>

GORONTALO – Pemberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) Provinsi Gorontalo dilaksanakan pekan depan. Berbagai persiapan terus dimatangkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Gorontalo, mulai dari persiapan asrama haji hingga penerbangan dari Gorontalo menuju Makassar dan Jeddah.

“Kami berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Allah sejak pemberangkatan hingga pemulangan nanti,” kata Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim saat memimpin rapat pemantapan pelaksanaan haji di Asrama Haji Gorontalo, Kamis (18/7/2019).

JCH Provinsi Gorontalo untuk musim haji 1440 Hijriah/2019 Masehi berjumlah 1.181 orang ditambah 13 petugas Kelompok Terbang (kloter). JCH Gorontalo dibagi dalam tiga Kloter, yaitu Kloter 27 jemaah haji asal Kota Gorontalo, Kloter 29 asal Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, dan Bone Bolango, serta Kloter 34 gabungan jemaah haji asal Kota Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan jemaah haji Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemberangkatan JCH diawali oleh Kloter 27 UPG yang dijadwalkan akan memasuki Asrama Haji Gorontalo pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 14.00 Wita. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 14.20 Wita, 450  jemaah ditambah lima 5 petugas Kloter akan diberangkatkan dari bandara Djalaludin Gorontalo menuju bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan kemudian diberangkatkan ke Jeddah di hari yang sama pada pukul 20.20 Wita.

Sementara untuk Kloter 29 dan 34 masing-masing akan masuk ke Asrama Haji Gorontalo pada tanggal 27 dan 30 Juli 2019, selanjutnya diberangkatkan dari Makassar menuju Jeddah pada tanggal 28 dan 31 Juli 2019.

Terkait pemberangkatan jemaah haji, Kepala Otoritas Bandara Wilayah V Makassar Agus Priyanto kembali menekankan pentingnya untuk memberikan pembekalan kepada jemaah haji secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal itu penting untuk menghindari keterlambatan pemberangkatan. Menurutnya, jika keterlambatan terjadi sejak pemberangkatan di Gorontalo, pasti akan berimbas di bandara Makassar dan juga di Jeddah.

“Seluruh proses pemberangkatan sudah siap, apalagi panitianya itu-itu saja dan sudah berpengalaman. Tetapi setelah kita analisa, yang menjadi permasalahan adalah jemaah hajinya yang baru. Seperti larangan barang-barang yang tidak boleh dibawa oleh jemaah, ternyata ini tidak sesuai harapan kita, bahkan kompor pun dibawa. Ujung-ujungnya akan menyebabkan delay. Oleh karena itu pembekalan kepada jemaah harus dilakukan berulang-ulang,” papar Agus Priyanto.

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KWANDANG – Sebanyak 34 ton wood pellet diekspor ke Korea Selatan melalui pelabuhan Anggrek di Kwandang, Kabupaten Goronatlo Utara, Kamis (18/7/2019).

Wood pellet  adalah bahan bakar dari limbah kayu yag dihancurkan menjadi serbuk halus, yang dipadatkan dengan mesin press sehingga berbentuk seperti pellet. Wood Pellet berfungsi sebagai energi alternatif ramah lingkungan dengan kadar Karbondioksida yang rendah sehingga menghasilkan pembakaran yang sempurna.

Ekspor wood pellet produksi PT Mitra Cipta Permata itu dilepas oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Wood pellet menjadi komoditi yang dilirik oleh negara lain sebagai pengganti bahan bakar batu bara. Selain harganya relatif lebih murah, wood pellet lebih ramah lingkungan. Dengan produk wood pellet senilai 125 USD per kilogram mampu menghasil keuntungan ekonomi lebih kurang Rp59 miliar.

Hal yang membanggakan dari ekspor kali ini sudah dilakukan langsung dari Gorontalo. Biasanya, ekspor komoditi pertanian lokal di ekspor dari Surabaya dan Jakarta. Akibatnya tidak saja menambah ongkos produksi, tapi juga tidak menaikkan nilai ekspor Gorontalo.

“Alhamdulillah saya sangat senang, karena ini yang diharapkan oleh pak Presiden bahwa hampir semua ekspor kita bahannya dari Gorontalo. Contohnya kemarin jagung, kelapa, kuah kelapa, tempurungnya. Itu semua produk lokal yang dibeli dari petani dan di ekspor,” kaat Rusli Habibie.

Balai Karantina Pertanian Kelas II, Bea Cukai, PT Pelni, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk ekspor komoditas lokal langsung ke luar negeri. Tema besar yang diusung yakni Ayo Galakkan Ekspor Generasi Milenial Bangsa (Agrogemilang).

 “Kemarin kita juga mengekspor sapu lidi ke Australia, nilainya hampir Rp10 miliar. Ini yang diharapkan, jadi jangan membuat pengusaha tidak betah di Indonesia. Termasuk mempersulit izin dan lain sebagainya,” ujar Rusli Habibie yang mantan Bupati Gorontalo Utara.

Sementara itu, Deputi General Manager PT Mitra Cipta Permata, Haidir Nur menjelaskan bahwa ekspor kali ini yang pertama mereka lakukan. Ia berharap dengan terbukanya peluang ekspor ini bisa menambah kapasitas produksi ke depan.

 “Memang pada saat ini pabrik kita belum maksimal. Kapasitas kita baru 5 ton per hari. Untuk ke depannya jika sudah rutin kita akan menambah kapasitas mesin,” jelasnya.

Pihaknya menyebut permintaan wood pellet dari luar negeri cukup besar yakni 80 juta kilogram per tahun. Salah satu upaya untuk bersaing harga dengan negara eksportir lain seperti Vietnam, pihaknya menjaga kualitas barang melalui sertifikasi FSC (Forest Stewardship Council).

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengenalkan pemanfaatan tanda tangan elektronik pada penandatanganan dokumen dan transaksi elektronik di lingkup pemerintahan provinsi.

Proses pengimplementasian dan pemanfaatan tanda tangan elektronik ini dimulai dengan Panandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negera (BSSN).

Untuk mendukung penerapannya, Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun aplikasi yang di beri nama Pali Lo Ulu’u.

“Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Gorontalo dengan tetap memperhatikan aspek fungsi dan keamanan, sehingga ketika suatu dokumen sudah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pemerintah Provinsi Gorontalo, aspek keamanan, keaslian terjamin dengan pasti,” kata Yulindawaty Rauf, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo di Hotel Damhil, kota Gorontalo, Kamis (18/7/2019).

Yulindawatu Rauf memaparkan aplikasi ini pada seminar pemanfaatan tanda tangan elekronik pada dokumen dan transaksi elektronik yang digelar oleh Direktroat Jenderal APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika di depan puluhan peserta dari berbagai instansi pemerintah daerah dan pusat yang ada di Gorontalo.

Untuk melegalisasikan pemanfaatan sertifikat elektronik ini, Yulindawaty Rauf menjelaskan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 78 tahun 2018 tentang penggunaan sertifikat elektronik.

“Persyaratan menggunakan aplikasi Pali Lo Ulu’u, setiap personil yang menandatangani harus  mempunyai sertifikat eLektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN,” ujar Yulindawaty Rauf.

Untuk pengembangan aplikasi Pali lo Ulu’u ini telah diterbitkan juga sertifikat elektronik kepada masing pejabat mulai dari gunernur, wakil gubernur, pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, adminstrator dan pengawas di Pemerintah Provinsi Gorontalo oleh Balai  Sertifikasi Elektronik.

Dengan adanya aplikasi tanda tangan elektronik ini, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatlkan, lebih mudah dan lebih cepat sehingga tingkat kepuasan masyarakat meningkat.

“Kami berharap Pemerintah di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo dapat mengikuti langkah yang telah dilaksanakan oleh  Pemerintah Provinsi Gorontalo, sehingga fungsi E-Govermnent yaitu meningkatkan mutu pelayanan publik dengan menggunakan pemanfaatan teknologi inormasi dapat tercapai,” ujar Yulindawaty Rauf .

 

Pewarta : Dinas Kominfo dan Statistik

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO - Perkembangan Industri teknologi informasi saat ini memberikan peluang yang sama besar bagi banyak negara, kuncinya pada penguasaan dan penerapan teknologi.

Fenomena dinamika industri teknologi informasi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi mereka yang mampu menguasai teknologi ini. Fenomena  kamera digital dan sekarang dengan handphone berkamera telah meminggirkan industri fotografi dunia seperti Kodak pada tahun 1998 memiliki 170.000 pegawai dan menjual 85 persen foto kertas di dunia.

Demikian juga perusahaan transportasi tanpa memiliki mobil tapi menjadi perusahaan transportasi dengan status Decacorn, startup dengan valuasi 10 milyar dolar AS atau lebih  seperti Uber, Grab dan lainnya.

Fakta ini disajikan oleh Yulindawaty Rauf, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas  komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo dalam seminar pemanfaatan tanda tangan elekronik pada dokumen dan transaksi  elektronik yang digelar oleh Direktroat Jenderal APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Kamis (18/7/2019).

“Bagaimana perusahaan hotel seperti Airbnb menjadi perusahaan hotel terbesar di dunia walaupun mereka tidak mempunyai properti?,” kata Yulindawaty Rauf.

Yulindawaty Rauf juga memaparkan  bagaimana laboratorium pemeriksaan kesehatan mulai dikalahkan oleh aplikasi kesehatan dan peralatan kesehatan seperti Tricoder X yang bisa memindai retina, sampel darah, bahkan fapas mansuia lalu dia menganalis  54 biomarker yang akan menginformasikan hampir semua jenis penyakit.

“Melihat dan memperhatikan fenomena ini, pelan tapi pasti, sistem birokrasi kita akan bergeser kepada pelayanan yang online dengan melakukan digitalisasi terutama yang terkait dengan proses pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat memperoleh kemudahan, kecepatan dan kepuasan dalam hal pelayanan public,” papar Yulindawaty Rauf.

Salah satu adaptasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan kemajuan teknologi ini dengan pemanfaatan tanda tangan elektronik pada penandatanganan dokumen dan transaksi elektronik.

Yulindawaty Rauf menjelaskan proses pengimplementasian dan pemanfaatan tanda tangan elektronik dimulai dengan panandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo dan Baiak Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negera tantang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Linkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam seminar yang dimoderatori oleh Fatma Biki Kepala Bidang Statistik  Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo ini menghadirkan  narasumber Riki Arif Gunawan Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika,  Martha Asima Bunga Sari Simbolon Kepala Sub-Direktorat Tata Kelola Sertifikasi Elektronik dan Yulindawaty Rauf, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Dinas Kominfo dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Seminar pemanfaatan tanda tangan elektronik pada dokumen dan transaksi elektronik yang yang digelar Direktroat Jenderal APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika di Provinsi Gorontalo dibuka oleh Sukri Botutihe, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi mewakili Gubernur Gorontalo.

Dalam sambutan pembukaanya, Sukri Botutihe mengungkapkan era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, dunia telah masuk dalam transformasi digital, Pemerintah Provinsi Gorontalo harus mengimbangi dengan meningkatkan pengetahuan dan kecakapan.

“Kita sedang menuju ke sana, kita mesti berubah mengikuti teknologi,” kata Sukri Botutihe, Kamis (18/7/2019).

Salah satu pemanfaatan teknologi dalam transformasi digital yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah pemanfaatan tanda tangan elektronik. Menurut Undang-Undang, tanda tangan elektronik ini adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya.

Tanda tangan elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan otentifikasi yang diterbitkan oleh Certificate of Authority atau lembaga penyelenggara sertifikat elektronik.

Sukri Botutihe menjelaskan menandatangani berkas dengan menggunakan tanda tangan elektronik juga mempercepat proses layanan masyarakat. Untuk itu Gubenrur Rusli Habibie meminta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik untuk menyiapkan implementasi tanda tangan elektronik dan meminda dukungan dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

Pelibatan BSSN ini karena lembaga ini sesuai tugas dan fungsinya adalah mengamankan informasi strategis, salah satunya adalah penerapan tanda tangan elektronik.

Gayung bersambut, BSSN dengan cepat merespon dengan membuat perjanjian kerjasama penerapan sertifikat elektronik dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Buah dari kerjasama dengan BSSN ini adalah adanya aplikasi Pali lo Ulu’u yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Bahkan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 78 tahun 2018 tentang penggunaan sertifikat elektronik.

"Sejak tahun 2018 Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerapkan aplikasi tanda tangan elektronik, dimulai dengan penandatanganan dokumen oleh Gubernur," kata Sukri Botutihe.

Dalam seminar yang dihadiri puluhan Aparat Sipil Negara dari berbagai instansi ini sebagai pembicara adalah Riki Arif Gunawan Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Martha Asima Bunga Sari Simbolon Kepala Sub-Direktorat Tata Kelola Sertifikasi Elektronik dan Yulindawaty Rauf, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo. Sebagai moderator adalah Fatma Biki, Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Dinas Kominfo dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo (PRKP) siap mendukung pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

“Kami sangat mendukung penuh atas mekanisme pembiayaan terkait pembangunan RS Ainun Habibie yang anggaran pembangunannya akan dikerjasamakan dengan badan usaha (KPBU) ,” kata Aries Ardianto, Kepala Dinas PRKP Provinsi Gorontalo, Kamis (18/7/2019).

Aries Ardianto menilai sistem pem, biaya pembangunan RS Ainun Habibie ini bukan membuat hutang baru.

Aries Ardianto memaparkan sistem KPBU diatur melalui Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015, yang dijabarkan melalui Permen PPN/Bappenas nomor  4 tahun 2015 yang semuanya tentang teknis kerjasama KPBU ini.

”Pembangunan infrastruktur layanan dasar seperti rumah sakit, SPAM, listrik dan lain-lain yang tidak mampu dikerjakan oleh Pemda dengan pembiayaan terbatas, dianjurkan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU),” ujar Aries Ardianto.

Skema pembiayaan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun RS  Ainun Habibie sebagai rumah sakit tersier tipe B sekaligus rumah sakit pendidikan.

RS Ainun Habibie ini sangat dibutuhkan masyarakat Gorontalo dalam upaya pelayanan bidang kesehatan. Rumah sakit ini juga digunakan mahasiswa kedokteran sebagai sarana pendukung pembelajaran kedokteran yang sudah dibuka oleh  Perguruan Tinggi di daerah ini.

 

Pewarta : Moh Jen Thaib – Dinas PRKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Business Class Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) bertempat di ruangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo.

Bersama konsultan PLUT-KUMKM, Dinas Kumperindag melakukan edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha di Gorontalo.

“Pendaftaran peserta kami secara online dan untuk efektifitasnya dibatasi hanya 20 orang per kelas,” kata Lyla Ramziah Laya, Kepala Bidang UMKM, Kamis (18/7/2019).

Lyla Ramziah Laya menjelaskan suksesnya UMKM itu bukan sekadar banyak menjual produk atau jasanya, tapi strategi marketing yang mereka jalankan dengan disertai rapinya pencatatan keuangan usaha.

“Salah satu kesalahan yang sering menjerumuskan pelaku adalah mencampuradukkan keuangan. Pelaku pemula kerap kebingungan memisahkan keuangan pribadinya dari keuangan perusahaan. Hal inilah yang akan menimbulkan kerancuan,” ujar Lyla Ramziah Laya.

Ia melihat tidak sedikit pelaku usaha yang tidak mengetahui berapa keuntungan atau kerugian usaha yang mereka jalankan dikarenakan mereka mencampuradukan biaya dan hasil bisnisnya ke dalam satu wadah dan memakainya untuk keperluan sehari-hari.

Berdasar kasus-kasusnya seperti itu PLUT KUMKM Provinsi Gorontalo membuka Kelas Bisnis pada hari ini dengan tema "Pencatatan Laporan Keuangan dengan Metode SEMAR MESEM".

SEMAR MESEM sendiri merupakan metode pencatatan laporan keuangan yang sederhana, mudah, murah dan bikin mesem ( tersenyum ) yang disingkat SEMAR MESEM dan dapat diaplikasikan pada HP android sehingga bisa mencatat di mana dan kapan saja.

 

Pewarta : Ramli Mohune - Dinas kumperindag

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KWANDANG  – Presiden Joko Widodo menyumbang satu ekor sapi kurban seberat 1.010 kg untuk masyarakat Gorontalo.

Sapi besar yang sehat ini jenis ras Brangus berumur 4 tahun dan berwarna hitam. Warna hitam dan bertanduk kecil menjadi ciri fisik yang mudah dikenali jenis ras Brangus ini.

Ciri ini sebagai warisan  persilangan induknya, jenis sapi potong terkenal, sapi jantan jenis Aberden Angus (Bos taurus) dan sapi betina Brahman (Bos indicus).

“Kami kemarin mendampingi tim Sekretariat Kepresidenan dan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kementerian Pertanian,” kata Agustina Kilapong, Kepala Bidang Peternakan Provinsi Gorontalo, Kamis (18/7/2019)

Kedatangan tim Keprisidenan ini untuk melakukan pengecekan sapi kurban bantuan Presiden Joko Widodo yang akan disembelih pada Hari Raya Iduladha, mereka memastikan kesehatan dan kesejahteraan sapi ini di desa leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

“Kami memastikan bahwa sapi bantuan Presiden Joko Widodo ini benar-benar sehat terpenuhi syarat-syarat kesehatan hewan maupun persyaratan sesuai syariat Islam,” ujar Agustina Kilapong

Sapi bantuan presiden ini pada sehari sebelum Hari Raya Idul Adha akan diantarkan ke pengurus mesjid Al-Mujahidin Desa Tabongo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

Dalam pemeriksaan ini, Agustina Kilapong menjelaskan tim kepresidenan melakukan  pemeriksaan jumlah gigi yang sudah tanggal, mengukur panjang badan, lingkar dada serta tinggi gumba sapi tersebut.

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

GORONTALO –  Rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie (RS Ainun Habibie) direspon positif oleh masyarakat Gorontalo. Hal itu sebagaimana terlihat pada jajak pendapat yang dibuat di Strawpoll.com.

Jajak pendapat memuat 3 opsi yakni setuju, tidak setuju dan tidak tahu. Ada dugaan hal itu dilakukan untuk menggiring opini publik bahwa apa yang dilakukan oleh Pemprov Gorontalo terkait Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) RS Ainun senilai Rp842 miliar adalah hutang yang dicicil selama 20 tahun sebesar Rp90 miliar.

Jajak pendapat yang dimulai Rabu kemarin itu hingga Kamis pagi, 18/7/2019 pukul 09.30 WITA sudah diikuti oleh 435 pemilih. Hasilnya menunjukkan bahwa 70,08 persen  atau 308 warga memilih setuju, 1,15 persen atau 5 orang memilih tidak tau, dan hanya 28,05 persen atau 122 pemilih yang menyatakan tidak setuju.

“Ada upaya untuk menggiring niat baik pemprov menghadirkan layanan kesehatan bagi rakyat sebagai opini negatif. Indikatornya dengan tidak banyak memberi penjelasan bagaimana mekanisme KPBU ini kami jalankan. Seolah-olah Pemprov berhutang. Itu pendapat yang keliru,” jelas Kepala Bapppeda, Budiyanto Sidiki, Kamis (18/7/2019).

Hasil jajak pendapat, lanjut kata Budi, menunjukkan bahwa rakyat Gorontalo sudah sangat cerdas menilai kinerja pemerintah. Hal itu sejalan dengan informasi KPBU yang secara terbuka dan konsisten disampaikan untuk mengedukasi masyarakat.

“Alhamdulillah rakyat Gorontalo sudah cerdas untuk menilai i’tikad baik Pak Gubernur, Pak Wagub dan aparatur di Pemprov Gorontalo. Masyarakat kami yakin mendukung, selama diberi informasi dan dijelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Jika ada yang tidak setuju, itu hanya sebagian kecil,” imbuhnya.

Berikut penjelasan Pemprov Gorontalo terkait KPBU RS Ainun Habibie:

Bismillah

Ibu/bapak warga Gorontalo yang budiman, ada sebagian kecil pihak yang tidak senang dengan kebijakan Pemprov Gorontalo dengan terus melemparkan isu miring. Salah satunya mencitrakan negatif terhadap kebijakan pembangunan RSUD Ainun dengan kesan dan memberikan tekanan pada isu negatif “berhutang”.

Perlu kami sampaikan, bahwa pembangunan infrastruktur layanan dasar seperti rumah sakit, SPAM, listrik dll yang tidak mampu dikerjakan oleh Pemda dengan anggaran pembiayaan terbatas, dianjurkan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema yang diambil oleh Pemprov Gorontalo membangun RS Ainun sebagai rumah sakit tersier tipe B sekaligus rumah sakit pendidikan.

Secara regulasi, KPBU diatur melalui Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Dijabarkan Permen PNN/Bappenas No.4 Tahun 2015, Permendagri No..96 Tahun 2016, Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 semuanya tentang teknis kerjasama KPBU.

Penting juga kami sampaikan, bahwa mekanisme KPBU bukanlah hutang (membayar angsuran pinjaman + bunga) sebagaimana yang dituduhkan. Sederhananya, KPBU merupakan sistem kerjasama yang melibatkan pihak swasta (selaku investor) yang membangun fasilitas publik, dalam hal ini rumah sakit. Layanan jasa yang dihasilkan saat rumah sakit beroperasi, itulah yang dibayarkan oleh pemprov setiap tahun selama 20 tahun. Atau yang dikenal dengan istilah Avaibility Payment (AP).

Contohnya pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM). Pemda tidak punya anggaran membangun SPAM, maka pihak ketiga membangun. Layanan air yang masuk ke rumah rumah warga itulah yang dibayar dengan jangka waktu tertentu (misalnya 20 tahun). Setelah itu, maka aset SPAM menjadi milik Pemda selamanya.

Lebih daripada regulasi dan skema pembayaran, pembangunan RS Ainun menjadi visi cita-cita luhur Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh ASN Pemprov Gorontalo untuk mewujudkan suatu rumah sakit daerah yang terbaik di Gorontalo. Kita semua ingin saat sakit mendapatkan fasilitas alat kesehatan yang canggih, dokter spesialis yang berkualitas serta pelayanan yang prima.

Sebagai daerah yang mandiri, Pemprov Gorontalo tidak ingin rakyatnya harus mati terlebih dahulu sebelum meminum obat hanya karena rumah sakit tidak mampu menyediakannya. Mati lebih dulu sebelum sempat dirujuk di Makassar, Manado, Palu dan kota lain karena tidak mendapatkan pelayanan dan hak-hak dasarnya. Terlepas bahwa semua kita yang bernyawa pasti mati, kapan dan dimanapun karena kehendak Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa.

Mari sama sama kita memandang isu ini secara jernih dengan akal dan hati, agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak pihak tertentu.

Salam hormat kami, Pemprov Gorontalo.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KABILA –  Bayi dan anak di Provinsi Gorontalo harus tumbuh dan berkembang sehat agar di masa depannya menjadi Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Untuk asupan gizi dan nutrisi dari disiapkan sejak dalam kandungan dengan memperhatikan pola makan ibu hamil dan masa anak-anak.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Gorontalo memprogramkan Fish For Baby, sebagai upaya meningkatkan konsumsi ikan kepada ibu hamil dan bayi. Ikan memiliki kandungan vitamin, protein, omega 3 yang dapat mencerdaskan anak-anak.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo melalui Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan), berupaya meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat. Upaya ini melalui kampanye program Gemar Makan Ikan (Gemarikan) ke masyarakat.

Kegiatan ini dimulai di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, Rabu,(17/7/2019), program bantuan makanan ikan dan susu ini bersamaan dengan sosialisasi bantuan bahan pangan perikanan sekaligus penyerahan bantuan kepada ibu-ibu hamil dan menyusui.

Program lain yang berbarengan dengan Fish to Baby adalah Fish to School, bantuan makan ikan untuk anak-anak panti asuhan usia sekolah.

Ketua Forikan Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah mengungkapkan ikan sebagai sumber protein sangat relevan dalam mendukung pemerintah meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia (SDM), sebab ikan banyak mengandung vitamin, protein, omega 3 yang dapat mencerdaskan masyarakat khususnya anak-anak.

“Program fish to baby ini sangat bagus sekali. Karena mulai dari mengandung hingga melahirkan ibu-ibu harus mendapatkan gizi. Sehingga anak-anak bisa tumbuh cerdas, tidak terkebelakang, pintar, kuat, dan sehat,” kata Idah Syahidah.

Idah Syahidah berharap kampanye dan sosialisasi gemar makan ikan melalui fish to baby maupun fish to school seperti ini, dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan masyarakat Gorontalo yang gemar makan ikan. Dengan demikian, visi Pemerintah Provinsi Gorontalo mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, handal, dan profesional bisa terwujud.

Sementara itu Karim Mujarab, Kepala Bidang PRL dan PDSPKP yang mewakili kepala Dinas Perikanan dan Kelautan menjelaskan program Fish to Baby ini merupakan program baru dari DKP di tahun 2019 ini. Sasaran utamanya untuk mencegah stunting dengan merubah pola konsumsi ibu-ibu hamil dan menyusui untuk beralih menkonsumsi ikan sebagai pemenuh gizi dan protein

 “Hari ini kita mulai dari Kabupaten Bone Bolango, khususnya di Kecamatan Kabila ada sekitar 77 orang ibu ibu hamil dan menyusui yang mendapatkan bantuan dan bantuan ikan ini akan berlangsung setiap bulannya sampai bulan desember,” kata Karim Mujarab

Selain Kabupaten Bone Bolango kegiatan dan sosialisasi fish to baby ini dipastikan akan berlangsung diseluruh Kabupaten/Kota lainnya, dengan sasaran daerah-daerah yang kronis yang akan mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk bagaimana mencegah stunting tersebut.

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo