>

Displaying items by tag: PPID

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pemberdayaan warga di pesisir Danau Limboto. Kerjasama itu merupakan upaya penyelamat danau yang semakin kritis.

Kerjasama fokus pada tiga hal yakni integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penguatan kapasitas aparatur desa serta kerjasama ekonomi dan pengelolaan lingkungan antar daerah.

“Ketiga aspek kerjasama itu diharapkan dapat mendorong pemberdayaan warga pesisir danau. Pemberdayaan ini pada gilirannya akan menyelamatkan danau dari pendangkalan,” terang Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki, Minggu (7/7/2019).

Untuk menseriusi kerjasama tersebut, Regional Development Policy Advisor JICA untuk wilayah Sulawesi, Shintani Naouyuki beserta tim akan kembali berkunjung ke Gorontalo 11 Juli mendatang. Salah satu langkah konkrit yang segera dilaksanakan yaitu kolaborasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat desa yang berada di pesisir Danau Limboto.

“Kita ingin program ini digerakkan melalui perencanaan desa dan pemberdayaan masyarakat sampai dengan mendorong kerjasama antar desa/kabupaten untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” sambungnya.

Selain isu lingkungan, kerjasama juga menyasar program pendidikan, kesehatan, pariwisata dan penanggulangan bencana. Pada prosesnya, JICA akan mengirimkan 10 orang tenaga ahli muda Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) di Gorontalo sesuai dengan tematik isu yang dikerjasamakan.

Kondisi danau Limboto saat ini termasuk satu dari 15 danau kritis di Indonesia. Luas danau Limboto berkurang 4.304 Hektar (62,6 persen) atau rata –rata susut luas danau mencapai 66 hektar pertahun. Diprediksi danau ini akan lenyap 37 tahun kemudian yakni pada tahun 2044 bila tidak dilakukan upaya-upaya penyelamatan.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO – Kafilah Provinsi Gorontalo merampungkan tugasnya pada Seleksi Tilawatil Quran (STQ) ke XXV di Pontianak, Kalimantan Barat. Partisipasi mereka berhasil mempersembahkan juara II untuk cabang hafalan 100 hadits beserta sanadnya untuk kategori putra.

Kepulangan mereka disambut oleh Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki di Bandara Djalaluddin, Minggu (7/7/2019).

 “Mewakili Pemerintah Provinsi Gorontalo dan juga selaku Ketua LPTQ Provinsi Gorontalo, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kafilah, lebih khusus kepada ananda Rafli atas torehan prestasi ini,” kata Budiyanto Sidiki .

Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo itu berharap prestasi ini bisa menambah semangat para kafilah, pengurus LPTQ dan pemerintah daerah untuk meningkatkan prestasi di tahun yang akan datang. Terlebih lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional tahun depan akan kembali digelar.

“Terimakasih kepada peserta, official dan semua pihak yang sudah ikut terlibat. Semoga ini menjadi langkah awal kita dalam melakukan pembinaan tilawatil quran yang lebih baik,” imbuhnya.

Sementara itu, koordinator kafilah STQ Yasser Arafat Dama menyebut prestasi yang diraih Muhamad Rafli tahun ini terbilang sangat baik. Mengingat hafalan 100 hadits beserta sanadnya merupakan cabang lomba yang cukup bergengsi.

“Persaingan antar peserta sangat ketat. Perolehan nilai antara terbaik I dan terbaik II hanya terpaut 0,25 poin. Adapun terbaik I dari Provinsi Aceh, meraih nilai 98,67. Terbaik II dari Provinsi Gorontalo berhasil memperoleh nilai 98,42,” terang Yasser.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo
Minggu, 07 Juli 2019 13:51

Juarai di STQ, Muhamad Rafli Diganjar Umroh

LIMBOTO - Muhamad Rafli salah satu kafilah Gorontalo di ajang Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Nasional sedang berbahagia. Ia tidak menyangka prestasinya menjadi Juara II cabang hafalan 100 hadits beserta sanadnya pada STQ ke XXV di Kalimantan Barat berbuah hadiah umroh.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki saat menerima kepulangan kafilah di Bandara Djalaluddin, Minggu (7/7/2019).

 “Saya sudah melaporkan ke Bapak Gubernur prestasi anakda Rafli ini. Beliau mengucapkan selamat dan terima kasih kepada semua kafilah yang sudah membuat harum nama Gorontalo. Sebagai ganjarannya, anakda Rafli diberi Pak Gubernur bonus umroh,” terang Budi.

Bonus umroh diharapkan bisa memotivasi kafilah lain untuk berprestasi. Ia berharap agar pembinaan tilawatil quran bisa dilakukan terus menerus secara berjenjang di tiap daerah. Terlebih, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional akan digelar tahun 2020 nanti.

Sementara itu, Muhamad Rafli menyambut gembira bonus tersebut. Ia berterima kasih sekaligus tidak menyangka apa yang diraihnya mendapat ganjaran bumroh dari pemerintah daerah.

“Alhamdulillah saya senang mendengar kabar ini. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak gubernur atas hadiahnya dan kepada official yang sudah membina saya hingga meraih prestasi,” ucapnya.

Muhamad Rafli berhasil meraih terbaik II cabang hafalan hadits golongan 100 hadits beserta sanadnya. Ia hanya kalah 0,25 poin dari kafilah Aceh yang mengumpulman nilai 98,67. Prestasi ini cukup membanggakan sebab cabang hafalan 100 hadits termasuk kategori yang bergengsi di ajang STQ.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Penyelamatan Danau Limboto dijadikan sebagai salah satu fokus kerjasama riset pengembangan Geopark Gorontalo bersama The Research Institute for Humanity and Nature (RIHN) Kyoto Jepang.

Menurut Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki, Sabtu (6/7/2019), Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui bidang Litbang Bapppeda Provinsi Gorontalo telah melaksanakan beberapa kali pertemuan dengan Masayuki Sakakibara (RIHN) terkait kerjasama dalam riset untuk mengusulkan potensi geopark Gorontalo menjadi Nasional Geopark bahkan menjadi Global Geopark.

”Geopark secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep manajemen pengembangan kawasan berkelanjutan yang menyerasikan keragaman geologi, hayati, dan budaya melalui prinsip konservasi, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan secara holistik,” kata Budiyanto Sidiki.

Lebih lanjut Budiyanto Sidiki menguraikan, berdasarkan data tataan tektonik Indonesia oleh pakar geologi indonesia, Gorontalo harus mewaspadai ancaman bahaya gempa bumi dan tsunami, sebagai daerah yang rawan bencana, Gorontalo dikepung 4 patahan yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan gempa bumi dan tsunami.
Posisi Gorontalo ini unik, karena di daerah ini terdapat ancaman gempa dari 4 sisi, yaitu sesar di laut sebelah utara, sesar yang memotong daratan Gorontalo, serta sesar di sebelah selatan dan timur. Berdasarkan data ini salah satu sesar yang melintasi dataran gorontalo berada tepat membelah danau Limboto.

Lebih jauh Budiyanto mengungkapkan, data dari salah satu ahli geologi Jepang yaitu Masayuki Sakakibara, potensi bencana ini ditandai dengan adanya potensi sumber air panas di daerah pentadio dimana lazimnya sumber air panas berada di daerah yang memiliki gunung berapi/potensi vulkanik.

 “Untuk itu perlu adanya riset lebih dalam mengenai potensi kebencanaan akibat adanya sesar yang melintasi wilayah gorontalo khususnya danau limboto,” urai Budiyanto Sidiki.

Data yang diperoleh dari bidang Litbang Bapppeda Provinsi Gorontalo, Danau Limboto merupakan salah satu aset sumber daya geologi milik Provinsi Gorontalo yang berperan sebagai pencegah banjir, tempat penyimpanan air, sumber air pengairan, lahan perikanan, habitat berbagai fauna dan flora, tempat olah raga air (dayung), dan obyek wisata.

Secara geologi, danau ini terbentuk karena tektonik yang sangat aktif pada lengan utara Sulawesi khususnya dan tektonik pulau Sulawesi umumnya. Danau Limboto, merupakan cekungan rendah atau laguna, yang merupakan muara sungai-sungai yang ada di gorontalo.

Kondisi saat ini, danau limboto sudah sangat memprihatinkan. Berdasarkan data, luas danau Limboto berkurang seluas 4.304 Hektar (62,6 persen) atau rata –rata susut luas danau mencapai 66 hektar pertahun. Dan ada kemungkinan danau ini akan lenyap 37 tahun kemudian yakni pada tahun 2044, dan menjadi daratan bila tidak dilakukan penyelamatan atas danau ini.

Susut danau akan meningkat akibat penggunaan lahan sawah dan pemukiman menuju arah inti lembah danau sehingga kemungkinan danau ini akan lenyap lebih cepat. Ditambah lagi dengan adanya potensi gempa terhadap wilayah Gorontalo yang dapat menyebabkan tsunami danau serta kemungkinan bencana lainnya seperti likuifaksi.

“Inilah yang menjadi salah satu konsen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengangkat danau limboto sebagai salah satu geosite sehingga perlu dilaksanakan riset terkait warisan geologi sebagai bagian dari potensi pengembangan geopark gorontalo yang nantinya diharapkan akan menciptakan produk geowisata yang melindungi geoheritage, membantu membangun komunitas, mengkomunikasikan dan mempromosikan warisan geologi di Indonesia,” pungkas Budiyanto Sidiki.

Pertemuan-pertemuan terkait riset ini juga telah dilakukan oleh Bappeda bekerjasa dengan RIHN beberapa waktu lalu dan juga akan melibatkan perguruan tinggi yang ada di Gorontalo seperti Universitas Negeri Gorotalo dan perguruan tinggi lainnya seperti Institut Teknologi Bandung.

 

Pewarta : Asriani - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Jabatan adalah amanah Allah SWT sehingga pergantian jabatan bukanlah momentum kalah atau menang.

Tausiyah ini disampaikan oleh ustadz Husni Idrus pada pisah-sambut Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Jumat (5/7/2019). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan doa pemberangkatan Jamaah Calon Haji di lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.

Husni Idrus juga mengatakan ada 2 nilai yang bisa diambil dari makna pisah sambut, semangat kerja di tempat, ruangan dan audiens yang baru dan evaluasi apa yang telah dilaksanakan, yang baik terus ditingkatkan dan yang kurang akan diperbaiki di tempat kerja yang baru.

Dalam kegiatan ini, Rifli M Katili Kepala Dinas Pariwisata yang baru menggantikan Nancy Lahay yang akan bertugas sebagai staf ahli.

“Kami telah diberikan amanah dan kepercayaan oleh pimpinan untuk memimpin Dinas Pariwisata, dan menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada pejabat lama yang selama 2 tahun kepemimpinannya telah banyak yang dilakukan dan dirintis dalam memajukan pariwisata Gorontalo,” kata Rifli Katili.

Dalam pesan dan kesannya, Nancy Lahay, menyampaikan bahwa sebagai ASN dirinya sudah disumpah untuk bersedia ditempatkan di mana saja dan tetap profesional dalam melaksanakan tugas.

“Kami mohon maaf karena sebagai manusia biasa pasti ada kekurangan selama memimpin Dinas Pariwisata, dan mengharapkan untuk terus bekerja sama dalam memajukan pariwisata Gorontalo,” kaat Nancy Lahay.

Dalam doa pemberangkatan Jamaah Calon Haji, Husni Idrus menyampaikan bahwa ibadah haji adalah ibadah besar dan ada 3 hal yang menjadi bekal jamaah calon haji yaitu taqwa, istigfar/tobat dan memperbaharui niat berangkat haji semata-mata karena Allah SWT.

 

Pewarta : Intan - Dinas Pariwisata

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Seleksi dan orientasi pilar-pilar sosial berprestasi digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo dilaksanakan di Hotel Damhil Universitas Negeri Gorontalo, Selasa-Rabu (2-3/7/2019).

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi penghargaan dan apresiasi kepada pekerja sosial masyarkat, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial  dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang memiliki dedikasi yang tinggi serta prestasi di tingkat kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan kesejahteraaan sosial.

Seleksi ini juga sebagai apresiasi dan penghargaan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada pilar-pilar sosial sebagai mitra kerja dalam penyelenggara kesejahteraan sosial. Mereka adalah pekerja sosial masyarakat, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

“Pilar-pilar sosial merupakan mitra pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, yang bersinergi dengan pemerintah melakukan intervensi dalam memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” kata Risjon Kujiman Sunge, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo, Sabtu (6/7/2019)

Risjon Sunge menjelaskan Pemerintah tidak mungkin dapat mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat secara tepat dalam waktu yang cepat, oleh karenanya di perlukan partisipasi masyarakat melalui pilar-pilar sosial.

Pertemuan pilar-pilar sosial merupakan momentum strategis untuk saling bersilaturahmi, bertukar pikiran berbagai pengalaman, dan saling memberi masukan antara pengurus karang taruna, pekerja sosial masyarakat(PSM), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan(TKSK) dan Lembaga Kesejateraan Sosial (LKS).

Pertemuan ini juga sebagai sarana mengevaluasi sejauh mana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan selama ini baik oleh pemerintah maupun unsur pilar-pilar sosial yang berada di tengah tengah masyarakat.

“Untuk itu sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian yang telah ditunjukkan selama ini, maka Dinas Sosial Provinsi Gorontalo melaksanakan seleksi dan orientasi pilar-pilar sosial yang berprestasi tingkat Provinsi,” papar Risjon Sunge.

Yang terpilih nantinya akan dikirim ke tingkat nasional sebagai pilar-pilar sosial teladan tahun 2019

Achmad Isnayani Taba, Kepala Bidang  Kelembagaan dan Kemitraan mengharapakan agar seleksi ini sebagai momentum untuk mengevaluasi kinerja diri sendiri dari masing-masing pilar, sejauh mana penguasaan terhadap kondisi dan pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terkini.

 

Pewarta : Yoan Talib – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Untuk membangun koordinasi yang harmonis antarinstansi penyelenggara Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo  menggelar rapat koordinasi PKH Tingkat Provinsi Gorontalo.

Rapat yang berlangsung 3 hari mulai Rabu hingga Jumat (3-5/7/2019) di Hotel New Rahmat ini juga untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi serta menyepakati tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai peran dan kedudukanya.

Sejumlah peserta dan pembicara dihadirkan dalam kegiatan ini, antara lain Kepala Dinas Sosial PP dan PA Risjon Kujiman Sunge, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Sularno Suhono, Kepala Seksi Jaminan Sosisal keluarga  dan Pendataan  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Ferdi Adam.

Sementara Narasumber Pusat dari Direktorat Jaminan Sosial Kemensos Slamet Santoso,  Kasubdit Validasi dan Terminasi Diretorat Jaminan Sosial Keluarga, ditambah lagi narasumber dari Bappeda dan dinas sebanyak 4 orang .

Sedangkan peserta berjumlah 36 orang dari dinas sosial, Bappeda, koordinator pendamping, operator, Bank Mandiri Gorontalo, Bank BRI Gorontalo, Dinas Dikbudpora, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kanwil Kementerian Agama.

“Tujuan rakor ini agar masing-masing instansi penyelenggara PKH memahami tugas dan fungsinya, mampu berkoordinasi agar pelaksanaan PKH  di daerah berjalan lancer,” kata Risjon Kujiman Sunge, Kepala Dinas Sosial PP dan PA.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan syarat mereka harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Risjon Kujiman Sunge juga menjelaskan tujuan utama PKH adalah memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang, memenuhi kebutuhan dasar dalam jangka pendek serta mengubah pola pikir keluarga miskin dan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang diranncang untuk membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dalam bentuk bantuan bersyarat.

Bantuan ini dalam rangka peningkatan sumber daya manusia,  dengan kualitas pendidikan dan kesehatan lebih baik.

Dari sisi kebijakan sosial, PKH merupakan Cikal bakal  pengembangan sistem perlindungan sosial bagi keluarga sangat miskin.

Dalam pelaksanaannya, PKH membutuhkan kerjasama antarlintas sektor yang didalamnya memerlukan kontribusi dan komitmen dari lembaga seperti sekolah, kesehatan, sosial, Badan pusat stastik (BPS), petugas pengelola Program keluarga harapan (PKH) dan lainNYA.

Dalam peogram ini Himpunan Bank Rakyat (Himbara) sejak 2017 ditunjuk sebagai penyalur bantuan Program Keluarga Harapan.

Slamet Santoso, Kasubdit Validasi dan Terminasi  Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial merinci data yang dimiliki, ia mengatakan Provinsi Gorontalo  memiliki Jumlah peserta PKH sebanyak 61.859 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Jumlah sumber daya manusia PKH pendamping 275 orang, Operator 19 orang, koordinator kabupaten/kota 6 orang dan koordinator wilayah 1 orang.

“Totalnya Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Provinsi Gorontalo  berjumlah 301 orang,” kata  Slamet Santoso.

 

Pewarta : Yoan Talib – Dinas Sosial PP Dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dalam era global ini hampir semua aspek kehidupan harus di persiapkan untuk bersaing dalam dunia yang semakin terbuka. Dengan kondisi seperti ini, diprediksi isu-isu kesejahteraan sosial akan semakin berkembang, karena terjadi benturan kepentingan di antara aspek kehidupan manusia.  

“Hasil benturan kepentingan akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial, permasalahan politik yang berujung pada permasalahan sosial, permasalahan ekonomi berujung pada permasalahan sosial, persoalan teknologi berujung pada permasalahn sosial dan masih banyak  lagi permasalahn sosial lainya,” kata Risjon Sunge, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo, Sabtu (6/7/2019)

 Permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, tidak hanya konvensional saja seperti  permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia tetapi berbagai permasalahan sosial baru seperti pemutusan hubungan kerja, tawuran, kerusuhan antar etnis, kesewenang-wenangan, penghakiman sendiri seperti Korban Tindak Kekerasan( KTK) saat ini.

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagai leading sektor penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  berupaya melaksanakan amanat UU berupa pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Korban Tindak Kekerasan(KTK).

Bantuan UEP bagi KTK  dikembangkan secara Individu dengan sistem pendampingan, sehingga korban dapat mengembangkan diri, baik secara emosional maupun sosial, serta memperoleh  kemandirian di tengah keluarga dan masyarakat.

“Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi,bentuk bentuk  kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan funsi sosialnya terganggu,” Risjon Sunge menjelaskan.

Tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan disertai dengan tindak kekerasan  secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan pengunaaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman  atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri dan orang lain.

Urain tersebut disampaikan Risjon Sunge saat membuka bimbingan teknis kewirausahaan dan motivasi sosial bagi korban tindak kekerasan. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Kantor Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (2/7/2019).

Dalam kegiatan ini hadir Sekretaris Dinas Sosial PP da PA Iskandar Misilu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Didi Wahyudi Bagoe, Sekretaris Dinas Sosial Gorontalo Utara Sefry Bobihoe, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalagunaan Nafza dan peserta Korban Tindak Kekerasan sebanyak 25 orang.

 

Pewarta : Yoan Talib - Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

GORONTALO - Tim monitoring dan evaluasi Kearsipan menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Gorontalo.

Tim ini diketuai Arsiparis Madya, Rosnawaty Ishak, dengan anggota Masita K Demak dan Feri Hulukati didampingi Nurgama Arsiparis Madya dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah selesai.

Selama melakukan monitoring dan evaluasi yang dimulai Selasa hingga Jumat (2-5/72019) memperoleh respon yang baik dari Dinas Kearsipan Kabupaten dan Kota, hal ini disebabkan penyelenggaraan kearsipan terutama pada pemerintah daerah masih banyak membutuhkan bimbingan.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Yosep Koton menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kearsipan Kabupaten dan Kota yang telah menerima tim pengawasan kearsipan dalam memberikan masukan dan tata cara penyelenggaraan kearsipan.

“Tata cara penyelenggaraan kearsipan harus sesuai kaidah perundang-undangan yang berlaku,” kata Yosep Koton, Sabtu (6/7/2019).

Yosep  Koton juga menyampaikan terima kasih kepada Arsiparis Madya dari ANRI, Nurgama yang telah melakukan pendampingan monitoring dan evaluasi selama di daerah-daerah untuk menyempurakan tata cara kearsiapn.

 

Pewarta : Suleman – Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Sabtu, 06 Juli 2019 20:25

APHTN-HAN Gelar Rakernas di Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Provinsi Gorontalo. Rakernas APHTN-HAN ke-4 yang dirangkaikan dengan seminar nasional dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di Hotel Damhil Kota Gorontalo, Sabtu (6/7/2019).

“Terima kasih sudah memilih Gorontalo menjadi lokasi pelaksanaan Rakernas APHTN-HAN. Disela-sela kegiatan ini kami berharap para peserta dapat menikmati berbagai destinasi wisata dan kuliner khas Gorontalo,” kata Wagub Idris Rahim mengawali sambutannya pada kegiatan itu.

Idris mengutarakan, pelaksanaan Rakernas dan seminar nasiolan APHTN-HAN memiliki manfaat yang sangat besar khususnya bagi para pengajar dan mahasiswa di Provinsi Gorontalo. Menurutnya dengan mempelajari Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN), peserta seminar akan lebih memahami tugas dan fungsi setiap lembaga negara, serta hubungan antara warga negara dan pemerintah.

“Pastinya dengan kegiatan ini pengetahuan kita akan bertambah, apalagi pematerinya adalah pakar-pakar hukum nasional yang sarat dengan pengalaman,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum APHTN-HAN Indonesia, Mahfud MD dalam sambutannya menjelaskan bahwa dari sudut kuantitas, organisasi yang dipimpinnya itu memang kecil. APHTN-HAN tidak berada di setiap provinsi, saat ini baru terbentuk di 15 provinsi.

“Pengajar HTN itu agak langka. Di Gorontalo ada beberapa dosen HTN, tetapi di setiap perguruan tinggi tidak banyak. Walaupun kecil, tapi dari sini pernah lahir orang-orang besar dalam penegakkan HTN di Indonesia. Dulu ada Prof. Ismail Suny, beliau adalah profesor dan doktor HTN yang pertama di Indonesia,” tutur Mahfud.

Rakernas dan seminar nasional APHTN-HAN yang mengangkat tema ‘Pengisian Jabatan Kabinet Dalam Penguatan Sistem Presidensiil’ akan berlangsung selama tiga hari, 6-8 Juli 2019. Pada kegiatan pembukaan Rakernas dan seminar nasional tersebut dilakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang HTN dan HAN antara APHTN-HAN dengan empat perguruan tinggi di Gorontalo, yaitu Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, IAIN Sultan Amai Gorontalo, serta Universitas Gorontalo.

Pewarta : Haris

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama