAK yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan yang dilimpahkan ke daerah menjadi dana perimbangan harus dikelola sebaik mungkin sehingga dapat meminimalisir temuan auditor internal maupun eksternal yang sewaktu-waktu dapat mengaudit pengelolaan DAK.

Sekretaris Dinas yang juga Plh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) dengan tegas menyampaikan bahwa kepala sekolah dan panitia pembangunan agar menaati petunjuk teknis atau aturan lainnya serta mengutamakan kualitas pekerjaan.

"Pelaksanaan DAK harus sesuai dengan juknis, harus jelas peruntukan dan jelas hasil," kata Roni Mamu.

Di samping itu, Kepala Bidang Pembinaan SMK, Ernawaty Panu, menambahkan agar sekolah penerima dapat melengkapi semua dokumen berupa administrasi fisik dan keuangan, ini dilakukan karena pengelolaan DAK Fisik di daerah meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan hingga evaluasi.


Pewarta : PPID Dikbudpora

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi dan mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) provinsi dan kabupaten di Provinsi Gorontalo dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar pada Selasa (10/3/2020) di Grand Q, Kota Gorontalo.

Rapat ini digelar untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.

“Prinsip dan tujuan pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan dengan prinsip partisipasi, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi dan akuntabilitas,” kata Slamet Bakri, Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo (PMD Admindukcapil ) Provinsi Gorontalo, saat membuka kegiatan.

Ia menjelaskan pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

Prioritas pembangunan kawasan perdesaan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Pertemuan ini dilaksanakan oleh Dinas PMD Admindukcapil Provinsi Gorontalo dengan menghadirkan 100 orang peserta yang berasal dari TKPKP Provinsi Gorontalo, TKPKP kabupaten, camat, kepala desa kawasan dan penggurus Bumdesma.

Peserta rapat mendapat materi yang dipaparkan sejumlah narasumber, antara lain dari Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas PMD kabupaten yang merupakan Daerah Kawasan Pedesaaan.

 

Pewarta : Nini maku - PMD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Teater mini Museum Popa Eyato menyuguhkan rangkaian lawatan sejarah peradaban kepada para siswa MA Muhammadiyah Isimu Kabupaten Gorontalo, Rabu (11/3/2020).

Sajian ini merupakan layanan museum kebanggan masyarakat kepada para siswa dalam memahami informasi sejarah Gorontalo dari masa awal hingga deklarasi terbentuknya Provinsi Gorontalo.

Para siswa hanyut dalam alur-alur cerita yang menguatkan gambaran Gorontalo masa lalu dan memiliki peran penting dalam perjuangan nasional, memerdekan Bangsa Indonesia.

Sajian ini disuguhkan setelah mereka melihat koleksi benda bersejarah, para siswa diarahkan ke ruang teater untuk menonton sajian film dokumenter kisah perjuangan pahlawan Nasional Nani Wartabone, dari mulai perjuangan melawan kolonialisme di Gorontalo pada masa prakemerdekaan, dengan mendirikan Jong Gorontalo di Surabaya pada tahun 1923. Nani Wartabone waktu itu juga sebagai sekretaris panitia kemerdekaan.

Sajian teater ini juga menyuguhkan perjuangan masyarakat Gorontalo yang dipimpin Nani Wartabone dalam merebut kekuasaan dari tangan Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 23 Januari 1942. Peristiwa ini ditandai dengan pengibaran Bendera Merah Putih sebagai bukti kemerdekaan rakyat Gorontalo. Adegan demi adegan menjadi perhatian para siswa MA Muhammadiyah.

Menurut Yusri, salah seorang guru pendamping MA Muhamadiyah Isimu, para siswa sangat senang dan menikmati kunjungan di Museum Popa Eyato, apalagi bisa menonton film dokumenter kemerdekaan dalam teater mini.

“Kami mengajak siswa, khususnya kelas XI MA Muhammadiyah Isimu ini adalah melakukan penelitian sekaligus memberikan tugas kepada mereka,” kata Yusri.

Yusri menjabarkan, sebelum diberi tugas, siswa mengkonservasi terlebih dahulu, sehingga selepas dari Museum mereka menyusun karya ilmiah terkait sejarah.

Operator audio visual museum Popa Eyato, Taufik Kadullah turut menjelaskan sebelum memasuki ruang koleksi para siswa harus mematuhi aturan museum, tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman, tidak melewati garis yang sudah ada, tidak menyentuh koleksi, dan menggunakan kamera harus tanpa lampu kilat.

 

Pewarta : PPID Dikbudpota

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap akan memenuhi target waktu yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan usulan penyederhanaan birokrasi tidak melebihi 31 Maret 2020.

Hal ini akan mempercepat birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkaan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Hal ini menjadi bahasan pada rapat penyetaraan jabatan administrasi ke dalam Jabatan fungsional lingkup Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi  Gorontalo yang dipimpin Kepala Bidang Statistik, Fatma Biki, Rabu (11/3/2020).

Pertemuan yang berlangsung di ruang Poboide Dinas Perhubungan ini dihadiri Biro Hukum dan Organisasi dan pejabat struktural dan pelaksana Dinas Kominfo dan Statistik.

“Dalam rangka evaluasi penyetaraan birokrasi, pada prinsipnya Dinas Kominfo dan Statistik menerima semua masukan dari tim penyetaraan birokrasi berkaitan dengan pemetaan tugas pokok dan fungsi jabatan pengawas dan jabatan fungsional serta pelaksanaannya,” kata Fatma Biki.

Kepala Bagian Organisasi Biro Hukum, Helmi Tantu menjelaskan maksud dan tujuan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo pada saat Paripurna di MPR. 

Hekmi Tantu menjelaskan dari jauh  hari sudah bisa memetakan jabatan fungsional berdasarkan kriteria dan dukungan regulasi, sekaligus memanfaatkan momentum ini merupakan tindak lanjut pidato Presiden di MPR pada 20 Oktober 2019 berkaitan dengan penyetaraan birokrasi.

Kegiatan ini merupakan perantara penyederhanaan birokrasi untuk level tataran eselon IV ataupun pejabat pengawas di Pemerintah Provinsi Gorontalo, sudah hampir 15 OPD dari 17 termasuk Dinas Kominfo dan Statistik. Semua OPD di bawah bidang khusus jabatan pengawas sudah diidentifikasi.

Jabatan struktural akan disetarakan menjadi fungsional, tidak  menghapus jabatan struktural, tetapi menyetarakan dan fungsi tidak akan hilang.

“Ini akan mempertajam tugas dan fungsi dari jabatan tersebut dan hal ini tidak akan mengurangi jumlah pendapatan dari pejabat tersebut,” ucap Helmi Tantu.

Kepala Dinas Kominfo dan Statistik, Wahyudin Katili sangat mengapresiasi pembahasan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional ini dan berharap tugas pokok dan fungsi ini harus tercakup.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh - Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah diharuskan memiliki paradigma kepariwisataan yang kuat agar  mampu menghitung seberapa besar kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (BDRB) daerah.

Secara nasional PDRB sektor pariwisata sudah dihitung, namun di daerah tidak semua menghitungnya. Rifli Katili, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo mengharapkan ada kerjasama dengan  Bappeda dan BPS agar kontribusi pariwisata terhadap PDRB dapat di hitung, agar semua pelaku usaha dapat tahu bahwa mereka memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan menunjang pertumbuhan ekonomi.

Harapan untuk menghitung PDRB sector pariwisata ini disampaikan oleh Rifli Katili pada rapat koordinasi pariwisata sinkronisasi program tahun anggaran 2021, Selasa (10/3/2020) bertempat di Ballroom Hotel Grand Q Kota Gorontalo.

Rapat yang dibuka Sekda Provinsi Gorontalo, Darda Daraba  dihadiri oleh Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki, perwakilan dinas pariwisata dan Bappeda kabupaten/kota, Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Dalam laporan, Rifli Katili menyampaikan tujuan rapat ini untuk menyinkronisasikan 3 program, sinkronisasi terkait pengembangan destinasi di kabupaten/kota, sinkorniasi pengembangan pemasaran dan promosi. Dan sinkronisasi pengembangan ekonomi kreatif.

Rifli Katili juga mengajak Dinas Pariwisata kabupaten/kota untuk mempromosikan destinasi pariwisata secara terpadu.

"Kami mendorong tiga aspek terkait promosi yaitu bagaimana kita menbranding suatu destinasi secara bersama-sama. Setelah kita branding maka kita iklankan dan kita dorong program ini yang harus dimajukan oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terakhir bagaimana kita menjual baik di dalam dan luar negeri," kata Rifli Katili.

Rifli Katili menjelaskan ada 3 hal penting dalam mendorong pariwisata maju dan berkembang, diantaranya bagaimana membranding suatu destinasi wisata secara bersama sehingga bukan hanya kabupaten/kota yang dipromosikan melaikan provinsi juga ikut serta, bagaimana mempromosikan pariwisata di daerah dan bagaimana mendorongnya sehingga pariwisata mendunia serta terjual baik di dalam maupun luar negeri.

Dari ketiga hal ini, Rifli Katili mengajak dinas parawisata lainnya secara terpadu mempromosikan destinasi wisata yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi guna menunjang perekonomian daerah.

Rifli Katili menegaskan, sektor pariwisata adalah penyumbang ke-2 terbesar devisa negara, kita akan mendorong sektor pariwisata di daerah sehingga menjadi sektor andalan yang menunjang pertumbuhan ekonomi yang selama ini hanya didominasi oleh sektor pertanian.

 

Pewarta : Aldi Inaku - Dispar

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

PULUBALA  – Hari pertama reses masa sidang kedua tahun 2019 – 2020 sejumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berasal dari daerah pemilihan Gorontalo B mengunjungi SMA 1 Pulubala Kabupaten Gorontalo, Selasa (10/3/2020) untuk melihat lokasi rencana pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) laboratorium komputer.

Pembangunan laboratorium komputer beserta perabotnya ini sudah dianggarkan pada Dana Alokasi Khusus tahun 2020.

Dalam kunjungan ini juga dijaring aspirasi dari sekolah seperti keinginan untuk membangun masjid, toilet dan pagar yang representatif.

“Khusus untuk pembangunan masjid sudah diawali dengan peletakan batu pertama oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo pada bulan November 2019,” kata Manaf Hamzah, anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Anggota dewan lainnya, Sun Biki menyampaikan akan membantu secara pribadi pembangunan masjid sekolah ini di samping akan memperjuangkan lewat alokasi hibah masjid dengan syarat harus segera memasukan proposal yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo.

Terkait pembangunan toilet dan pagar sekolah, anggota dewan akan diupayakan memperjuangkan melalui anggota legislatif yang berasal dari Kabupaten Gorontalo B, Manaf Hamzah, Venny Anwar, Wasito Somawiyonodan Usman Radjak lewat anggaran APBD Provinsi Gorontalo aahun anggaran 2021.

 

Pewarta : Yani Uno – Set DPRD

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama