>

GORONTALO – Sehari setelah pelantikan oleh Gubernur Gorontalo, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Gorontalo langsung menggelar Serah Terima Jabatan (sertijab) untuk pejabat administrator (eselon 3) di Biro Humas dan Protokol.

Sertijab ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Masran Rauf, Rabu, (15/1/2020) di ruang humas.

Masran Rauf memberikan selamat kepada para pejabat baru dan berterima kasih atas kerja keras dan dedikasi pejabat lama. Ia mengatakan, kedepan harus ada perubahan yang lebih baik, terlebih kinerja humas dan protokol berpusat pada pelayanan pimpinan.

“Sejak saya diamanatkan jadi Plt Karo Humas dan sekarang sudah jadi definitif harapan saya sangat besar kepada jajaran saya di biro ini. Tidak hanya kepada teman – teman pejabat, juga kepada staf dan PTT. Mari kita tingkatkan kinerja kita, kita adalah ujung tombak dari keberhasilan kegiatan pimpinan,” kata Masran Rauf.

Mantan Kabag Protokol ini menambahkan di tahun 2020 ini, segala sesuatu yang tidak baik di tahun sebelumnya ditinggalkan dan yang baik-baik dipertahankan. Contohnya, kegiatan pengajian rutin yang digelar oleh humas setiap pagi sebelum memulai pekerjaan, harus terus dilaksanakan. Menurutnya, segala pekerjaan yang dilakukan harus di awali dengan ketenangan batinia.

“Jangan hanya cari capek saja jika kita bekerja, tapi batin kita tidak tenang. Coba awali dengan kegiatan keagamaan, mengaji. Dari ketenangan walaupun seharian kita bekerja, pasti rasa ikhlas bekerja akan datang dengan sendirinya,” tambahnya.

Di akhir arahannya Masran Rauf pun berharap kepada 2 pejabat yang baru bergabung, agar cepat menyesuaikan, setelah sertijab ini bisa lebih memaksimalkan tugas dan fungsinya untuk memaksimalkan program kerja di tahun anggaran 2020.

Adapun jabatan yang diserahterimakan yakni Kepala Bagian Humas yang semula diduduki oleh Nikson Entengo digantikan oleh Ferdi Adam, Ferdi Adam yang semula menjabat sebagai Kepala Bagian Data dan Kerja sama Media digantikan oleh Rizki Kamarudin Rauf.

Selanjutnya Kepala Bagian Protokol yang sebelumnya diduduki oleh Masran Rauf digantikan oleh M Yusuf Latjuba.

 

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menggelar Serah Terima Jabatan (Sertijab), kepada Pejabat Tinggi Pratama. Sertijab ini dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Syukri Botutihe, di kantor gubernur, Rabu, (15/1/2020).

Sertijab tersebut adalah tindaklanjut dari 10 pejabat yang dilantik kemarin (red-Selasa) dan juga ada dua pejabat lain merupakan Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi jabatan yang kosong.

Dalam kesempatan tersebut Syukri menyampaikan, sertijab ini sesuai intruksi dari bapak Gubernur dan bapak Wakil Gubernur dimana sehari setelah dilantik, pejabat lama dan pejabat baru harus sudah melaksanakan sertijab.

“Sesuai arahan memang sertijab harus dilaksanakan sehari setelah pelantikan. Juga saya hanya ingin menyampaikan yang paling penting adalah menyangkut aset, terutama mobil. Jadi mobil itu segera mungkin untuk disesuaikan kembali, jadi pejabat baru jangan bawah mobil dari jabatan yang lama,” kata Syukri Botutihe.

Atas nama pimpinan, Syukri mengucapkan selamat kepada para pejabat baru dan berterima kasih atas kerja keras dan dedikasi para pejabat lama. Asisten I Setda Provinsi Gorontalo ini pun berpesan agar pejabat yang baru saja dilantik bisa menjalankan kinerja yang lebih baik.

Adapun 10 pejabat yang dilantik yakni Iswanta menjabat Asisten III bidang Administrasi, Sukril Gobel menjabat Kepala Inspektorat, Asri Banteng sebagai Stah Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Yosef Koton menjabat Kadis Dikbudpora, Mitra Tuna sebagai Sekertaris dewan Provinsi Gorontalo. Ada pula nama Wahyudin Katili yang menjabat Kepala Dinas Kominfo, Sul Moito Kepala Dinas Kearsipan, Sudarman Samad sebagai Kepala Satuan Satpol-PP. Di jajaran Biro ada nama Masran Rauf sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol serta Reflin Buata menjabat Kepala Biro Umum.

Selain serahterima jabatan 10 pejabat yang dilantik, ada juga serahterima jabatan dua pelaksana tugas (Plt) yakni Plt Biro Pemerintahan dan Kesra serta PLT Biro Pengadaan.

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo resmi merilis data Kemiskinan di Provinsi Gorontalo periode September 2019.

Data menyebut terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,21 persen menjadi 15,31 persen jika dibandingkan periode Maret 2019 sebesar 15,52 persen. Itu artinya terjadi penurunan jumlah orang miskin sebesar 184.071 selama periode Maret hingga September 2019.

“Jika dibandingkan dengan data kemiskinan periode September 2018 yang sebesar 15,83 persen maka ada penurunan 0,52 poin persen di periode September 2019,” jelas Kepala Biro P2E Sagita Wartabone usai menerima rilis resmi BPS, Rabu (15/1/2020).

Hal lain yang terungkap dari data BPS yakni terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Gorontalo dari 2.645 pada Maret 2019 menjadi 2.612 pada September 2019. Hal itu menandakan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil.

Penurunan angka kemiskinan ini disyukuri dan disambut baik oleh pemerintah provinsi. Sagita menilai hal ini tidak terlepas dari intervensi berbagai program yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Pihaknya menyebut survei BPS September 2019 menjadi salah satu periode terberat bagi pemerintah dan masyarakat Gorontalo. Salah satu sebabnya musim kemarau yang melanda beberapa bulan lalu.

“Hal positifnya adalah, Pemprov Gorontalo terus melakukan intervensi dengan pelaksanaan pasar murah yang dikemas dalam bentuk Bakti Sosial NKRI Peduli di tiap kecamatan. Program yang membantu mengurangi beban belanja bahan pokok warga miskin,” pungkasnya.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menyerahkan penghargaan bagi 6 Kabupaten/Kota dan 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo untuk kategori terbaik penyerapan anggaran progres pada Desember 2019.

Penghargaan itu diserahkan disela-sela Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Triwulan IV Serapan Anggaran, di ruang Dulohupa kompleks Gubernuran, Rabu (15/1/2020).

Rinciannya, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Sementara untuk tingkat OPD diraih oleh Biro P2E, Dinas Kumperindag, Dinas Pangan, Badan Kesbangpol, dan Kantor Satpol PP Provinsi Gorontalo.

“Kabupaten Bone Bolango realisasi fisiknya 97,92 persen, realisasi anggarannya 96,21 persen, Kabupaten Pohuwato 96,9 dan 95,99 persen, Kota Gorontalo 96,24 dan 91,83 persen, Kabupaten Gorontalo 95,78 dan 93,93 persen, Kabupaten Boalemo 91,7 dan 90,54 persen dan terakhir Kabupaten Gorontalo Utara realisasi fisiknya 82,19 persen dengan capaian realisasi keuangan 88,25 persen,” papar Kepala Biro P2E Setdaprov Gorontalo, Sagita Wartabone.

Sagita melanjutkan, OPD yang memiliki serapan anggaran tertinggi dicapai oleh Biro P2E dengan capaian realisasi fisik dan keuangan masing-masing 100 persen dan 99,32 persen. Posisi berikutnya di tempati oleh Dinas Kumperindag dan Dinas Pangan, dengan capaian di masing-masing dinas sebesar 100 persen dan 98,89 persen.

Badan Kesbangpol dan Kantor Satpol PP menyusul di posisi ke empat dan lima dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 persen dan realisasi keuangan 98,68 persen dan 98,66 persen.

Di tempat yang sama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengapresiasi capaian yang diraih oleh Kabupaten/Kota juga OPD Provinsi Gorontalo. Selain apresiasi, Gubernur Rusli juga meminta agar program-program yang dilaksanakan di berbagai OPD bisa mengingkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya dalam menekan angka kemiskinan.

“Ini yang kita harus bayangkan, harus kita potret. Kantong-kantong yang miskin dimana, infrastruktur yang tidak ada dimana. Ini yang selalu didengungkan oleh Pak Presiden. Menurut beliau, sampai sekarang (program-program) belum sampai ke urat nadi pertumbuhan di daerah,” tutur Rusli.

Capaian realisasi pada tahun 2019 menurut Gubernur dua periode tersebut juga berkontribusi pada turunnya angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 15,31 persen, turun 0,21 poin persen dibandingkan Maret 2019 yakni sebesar 15,52 persen.

Secara keseluruhan, realisasi fisik dan realisasi anggaran pada APBD bulan Desember 2019 yakni sebesar 98,68 dan 94,20 persen. Sementara untuk realisasi anggaran pada APBN tahun 2019 mencapai 96,79 persen, meningkat dari tahun 2018 yang hanya di angka 95,46 persen.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Zukri Surotinojo memberikan penjelasan terkait reaksi sebagian kecil masyarakat soal pelantikan pejabat struktural, Selasa kemarin. Mereka menyoroti tentang salah satu PNS yang berstatus tersangka dilantik sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

“Pada PP No 11 Tahun 2017 pasal 276 poin C disebutkan bahwa PNS diberhentikan jika dia ditahan karena menjadi tersangka kasus pidana. Beliau kan tidak ditahan? Kita menghormati asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu hak-haknya sebagai PNS tetap ada, termasuk diangkat dalam jabatan tertentu,” jelas Zukri, Rabu (15/1/2020).

Zukri menyebut semua PNS yang memenuhi syarat punya hak yang sama untuk mengikuti seleksi calon Pimpinan Tinggi Pratama. Hal itu sejalan dengan Permenpan 15 tahun 2019. Pada poin II huruf B angka 3 tidak diatur tentang status tersangka tindak pidana oleh PNS.

“Sehingga kami juga tidak boleh menolak jika yang bersangkutan mengikuti seleksi terbuka. Kami juga sudah konsultasikan ke KASN, pesan mereka jangan diskriminatif,” tambah mantan Kepala Biro Humas dan Protokol itu.

BKD juga meluruskan opini bahwa pemberhentian PNS dari jabatannya didasarkan pada aspek suka atau tidak suka. Menurutnya, Tim Penilai Kinerja (TPK) mempertimbangkan berbagai laporan dan pemeriksaan kepada para pejabat yang bermasalah.

Masalah ditinjau dari aspek kinerja, penyelewenangan kewenangan serta masalah rumah tangga. Tiga aspek yang dianggap berpengaruh buruk terhadap lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan.

 “Penyelewengan kewenangan bahkan sudah kita periksa dan diakui yang bersangkutan. Masalah keluarga juga begitu, kita panggil kedua belah pihak. Pertimbangan dari TPK bahwa pegawai seperti ini perlu kita istirahatkan dulu sambil mereka menyelesaikan masalahnya,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pada Selasa kemarin Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melantik 195 pejabat struktural. Rinciannya 10 Pimpinan Tinggi Pratama, 38 Pejabat Administrator serta 85 Pejabat Pengawas. Ada juga pengukuhan terhadap 62 orang Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang memiliki realisasi fisik dan keuangan tertinggi pada bulan Desember 2019 adalah Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pangan, Badan Kesbangpol, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Semua OPD tersebut memiliki target dan realisasi fisik 100 persen, target keuangan 100 persen serta realisasi keuangan 99,32 persen (Biro P2E), 98,89 persen (Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Pangan) serta 98,68 persen (badan Kesbangpol).

Hal ini terungkap dalam paparan yang disajikan oleh Sagita Wartabone, Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo pada rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) triwulan IV, Rabu (15/1/2020).

“Target fisik pada Desember 2018 sebesar 100 persen dan target keuangan juga 100 persen, sementara realisasi fisik pada Desember 2018 sebesar 98,51 persen dan realisasi keuangannya 93,83 persen. Bandingkan dengan kinerja tahun 2019, yaitu target fisik Desember 100 persen dan target keuangan 100 persen sementara realisasi fisik 98,68 persen dan realisasi keuangan 94,20 persen,” kata Sagita Wartabone.

Dalam Rakorev ini juga disajikan realisasi fisik dan keuangan APBD kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang meliputi Kabupaten Bone Bolango realisasi fisik 97,92 persen realisasi keuangan 96,21 persen, Kabupaten Pohuwato realisasi fisik 96,9 persen realisasi keuangan  95,99 persen, Kota Gorontalo realisasi fisik 96,24 persen realisasi keuangan 91,83 persen, Kabupaten Gorontalo realisasi fisik 95,78 persen realisasi keuangan 93,93 persen, Kabupaten Boalemo realisasi fisik 91,7 persen realisasi keuangan 90,54 persen dan Kabupaten Gorontalo Utara realisasi fisik 82,19 persen realisasi keuangan 88,25 persen.

"Rakorev ini diharapkan menjadi koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta instansi vertikal dalam memaksimalkan pembangunan di Provinsi Gorontalo," ujar Sagita Wartabone..

“Pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2019 selesai dilaksanakan dan diharapkan masyarakat sudah bisa menikmati pembangunan dalam meningkatkan kesehateraan dan menurunkan kemiskinan di Provinsi Gorontalo,” ujar Sagita Wartabone.

 

Pewarta : PPID Biro P2E

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Para petani mengeluhkan kurangnya ketersediaan pupuk bersubsidi, juga minimnya pemberian informasi pupuk kepada mereka oleh para penyuluh, alhasil banyak petani yang merugi saat panen, apalagi permasalah yang dihadapi meraka sudah berlangsung lama dan perlu keseriusan pemerintah.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi II, Yeyen Sidiki,  usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja terkait, Senin (13/1/2020).

Menurut Yeyen Sidiki permasalahan pupuk ini adalah permasalahan klasik, dan berulang terjadi. Kelangkaan pupuk bersubsidi dan juga yang non-subsidi sering menjadi sehingga dikeluhkan para petani.

“Kondisi kelangkaan pupuk di lapangan ini terjadi pada setiap musim tanam tiba, sehingga para petani memiliki kesulitan memperoleh pupuk. Selain itu mereka juga mengeluhkan kurangnya sosialisasi penyuluh terkait pupuk,” jelas Yeyen Sidiki.

Menurut Yeyen Sidiki keluhan dari para petani ini harus menjadi perhatian dinas terkait, Dinas Pertanian dan harus diseriusi agar pertanian yang menjadi primadona di daerah ini masuk sebagai Program Unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Sosialisasi dan informasi sangat penting yang harus ditingkatkan oleh penyuluh, apalagi ini terkait pupuk, namun tak bisa dipungkiri minimnya tenaga penyuluh menjadi faktor lain kurangnya informasi. Keadaan ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah,” ujar Yeyen Sidiki.

Yeyen Sidiki menambahkan untuk kasus kelangkaan pupuk yang dikeluhkan petani ini terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Bone Bolango yang sebagian besar penduduknya adalah petani.

“Mereka menyampaikan aspirasi ke saya bahwa hasil pertanian yang menggunakan pupuk bersubsidi lebih rendah dibandingkan yang memakai pupuk nonsubsidi,” kata Yeyen Sidiki.

Melalui rapat dengar pendapat ini masalah pertanian perlu keseriusan dari pihak terkait, sehingga permasalahan klasik ini dapat segera teratasi oleh pemerintah.

“Pemerintah harus lebih serius lagi, baik itu Dinas Pertanian, penyuluh, dan juga distributor pupuk, dan tentunya DPRD akan siap membantu Pemerintah,” ujar Yeyen Sidiki.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna Ke-14 penyampaian hasil rencana kerja alat kelengkapan dewan tahun 2019 bertempat di ruang rapat paripurna, Selasa (14/1/2020).

Rapat paripurna ini merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 Pasal 68 Ayat 1 dan Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD serta kesepakatan rapat Badan Musyawarah pada tanggal 2 Januari 2019.

Pada rapat paripurna ini disampaikan hasil pelaksanaan kerja dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masing–masing pimpinan DPRD, Komisi I sampai dengan Komisi IV, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan.

“Maksud dan tujuan pelaksanaan rapat paripurna ini agar masyarakat dapat mendengar, mendapatkan informasi tentang hasil kerja alat kelengkapan dewan baik berupa kegiatan rapat maupun kunjungan lapangan yang kesemuanya demi pembangunan di Provinsi Gorontalo,” kata Ketua DPRD, Paris Jusuf.

 

Pewarta : Yani Uno – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Rapat koordinasi pembebasan lahan untuk pembangunan Islamic Center berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Selasa (14/1/2020).

Rapat ini dipimpin Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Sultan Kalupe itu dihadiri oleh perwakilan Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Gorontalo, Camat Kota Timur Kota Gorontalo dan dinas terkait lainnya.

Sultan Kalupe mengatakan pembangunan Islamic Center membutuhkan lahan seluas 13 hektar, namun dengan adanya keterbatasan anggaran maka pembebasan lahan pembangunan Islamic Center tersebut akan dilakukan secara bertahap.

“Karena jumlah anggaran yang ada di tahun 2020 sangat terbatas, sehingga pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap,” kata Sultan Kalupe.

Sultan Kalupe juga menjelaskan lahan yang menjadi prioritas awal untuk dibebaskan adalah lahan seluas 5 hektar yang dimulai pada tahun ini dan sisanya secara bertahap hingga tahun 2022.

“Tahap awal perioritas untuk pembangunan dan tugu masjid dan jalan masuk sekitar 5 hektar, kemudian tahap selanjutnya adalah sisa dari pembebasan lahan,” jelas Sultan Kalupe.

Sementara itu Camat Kota Timur, Eladona Sidiki menuturkan, ada 58 orang pemilik lahan yang sudah lama menantikan rencana pembangunan Islamic Center.

“Masukan yang kami terima dari masyarakat bahwa mereka sangat mengharapkan kepastian waktu pembangunan, terutama pembebasan lahan. Kabar pembangunan tersebut sudah didengar sejak tahun 2016,” ujar Eladona Sidiki.

Camat Kota Timur ini juga menembahkan masyarakatnya akan sangat mendukung rencana pembangunan Islamic Center, karena meraka berada di daerah tersebut sangat relegius dan antusias dengan kegiatan-kegiatan keagamaan.

“Kemarin sudah beberapa kali dilakukan konsultasi publik, Alhamdulillah tidak ada yang menolak bahkan mereka sangat merespon. Karena untuk Kelurahaan Moodu sendiri sebagian besar masyarakatnya sangat antusias dalam bidang keagamaan dan itu bisa dibuktikan dalam lomba STQ dan MTQ,” kata Eladona Sidiki.

Terkait ganti untung untuk pembebasan lahan pembangunan Islamic Center, Eladona Sidiki berharap bisa sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah atau sesuai yang akan dihasilkan oleh tim appraisal.

 

Pewarta: Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto yang didampingi Sekretaris Dinas Aisa Ibrahim, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Romen S Lantu dan Kepala Seksi Irigari dan Air Tanah meninjau Kantor Daerah Pengamatan (DP-01) yang berada di Kota Gorontalo dan kantor Daerah Pengamatan (DP-02) di Kabupaten Gorontalo, Senin (13/01/2020)

Pada peninjauannya Handoyo Sugiharto memfokuskan pada pengawasan pintu air dan pemeliharan saluran irigasi yang dilakukan oleh para staf di kantor daerah pengamatan di masing-masing wilayah.

“Kami melakukan pengawasan dan menggelar rapat di kantor DP-01 dan di DP-02 Limboto, Pengawasan Daerah Irigasi (DI) Pilohayanga dan DI Huludupitango,” kata Handoyo Sugiharto.

Untuk DP-01 daerah Irigasi yang menjadi tanggung jawab adalah DI Pilohanga yang memilik 33 pintu air yang tersebar di saluran irigasi sepanjang 22,6 kilometer yang dapat mengairi sawah seluas 1.045 hektar.

Untuk DP-02 memiliki panjang saluran irigasi 18,431 kilometer dengan 30 pintu air yang dapat mengairi persawahan seluas 1.310 hektar.

“Kami membahas kondisi sekarang dan beberapa kebutuhan yang perlu kita lengkapi, termasuk di dalamnya kebutuhan peralatan kerja, perbaikan pintu air, sehingga ke depan DI Huludupitango ini bisa lebih maksimalkan untuk melayani sawah seluas 1.310 hektar,” ujar Handoyo Sugiharto.

Untuk mengantisipasi banjir yang sewaktu-waktu terjadi pada saat ini, Handoyo Sugiharto menjelaskan bahwa seluruh staf yang ada di pengamatan 01 dan kantor daerah pengamatan 02 terus melaksanakan pemeliharaan secara rutin dan pengawasan terhadap pintu-pintu air.

“Sekarang ini seluruh staf DP-01 dan DP-02 secara rutin melaksanakan kerja bakti pembersihan saluran, juga bekerja sama dengan P3A dan masyarakat untuk mengatasi kalau ada permasalahan banjir atau pembagian air di sawah-sawah pada saat musim tanam,” jelas Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto juga mengingatkan para staf yang ada di kantor daerah pengamatan untuk menjaga kedisiplinan dan berharap lebih meningkatkan etos kerja seperti apa yang menjadi trilogi PU yaitu bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat.

 

Pewarta: Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo