>

LIMBOTO – Sebanyak 4 bus di Terminal Isimu Kabupaten Gorontalo mendapat inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan lebaran (Rampcheck) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

Rampcheck H-7 ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan dalam menyongsong arus mudik dan arus balik Hari Raya Idulfitri. Sebelumnya, pada H-15 Dinas Perhubungan dan instansi terkait juga melakukan hal yang sama.

“Rampcheck di Terminal Isimu ini yang kedua kali setelah sebelumnya dilakukan pada H-15. Kami ingin memastikan masyarakat yang mudik dengan kendaraan angkutan umum terjamin keselamatan, kemanan dan kenyamannya,” kata kata Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Rabu  (29/5/2019).

Inspeksi ini dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo bersama Direktorat Lalu Lintas dan Direktorat Narkoba Polda Gorontalo, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXI dan Petugas Penguji Kendaraan Bermotor (IPKBI).

Pada hari yang sama, Dinas Perhubungan juga melakukan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Terminal Dungingi, Kota Gorontalo.

Total kendaraan yang diperiksa di Terminal Dungingi sebanyak 12 unit, yang terdiri tujuan Bitung Sulawesi Utara 5 unit, tujuan Manado Sulawesi Utara  2 unit, tujuan Kotamobagu Sulawesi Utara  2 unit, tujuan Palu Sulawesi Tengah 2 unit, dan tujuan Anggrek (angkutan perintis) 1 unit.

Dari 12 unit kendaraan di Terminal Dungingi Kota Gorontalo, petugas menyatakan semuanya laik jalan.

Jamal Nganro menjelaskan pelaksanaan ramcheck ini meliputi 3 tahapan, tahap awal dilaksanakan pada H-15, rampcheck kedua H-7, dan terakhir pada H-3.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini - Dishub

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo melaksanakan buka bersama yang diikuti oleh para pejabat administrator, pengawas, pelaksana dan seluruh Aparat Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Buka puasa  pada Rabu (29/5/2019) ini juga dirangkaikan dengan penyerahan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PTT di aula dinas.

“Buka puasa bersama ini untuk mempererat tali silaturrahim bagi keluarga besar dinas arpus,” kata Yosep P Koton, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo.

Yosep P Koton mengungkapkan, di bulan Ramadan ini ASN telah menyisihkan rezeki untuk diberikan kepada PTT, nilainya tidak seberapa akan tetapi semangat kebersamaannya yang luar biasa.

“PTT tidak mendapatkan alokasi THR tapi ASN dengan ikhlas berbagi dengan mereka,” ujar Yosep P Koton.

Buka puasa bersama ini diisi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustad H Abdul Karim Tudje, seorang mubalig kawakan di Gorontalo. Dalam tausiyahnya,  Abdul Karim Tudje mengatakan pada bulan yang penuh berkah ini selayaknya manusia saling berbagi kepada saudaranya kurang mampu.

Sikap saling bantu ini juga harus dilakukan di luar bulan Ramadan sehingga keberkahan rezeki terus berlimpah. Memberi sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan harta akan semakin bersih dan berlimpah.

Pewarta : Suleman - Dinas Arpus

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo terpilih Marten Taha dan Ryan Kono akan segera dilantik.

Kepastian rencana pelantikan ini terungkap dalam pertemuan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wali Kota terpilih Marten Taha di kediaman pribadi Rusli Habibie, Kelurahan Moodu Kota Gorontalo, Rabu (29/05/2019).

Menurut Gubernur Gorontalo, Minggu (2/6/2019) adalah agenda pelantikan pasangan Marten Taha dan Ryan Kono.

“Pertemuan ini membahas rencana pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2019-2024 yang Insyaallah dilaksanakan pada Minggu 2 Juni 2019, jam 9 pagi di rumah jabatan Gubernur Gorontalo,”  kata Rusli Habibie.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi tuan rumah pelantikan yang akan dihadiri 1000 undangan tersebut.

Sementara itu Walikota Gorontalo terpilih Marten Taha mengungkapkan pertemuannya dengan Gubernur Rusli dititikberatkan pada pembahasan teknis terkait prosesi pelantikan.

“Yang kami bahas lebih ke teknis. Seperti jalur alih lalu lintas, parkir, tempat duduk VVIP dan lain sebagainya”, ujar Marten Taha.

Marten Taha-Ryan Kono memenangkan pemilihan wali kota dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo, pada rapat pleno terbuka pada Rabu, 4 Juli 2018 lalu.

 

Pewarta : Gina-Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

SUWAWA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo memastikan pengerjaan proyek jalan lingkungan di Desa Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah dan Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango kualitasnya sesuai dengan perencanaan.

Monitoring pekerjaan oleh pihak ketiga ini dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR, Handoyo Sugiharto dan Kepala Bidang Cipta Karya, Yuliana Rivai, Selasa (28/05/2019).

Mereka turun langsung ke beberapa lokasi  pekerjaan yang sementara dilaksanakan oleh pihak kontraktor.

Peninjauan langsung ini bertujuan untuk memastikan proyek berjalan sesuai aturan yang berlaku. Proyek jalan lingkungan ini untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di pemandian air alami Lombongo  dan pekerjaan jalan lingkungan yang berada di Padengo. Proyek di Lombongo mengalami keterlambatan penyelesaian.

“Kami meninjau 2 lokasi pekerjaan, di tempat wisata Lombongo dibangun jalan paving block. Juga jalan lingkungan di Padengo,” kata Yuliana Rivai, Kepala Bidang Cipta Karya.

Proyek jalan wisata Lombongo menggunakan anggaran APBD tahun 2019 sebesar Rp192 juta, menggunakan konstrusi paving block sepanjang 234 meter  dengan lebar  2,2 meter, waktu pelaksanaan 120 hari.

Jalan lingkungan di dusun 1 dan 2 Kelurahan Padengo menggunakan anggaran APBD tahun 2019 sebesar Rp67 juta, konstruksi rabat beton sepanjang 132 meter dengan lebar 2,5 meter, waktu pelaksanaan 90 hari.

“Proyek Lombongo memang ada keterlambatan, pekerjaan jalan lingkungan di Padengo sudah selesai 100 persen,” ujar Yuliana Rivai

Yuliana menambahkan Dinas PUPR telah memberikan kesempatan kepada pihak ketiga melalui SCM-1 dan SCM-2 yang saat ini dalam tahap uji coba. Ia berharap setelah lebaran ini pihak ketiga bisa dapat mengejar sisa pekerjaan.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

TILAMUTA –Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo  terus mengenalkan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) Penyandang Disabilitas kepada masyarakat.

UPSK adalah upaya pemerintah untuk melakukan penyebaran informasi, deteksi dini disabilitas, konsultasi dan pelatihan intensif. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong dan merangsang masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya penyandang Disabilitas.

Selain itu untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mudah dijangkau oleh Penyandang Disabilitas.

“Kami sudah melakukan sosialisasi selama 4 hari ke Patoameme, Kabupaten Boalemo pada 30 Apri-3 Mei 2019,” kata Sekretaris Dinas Sosial, Iskandar Misilu, Rabu (29/5/2019).

Iskandar Misilu mengungkapkan sosialisasi UPSK lalu menghadirkan sejumlah pihak, antara lain Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Didi Wahyudi Bagoe, Kepala Bidang Rahabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Boalemo Abdullah AG Djabli, Kepala Seksi Disabilitas dan Lansia Yusnandar karim, Pekerja Sosial, Psikolog, Dokter dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo dan instruktur Keterampilan dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat dan aparat Desa Patoameme.

“Kami terus dukungan penyandang disabilitas untuk mendapatkan infromasi dan pelayanan yang mudah dijangkau,” ujar Iskandar Misilu.

Pada kegiatan di Patoameme tersebut Dinas Sosial memberi bimbingan teknis keterampilan cara pembuatan kue dan diakhiri dengan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.

 

Pewarta : Yoan Talib - Dinas Sosial

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo melakukan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (rampcheck) di Terminal Dungingi, Kota Gorontalo, Rabu (29/5/2019).

Rampcheck tahap kedua ini dilakukan sebagai upaya Untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang pada masa angkutan lebaran 2019.

“Rampcheck ini yang kedua kali setelah sebelumnya dilakukan pada H-15. Kami berharap masyarakat dapat mudik dengan aman dan nyaman,” kata kata Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Rabu  (29/5/2019).

Total kendaraan yang diperiksa sebanyak 12 unit, yang terdiri tujuan Bitung Sulawesi Utara 5 unit, tujuan Manado Sulawesi Utara  2 unit, tujuan Kotamobagu Sulawesi Utara  2 unit, tujuan Palu Sulawesi Tengah 2 unit, dan tujuan Anggrek (angkutan perintis) 1 unit.

Dari 12 unit kendaraan di Terminal Dungingi Kota Gorontalo, petugas menyatakan semuanya laik jalan.

Jamal Nganro menjelaskan pelaksanaan ramcheck ini meliputi 3 tahapan, tahap awal dilaksanakan pada H-15, rampcheck kedua H-7, dan terakhir pada H-3.

Sejak awal kegiatan inspeksi kendaraan angkutan umum ini, Dinas Perhubungan telah melibatkan berbagai instansi terkait dengan angkutan darat, seperti Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXI, Direktorat Narkoba Polda Gorontalo, Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, PT AK Jasa Raharja, Organda, Dinas Perhubungan Kabupaten Boalemo, Pohuwato, Gorontalo, dan Kota Gorontalo serta  Petugas Penguji Kendaraan Bermotor (IPKBI).

“Kegiatan ini merupakan wujud sinergitas antara Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota serta dengan Kepolisian Daerah Gorontalo dalam rangka penegakan peraturan yang berlaku sebagai bentuk komitmen bersama melayani masyarakat,” papar Jamal Nganro.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini - Dishub

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

LIMBOTO – Aksi pemblokiran jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) di kelurahan Biyonga, Kecamatan Limboto beberapa hari terakhir mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pemblokiran tersebut terjadi karena ada sengketa lahan antara keluarga ahli waris yang lahannya berada di GORR.

Alex Yunus dan keluarga selaku penggugat memenangkan sengketa lahan atas tergugat yang juga masih kerabat mereka. Putusan itu telah mendapatkan kekuatan hukum tetap melalui putusan kasasi Mahkamah Agung.

Kendalanya sekarang, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Gorontalo belum mengeluarkan Surat Pengantar Pengambilan Ganti Kerugian. Surat itu penting untuk pengurusan uang ganti rugi pembebasan lahan GORR yang selama ini masih dititipkan di Pengadilan Negeri Limboto.

“Sertifikat atas nama orang lain yang mereka gugat itu harus dibatalkan oleh BPN. Ada 6 sertifikat yang harus dibatalkan. Ada juga SKPT (Surat Keterangan Pemilik Tanah) yang kemarin sudah keluar dari BPN Limboto,” jelas Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Sultan Kalupe, Rabu (29/5/2019).

Agar persoalan ini tidak berlarut-larut, kata Sultan Kalupe, Pemerintah Provinsi Gorontalo hari ini melakukan upaya percepatan bersama dengan Kanwil BPN Gorontalo. Ia berharap Alex Yunus bisa kooperatif agar proses pengurusan bisa berjalan cepat dan lancar.

“Kami berkoordinasi terus dengan Kanwil BPN. Saya sekarang menuju rumahnya Alex Yunus untuk meminta SPPT sebagai salah satu syarat pengurusan. Surat rekomendasinya sedang dikonsep oleh BPN. Semoga minggu ini bisa selesai,” pungkasnya.

Pihak Polres Limboto sudah turun ke lokasi untuk membujuk keluarga agar mengakhiri pemblokiran jalan GORR.

Pewarta : Isham - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Sosialisasi  perencanaan program dan anggaran  serta mekanisme penginputan  usulan DAK fisik  bidang sosial  tahun 2020 dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Maqna Kota Gorontalo ini dibuka oleh Risjon Kujiman Sunge, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dan diikuti lebih dari 35 orang peserta dari Dinas Sosial Kabupaten dan Kota se-provinsi Gorontalo.

“Kami ingin membangun komitmen bersama di semua tingkatan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka pelaksanaan  program-program pembangunan urusan sosial, ini salah satu tujuan dari kegiatan ini,” kata Risjon Kujiman Sunge, Rabu (29/5/2019).

Selain itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo juga berharap dapat mengetahui permasalahan di lapangan yang selama ini terjadi dan dapat mengatasi melalui solusi yang konkrit pada program yang membidangi urusan sosial. Umpan balik ini penting dalam penyusunan program.

“Kami juga ingin memastikan pelaksanaan pembangunan khususnya DAK fisik bidang sosial dapat tepat waktu, tepat sasaran efektif dan efisien dan ekonomi. Juga mengoptimalkan potensi yang ada, termasuk peluang alokasi anggaran melalui mekanisme usulan DAK fisik,” papar Risjon Kujiman Sunge.

Sosialisasi yang digelar selama 3 hari ini berlangsung dari Senin hingga Rabu (27-29/5/2019)

Risjon Kujiman Sunge menjelaskan untuk membangun komitmen ini memerlukan spirit dan kebersamaan agar program bisa berjalan efektif. Sehingga para penyandang masalah sosial dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan melaksanakn fungsi sosialnya secara wajar, hidup sejahtera lahir dan bathin.

Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi rencana program dengan memperhatikan tugas, fungsi dan kewenangan OPD di provinsi dan kabupaten/kota sehingga mampu bersinergi mengatasi berbagai masalah-masalah di lingkup urusan sosial.

 

Pewarta : Yoan Talib – Dinas Sosial

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO – Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo menyatakan siap diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

KAN merupakan satu-satunya komite yang dibentuk untuk memberikan akreditasi atau legal standing bagi instansi yang memeberikan pelayanan jasa.

“Tahun 2019 ini laboratorium PUPR akan semakin maksimal, kita akan tingkatkan menjadi laboratorium yang terakreditasi” kata Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo seusai menggelar rapat evaluasi di ruang rapat Dinas PUPR, Senin (27/05/2019).

Pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan, seluruh mateial yang digunakan harus benar-benar teruji di laboratorium yang sudah diakreditasi agar bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya.

“Laboratorium  ini harus terpercaya dan diakui oleh masyarakat penggunanya, khususnya untuk pelaksanaan pengujian dan kualitas proyek-proyek yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo,” ujar Handoyo Sugiharto.

Sementara itu Kepala Seksi Uji Material Jalan dan Bangunan, Nugraha Oktofelly Dewaputu memaparkan proses akreditasi yang harus dilalui Laboratorium Pengujian Material Jalan dan Bangunan agar lolos dalam akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Diakuinya proses ini tidak seperti membalikan telapak tangan dan membutuhkan proses yang rumit.

“Laboratorium uji material sekarang pada tahap manajemen mutu yang sesuai dengan standard juknis terbaru. Kemudian  ada tahapan audit internal, ini dilakukan pemeriksaan lebih mendalam pada Sumber Daya Manusia (SDM) penguji dan Sumber Daya Alat (SDA) untuk jadwal kalibrasinya” kata Nugraha Oktofelly Dewaputu.

Nugraha juga menambahkan Dinas PUPR mendorong agar UPTD Laboratorium  ini bisa segera meraih akreditasi pada tahun ini, efeknya sangat besar bagi pengawasan penggunaan material pada tiap pekerjaan di Provinsi Gorontalo.

“Setelah audit internal, 1 Juli akan mencoba mendaftarkan di Komite Akreditasi Nasional. Apabila lolos secara administrasi maka KAN akan segera mengirim tim mereka untuk memferivikasi dan memeriksa seluruh kelengkapan apakah sesuai untuk SDM, ada wawancara dan tata laksana pengujian serta pengecekan sesuai dengan yang dilaporkan dan jadwal kalibrasinya ” jelas Nugraha

 

Perwarta : Yudi - PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi daerah rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.

Napza kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Napza adalah semua zat kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral  seperti diminum, diisap, dihirup dan disedot maupun disuntik, dapat mempengaruhi kejiwaan/psikologis dan kesehatan seseorang, serta menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.

Rapat yang berlangsung Senin (13/5/2019) lalu dibuka oleh Darda Daraba, Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo  dengan menghadirkan nara sumber Beni Sujanto, Kepala Subdirektorat Kelembagaan Kementerian Sosial, Reyke Uloli Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Iskandar Misilu Sekertaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Didi Wahyudi Bagoe Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Budi Kurniawan Kiyai Kepala Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Badan Nasional Narkotika Provinsi Gorontalo.

Peserta rapat yang digelar di Hotel Grand Q Kota Gorontalo diikuti 90 orang  yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, Kab/Kota yang terkait dinas sosial, dinas kesehatan, juga lembaga yang peduli terhadap korban penyalahgunaan Napza.

“Rapat Koordinasi lintas sektor ini sangat diperlukan karena berkaitan dengan proses antarpihak dalam kegiatan masing-masing yang saling mendukung,” kata Risjon Kujiman Sunge, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, Senin (28/5/2019).

Risjon Kujiman Sunge menjelaskan dalam rapat ini koordinasi komunikasi dan sinkronisasi program rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza yang dilaksanakan di masing-masing instansi.

Diharapkan koordinasi ini akan memudahkan penganganan penyandang masalah kesejahteraan sosial tetap terpadu, bersinergi, dan berkesinambungan.

 

Pewarta : Yoan Talib - Dinas Sosial

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo