>

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menerima Laporan Pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo, Senin (13/1/2020). Laporan pengawasan tahun 2019 itu diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Supriyadi.

Dijelaskan Supriyadi, ada 4 aspek penting yang menjadi fokus BPKP yakni menyangkut pelaksanaan proyek strategis nasional, peningkatan fiskal di daerah, pengamanan aset negara dan tata kelola pemerintahan.

Misalnya di bidang proyek strategis nasional, pihaknya menyoroti pembangunan PLTU Anggrek yang dinilainya sudah cukup baik. Proyek itu hingga akhir tahun 2019 pekerjaan fisiknya sudah mencapai 96 persen.

“Kita juga melihat pembangunan waduk di Bulango Ulu. Kita berharap proses pembebasan lahannya kita ikut dilibatkan untuk pegawasannya,” jelas Supriyadi.

Dari sisi peningkatan fiskal, pihaknya menyebut pendapatan daerah semua kabupaten, kota dan provinsi masih sangat minim. Keuangan Gorontalo masih lebih besar diintervensi dari alokasi dana dari pemerintah pusat.

“Evaluasi berikutnya menyangkut pengamanan aset. Ada BUMD yang sudah lama berhenti beroperasi. Kami sampaikan ke Gubernur, jika ingin dihidupkan kembali harus ada rencana strategis yang bagus dan kepengurusan yang profesional sehingga kita mengeluarkan uang itu terpakai dan tidak rugi,” imbuhnya.

Terkait dengan tata kelola pemerintahan, Supriyadi melihat sejauh ini sudah berjalan baik. kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemprov Gorontalo sudah sangat baik dengan meraih penghargaan APIP level 3. Dari enam kabupaten/kota tinggal satu kabupaten yang belum berstatus level 3.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

PULUBALA – Jenderal TNI (Purn) Mulyono meresmikan Masjid Permata Korem 133/Nani Wartabone Gorontalo, Minggu (12/1/20202).

Jenderal Bintang Empat yang beristri seorang putri Gorontalo, Rosita Ibrahim Mulyono, membangun masjid tersebut semasa dirinya menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD).

“Saya bersyukur sekali bisa hadir meresmikan masjid ini. Peresmian ini menjadi sejarah bagi saya pribadi karena bertepatan dengan usia saya ke-59 bisa mempersembahkan masjid ini untuk jajaran Korem 133/Nani Wartabone dan masyarakat di sekitarnya,” kata Jenderal TNI (Purn) Mulyono dalam sambutannya pada peresmian masjid tersebut.

Mulyono menuturkan, dirinya membangun masjid tersebut karena pada saat meresmikan Korem 133/Nani Wartabone pada tahun 2018 silam, Korem Gorontalo belum memiliki fasilitas ibadah dan anggarannya pun belum tersedia. Apalagi, lanjut Mulyono, dirinya bercita-cita untuk mendakwahkan kepada ketiga anaknya dengan membangunkan masjid.

“Alhamdulillah ketiganya sudah saya bangunkan masjid. Masjid Permata ini diambil dari nama putri sulung saya yang bernama Tiara Pramudiyawati Permatahari. Sementara untuk putra kedua dan putri terakhir sudah saya bangunkan masjid di daerah Pandeglang dan Sulawesi Tengah. Saya bangun masjid ini bukan untuk dipamerkan, tetapi semata-mata untuk mencari ridha Allah Swt,” tuturnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim yang turut hadir pada peresmian tersebut mengucapkan terima kasih kepada Jenderal TNI (Purn) Mulyono yang telah membangun masjid yang megah di area Korem 133/Nani Wartabone.

Menurutnya, pembangunan masjid tersebut sejalan dengan filosofi masyarakat Gorontalo yaitu Adat Bersendikan Sara dan Sara Bersendikan Kitabullah, serta mendukung semaraknya kegiatan keagamaan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt yang menjadi salah satu program unggulan Pemprov Gorontalo.

“Insyaallah masjid ini akan makmur dan menjadi pusat ibadah serta pengkajian ilmu agama oleh prajurit dan masyarakat di sekitar Korem 133/Nani Wartabone,” tandas Wagub Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Senin, 13 Januari 2020 07:30

Rusli Habibie Reuni dengan Mantan Kasad TNI

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie berkesempatan reuni dengan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia (Kasad) Jenderal (Purn) Mulyono, Minggu (12/1/2020). Pertemuan tersebut berlangsung di VIP Bandara Djalaluddin Gorontalo.

Gubernur Rusli baru tiba dari Jakarta usia kunjungan kerja. Sementara Mulyono sedang berkunjung ke Gorontalo untuk meresmikan Masjid Permata di Markas Korem 133 Nani Wartabone. Keduanya pun terlibat perbicangan hangat dan ringan.

“Pak jenderal ini punya banyak andil untuk Gorontalo, termasuk pembangunan Korem 133 yang kita rintis beberapa waktu lalu. Kita juga dapat bantuan dua unit tank dan panser yang sekarang dipajang di monumen Nani Wartabone,” kenang Rusli usai pertemuan.

Pertemuan itu semakin hangat lantaran Mulyono tepat hari berulang tahun. Tak lupa Rusli menyampaikan selamat ulang tahun dan mendoakan yang terbaik bagi pensiunan yang pernah bertugas di Gorontalo itu.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo,  Awaluddin Pauweni menghadiri peresmian Masjid Permata Korem 133/Nani Wartabone, Minggu (12/1/2019).

Peresmian masjid yang bernama Permata Korem 133/Nani Wartabone ini dilakukan oleh Jenderal TNI (Purn) Mulyono, Mantan Kasad yang didampingi Danrem 133/Nani Wartabone Kolonel Kolonel Czi. Arnold AP Ritiauw

Dalam sambutan Jenderal TNI (Purn) Mulyono, sangat mengapresiasi pelaksanaan pembangunan Permata Korem 133/Nani Wartabone ini dan berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunannya.

”Ramaikan masjid ini, tidak hanya pada salat Jumat saja tetapi ibadah yang lain seperti pengajian, sehingga mampu untuk memperkokoh landasan moral, etika dan spiritual kita selaku umat muslim, dengan memanfaatkan secara optimal sesuai fungsi dan perannya serta dapat mengembangkan wawasan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT,” kata Jenderal TNI (Purn) Mulyono.

Peresmian masjid ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Idris Rahim, Forkopimda, bupati/walikota se-Provinsi Gorontalo serta para tokoh agama dan masyarakat sekitar.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim.

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pimpinan dan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo mendatangi Kantor Inspektorat DKI Jakarta dalam rangka melakukan konsultasi terkait rencana Perda Anti Korupsi.

Menurut Ketua Komisi I DPRD, AW Thalib, banyak hal penting yang belum ada temuan tidak perlu direkomendasikan untuk ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Mereka ingin mengetahui apa yang telah dilakukan,  sehingga inspektorat dapat menyelesaikan hasil pemeriksaan tanpa harus dilakukan pelimpahan kepada aparat penegak hokum.

“Karena kalau sudah bersentuhan dengan aparat penegak hukum akan lebih menyulitkan, menjadi bulan-bulanan dan banyak hal yang terjadi seperti di daerah,” kata AW Thalib, Kamis (9/1/2019).

AW Thalib  juga menjelaksan menyangkut penyelesaian TGR yang melibatkan berbagai pihak termasuk di dalamnya pihak ketiga, juga kemungkinan TGR kepada ASN yang berujung pada penegak hukum, namun masih bisa diselesaikan dan tidak bermasalah hukum di kemudian hari.

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi DPKI Jakarta, Nirwani Budiati menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi  DKI bekerjasama dengan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) dan Inspektorat Jenderal Kemendagri telah meluncurkan sistem informasi pengawasan dan anti korupsi secara online bernama Cetak GOL (Cepat Tanggap Kelola Gratifikasi Online).

“Sistem ini didukung peraturan Gebernur DKI Jakarta nomor 2786 tahun 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar tingkat Provinsi. Gubernur Anies juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang diharapkan dapat menegakkan hukum bahwa setiap ASN atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya,” kata Nirwani Budiati.

Menurut Nirwani Budiati Pergub tersebut mewajibkan setiap ASN di lingkungan Pemprov DKI membuat pernyataan (deklarasi), tidak menerima gratifikasi dan menolak gratifikasi.

Deklarasi tersebut wajib dibuat setahun sekali sebagaimana layaknya kewajiban mengisi LHKPN atau SPT Pajak. Deklarasi ini merupakan wujud inovasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam upaya pemberantasan gratifikasi secara terintegrasi antara kuratif, promotif, dan preventif.

Dari hasil pertemuan tersebut Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo akan membahas serta mengkaji kembali di tingkat Parlemen bersama-sama eksekutif untuk rencana Perda Anti Korupsi di Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka Konsultasi ke Dewan Pengupahan Nasional terkait proses penetapan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2020. 

Kunjungan kerja ini pimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Mohamad Kris Wartabone selaku Koordinator Komisi II dan diterima oleh Kepala Sun-Direktorat (Kasubdit) Standarisasi Fasilitasi Pengupahan Direktorat Jenderal Industri dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat OP Room,  M Kris Wartabone mengemukakan banyak pengusaha yang tidak mampu menerapkan besaran UMP. Jika dipaksakan akan mengancam kelangsungan usaha mereka.

“Sebagian pengusaha minta penangguhan, ini masih menimbulkan polemik bagi para pengusaha karena kemungkinan mengancam pelaku dunia usaha gulung tikar karena tidak mampu membayar upah  pekerja sesuai dengan UMP Provinsi Gorontalo sebesar Rp2.788.000,” kata M Kris Wartabone, Kamis (9/1/2019).

Dilain pihak para pekerja di Gorontalo meminta segera pemberlakuan UMP Provinsi Gorontalo sudah ditetapkan. 

M Kris Wartabone menjelaskan bahwa menghadapi kondisi ini bagai makan buah simalakama.  Komisi II ingin memperoleh penjelasan bagaimana mencarikan solusi permasalahan ini.

Kasubdit Standarisasi Fasilitasi Pengupahan mengemukakan bahwa permasalahan upah sangat kompleks, oleh sebab itu sebelum menetapkan UMP perlu mempertimbangkan banyak hal sehingga tidak terjebak pada permasalahan yang dilematis. 

Penetapan UMP Gorontalo memang berada pada angka tertinggi kenaikannya di Indonesia.  Jika ada pengusaha yang belum mampu menerapkan UMP tersebut,  solusi yang bisa ditempuh hanyalah dengan cara pengajukan penangguhan.  Namun hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban para pengusaha untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku saat ini.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

TIBAWA - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie turun langngsung menjadi pemateri dan mengajari mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo (UNISAN) yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKLP) di Desa Tolotio,  Tibawa, Kabupaten  Gorontalo, dalam menghasilkan sebuah kerjinan tangan yang berasal dari barang bekas atau sampah plastik.

Idah yang datang bersama teman teman dari LPP Sweet Media mengajarkan bagaimana cara membuat sebuah pas bunga, bunga, maupun bros dari plastik.

“Saya sebagai pembinaan LPP Sweet media di undang kesini untuk mengajarkan adik-adik mahasiswa. Eh tapi ternyata ada ibu ibu desa juga, alhamdulillah banyak yang ingin belajar. Mari kita manfaatkan kreatifitas kita untuk mengembangkan diri,” kata Idah, Jumat, (10/1/2020).

Istri gubernur gorontalo ini menambahkan, khusus untuk adik-adik mahasiswa biasanya KKLP seperti ini kegiatan yang dilakukan hanyalah pengabdian kepada masyarakat. Menurut Idah hal tersebut sudahlah biasa. Harusnya dengan berada di lingkup masyarakat seperti ini, mahasiswa yang notabennya adalah “agen perubahan” bisa membawah suatu hasil jangka panjang untuk kembali lagi ke kampus.

“Jadi kalau kalian belajar menciptakan karya seperti ini kan manfaatnya banyak. Kalian tidak hanya punya ilmu pengabdian, tetapi juga bisa punya ilmu kreatifitas. Selepas dari sini kembali ke kampus, kalian bisa membuat karya. Itu luar biasa, apalagi yang namanya kerajinan tangan adalah sebuah kombinasi antara kreativitas dan indahnya imajinasi seni,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu pula anggota DPR ini berpesan kepada kaum ibu ibu, mengenai pentingnya edukasi dan pengawasan terhadap anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Ia juga memberikan himbauan agar perlunya edukasi kepada keluarga tentang kekerasan seksual.

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie berangkat ke kantor Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Jumat (11/1/2020). Kehadiran Gubernur Rusli diterima Komite BPH Migas Hendry Ahmad dan M. Ibnu Fajar.

Pihaknya memaparkan tentang permasalahan lapangan dalam hal penyediaan dan penyaluran BBM bersubsidi di Gorontalo. Antrian kendaraan masih terus berlangsung khususnya untuk pengisian Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau premium.

“Kami sampaikan kondisi kita di daerah. Pengawasan sudah kita perketat, polisi, TNI dan Satpol PP sudah kita kerahkan untuk merazia, tapi juga antrian tetap terus terjadi,” ujar Rusli.

Menurutnya antrian panjang yang terjadi sangat berbahaya. Selain membuat kemacetan dan potensi kecelakaan, juga rentan kebakaran karena menggunakan jerigen atau kendaraan dengan tangki BBM yang sudah dimodifikasi.

Pihaknya menyambut baik kerjasama tiga institusi yakni Kementrian ESDM, Polri dan Kemendagri untuk melakukan pengawasan BBM Bersubsidi di tingkat daerah. Ia berharap kesepakatan itu bisa ditindaklanjuti hingga ke kabupaten/kota.

“Bahkan teman-teman Hiswasana Migas Gorontalo sudah mengusulkan ke saya agar tidak lagi menjual premium. Ini juga yang kita sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan,” tandasnya.

Secara khusus, Gubernur Rusli mengundang pihak BPH Migas untuk datang ke Gorontalo. Undangan yang disanggupi Komite BPH Migas Hendry Ahmad yang berencana datang pekan depan.

Untuk diketahui, kuota BBM bersubsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) atau Solar di Gorontalo tahun 2020 sebesar 34.994 kilo liter. Sementara untuk jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau premium sebesar 67.747 kilo liter.

Kuota premium tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019, sementara untuk solar hanya naik sedikit dari tahun sebelumnya sebesar 32.585 kilo liter.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Bidang e-Government Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  Provinsi Gorontalo menambah layanan titik akses internet nirkabel (Wifi) di sejumlah fasilitas milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Salah satu layanan Wifi dipasang di gedung asrama Badan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Provinsi Gorontalo. Pemasangan Wifi ini merupakan kebutuhan yang mendesak bagi kegiatan peserta diklat.

“Kami telah pasang 2 jaringan wifi di gedung asrama Diklat. Pemasangan wifi di kampus 1 di Botu menjadi 4 titik, semoga ini dapat membantu kegiatan diklat,” kata Fried Dewi Ahmad, Kepala Bidang e-Government, dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Jumat (10/1/2020).

Layanan jaringan internet nirkabel ini diharapkan dapat menunjang proses kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dikelola oleh Badan Diklat Provinsi Gorontalo, sehingga para peserta diklat merasa mudah dalam mengerjakan tugas-tugas.

“Informasi dari Kepala Badan Diklat pada tanggal 12 Januari ini peserta sudah masuk asrama, sehingga tim bidang e-government langsung turun lapangan untuk melakukan instalasi,” ujar Fried Dewi Ahmad.

Tambahan 2 jaringan Wifi di asrama Diklat ini menambah layanan yang selama sudah dilakukan, sehingga total semua ada 4 jaringan internet dirkabel di Kampus 1 Botu.

Pewarta : Bidang E-Gov – Dinas Kominfo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BULANGO UTARA  – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Nasional dan Hari Gerakan Satu Juta Pohon Sedunia Ikatan Nou dan Uti Provinsi Gorontalo menggelar aksi menanam pohon di Desa Lomaya, Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, Jumat6 (10/1/2020).

Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Ivonela R Larekeng, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Kepala Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Provinsi Gorontalo, Camat Bulango Utara, Kepala Desa dan amsyarakat Lomaya, anggota Ikatan Nou dan Uti, Duta Genre Gorontalo, DKC Pramuka Kota Gorontalo, Duta Papelingasih, dan siswa SDN 5 Bulango Utara.

“Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk penyadartahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan memberikan edukasi terhadap generasi muda untuk menciptakan pemuda peduli lingkungan,” kata Ketua Ikatan Nou dan Uti Provinsi Gorontalo, M Ridho Desei.

Penanaman pohon dalam rangka Hari Gerakan Satu Juta Pohon ini mengambil tema Alam Bersahabat Manusia Bersahaja dimulai pukul 07.00 Wita dengan melibatkan berbagai pihak.

Sejumlah 300 pohon ditanam dari berbagai jenis, antara lain ekaliptus, sirsak, johar, gamelina, durian serta beberapa pohon buah lainnya.

“Kami berharap tumbuh rasa cinta lingkungan pada generasi muda dan masyarakat, meningkatkan kesadaran betapa penting dan berharganya sebuah pohon untuk kelangsungan hidup di masa yang akan datang,” ujar M Ridho Desei.

 

Pewarta : PPID Pariwisata

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo