>

GORONTALO – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi Gorontalo berada pada angka 73,92 persen (kategori baik) dan berada di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 72,11 persen.

Hal tersebut diungkapkan pada Diskusi Terpumpun “Kajian Peran Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Demokrasi Indonesia” yang dilaksanakan oleh Bappenas, yang berlangsung di ruang Rapat Lt.1 Bappeda Provinsi Gorontalo, Rabu (17/7/2019).

Tingginya IDI Provinsi Gorontalo dinilai melalui tiga aspek yang meliputi aspek kebebasan sipil yang sudah berkategori baik dengan nilai 85,30 poin, aspek hak-hak politik sebesar 8,18 poin dengan kategori sedang, serta aspek lembaga demokrasi sebesar 68,73 poin dengan kategori sedang.

Jika ditarik nilai rata-rata, indeks demokrasi Gorontalo tahun 2017 menunjukan peningkatan dibanding indeks demokrasi tahun 2012 dengan nilai indeks di bawah 60 persen.

Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki mengatakan, peningkatan indeks demokrasi itu menunjukan hal positif. Angka tersebut mengalami kenaikan dan penurunan seiring dengan sejumlah peristiwa politik yang terjadi di Gorontalo.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem mengatakan walaupun Indeks demokrasi Gorontalo sudah mengalami kenaikan, namun masih perlu ada penanaman nilai2 demokrasi yang berkelanjutan. Bukan hanya pada saat mendekati momen pemilu, khususnya untuk mendukung kedewasaan dalam budaya berdemokrasi.

“Kapasitas anggota DPRD khususnya terkait pendidikan pun harus ditingkatkan serta regulasi penggunaan dana partai agar dibuat pola yang menjadi standar dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban,” tambah Ketua KPU.

sebagai informasi, angka IDI Provinsi Gorontalo yang berada di atas rata-rata nasional juga menjadi salah satu alasan Gorontalo menjadi salah satu lokasi FGD untuk menghimpun masukan dan umpan balik yang konstruktif khususnya terkait peran lembaga perwakilan dalam demokrasi Indonesia untuk perbaikan perencanaan nasional kedepannya.

FGD ini diikuti  Kepala Subdirektorat Kelembagaan Demokrasi  Bappenas,  Kepala Bapppeda, Ketua KPU, Perwakilan Kesbangpol, Komunitas Penggiat Pemilu, perwakilan dari Universitas Gorontalo dan media.

 

Pewarta : Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dan Kota untuk mengalokasikan anggaran pasar murah pada APBD 2020.

Menurutnya, program yang sudah dilaksanakannya beberapa tahun terakhir cukup efektif untuk menekan angka kemiskinan.

“Tadi dipaparkan kemiskinan kita (Maret 2019) turun 0,31 persen. Setelah kami evaluasi, itu salah satunya dipengaruhi oleh pasar murah. Sehingga itu saya berharap kabupaten/kota mengambil bagian juga pada APBD 2020 untuk pasar murah. Kami akan evaluasi nanti (usulan APBD 2020 ke Pemprov),” kata Gubernur Rusli pada perwakilan Pemda Kabupaten/Kota saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Triwulan II yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Rabu (17/7/2019).

Terkait dengan program sosial, Gubernur Rusli menjelaskan bahwa pihaknya sejak dulu konsisten membantu rakyat miskin. Program pasar murah bahkan sudah bergulir sejak tahun 2015 lalu. Saat ini, pihaknya sedang mematangkan konsep Kartu Sembako Bersubsidi bagi warga miskin.

“Di Perubahan APBD 2019, kami tambahkan lagi anggaran sampai Desember 2019. Melalui Dinas Sosial kami tambah lagi program Kartu Sembako Bersubsidi. Sasarannya sudah ada bye name bye adress,” tambahnya.

Rusli berharap para Bupati dan Wali Kota bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Salah satu caranya dengan mengintegrasikan program secara bersama-sama sehingga penanganan kemiskinan di daerah bisa cepat ditekan.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data terbaru penurunan kemiskinan di Gorontalo. Maret 2019 kemiskinan turun 0,31 persen menjadi 15,51 persen dibandingkan September 2018 sebesar 15,83 persen. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai 186,03 ribu orang, turun 2,27 ribu orang dibandingkan September 2018.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Ratusan siswa baru SMK Negeri 5 Kota Gorontalo mendapat materi kebencanaan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Masa Orientasi Siswa (MOS) yang diperuntukkan kepada para siswa baru.

Dalam paparan tentang Pengurangan resiko bencana, Sumarwoto, Kepala BPBD memberi apresiasi kepada Kepala Sekolah dan jajaranya atas inisiatif mengundang BPBD.

“Sekolah adalah lingkungan yang rawan bencana karena banyak orang dalam kurun waktu agak lama,” ujar Sumarwoto, Rabu (17/7/2019).

Sumarwoto menyarankan 1-2 tahun sekolah selalu mengadakan simulasi menghadapi bencana yang berbeda, misalnya tahun ini gempa, tahun depan banjir dan sebagainya.

Juga perlu dibangun atau membemberi informasi papa kebencanaan dan jalur evakuasi yang dipasang di lingkungan sekolah, sehingga anak-anak ada panduan lari (arah) ke mana jika ada bencana gempa.

“BPBD selalu komitmen bekerjasama dan membantu Sekolah dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana,” ujar Sumarwoto.

 

Pewarta : iswandi Jusuf - BPDB

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO  - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo, Sumarwoto, menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)  Kota Gorontalo.

Kegiatan dini laksanakan oleh Dinas PUPR Kota Gorontalo, Selasa (16/7/2019) di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo.

Menurut Sumarwoto, Kota Gorontalo termasuk daerah yang memiliki potensi rawan bencana. Bencana yang berpotensi terjadi adalah banjir, tanah longsor, kebakaran dan gempa tektonik.

“Kota Gorontalo merupakan daerah yang memiliki patahan sehingga berpotensi terjadi gempa tektonok,” kata Sumarwoto.

Sumarwoto memaparkan, patahan ini melewati Kecamatan Hulontalangi dan Kecamatan Kota Barat. Selanjutnya Sumarwoto menyarankan agar wilayah yang dilewati patahan agar dibatasi untuk pengembangan pemukiman.

Ia juga menyarankan untuk mempertahankan ruang terbuka hijau untuk titik evakuasi, membangun embung dan memperbaiki drainase.

Di akhir paparan sumarwoto berharap agar masyarakat berhati-hati terhadap ancaman bencana kebakaran.

 

Pewarta : Iswandi Jusuf - BPBD

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada para Bupati/Walikota se Provinsi Gorontalo untuk lebih memperhatikan realisasi fisik dan keuangan daerah. Menurutnya, ekonomi Provinsi Gorontalo masih sangat tergantung pada belanja pemerintah.

Data Biro Pengendalian dan Pembangunan Ekonomi (P2E) Pemprov Gorontalo mencatat, realisasi fisik di 6 kabupaten/kota sudah berada di atas 40 persen. Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara realisasinya pekerjaan fisik masih sangat rendah yakni 32,21 persen dan Gorut 26,08 persen.

Begitu juga untuk realisasi keuangan, Kabupaten Gorontalo mencatat realisasi 43 persen, Pohuwato, Bone Bolango dan Boalemo masing masing 41,20 persen, 37,87 persen dan 37,01 persen. Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara baru mampu membelanjakan anggaran daerah masing-masing 27,47 persen dan 23,06 persen.

“Bapak Presiden setiap pertemuan dengan para Gubernur mewanti-wanti untuk melaksanakan program lebih cepat di awal tahun. Jangan nanti ditumpuk di pertengahan atau akhir tahun. Ada kesan kita lebih suka menyimpan anggaran di bank,” terang Gubernur Rusli dihadapan perwakilan Pemda Kabupaten/Kota saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Triwulan II yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Rabu (17/7/2019).

Mantan Bupati Gorontalo Utara itu juga mengingatkan kepada bupati/wali kota untuk memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat secara lebih terencana dan tetap waktu. DAK yang tidak terserap hanya akan meninggalkan kesan bahwa Pemda tidak serius dibantu melalui dana APBN.

 “Penyelesaian serapan DAK juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai fisiknya sudah 100% tapi karena pencaiaran dana sudah tutup tanggal 15 Desember, maka tidak bisa lagi ditagih. Selisihnya harus ditanggung pemerintah daerah yang tentu saja membebani APBD kita,” tandasnya.

Pada rakorev tersebut juga terungkap realisasi fisik dan keuangan Pemprov Gorontalo yang relatif lebih baik. Realisasi fisik untuk triwulan II mencapai angka 55,22 persen, sementara untuk realisasi keuangan mencapai 47,73 persen.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) mencatat realisasi fisik untuk triwulan II mencapai angka 55,22 persen, sementara untuk realisasi keuangan mencapai 47,73 persen.

“Realisasi yang dihitung per bulan Juni 2019 tersebut jauh dari target kami yakni fisik 46,45 Persen dan keuangan 39,88 persen,” ungkap Kepala Biro P2E Sagita Wartabone saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Triwulan II Tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Rabu (17/7/2019).

Jika dibandingkan dengan realisasi yang sama tahun 2018, realiasi fisik dan keuangan Juli 2019 sudah semakin baik. Tahun lalu, belanja anggaran pada periode Juni 2018 untuk fisik hanya 38,11% dan keuangan 32,82 persen.

“Dari 32 OPD yang ada di Pemprov Gorontalo, 28 diantaranya sudah mencapai bahkan melebih target. Ada empat yang realisasi fisik dan keuangannya yang masih rendah yakni Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro Hukum, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas PUPR,” imbuh Sagita.

Jika dibandingkan dengan realisasi fisik di 6 kabupaten/kota, hanya Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara yang realisasinya di bawah 40 persen. Kota Gorontalo baru mampu merealisasikan pekerjaan fisik 32,21 persen dan Gorut 26,08 persen.

Begitu juga untuk realisasi keuangan, Kabupaten Gorontalo mencatat realisasi 43 persen, Pohuwato, Bone Bolango dan Boalemo masing masing 41,20 persen, 37,87 persen dan 37,01 persen. Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara baru mampu membelanjakan anggaran daerah masing-masing 27,47 persen dan 23,06 persen.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diharapkan dapat menggunakan Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) apabila menemui permasalahan sengketa kontrak, karena ini merupakan bentuk fasilitasi LKPP terhadap munculnya permasalahan dan minimnya SDM yang memiliki keahlian terkait sengketa kontrak.

Harapan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili di ruang kerjanya, Rabu (17/7/19).

Wahyudin Katili mengatakan selain pemanfaatan LPS, tidak menutup kemungkinan permasalahan sengketa kontrak dapat diselesaikan di daerah atas peran Aparat Pengawasan Pemerintahan Daerah (APIP), bagian hukum ataupun Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

“ Tentunya menggunakan tenaga ahli mediator yang bersertifikasi dari Mahkamah Agung,” kata Wahyudin Katili.

Wahyudin juga menambahkan, sesuai penjelasan Plt Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Mudji Santosa saat membuka Sosialisasi Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Kontrak PBJ beberapa waktu lalu, dalam menangani permasalahan sengketa kontrak PBJ, LKPP telah menyelenggarakan Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) yang berlokasi di LKPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh penanggung jawab layanan.

“Ruang lingkup LPS itu sendiri mencakup tiga tahapan yakni, mediasi, konsiliasi dan arbitrase,” terang Wahyudin yang menjelaskan arahan Mudji Santosa.

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator.

Konsiliasi sendiri memiliki arti yaitu penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator yang juga bisa memberikan saran pendapat atau solusi yang ditawarkan kepada kedua belah pihak.

Tahap terakhir arbitrase, penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Ditahap ini ada seorang arbiter yang memutus sengketa kontrak ini seperti pada peradilan lainnya, tambahnya.

Wahyudin mengutarakan bahwa pelaksanaan sosialisasi LPS kontrak PBJ ini sangat penting. Dengan status UKPBJ di Provinsi Gorontalo yang saat ini sudah diimplementasikan dalam bentuk OPD sebagai Biro (Pemprov) dan Bagian (Pemkab) maka akan semakin strategis, sehingga dalam pelaksanaan acaranya kemarin dengan mengikutsertakan para kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, inspektorat provinsi dan kabupaten/kota, bagian hukum provinsi kabupaten/kota serta UKPBJ provinsi kabupaten/kota.

Pewarta : Burhan - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis proyeksi pendapatan pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendatang akan mengalami peningkatan. Nilainya peningkatan Rp50.397.545.493,00- menjadi Rp2.006.064.139.749,00 dari tahun 2019 ini.

Hal tersebut sebagaimana terungkap saat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa (16/7/2019).

“Mengalami peningkatan 2,58 persen dibandingkan pendapatan daerah pada APBD 2019 sebesar Rp1.995.666.594.256,00,” kata Sekretaris Daerah Darda Daraba yang didaulat membacakan sambutan gubernur.

Pendapatan tersebut sejalan dengan proyeksi belanja daerah yang akan difokuskan untuk pengentasan kemiskinan, kebutuhan infrastruktur dan fasilitas umum, pendidikan dan akses kesehatan masyarakat.

“Ada juga program untuk pengembangan ekonomi masyarakat, mendorong penguatan ketahanan pangan serta upaya dalam pengembangan potensi-potensi unggulan dan kewilayahan daerah,” imbuhnya.

Melalui usulan KUA-PPAS 2020 yang akan dibahas oleh DPRD tersebut, Pemprov Gorontalo menetapkan beberapa indikator dan target pembangunan pada 2020 nanti. Diantaranya Pertumbuhan Ekonomi 6,69 persen, Indeks Gini 0,39 poin, Indeks Pembangunan Manusia 68.71 poin serta Persentase Penduduk Miskin turun menjadi 15.00 persen.

Di hari yang sama, DPRD juga telah menyetujui usulan Perubahan KUA-PPAS 2019 untuk dilanjutkan pada pembahasan Perubahan APBD 2019 sesuai dengan mekansime dewan.

 

Pewarta: Isam – Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mendukung sepenuhnya  lomba orienteering yang dikemas dalam kegiatan Sprint Celebes 1942 Jilid IV yang akan digelar oleh Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Alaska Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo.

Hal itu diungkapkannya saat menerima pengurus Mapala Alaska di ruang kerja Wagub kompleks Gubernuran Gorontalo, Selasa (16/7/2019).

“Saya himbau seluruh instansi dan Organisasi Perangkat Daerah dapat mendukung kegiatan Mapala ini. Apalagi kegiatan ini bertaraf nasional dan akan dihadiri oleh banyak peserta dari luar Gorontalo,” kata Wagub Idris Rahim pada kesempatan itu.

Orienteering adalah olahraga yang membutuhkan kemampuan dan keterampilan navigasi menggunakan peta dan kompas untuk menyelesaikan suatu lintasan dari titik kontrol satu ke titik kontrol lain dalam waktu sesingkat mungkin. Olahraga ini memadukan keselarasan berpikir, kecepatan, dan kekuatan fisik.

“Titik koordinat ditetapkan oleh panitia, selanjutnya peserta berlomba berlomba mencari titik koordinat itu menggunakan kompas dan peta. Yang tercepat dialah pemenangnya. Lomba ini bertujuan untuk menguji kemampuan setiap peserta dalam membaca kompas dan peta,” jelas Ani, selaku Ketua Ketua Divisi Fotografi dan Jurnalistik Mapala Alaska saat diwawancarai usai bertemu dengan Wagub Idris Rahim.

Ani menambahkan, lomba orienteering Sprint Celebes 1942 Jilid IV akan diikuti oleh peserta dari Mapala seluruh Indonesia. Sesuai rencana, lomba orienteering akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2019 berlokasi di Dulamayo, Kabupaten Gorontalo.

 “Total hadiahnya Rp30 juta. Biaya pendaftaran untuk gelombang pertama hingga akhir Agustus sebesar Rp200 ribu dan gelombang kedua pada bulan September sebesar Rp225 ribu,” tandas Ani.

Untuk informasi pendaftaran dapat dilihat di Website www.sprintcelebes1942.com

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Idah Syahidah mengajak kaum muda, terutama kaum milenial untuk menunjukkan kepedulian kepada para orang lanjut usia (lansia).

Hal ini dikatakan Idah Syahidah pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-23 tingkat Provinsi Gorontalo di halaman rumah jabatan Gubernur Gorontalo yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, Selasa (16/7/2019).

“Peringatan hari lansia ini semata-mata bukan hanya untuk para lansia tapi juga untuk kaum muda atau bahasa gaulnya kaum milenial. Kenapa? karena saya inginkan kaum milenial yang ada di Gorontalo bisa membuat kegiatan positif misalnya dengan melibatkan para oma-opa ini, di ajak wisata atau hal menyenangkan lainnya,” kata Idah Syahidah.

Idah Syahidah menambahkan kaum milenial bisa mencontoh bagaimana para lansia mengawal tumbuh kembang generasi mereka. Kaum milenial juga bisa bertanya tentang pengalaman hidup yang inspiratif serta menjadi suri tauladan bagi generasi mereka dari para lansia.

“Pasti di setiap keluarga itu ada ayah atau ibu, oma atau kakek yang selalu menceritakan kehebatan mereka saat muda dulu. Di sinilah ke tauladan dari lansia bisa diwariskan dan diteladani oleh generasi penerus,” kata Idah Syahidah yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo.

Para lansia yang hadir dalam kegiatan ini mendapatkan paket bantuan bahan pokok berupa beras, gula dan minyak goreng serta uang.

Peringatan ke-23 HLUN ini, diikuti oleh 500 lansia se-Provinsi Gorontalo, 200 relawan dan pihak-pihak terkait dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Diakhir acara, beberapa lansia mendapatkan kesempatan untuk menampilkan kebolehannya berupa tari dana-dana dan paduan suara.

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo