>
Selasa, 14 Januari 2020 19:35

DPRD Terima Aspirasi Pengemudi Ojek Daring

 

GORONTALO – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menerima para pendemo yang berasal dari pengemudi ojek dalam jaringan (online), , Senin (13/1/2020).

Para pengemudi ojek ini menyuarakan di halaman Kantor DPRD atas keluhannya terkait masalah yang mereka hadapi di lapangan dan hubungannya dengan manajemen aplikasi.

Ketua Komisi IV, Hamid Kuna saat menerima para pengunjuk rasa mengatakan seluruh keluhan dan aspirasi para pengemudi ojek dalam jaringan ini akan dicatat ditampung untuk dibahas dan dikomunikasikan dengan pihak terkait.

“Kami di sini sebagai orangtua, teman dari rekan-rekan yang menyerap aspirasi. Apa yang menjadi keluhan akan kami tampung. DPRD Provinsi Gorontalo akan menghadirkan langsung aplikator Grab untuk memberikan solusi,” kata Hamid Kuna.

Hamid Kuna juga akan meminta manajemen aplikasi Grab di wilayah Gorontalo agar dapat menentukan sikap, dan kasus ini tidak mengambang yang merugikan banyak orang.

Para pengemudi ojek dalam jaringan ini meminta DPRD menjadi jembatan dengan pihak aplikator agar dapat diambil jalan terbaik bagi mereka.

Mediasi bersama DPRD ini akan dilakukan pada Senin mendatang, dengan menghadirkan Dinas Perhubungan untuk berdialog mengenai permasalahan tersebut.

“Kami terima usulan DPRD untuk dilakukan mediasi bersama agar tidak terus terbentur antara driver dan aplikator,” kata Hamid Kuna.

Demikian dalam pertemuan tersebut hadir juga perwakilan Grab Gorontalo. DPRD Provinsi Gorontalo berjanji akan membawa permasalahan ini ke pihak aplikator yang ada di Jakarta untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO  – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Ranperda penyelenggaraan baca tulis Alqur’an bagi Umat Islam dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Senin, (13/01/2020).

Rapat kerja bertujuan membahas substansi dan konteks Ranperda secara komprehensif sehingga dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah dan menjadi payung hukum untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Rapat dipimpin Ketua Pansus, Adnan Entengo, yang dihadiri beserta anggota Pansus. Dari OPD hadir Kepala Biro Hukum beserta tim penyusun naskah akademik.

“Kami membahas Ranperda bersama secara detail pasal-pasal hingga ayat-ayat yang tercantum di dalamnya. DPRD Provinsi Gorontalo bersama OPD terkait juga merencanakan untuk melakukan konsultasi ke kementerian guna penyempurnaan isi dari Ranperda tersebut,” kata Adnan Entengo.

Ranperda penyelenggaraan baca tulis Alquran bagi umat Islam ini telah disampaikan beberapa hari yang lalu oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD Provinsi Gorontalo dan disetujui oleh seluruh fraksi untuk dibahas di tingkat Pansus. 

“DPRD Provinsi Gorontalo mendukung Ranperda ini untuk dibahas di tingkat Pansus dengan harapan masyarakat yang beragama Islam di Provinsi Gorontalo bisa membaca dan menulis Alquran,” ujar Adnan Entengo.

 

Pewarta : Hnegki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO  – Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda), Daeng Rosada menemui Paris Jusuf Ketua DPRD Provinsi Gorontalo untuk pamitan karena segera pindah tugas ke daerah lain, Senin (13/1/2020).

 “Siang ini beliau hadir bersama jajaran menyampaikan kabar bahwa beliau akan bertugas di tempat baru. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kabinda, Bapak Daeng Rosada atas dedikasi dan kerja di Provinsi Gorontalo, terutama kerja sama pada pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif periode 2019-2024,” kata Paris Jusuf.

Paris Jusuf menyampaikan apresiasi atas dipromosikannya Daeng Rosada menempati jabatan baru. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo ini juga menambahkan akan terus menjalin kerja sama dengan jajarannya.

Sementara itu, Daeng Rosada juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat dan Pemerintah Gorontalo yang ikut membantu tugas pokok dan fungsui Kabinda selama ini.

“Selama ini kami mendukung kebijakan DPRD Provinsi Gorontalo, dan sekarang kami meminta izin ke Ketua DPRD untuk pamit karena kami akan pindah tugas ke Jakarta,” kata Daeng Rosada.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dari 6.000 rumah, sebanyak 5.446 akan mendapat sambungan listrik di tahun ini. Sisanya 554 rumah menunggu pembukaan layanan diskon biaya penyambungan dari Perusahan Listrik Negara (PLN) pusat.

Hal itu disampaikan oleh Manager PLN area Gorontalo Supriyadi pada rapat bersama Gubernur Gorontalo, di aula rumah jabatan gubernur, Selasa (14/01/2020).

“Kami konsultasikan dengan CSR di pusat pertanggal 1 Januari 2020, kami juga sudah keluarkan surat permintaan agar PLN pusat membuka diskon untuk pembayaran biaya penyambungan. Diskonnya sebesar 50 persen. Kalau tidak, kami bisa tombok hingga Rp127 juta. Nanti kalau sudah dibuka langsung kami daftarkan sisanya ini,” kata Supriyadi.

Pengaliran listrik melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut difokuskan untuk masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Provinsi Gorontalo.

Supriyadi juga menambahkan, saat ini seluruh personil telah dikerahkan untuk pemasangan instalasi listrik bagi 554 rumah yang tersisa. Tidak menutup kemungkinan dari total 6000 rumah, seluruhnya akan teraliri listrik pada tahun ini.

Di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengharapkan informasi ini bisa sampai kepada masyarakat. Ia mengimbau pihak PLN Gorontalo bisa menyampaikan seluruh program dan pencapaiannya lewat media, baik media cetak maupun elektronik.

“Tolong jajaran PLN Gorontalo bisa menyampaikan seluruh informasi ini kepada masyarakat saya. Gunakan semua media yang ada. Supaya tidak ada lagi keresahan di tengah-tengah masyarakat terkait pemasangan listrik ini,” harap Rusli.

Selain pemasangan listrik bagi 6000 rumah melalui dana CSR, ada juga pemasangan listrik desa (Lisdes) yang tersebar di 25 dusun. Selain itu, anak perusahaan PLN yakni PT. Indonesia Comnets Plus (PT. ICON+) juga akan melakukan pemasangan listrik untuk 450 rumah.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sebanyak 195 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bertempat di gedung Belle li Mbui, Selasa, (14/1/2020).

Mereka yang dilantik adalah 10 orang Pejabat Tinggi Pratama (eselon II), 38 orang Pejabat Administrator (eselon III), 85 orang Pejabat Pengawas (eselon IV), dan Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB sebanyak 62 orang.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Rusli memberikan kesempatan kepada Wakil Gubernur Idris Rahim untuk memberikan sambutan. Idris menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan konsep illaihia, karena ini semua terjadi atas kehendak Allah SWT yang diamanatkan melalui Gubernur dan tim penilaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sehingganya para pejabat diharapakan untuk bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas.

“Kita tahu bersama bahwa Pak Gubernur dan tim penilaian kerja Provinsi Gorontalo sudah bekerja cukup lama untuk bagaimana menyeleksi seluruh pejabat di lingkup Pemprov Gorontalo ini. Oleh karenanya diharapkan saudara-saudara bekerja lihat kembali RPJMD kita, liat target-target yang ada di masing-masing OPD,” kata Idris

Lebih lanjut Idris menambahkan setelah pelantikan ini dilaksanakan, maka seluruh pejabat baru diharapkan untuk segera melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) dengan pejabat lama. Karena biasanya kinerja pejabat yang baru, bisa terbengkalai dengan belum dilaksanakannya sertijab.

“Sertijab mungkin hanya satu hari sekaligus dengan perpisahan, khususnya untuk para kepala-kepala sekolah ini. Biasanya memakan waktu sampai 2- 3 hari, baru bisa bertugas di tempat yang baru. Jangan seperti itu, itu hanya memperlambat kinerja kita. Diharapkan satu hari saja agar supaya kita langsung siap bekerja,” tambahnya.

Mantan Sekretaris daerah inipun berharap, kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik untuk bisa amanah dengan jabatan yang baru.  Segera lihat program-program yang menjadi bidang masing-masing, baik itu pejabat tinggi,  pejabat administrator maupun pejabat pengawas dan guru-guru.

“Kita akan melihat kinerja saudara saudara dalam enam bulan kedepan. Kalau enam bulan kedepan kinerjanya menurun, mungkin akan kita ganti lagi dengan pejabat yang lebih rajin. Ini adalah suatu keharusan, mengingat kita adalah organisasi besar. Sehingga itu yang sudah diberi amanah harus lebih bersyukur lagi dan bekerja dengan akurat dan terbuka,” tandasnya.

Klik link berikut untuk melihat nama – nama pejabat yang dilantik

https://drive.google.com/folderview?id=1-zelWHjnL9MBuJu6drIzN7qJ8Ycpr4v

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kejaksaan Tinggi Gorontalo kembali menandatangani MoU kerjasama bantuan hukum di bidang Permasalahan Perdata dan bidang Tata Usaha Negara. Penanandatangaan MoU ini dilakukan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Jaja Subagja, Selasa, (14/1/2020) di Rumah Dinas Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Rusli menyampaikan sangat menyambut baik MoU ini. Menurutnya, Kejati layaknya pengacara negara (Asdatun) yang bisa membantu pemprov apabila memiliki persoalan berkaitan hukum perdata dan TUN.

“Bantuan hukum seperti ini sudah belangsung lama, tiap tahun kita perpanjang. Kerja sama ini berkaitan dengan pengawalan permasalahan perdata dan TUN. Kejati siap memberikan bantuan kepada Pemprov Gorontalo, baik sebagai penggugat atau tergugat,” kata Rusli

Gubernur dua periode ini menambahkan, tidak sampai disitu upaya yang dilakukan mengenai pencegahan permasalahan hukum. Pemprov Gorontalo juga bekerja sama dengan Polda untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masayarakat, agar masyarakat melek terhadap hukum.

“Intinya, kita inginkan agar Kejati membantu kami mengawal program kerja Pemprov. Mulai dari penyusunan rencana kerja hingga pelaksanaan. Sehingga kejaksaan bisa melihat langsung ini benar, ini salah. Sehingga jika ada kesalahan-kesalahan mulai dari administrasi, tata usaha dan pengelolaan keuangan bisa dicegah dari awal, itu tujuannya,” tambahnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jaja Subagja. Sebagai Kajati yang baru enam bulan ditugaskan di Gorontalo, dia menginginkan sinegritas yang kuat antara Pemprov dengan Kejati. Utamanya dalam masalah peraturan peraturan, pihaknya siap mendampingi agar peraturan – peraturan itu tidak berbelit-belit.

 “Ini semua untuk pembangunan Provinsi Gorontalo. Misalnya sebelum melakukan pelelangan kita bisa konsultasi bagaimana aturan yang baik, bagaimana membuat kontrak yang baik, bagaiman administrasinya. Jadi kami di kejaksaan itu tidak hanya penyidik ataupun penuntut, tapi juga sebagai jaksa pengacara negara,” tandasnya.

Penandatanganan MoU ini juga dihadiri oleh jajaran Kejaksaan Tinggi dan Pimpinan OPD di lingkup Pemprov Gorontalo.

 

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Keinginan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk pengembangan Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) segera terealisasi menjadi rumah sakit rujukan tipe B terus dipercepat.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba dan pimpinan OPD terkait bertemu tenaga ahli independen di Menara Ravindo Kebun Sirih Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki yang hadir pada pertemuan itu mengatakan, pertemuan tersebut untuk membahas beberapa pekerjaan rumah yang diusulkan fraksi DPRD.

Yang pertama, beberapa fraksi DPRD meminta untuk mempertimbangkan fasilitas bangunan yang akan dibangun.  Kemudian pengadaan alat-alat kesehatan diusulkan melalui pola Kerjasama Operasional (KSO).

Selain itu,  ada beberapa dokumen yang perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan Legal Opinion (LO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo.

Budi menjelaskan, ada persepsi yang berbeda dengan penafsiran Permen 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Gedung Negara. Khususnya menyangkut penetapan harga satuan. Rekomendasi Kejaksaan Tinggi agar menggunakan tenaga ahli independen.

“Nah atas dasar inilah kami menyurat ke Bappenas untuk meminta bantuan tenaga independen. Kenapa ke bappenas, supaya kita menjaga jangan sampai kalau kita sendri yang menunjuk tenaga independen nanti dikira kita yang tidak independen,” ujar Budi.

Menurutnya, tenaga ahli yang ditunjuk bappenas ini kapasitasnya luar biasa. Setelah beberapa kali mendapatkan paparan dari tenaga ahli tersebut, Pemprov Gorontalo kemudian mendapatkan surat rekomendasi per tanggal 13 Januari 2020. Surat rekomendasi itu berisi laporan tenaga ahli independen terkait kajian estimasi beban capital expenditure (capex).

 “Beberapa hari menjelang Desember sampai dengan Januari kita meraton membahas. Dan alhamdulillah hari ini kita hampir memfinalkan perhitungan-perhitungan setelah memperhatikan masukan dari tenaga ahli sebagai tindak lanjut dari LO Kejaksaan kemudian juga memperhatikan beberapa masukan dari DPRD,” terang Budi

Pemprov gorontalo  akan melaksanakan pembahasan lanjutan pada besok hari dengan tenaga ahli independen terkait rekomendasi DPRD mengenai alat kesehatan (alkes) yang perlu di KSO kan. Serta akan mengundang secara terbuka lewat media nasional untuk mendengar pandangan vendor atau distributor terhadap alkes yang diminati.

“Pada intinya kami sangat menghargai semua masukan dari berbagai pihak termasuk DPRD yang meminta kita untuk melihat lagi beberapa komponen dari bangunan-bangunan yang belum dibutuhkan. Komponen bangunan yang tidak termasuk dalam pelayanan rumah sakit itu sudah kita keluarkan meliputi rumah singga, plaza, dan rumah dinas yang akan kita finalkan besok,” pungkasnya.

Sebelumnnya, ditempat yang sama juga Pemprov Gorontalo menemui ACT konsultan dan ESQ Group dalam rangka program pengembangan budaya kerja dikalangan ASN Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Gorontalo (Kabinda) Daeng Rosada bertemu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Rumah Jabatannya, Senin (13/01/2020). Pertemuan ini dilakukan untuk berpamitan secara langsung kepada Gubernur Rusli setelah masa tugasnya selesai.

“Saya silaturahim dengan Gubernur karena ada alih tugas. Pertanggal 15 Januari 2020 (Rabu, Red) saya akan digantikan oleh Pak Feri, yang akan menjabat sebagai Kabinda Gorontalo yang baru,” ungkap Daeng.

Daeng mengatakan selama bertugas di Gorontalo, ia merasa sinergitas yang terbangun antara BIN dan pemerintah Provinsi sangat kuat. Sinergitas tersebut menurutnya berdampak pada pelaksaan pileg dan pilpres pada april 2019.

“Dibuktikan dengan pelaksanaan pilpres dan pileg, yang berjalan dengan damai. Intinya pesta demokrasi kemarin bisa berjalan dengan aman, dan saya bangga menjadi bagian dari momentum tersebut,” tambahnya.

Diakhir wawancaranya bersama awak media, Daeng mengharapkan untuk Kabinda baru yang akan menggantikannya bisa terus membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah di daerah. Ia juga berharap kondisi aman dan damai di Provinsi Gorontalo dapat terus dijaga.

Daeng Rosada akan digantikan oleh Ferry Pribadi. Daeng selanjutnya akan bertugas di Badan Intelijen Negara Direktorat Sulawesi – Nusa Tenggara, yang berkantor di Jakarta.

 

Pewarta : Gina/Echyn - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo bertemu dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (13/1/2020). Berbagai agenda pemerintahan dan politik dibahas, salah satunya terkait rencana mengundang Presiden RI Joko Widodo ke Gorontalo.

“Kita rencana mengundang Pak Presiden. Pak Gubernur kan akan peletakkan batu pertama RS Ainun, kita juga ada rencana ada kegiatan yang lain di antaranya ekspor manggata ke 54 negara dan peletakkan batu pertama 1.500 unit rumah,” ucap Bupati Nelson usai pertemuan.

Kunjungan Presiden Jokowi direncanakan pada bulan April. Meski begitu, Gubernur Rusli meminta dipercepat pada bulan Maret sesuai dengan agenda peletakkan batu pertama RS Ainun Habibie milik pemerintah provinsi.

Keduanya juga membahas tentang agenda Hari Patriotik 23 Januari 1942 yang diperingati setiap tahun. Gubernur Rusli diundang hadir pada upacara yang rencananya turut menghadirkan Menteri Pemuda dan Olaharaga Zainuddin Amali. Menpora direncanakan akan bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan “hari kemerdekaan” rakyat Gorontalo itu.

Agenda lain yang ikut dibahas yakni tentang pengusulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Bupati Gorontalo yang kosong sejak tahun 2018 lalu. Bupati Gorontalo sudah menyurat ke Pemprov Gorontalo untuk meminta pertimbangan terkait usulan dua nama yakni Ahmad Lihu dari PPP dan Herman Walangadi dari Demokrat.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Menjelang peringatan Hari Patriotik 23 Januari 1942  ke 78, Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali akan melaksanakan berbagai kegiatan. Persiapan kegiatan dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Risjon Sunge bersama para panitia lainnya baik dari unsur TNI, Polri, OPD, unsur pemuda dan organisasi lainnya di ruang rapat kator Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Senin (13/1/2020).

Menurut Risjon kegiatan memperingati 23 Januari kali ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Akan ada kegiatan lainnya selain upacara puncak dan napak tilas seperti yang selama ini dilaksanakan. Tahun ini akan berbeda”, jelas Risjon .

Ia mengungkapkan akan ada sekitar 2500 peserta yang hadir dalam upacara puncak yang rencananya dilaksanakan di lapangan Likada Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.

Namun satu hal yang ditekankan dalam rapat tersebut adalah pemasangan bendera merah putih mulai 14 hingga 31 Januari di seluruh kantor instansi baik pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, sekolah dan rumah penduduk.

“ Kita bukan hanya menghimbau, tapi masyarakat wajib memasang bendera merah putih untuk memperingati Hari Patriotik 23 Januari”, urai Risjon.

Dalam rapat tersebut  tercetus berbagai saran dan usulan agar peringatan Hari Patriotik 23 Januari tahun ini tidak bersifat seremonial semata, namun mampu memberikan dampak yang luar biasa kepada pemuda atau kaum milenial.

 

Pewarta : Anie - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo