>

Displaying items by tag: PPID

GORONTALO – Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo akan menjadikan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengujian Material Jalan Dan Bangunan sebagai laboratorium tujuan pengujian material jalan dan bangunan yang ada di kawasan Sulawesi.

Layanan laboratorium ini khususnya untuk proyek pekerjaan yang ada di Provinsi Gorontalo, untuk menghadapi akreditasi ini Dinas PUPR berkoordinasi dengan laboratorium serupa di Palu Sulawesi Tengah yang sudah terakreditasi.

“Laboratorium ini sudah kami siapkan matang, menunggu diakreditasi. Prosesnya sedang disiapkan sambil brkoordinasi dengan laboratorium di Palu” kata Richie Z Abdullah, Kepala Seksi Teknis Bina Marga, Rabu (26/06/2019).

Kepala Dinas PUPR, Handoyo Sugiharto, juga menegaskan akan mendorong dan berupaya laboratorium ini segera terakreditasi dan menjadi salah satu laboratorium acuan atau rujukan dari setiap pemeriksaan material jalan dan bangunan.

“Laboratorium PUPR ini sebagai laboratorium  independen, tempat kolaborasi sesama dinas PU, kontraktor dan konsultan untuk menghasilkan pekerjaan sesuai spesifikasi yang diterima siapapun, mau diperiksa di lab manapun hasilnya akan sama,” ujar Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provisi Gorontalo.

 

Pewarta : Yudi - Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan 1 unit mobil operasional kepada Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang bertempat di Makodam XIII, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (27/6/2019).

Penyerahan mobil jenis Fortuner 4X2 A/T TRD itu ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan secara simbolis kunci mobil. Mobil pabrikan Toyota tahun 2019 itu diharapkan bisa mendukung operasional jajaran TNI.

 “Mobil ini mungkin nilainya tidak ada apa apanya dengan kendaraan operasional Pak Jenderal yang saya lihat cukup mewah. Tapi inilah kesanggupan kami dan apresiasi kami untuk jajaran TNI,” kata Rusli Habibie.

Rusli Habibie menilai peran TNI sangat baik dalam menjaga keaman dan ketertiban khususnya saat Pemilu 2019 lalu. Semua tidak terlepas dari komunikasi dan sinergitas yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Polri dan unsur Forkopimda lainnya.

“Terima kasih atas kerjasama dan sinergitas selama ini dalam mengawal ketahanan pangan di Gorontalo. Mulai dari percetakan sawah baru, distribusi pupuk dan benih yang melibatkan jajaran Babinsa,” sambung Rusli Habibie.

Sementara itu, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang selama ini terbangun dengan pemerintah daerah. Ia menilai pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Gorontalo banyak membantu tugas fungsi TNI khususnya dalam hal karya bakti, penyediaan lahan, operasional kendaraan bahkan operasional prajurit TNI yang bertugas sebagai Babinsa.

“Ada satu Pak Gubernur yang perlu kita laporkan ke Pak KASAD, ada bantuan operasional para Babinsa yang di Provinsi lain tidak ada. Bukan anggarannya yang besar tapi apresiasi dari pemerintah kepada Babinsa yang patut kami apresiasi,” puji Jenderal Bintang Dua itu.

Selain dihadiri oleh Gubernur Gorontalo dan pimpinan OPD, pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin, Bupati Boalemo Darwis Mooridu dan Wakil Bupati Pohuwato Amin Haras.Daerah lain seperti Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo masing-masing mengutus Sekretaris Daerah.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

YOGYAKARTA – Provinsi Gorontalo kembali mengukir prestasi yang membanggakan dengan menjadi daerah yang mendaapt 2 penghargaan dari Pemerintah Pusat.

Dau penghargaan datang dari Badan Kepegawaian Negara Regional XI dengan diraihnya dua kategori, yaitu kategori Pengelolaan Manajemen Aparat Sipil Negara (ASN) dan kategori Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

Dalam kategori Pengelolaan Manajemen ASN, Provinsi Gorontalo berhasil mendapatkan juara 2, dan di kategori Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, Gorontalo juga berada di posisi kedua.

Penghargaan BKN Regional XI Choice Awards diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba dari Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN Haryono Dwi Putranto, pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian, Rabu (26/6/2019) yang berlangsung di hotel New Saphir, Yogyakarta.

Darda Daraba mengungkapkan, diraihnya dua kategori penghargaan dari BKN Regional XI sebagai bukti dan pengakuan akan manajemen kepegawaian Provinsi Gorontalo yang sudah sesuai aturan yang berlaku.

” Ini buktinya bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim, kita sudah dianggap telah masuk pada tahap manajemen yang sudah sesuai aturan yang berlaku,” jelas Darda.

Dalam BKN Awards ini, untuk tingkat provinsi terdiri dari dua kategori yaitu kategori pengelolaan manajemen ASN dan kategori pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
Sementara untuk tingkat kabupaten/kota ada 4 kategori.

Pewarta : Nova/Asriani- Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo mengadakan tatap muka sekaligus perpisahan dengan pejabat lama Kepala Dinas Rifli M Katili, Kamis (27/6/2019) di Ruang Rapat Dinas.

Perpisahan ini dilakukan karea Rifli Katili saat ini telah bertugas sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menggantikan Nancy Lahay.

Pejabat baru kepala dinas  adalah Asri W Banteng, yang sebelumnya menjabat Staff Ahli Gubernur Gorontalo.

“Saya merasa berat untuk meninggalkan dinas yang telah saya pimpin 10 bulan, pasalnya telah terjalin komunikasi yang erat dan kedekatan emosional dengan personel di Dinas Kominfo,” kata Rifli Katili.

Rifli Katili berharap komunikasi yang selama terjalin tetap dijaga bahkan ditingkatkan meskipun sudah berpindah tugas.

Rifli Katili optimistis dengan kehadiran Asri Banteng sebagai nakhoda baru Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo mampu melakukan peningkatan kinerja dan prestasi.

Suasana makin khidmat saat para staf menyampaikan pesan dan kesan selama dipimpin oleh Rifli Katili. Semuanya tak bisa menyembunyikan keharuan pada acara ini.

“Kita semua di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo ini bisa menjaga kebersamaan, kekompakan dan ritme kinerja,”  ujar Rifli Katili.

 

Pewarta : Yoan Dunda - Dinas Kominfo Dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan beberapa substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri  yang harus dipahami pimpinan daerah, SKPD dan anggota dewan yang terkait  dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Subtansi tersebut adalah sinkronisasi dalam kebijakan pemeritah daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya.

Implementasi substansi tersebut adalah upaya pelaksanaan desentralisasi pengelelolaan keuangan daerah. Desentralisasi pengelolaan tersebut harus dipandang sebagai amanah reformasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Indikator uama pengukur kualitas pngelolaan keuangan adalah ketepatan penyelsaian APBD, tingginya penyerapan, ketepatan penya,paian laporan keuangan pemerintah daerah, kualitas opini pemeriksaan BPK, perbaikan indeks persepsi korupsi dan perbaikan indeks kesjahteraan rakyat,” kata Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo saat membuka sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020, Kamis (27/6/2019).

Sosialisasi ini dilakukan oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo yang  berlangsung di Hotel Best Western The Lagoon, Manado, Sulawesi Utara, pada Kamis-Jumat (27-28/6/2019).

Gubernur juga mmeinda semua daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD.

“Bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, alokasi anggaran belanja sekecil-kecilnya 70 persen untuk belanja publik,” ujar Rusli Habibie.

Agar tepat sasaran da bermanfaat bagi masyarakat, Gubernur minta seluruh pemerintah daerah menginplementasikan pendekatan perencanaan anggaran money follow program dengan cara memastikan program yang benar-benar bermafaat.

Sosialisasi ini diikuti Sekretaris Daerah provinsi, kota dan kabupaten, anggota dan pimpinan serta badan anggaran DPRD dan SKPD teknis.

Dalam kegiatan ini dihadirkan sebagai pembicara Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Kepala Subdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kepala Seksi Subdit Perumusan kebijakan Non Dama Perimbangan Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah kementeran Keuangan, Sekda dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.

Dalam laporan panitia oleh Kepala  Badan Keuangan, Huzairin Roham, mengatakan tujuan sosialisasi ini adalah menciptakan pemahaman yang sama antara tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan badan anggaran DPRD dan Kabupaten/kota.

 

Pewarta : Roy Z Usman - Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo,  Handoyo Sugiharto saat memimpin rapat koordinasi. Foto Yudi

GORONTALO – Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi pengawasan paket pekerjaan proyek.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat kepala dinas ini melibatkan pejabat terkait di Dinas PUPR, konsultan pengawas jalan dan kontraktor pelaksana, Rabu (26/6/2019).

“Kami melakukan koordinasi dengan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas untuk pekerjaan di beberapa paket jalan di lingkungan” kata .Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas untuk mencapai kwalitas kerja antara konsultan pengawas, kontraktor pelaksana dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta pengawas lapangan dan untuk menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan.

“Kami membangun sinergitas untuk peningkatan kualitas pekerjaan di tahun ini. Ada kesepakatan yang kami capai” lanjut Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto berharap pihak terkait yang menjalankan pekerjaan proyek tahun ini bisa berjalan sesuai yang ditargetkan, tepat waktu, berkualitas, tepat sasaran dan tepat mutu. Sehingga menghasilkan pembangunan infarstruktur bermutu dan unggul.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Sebanyak 30 perpustakaan sekolah, perguruan tinggi dan desa di Provinsi Gorontalo selesai diakreditasi oleh tim Perpustakaan Nasional

Akreditasi perpustakaan yang berlangsung 2 hari dan melayani 30 perpustakaan ini menjadi tantangan berat bagi semua pihak, karena harus mengoptimalkan waktu untuk menilai semua perpustakaan.

“Proses ini menguras energi dari semua pihak, Tim Assesor maupun pendamping yang bekerja mulai pagi hingga malam karena terbatasnya waktu yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional,” kata Yosep P Koton, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Kamis (27/6/2019).

Yosep Koton menyampaikan terima kasih kepada Tim Akreditasi yang telah bekerja maksimal tanpa mengenal lelah menyelesaikan tugas ini dan kepada pendamping yang telah membantu tim dari Jakarta sehingga berjalan lancar.

“Saya selaku pimpinan dan seluruh staf berharap hasil akreditasi ini akan meningkatkan kualitas perpustakaan di Provinsi Gorontalo,” ujar Yosep Koton.

Ketua Tim Akreditasi Perpustakaan, Agus Rifai juga manyampaikan terima kasih atas pelayanan dan bantuan dari pimpinan dan jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo yang telah membantu sehingga waktu yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional terlaksana dengan baik.

“Semoga apa yang menjadi harapan Kepala Dinas dan jajarannya terwujud,” kata Agus Rifai.

 

Pewarta : Suleman – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Bertempat di Aula Kantor PLUT-KUMKM Provinsi Gorontalo dilaksanakan  Kegiatan bimbingan teknis peningkatan kualitas produk KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Bimbingan teknis ini dibuka Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdanganngan Provinsi  Gorontalo,  M Nadajamudin.

Menurut M Nadajamudin bimbingan teknis ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemberdayaan UKM  agar mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM ) yang terampil dan profesional dialam pengelolaan keuangan usaha.

“Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini sangat besar apalagi pendapatan dari usaha mikro kecil dan menengah cukup menjanjikan. Salah satunya dengan cara membuat pembukuan yang baik,” kata M Nadjamuddin, Rabu (26/6/2019).

M Nadjamuddin menilai salah satu kelemahan UMKM dan UKM sejenis adalah minimnya pengelolaan keuangan, padahal mengelola keuangan usaha ini sangat vital bagi tumbuh kembangnya UMKM pada masa-masa awal.

“Kami harapkan peserta  bimtek ini dapat memahami cara pengelolaan keuangan yang baik, tak jarang keuangan usaha bercampur dengan keuangan pribadi, pemasukan dan pengeluaran pun tidak dibukukan tetapi hanya diingat,” papar Kepala Bidang UMKM , Lyla Ramziah Laya.

Ia memberi saran UMKM dan UKM dapat membuat inovasi usaha, bukan saja melalui produk tapi juga dalam pengelolaan keuangan, dengan begitu usaha yang kelola akan perkembang.

 

Pewarta : Ramli Mohune - Dinas Kumperindag

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Di puncak perayaan Hari Anti Narkoba, Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Sul A Moito, menerima piagam penghargaan dari Kepala Badan Narkotika Provinsi Gorontalo Brigadir Jenderal Polisi Oneng Soebroto.

Sul A Moito menerima penghargaan ini mewakili Ketua DPRD yang berhalangan hadir pada acara ini yang berlangsung di Gedung Grand Sumber Ria, Kota Gorontalo.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Narkotika yang telah memberi apresiasi kepada DPRD Gorontalo,” kata Sul A Moito, Rabu (26/6/2019).

Penghargaan tersebut diberikan atas peran aktif lembaga DPRD dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika di Provinsi Gorontalo yang di buktikan dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang telah di tetapkan pada tanggal 9 Maret 2019.

Perda ini menjadi usul inisiatif DPRD Provinsi Gorontalo sebagai komitmen dan perjuangannya untuk memberantas narkotika di daerah ini.

 

Pewarta : Moh. Yani Uno - Sekretariat DPRD

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO –  Setiap daerah memiliki keanekaragaman warisan geologi, salah satunya adalah Provinsi Gorontalo yang sangat layak dan potensial untuk dijadikan satu kawasan geopark.

Warisan geologi (geoheritage) yang akan dijadikan geopark ini setidaknya memiliki 3 keanekaragaman, Warisan Geologi (Geoheritage) memiliki tiga keanekaragaman, geologi (Geodiversity), hayati (Biodiversity), dan budaya (Cultural Diversity).

Hal ini disampaikan Tegu Pardede, Kepala Sub-Direktorat Geologi Pertambangan Umum dan Panas Bumi kepada Bidang Litbang Bapppeda Provinsi Gorontalo yang berkunjung ke Direktorat Sumber Daya Air Pokja Energi untuk melakukan konsultasi teknis tentang pengembangan geopark.

“Pengembangan kawasan geopark ini harus melalui empat tahapan, penetapan warisan geologi, perencanaan, penetapan status, dan pengelolaannya,” kata Tegu Pardede.

Dalam pertemuan ini dihadiri juga oleh Heryadi Rachmat pakar geologi.  Heryadi Rachmat menambahkan untuk pengembangan potensi pengembangan pariwisata harus memperhatikan tiga pilar, konservasi, edukasi, dan ekonomi masyarakat.

“Selain melakukan konsultasi teknis dengan Bappenas, tim Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan di beberapa lokasi Geopark Ciletuh Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, diantaranya Pantai Palangpang Beach, Puncak Darma, dan Puncak Aher,” ujar Budiyanto Sidiki, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Rabu (26/6/2019).

Di akhir pertemuan dengan Sekretaris LPPM ITB Bandung, Irwan Meilano, dan Ketua Pusat Survey Geologi yang diwakili oleh Kepala Sub-Bidang Geologi Dasar dan Terapan Asep Kurnia Permana, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak LPPM ITB Bandung dan pihak PSG telah menerima kunjungan kami serta menyatakan untuk menyepakati perjanjian MOU dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Ketua Pusat Survey Geologi juga bersedia untuk membantu dan mendampingi proses verifikasi bersama kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait semua warisan Geologi yang ada di Provinsi Gorontalo untuk dijadikan satu kawasan geopark.

 

Pewarta : Bapppeda

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama