>

Displaying items by tag: PPID

JAKARTA – Proses pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) oleh Pemprov Gorontalo dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terus mendapatkan perhatian dari daerah lain.

Kali ini giliran Pemda Tegal yang berguru soal pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut.

Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki selaku tim KPBU mendapat kepercayaan untuk memaparkan di hadapan Bupati Tegal Umi Azizah dan timnya di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Acara tersebut difasilitasi oleh Bappenas RI untuk mendengar kelanjutan proses KPBU yang saat ini sudah tahap legal opinion dari Kejaksaan Tinggi.

 “Kami sampaikan bahwa tahapan KPBU RS Ainun sudah cukup maju. Setelah legal opinion kejaksaan kita masuk ke tahap persetujuan DPRD untuk penetapan AP (Avaibility Payment) selama 20 tahun,” jelas Budi.

Pemkab Tegal di sisi lain, ingin belajar pembangunan infrastruktur rumah sakit melalui skema KPBU. Budi menyebut skema KPBU menjadi salah satu alternatif pendanaan terbaik jika dibandingkan dengan pembiayaan pinjaman bank.

“Kalo pinjaman bank kan hanya terbatas pada lamanya kepala daerah. Jadi paling lama 5 tahun. Biaya yang besar sulit juga untuk bisa diakses. Makanya skema ini menjadi alternatif yang baik terlebih bagi daerah yang APBD-nya sangat terbatas setiap tahun,” sambungnya.

Sejauh ini Bappenas menjadikan Pemprov Gorontalo seebagai percontohan daerah yang sukses berproses dengan skema KPBU. Meski belum benar-benar teralisasi pembangunannya, namun pemprov dinilai sukses menjalani tahapan demi tahapan panjang agar infrastruktur bisa dibangun oleh pihak swasta.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

YOGYAKARTA - Badan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo mencatat aset pemerintah hingga akhir tahun 2018 mencapai Rp3,25 triliun.

Angka itu naik signifikan dari tahun 2012 yang hanya Rp1,2 triliun,  naik 164 persen selama 6 tahun terakhir.

“Nilai aset itu terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, instalasi jalan dan jembatan. Ada juga konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya,” kaat Sukril Gobel, Kepala Badan Keuangan, saat menghadiri Sosialisasi Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kota Yogyakarta, Senin (27/6/2019).

Sukril Gobel menjelaskan, penambahan nilai aset ini menunjukkan ada geliat pembangunan di daerah. Hal itu sejalan dengan komitmen Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang terus melakukan pembangunan infrastruktur.

Terpenting saat ini, katanya, perlu terus dilakukan pendataan dan pemeliharaan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai aset dijual, dimusnahkan atau dipindahtangankan tidak sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku.

“Makanya hari ini kami sengaja hadirkan pimpinan OPD untuk ikut sosialisasi dan berdiskusi mengenai masalah aset ini. Contohnya, aturan baru Permendagri yang mengatur soal penghapusan kendaraan dinas. Hanya gubernur, wagub, sekda yang bisa secara otomatis membeli kendaraan dinas tanpa lelang. Pimpinan OPD atau pegawai lain harus melalui mekanisme lelang,” tutur Sukril Gobel.

Terkait dengan Sostek Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dibuka oleh Gubernur Rusli, Kaban BKD berharap bisa meminimalisir temuan BPK soal pengelolaan aset. Selain pegawasannya yang semakin ketat, pencatatan dan pengelolaannya pun semakin ditertibkan seiring dengan komitmen menjaga opini laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Perpustakaan sangat penting bagi masyarakat Gorontalo, sebagai pusat dan wadah informasi juga sebagai penunjang untuk meningkatkan kulitas sumber daya manusia.

Hal ini disampaikan oleh Erna Harmain, Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo ada dialog interaktif siaran TVRI Gorontalo.

Erna Harmain menjelaskan angka persentase minat baca masyarakat di Provinsi Gorontalo mencapai 30 persen, angka ini menunjukkan minat baca masih masyarakat sangat rendah.

Beragam program dan cara akan dijadikan alat untuk meningkatkan  minat baca masyarakat, ini menjadi tantangan bagi Dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo.

“Kami bertekat untuk meningkatkan minat baca masyarakat, setidaknya menyamai angka minat baca nasional yang mencapai 60 persen. Di sinilah peran perpustakaan sangat penting dan dibutuhkan,” kata Erna Harmain.

Tekat ini diperkuat dengan Peraturan Daerah tentang bulan literasi melalui Peraturan Gubernur nomer 22 tahun 2017 yang dilaksanakan setiap bulan September.

Dalam dialog inteaktif ini Abdul Karim Tudje, Kepala Bidang Kearsipan dan Rosnawaty Ishak, sebagai fungsional di bidang kearsipan menjelaskan peran kearsipan di masyarakat.

Mereka memaparkan contoh arsip masyarakat seperti sertifikat tanah, akta lahir dan indentitas lainnya disimpan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, masyarakat tidak perlu takut karena surat yang telah disimpan bisa diambil kembali.

 

Pewarta : Domy – Dinas Arpus

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pembukaan Kuliah Subuh yang digelar Pengurus Wilayah Muhammadiyah kembali dilaksanakan setelah dihentikan sementara selama bulan Ramadan 1440 Hijriyah.

Kuliah Subuh perdana pascaramadan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim di rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Minggu (16/6/2019).

“Terima kasih kepada pengurus Muhammadiyah Gorontalo yang secara konsisten melaksanakan Kuliah Subuh ini,” kata Wagub Idris Rahim mengawali sambutannya pada kegiatan itu.

Idris menilai, Kuliah Subuh memberi banyak manfaat bagi umat Islam khususnya warga Muhammdiyah dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Menurutnya, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan organisasi keagamaan saat ini adalah meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan.

“Daerah kita dikenal Serambi Madinah dengan populasi penduduk mayoritas beragama Islam. Harusnya kita tidak hanya besar dalam jumlah, tetapi yang terpenting adalah kualitas keimanan dan ketakwaan kita,” kata Idris Rahim.

Idris Rahim berharap Muhammdiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menyuukseskan program pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Kuliah Subuh yang dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah Gorontalo telah berlangsung selama kurang lebih 50 tahun. Kuliah Subuh dilaksanakan setiap hari Minggu dengan berpindah-pindah lokasi di masjid atau rumah-rumah warga Muhammadiyah yang diisi dengan ceramah agama.

“Sejak beberapa tahun terakhir, penutupan Kuliah Subuh jelang Ramadan dilaksanakan di rumah jabatan Wali Kota Gorontalo, dan dibuka kembali setelah Idulfitri di rumah jabatan Gubernur,” jelas Ketua PWM Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, Kadim Massaong,

Menurut Kadim, hal ini menunjukkan hubungan yang harmonis dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan ormas Islam di Provinsi Gorontalo.

Kegiatan yang dihadiri oleh warga Muhammadiyah se Provinsi Gorontalo diisi dengan ceramah agama oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado, H. Delmus Kina’i.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

YOGYAKARTA – Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provisi Gorontalo mengikuti Sosialisasi Teknis (Sostek) Penataausahaan Barang Milik Daerah yang berlangsung di Hotel Gallery Prawirotaman, Kota Yogyakarta, Senin (17/6/2019).

Acara yang dibuka oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie itu turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Darda Daraba serta staf pengurus barang dari setiap OPD. Kasubdit Barang Milik Daerah, Kemendagri, Cahya Ari Nugroho didaulat sebagai salah satu pemateri.

Gubernur Rusli mengingatkan bahwa pengelolaan barang daerah sebagai sebuah aset bukanlah perkara mudah. Setiap barang harus dicatat, dijaga dan dikelola dengan baik. Jika tidak maka akan berdampak pada pengelolaan keuangan daerah.

 “Saya menilai pengelolaan aset kita sudah cukup baik. Puncaknya kita memperoleh opini WTP dari BPK selama 6 tahun berturut-turut. Tetapi setiap tahun masih ada rekomendasi-rekomendasi dari BPK terkait masalah aset. Ini yang perlu perhatian kita bersama,” terang Rusli.

Salah satu aset yang mendapat perhatian yakni hibah tanah dari Sulawesi Utara, provinsi induk sebelum pemekaran daerah. Contohnya pengelolaan lahan di kawasan wisata Lombongo yang tanahnya milik pemprov namun dikelola oleh Pemda Bone Bolango.

“Di Lombongo sudah keluar sertifikat (milik pemprov) yang luasnya 36 hektar. Saya lihat di Lombongo itu ada tumpang tindih program, jangan sampai ini bermasalah hukum. Pemda Bone Bolango beranggapan sementara ini itu milik mereka. Berbagai macam program masuk ke sana baik fisik dan non fisik maupun PAD retribusi,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kapala Badan Keuangan Sukril Gobel menjelaskan bahwa pelaksanaan Sostek Penatausahaan Barang Milik Daerah ini penting bagi pimpinan OPD selaku pengguna barang. Banyak aturan baru yang diberlakukan sesuai Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Misalnya pemberian hibah untuk kepentingan umum untuk infrastruktur dan pelayanan publik. Dulu itu harus persetujuan DPRD, tapi sekarang tidak perlu persetujuan. Kemudian terkait dengan pemusnahan aset, itu prosudernya lebih diperjelas,” jelas Sukril.

Terkait dengan pengelolaan aset, Kamis pekan ini tim dari Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK akan melakukan monitoring pengelolaan aset yang nilainya besar di Gorontalo. Di antara menyangkut tanah, mesin dan bangunan yang dikelola pemda.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim menerima laporan Dugaan Pengrusakan Mangrove di Kawasan Hutan Lindung Wisata Pantai Ratu di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Laporan ini disampaikan oleh Jaring Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (Japesda), Senin (17/6/2019).

Dalam laporan tersebut tim Japesda menyerahkan surat resmi tentang dugaan pengrusakan mangrove tersebut.

Dalam surat bernomor 011/JPSDA/VI/2019 yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo, Japesda menyebutkan berdasarkan hasil survei lapangan yang merujuk pada Peta Overlaping Kawasan Hutan dan Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB) revisi XV, lokasi kegiatan wisata Pantai Ratu berada di kawasan hutan lindung (hutang mangrove).

Dugaan tersebut didasarkan pada 3 hal, salah satunya menyebutkan bahwa wisata Pantai Ratu dan sarana prasarana penunjang antara lain cottage dan akses jalan berada dalam kawasan hutan lindung, serta jembatan kayu dan dermaga masuk dalam areal PIPIB.

Berdasarkan temuan tersebut, Japesda meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menghentikan semua kegiatan wisata Pantai Ratu sebelum terbitnya izin lingkungan, serta kepada Bagian Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo untuk memberikan sanksi kepada pemrakarsa karena melakukan usaha dan kegiatan tanpa izin lingkungan.

“Kami menyampaikan hasil assesment dan sekaligus meminta pemerintah untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait laporan dugaan pengrusakan mangrove di Pantai Ratu,” kata Nurain Lapolo, Direktur Japesda Gorontalo.

Nurain Lapolo menyayangkan langkah Pemerintah Kabupaten Boalemo yang tidak mengkoordinasikan terlebih dahulu pembangunan wisata Pantai Ratu dengan lintas sektor terkait.

 “Kami tidak menentang niat baik Bupati Boalemo yang ingin membangun sektor pariwisata. Namun hendaknya tidak mengenyampingkan sektor lainnya, seperti kehutanan, lingkungan hidup, dan perikanan,” kata Nurain Lapolo.

Menanggapi surat Japesda, Wagub Idris Rahim berjanji untuk segera mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas dugaan pengrusakan mangrove tersebut. Tentang sanksi yang akan diberlakukan jika terbukti Pemda Boalemo melakukan pelanggaran dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Ratu, Idris mengutarakan bahwa hal itu harus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita akan segera menyikapi laporan Japesda dan menggelar rapat bersama  dengan Pemda Boalemo, Japesda, dan pihak-pihak terkait lainnya. Yang pasti pengembangan Pantai Ratu harus sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo menggelar sosialisasi progarm Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia “Minaula” Kendari, Jumat (14/6/2019)

Tujuan sosialisasi yang berlangsung di Rumah Singgah Ummu Syaidah ini adalah untuk menyampaikan informasi yang komprehensif mengenai perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi dari Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) “Minaula” Kendari menjadi Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LRSLU) “Minaula” Kendari.

Dalam sosialisasi ini hadir Kepala Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LRSLU) “Minaula” Kendari, 3 orang dari Tim Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LRSLU) “Minaula” Kendari, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo yang diwakili Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Didi Wahyudi Bagoe, Kepala seksi Disabilitas dan Lansia Yusnandar karim,  Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota,  Kepala Uptd Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Di Provinsi Gorontalo,  Koordinator TKSK Provinsi Gorontalo, Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU), Ketua Rumah Singgah Ummu Syaidah.

“Jumlah orang lanjut usia di usia yang ada di Provinsi Gorontalo baik yang potensial maupun yang non-potensial berjumlah 36.265 jiwa,” kata Didi Wahyudi Bagoe, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial saat membuka kegiatan.

Didi Wahyudi Bagoe juga memaparkan hambatan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Gorontalo di antaranya belum meratanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) yang ada di Provinsi Gorontalo.

Hal lain yang menjadi tantangan adalah belum maksimalnya penanganan serta tumpang tindih pelayanan di dalam dan luar panti sesuai penerapan standar pelayanan minam dan Amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Pembagian Kerja.

Materi sosialisasi  diberikan langsung oleh Kepala Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LRSLU) “Minaula” Kendari dan dilanjutkann dengan diskusi Tanya jawab.

Untuk mengetahui efektifitas kegiatan ini, peserta diharuskan mengisi lembaran pre-test dan post-test terkait Program Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LRSLU) pada sebelum dan sesudah menerima materi sosialisasi.

 

Pewarta : Yoan Talib – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengajak seluruh organisasi masyarakat (ormas) Islam di Provinsi Gorontalo untuk lebih aktif menggelar dakwah dalam rangka memberantas peredaran dan konsumsi minuman keras.

Berdasarkan data Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, selama Operasi Ketupat tahun 2019 yang digelar selama Ramadan, Idulfitri, dan Ketupat, pihaknya berhasil mengamankan sebanyak 5,3 ton miras. Tingginya peredaran dan konsumsi miras tersebut berdampak pada tingginya angka kriminalitas serta gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, mencapai 51 kasus atau naik 13 kasus dibandingkan pada Operasi Ketupat tahun 2018.

“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Ormas Islam harus lebih aktif menggelar dakwah mengajak umat untuk tidak mengkonsumsi miras,” pinta Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat membuka dakwah islamiyah Kuliah Subuh yang digelar Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Gorontalo di rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Minggu (16/6/2019).

Idris berharap, Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia untuk secara konsisten menyampaikan pesan-pesan keagamaan tentang larangan dan bahaya mengkonsumsi miras melalui seluruh jaringan organisasinya hingga ke pelosok desa.

“Melalui pengurus rantingnya yang ada di kelurahan dan desa, saya berharap Muhammdiyah menjadi pelopor dan garda terdepan dalam membangun kesadaran umat untuk tidak mengkonsumsi miras,” tandas Wagub Idris Rahim.

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO - Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo membuka pendaftaran calon peserta program magang kerja di negara Jepang.

Program magang kerja di Negera Matahari Terbit ini merupakan hasil Memorandum Of Understanding (MoU) antara Derektur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Bina Lattas) Kementerian Tenaga Kerja dengan The Association For Internasional Manpower Development Of Medium and Smal Enterprises Japan (IMM) tanggal 16 September Tahun 1994. MoU ini telah diperbaharui dengan amandemen pada tanggal 6 September  Tahun 2008.

“Kami mengharapkan masyarakat Gorontalo khususnya para pencari kerja untuk memanfaatkan peluang kerja di Jepang melalui program pemagangan ini,” kata Husen Hasni, Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Sabtu (15/6/2019).

Husein Hasni menjelaskan pemagangan bulan pertama di Jepang merupakan masa training atau masa kenshusei, yang artinya masa berlatih sambil bekerja, peserta masih berlatih penyesuaian di training center.

“Bulan ke-2 sampai dengan bulan ke-12 akan dievaluasi kompetensinya, dan untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, peserta harus lulus ujian yang diadakan pada akhir tahun pertama,” papar Husen Hasni.

Program pemagangan bulan kedua hingga selesai disebut Technical intern training atau disebut juga masa jissushusei yang artinya praktek kerja pada masa ini peseta sudah dilindungi Undang-Undang Perburuan di Jepang dan sudah diperbolehkan lembur.

Bulan pertama sebagai kenshusei peserta akan menerima sebesar 80.000 Yen, peserta belum diperbolehkan kerja lembur sesuai dengan Undang-Undang Perburuan Jepang.

Di masa Jissushei ini peserta akan menerima tunjangan setiap bulan dengan aturan pada bulan ke 2 sampai 24 sekurang-kurangnya akan menerima 90.000 Yen per bulan. Pada bulan ke-25 sampai dengan selesai sekurang-kurangnya akan menerima 100.000 Yen per bulan.

Husen Hasni merinci persyaratan pemagangan ini, persyaratan calon peserta adalah pria minimal 19 tahun 6 bulan dan maksimal 26 tahun saat tes seleksi, tidak buta warna (total/parsial), dan berkacamata/kontak lensa, tidak bertato atau bekas tato, tidak bertindik atau bekas tindik.

Pendaftaran mulai tanggal 14-21 Juni 2019 dengan memasukkan copy ijazah yang telah dilegalisir, copy KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah SD, SLTP, SLTA, dan D3/S1, raport SLTA, surat ijin orang tua atau wali, surat lamaran mengikuti program, pas foto 4X6 sebanyak 5 lembar.

“Pendaftaran langsung  ke Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Jl Tengah Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango,” jelas Husen Hasni.

Melalui program pemagangan kerja ke Jepang ini Husen Hansi mengharapkan dukungan masyarakat dalam menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing.      

 

Pewarta : Cheni Mahmud - Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi  

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia mengalokasikan sejumlah anggaran untuk pengembangan Asrama Haji Gorontalo.

Hal itu diungkapkan Direktur Haji Khusus dan Umrah, Muhajirin Yanis, saat bertemu dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Jumat (14/6/2019).

“Tahun ini kita mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 miliar,” ucap Muhajirin Yanis.

Dijelaskannya, anggaran tersebut dialokasikan untuk pengembangan masjid dan revitalisasi Asrama Haji Gorontalo.

Lebih lanjut mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo ini menuturkan, tahun 2020 pihaknya akan kembali mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana Asrama Haji Gorontalo. Besaran anggarannya berkisar antara Rp22 miliar hingga Rp27 miliar.

 “Anggaran tahun 2020 itu untuk pembangunan moktab atau miniatur pesawat yang didesain persis dengan yang ditumpangi jemaah haji, kemudian studio untuk bimbingan manasik haji, serta area untuk Sai,” kata Muhajirin Yanis.

Tidak hanya itu, Kementerian Agama juga akan membangun gedung layanan terpadu dan layanan haji. Namun usulan tersebut mengalami kendala terbatasnya lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan.

“Untuk itu kami berkonsultasi dengan bapak Idris Rahim dan sekaligus mengusulkan agar lahan yang berada di depan Asrama Haji dapat dibebaskan oleh pemerintah daerah,” kata  Muhajirin.

Pada kesempatan itu Idris Rahim atas nama masyarakat dan Pemprov Gorontalo berterima kasih dan mengapresiasi perhatian yang diberikan Kementerian Agama untuk pengembangan Asrama Haji Gorontalo.

Terkait rencana pengembangan yang membutuhkan pembebasan lahan, Idris Rahim menyarankan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo untuk menyurat kepada Gubernur.

 “Nanti diberikan penjelasan dalam surat tersebut penggunaan lahannya untuk apa. Surat itu yang akan menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut,” tandas Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama