>

GORONTALO – Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo ramai-ramai melakukan pemeriksaan urine di aula kantor yang difasilitasi Badan Nasional Narkotika (BNN).

Tes urine ini dilaksanakan untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Kepala Dinas Rifli M Katili menyambut baik pmeriksaan urine ini sebagai salah satu komitmen instansinya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat – obat terlarang di kalangan ASN, khususnya di Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.

“Dinas Pariwisata siap melakukan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, di dalam ajaran agama juga diharamkan,” kata Rifli Katili, Rabu (10/7/2019)

Muchars Daud, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN menjelaskan narkoba dan obat terlarang merupakan extra ordinary crime, untuk menanganinya memerlukan penanganan yang extra.

Muchard Daud menambahkan ASN yang lemah akan mudah dirusak oleh narkoba, sehingga menimbulkan citra yang negatif kepada masyarakat. ASN harus menjadi benteng keluarga, menjadi orang pertama yang dinyatakan bersih narkoba dengan melakukan tes urine.

“Narkoba merupakan persoalan bersama, dan sebagai orang tua, ASN wajib menyampaikan bahaya merokok dan narkoba kepada keluarga masing- masing,”ujar Muchars Daud.

Alat tes urine terdiri dari 6 parameter, ketika hasil positif akan dilakukan uji konfirmasi  dengan urine yang sama namun dengan alat tes yang berbeda. Ketika hasil tetap positif akan diajukan ke Labkesda dan selanjutnya akan direhabilitasi.

Sementara itu, Budi Kurniawan Kiay, Kepala Seksi PLR Bidang Rehabilitasi BNN menyampaikan bahwa edukasi penyalahgunaan narkoba lebih diutamakan kepada kaum ibu, mengingat yang lebih mengetahui keadaan keluarga, suami dan  anak,  adalah kaum ibu. 

Penyalahgunaan lem, obat batuk sampai dengan sabu–sabu terjadi pada klien usia 7-65 tahun, dimana anak yang menyalahgunakan lem dan obat batuk merupakan anak  bahagia secara ekonomi, dan bukan yang berasal dari keluarga miskin atau broken home.

Orang yang sudah terkontaminasi narkoba dan obat terlarang tidak ada yang akan sembuh total, yang ada hanya pulih namun tidak bisa diprediksi  kapan kambuhnya sesuai dengan kondisi tubuh.

Dijelaskan juga sesuai Perda nomor 4 tahun 2019, perlu dilakukan pengawasan di setiap obyek wisata dengan 3 hal yaitu, Karyawan di setiap obyek wisata wajib membuat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan narkoba, disediakan papan pengumuman yang berisi himbauan untuk tidak menggunakan narkoba di dalam kawasan obyek wisata dan karyawan di setiap obyek wisata wajib untuk melaksanakan tes urine.

Sampai dengan saat ini ASN Provinsi Gorontalo yang terindikasi penyalahgunaan narkoba yang melapor secara sukarela berjumlah 17 orang, Mereka dilindungi privasinya, tidak akan di tindak pidana  atau diproses hukum dan akan direhabilitasi.

 

Pewarta : Intan - Dinas Pariwisata

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo mengadakan sosialisasi bahaya narkotika, Selasa (9/7/2019).

Usai sosialisasi dibentuk relawan antinarkoba di Dinas PUPR sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 dan Instruksi Gubernur nomor 1379 tahun 2018.

“Dalam aturan tersebut setiap OPD dan lembaga pemerintah daerah dan vertikal, untuk melaksanakan 3 hal, penyuluhan, pembentukan relawan antinarkoba dan terakhir melakukan tes urine,” kata Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Untuk itu, Dinas PUPR Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo melakukan pemeriksaan urine kepada Aparat Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang ada di lingkup dinas.

“Kami sudah jalin kerjasama dengan BNN Provinsi Gorontalo untuk sosialisasi bahaya narkotika dan dilanjutkan dengan tes urine. Ini merupakan Instruksi Presiden dan Instruksi Gubernur Gorontalo. Hasil tes urine kita masih menunggu,” tutur Handoyo Sugiharto.

Kepala Bidang Pencegahaan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provisni Gorontalo Muchars Daud, menyatakan terima kasih kepada Dinas PUPR yang telah melakukan kerja sama pemberantasan narkotika.

“Dinas PUPR sangat tanggap terhadap persoalan narkoba ini dan kegiatan ini memang terlaksana karena inisiatif dari PUPR sendiri, karena meraka ingin memastikan, meyakinkan bahwa dinas ini bersih dari narkoba” ujar Muchars Daud.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – “Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi penerima Bantuan sebanyak 18.651 Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTMP),  dengan target penyaluran 800 ribu ekor ternak ayam yang dilengkapi dengan pakan dan obat-obatan,” kata Mulyadi Mario usai menggelar rapat dengan tim Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) kementerian Pertanian, Selasa (9/7/2019).

Program Bekerja ini baru saja diluncurkan oleh Kementerian Pertanian. Program ini  berbasis pertanian untuk mengentaskan kemiskinan di tanah air dengan tiga tahapan, jangka pendek, menengah, dan panjang. .

Untuk mewujudkan program ini, Kementerian Pertanian yang menunjuk Balai Besar Veteriner Denpasar Bali melakukan kunjungan keduanya di Gorontalo, meraka melakukan finalisasi penerima Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTMP) penerima bantuan Program Bekerja, Selasa (9/7/2019). Pertemuan ini dihadiri Ketua Tim Balai Besar Veteriner I Nyoman Dibia, Kepala Bidang Peternakan Agustina Kilapong, Perwakilan Bank BRI Gorontalo beserta staf Kementrian Pertanian.

“Kami membahas penerima Program Bekerja yang merupakan program nasional di mana Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi penerima Bantuan sebanyak 18.651 Rumah Tangga Miskin yang menjadi target penyaluran 800 ribu ekor ternak ayam yang dilengkapi dengan pakan dan obat-obatan,” kata Mulyadi Mario.

Diperkirakan setiap RTMP akan menerima 50 ekor ayam umur 1 bulan (Pullet), ditambah pakan 150 kg dan Uang Rp500 ribu untuk pembiayaan kandang.

“Penerimaan Uang akan ditransfer langsung ke rekening RTMP, yang belum memiliki nomor rekening akan dibantu Bank BRI tanpa perlu saldo awal,” kata Mulyadi D Mario.

Mulyadi D Mario mengatakan jika tidak ada halangan penyaluran dimulai pada Agustus depan.

“Kami berharap RTMP penerima bantuan ini dapat memanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat lebih meningkatkan kesejahteraan hidup khususnya beternak,” ujar Mulyady Mario.

 

Pewarta : Oman Moningka – Dinas Pertanian

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Rapat penetapan Angka Sementara (ASEM) yang dilaksanakan Dinas Pertanian Provinsi Kabupaten dan Kota serta Badan Pusat Statistik (BPS) se-Provinsi Gorontalo menyepakati satu data untuk bidang peternakan.

Dalam pertemuan ini memang bertujuan untuk mengonsolidasikan antara statistik provinsi maupun kabupaten/kota yang diverifikasi dan divalidasi angka sementara dan angka tetap data bidang peternakan tahun 2019.

Hal ini dikarenakan Bidang Pertanian sangat potensial untuk dikembangkan, pembangunan pertanaian harus membutuhkan data dasar yang baik khususnya di bidang peternakan dengan "Satu Data" agar semua data dapat terintegrasi.

“Yang kami harapkan adalah adanya sinkronisasi dan terstrukturnya data statistik bidang peternakan yang akurat,” kata kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Mulyadi D Mario, sehari setelah rapat digelar, Rabu (10/7/2019).

Dalam rapat ini dihadiri Herum Fajarwati,  Kepala BPS Provinsi Gorontalo, serta pejabat pengolah data statistik pertanian kabupaten/kota.

Mulyadi menyampaikan tahun 2018 ada perbedaan data angka populasi dari Badan Pusat Statistik yang menggunakan hasil survey pertanian antar sensus dengan angka yang di peroleh dari Dinas Pertanian Provinsi dan kabupaten/kota dengan perbedaan angka kurang lebih 20 persen, data yang ada di provinsi mencapai 39.000 populasi.

Untuk mengatasi perbedaan ini harus dicarikan solusi bagaimana perbaikan metode pengumpulan data bersama BPS Provinsi pada tahun 2019 dengan cara “by name by address”

Mulyadi Mario menambahkan sulitnya mendapatkan data populasi peternakan di Provinsi Gorontalo ini karena sebaran ternak yang cukup luas termasuk juga budaya masyarakat yang masih sedikit untuk mengkandangkan ternak. Hal lain adalah perpindahan ternak antara wilayah yang sering terjadi dan kurangnya kesadaran untuk melaporkan jika ada kelahiran ternak baru.

Herum Fajarwati menyampaikan pihaknya akan terus berupaya mengatasi perbedaan data statistik peternakan melalui pengumpulan data yang terintegrasi dengan cara melakukan metodologi “Satu Data” untuk komoditas peternakan. Ia menyebut  data yang digunakan oleh pemerintah adalah data dari BPS dan saat ini sudah ada Perpres nomor 39 tahun 2019.

Dalam metodologi “Satu Data” ini nanti akan ada tata kelola siapa yang harus melakukan pendataan data dasar yang merupakan kewajiban BPS, ada untuk data sektoral yang lebih fokus digunakan oleh kementrian, Intitusi atau OPD di daerah. Juga data khusus untuk kepentingan perusahaan yang akan melakukan penelitian khusus untuk pemasaran.

Data peternakan merupakan data sekotral yang penguatannya difokuskan ke lembaga atau instansi OPD yang membidangi peternakan.

 

Pewarta : Oman Moningka – Dinas Pertanian

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Mendukung program Pemerintah dalam menghadapi penyalahgunaan narkoba, Dinas Perhubungan dan Badan Nasional Narkotika Provinsi Gorontalo melakukan deteksi dini pemeriksaan urine, Senin (8/7/2019).

Pemeriksaan urine ini dilakukan kepada seluruh pejabat administrator, pengawas, pelaksana dan PTT di lingkungan Dinas Perhubungan.

Selain pemeriksaan urine, BNN Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Abdul Muchars Daud,  juga melakukan sosialisasi terkait bahayanya penyalahgunaan Narkoba.

Kegiatan ini merupakan merealisasikan dari Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 dan telah ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur Gorontalo nomor 1379 tahun 2018 tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekusor Narkotika 2018-2019.

“Pemberantasan Narkoba di Provinsi Gorontalo juga telah diatur melalui Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA),” kata  Muchars Daud.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, M Jamal Nganro, dalam arahannya menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas pemerintah dalam menghadapi bahaya narkoba, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo siap mendukung apa yang menjadi progam pemerintah terkait pemberantasan narkoba.

“Kami juga telah membentuk Tim Relawan Anti Narkoba di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo,” kata M Jamal Nganro.

 

M Jamal Nganro mewajibkan kepada seluruh pejabat administrator dan pengawas untuk melakukan tes urine, karena sebagai pejabat struktural harus menjadi contoh bagi pelaksana dan PTT.

Pewarta : Monika Oktaviarini – Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menggelar rapat staf perdana dengan Kepala Dinas yang baru, Rifli Katili.

Rapat yang berlangsung pada Senin (8/7/2019) ini dipimpin Rifli Katili dengan menghadirkan oleh seluruh pejabat eselon III, IV, staf pelaksana dan PTT Lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.

Tujuan pertemuan ini adalah untuk perkenalan sekaligus silaturahmi Kepala dinas yang baru dilantik serta pengarahan seluruh staf dalam melakukan tugas dan fungsinya.

“Seluruh ASN dan PTT diharapkan mematuhi dan melaksanakan seluruh kewajiban, salah satunya dengan menerapkan disiplin dan budaya kerja dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” ujar Rifli Katili.

Selain itu Rifli Katili berharap seluruh ASN dan PTT memaksimalkan kerja untuk membesarkan dan mewujudkan pariwisata mendunia  dengan mengutamakan kinerja yang baik berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing–masing, saling kerjasama, menjaga kekompakan dan saling mendukung.

“Dalam bekerja harus berpedoman pada budaya kerja dan be your self, menjadi diri sendiri serta 3 nilai yang dapat diterapkan diadopsi dari slogan Menteri Pariwisata yaitu 3S ; Solid (Kompak, bersinergi, kekeluargaan), Speed ( Cepat dan tepat), serta Smart ( Cerdas Spritual, Intelektual dan emosional),” tutup Rifli Katili.

 

Pewarta : Intan - Dinas Pariwisata

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo, Sumarwoto bersama Kordinator Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Gorontalo, M Nurhuda dan Iryanto menjadi narasumber dalam acara Talkshow di RRI Gorontalo.

Dialog interaktif yang disiarkan secara langsung ini bertema kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan.  Siaran langsung ini juga ditanggapi oleh masyarakat pendengar siaran RRI di seluruh Provinsi Gorontalo.

Dalam uraiannya, Sumarwoto menghimbau kepada jajaran BPBD kabupaten/kota agar melakukan koordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Pertanian, pekerjaan Umum, Balai wilayah Sungai, Perusahaan Daerah Air Minum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memantau lahan-lahan kritis dan daerah yang rawan kekeringan.

“Kami berharap semua pihak dapat mewaspadai munculnya bencana kekeringan,” ujar Sumarwoto, Selasa (8/7/2019)

Sumarwoto juga berharap BPBD menyiapkan tangki air untuk  antisipasi masyarakat yang membutuhkan air bersih jika bencana ini terjadi.

Kepala BMKG Gorontalo, M Nurhuda menjelaskan sejak akhir Juni Gorontalo sudah masuk musim kemarau sampai awal September, M Nurhuda mengharapkan sinergitas antar OPD dalam menghadapi musim kemarau ini, terutama masalah pertanian dan ancaman kebakaran hutan serta ketersediaan air bersih.

 

Pewarta: Iswandi Jusuf - BPBD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, karena dilakukan  pada orang dengan disabilitas  yang mengakibatkan tidak mampu mengakses layanan yang dapat mengurangi tingkat disabilitasnya.

Tindakan pemasungan adalah upaya pengikatan ataupun pengekangan fisik  pada orang dengan gangguan jiwa dan orang agresif (”berbahaya”) di komunitas yang berakibat hilangnya kebebasan untuk mengakses layanan yang dapat membantu pemulihan fungsi ODGJ.

untuk itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo menggelar kegiatan penjangkauan khusus bagi orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Gorontalo Utara dan Pohuwato pekan lalu, Kamis-Jumat (4-5/7/2019).

“Pemasungan pada ODGJ masih menjadi masalah kesehatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia,” kata Didi Wahyudi Bagoe, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo, Rabu (10/7/2019)

Kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial PP danPA ini merupakan upaya mewujudkan Indonesia Bebas Pasung, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya penyelenggaran pada ODGI.

Selain Didi Wahyudi Bagoe, dalam penjangkauan ODGJ ini juga melibatkan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Yusnandar Karim, pendamping dari Dinas Sosial Gorontalo Utara Asda Odi dan pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Susantri Hilimi.

Dalam kunjungan ke ODGI ini pemerintah memberikan sejumlah bantuan, mereka yang menerima adalah Ramdan Mojo (17) dan Derni Pilango (57) warga Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula, Gorontalo Utara, Idris Kue (60) warga Desa Padengo Dengilo, Yahya Adipu (27) warga Desa Buntulia Selatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Retra Habi (70) warga Desa Posso Kwandang Gorontalo Utara

“Bantuan ini diberikan sebagai upaya untuk mengurangi beban hidup keluarga ODGJ,” ujar Didi Wahyudi Bagoe.

Didi Wahyudi Bagoe menjelaskan pemasungan terjadi karena masih rendahnya pengetahuan keluarga dan masyarakat tentang penyakit gangguan jiwa yang dialami oleh penyandang disabilitas mental.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turun ke lapangan hingga ke pelosok desa ini  bertujuan juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan pemasungan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memfasilitasi penyediaan informasi tentang disabilitas dan kesehatan jiwa  serta uji coba Layanan Rumah Antara yang merupakan layanan yang bisa di akses oleh penyandang disabilitas mental pasca rehabilitasi medik.

“Masih tingginya pemasungan penyandang disabilitas mental akan meningkatkan beban keluarga secara ekonomi maupun waktu dan tenaga akibat perawatan,” ujar Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, Yusnandar Karim.

Pemasungan yang lama berdampak pada timbulnya disabilitas fisik , penyakit fisik kronik akibat infeksi, mainutrisi dan dehidrasi yang sering berujung pada kecacatan permanendan hingga kematian.

 

Pewarta : Yoan Thalib - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

SUWAWA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang Provinsi Gorontalo melakukan pembersihan Danau Perintis di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango .

Kegiatan ini merupakan bagian dari program revitalisasi Danau Perintis dalam mengembalikan fungsi hidrologi, pengairan sawah dan irigasi teknis serta untuk pengembangan kepariwisataan.

Pelibatan BPBD dalam pengerukan lumpur dan pembersihan gulma air ini sudah dilakukan sejak Rabu (3/7/2019) pekan lalu sampai dengan saat ini.

Sejumlah perahu karet dan alat-alat diturunkan untuk memberishkan gulma bersama sejumlah staf BPBD. Mereka terlibat kerja dengan instansi lain dalam satu tim yang sinergi.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo, Sumarwoto berharap keikutsertaan isntansinya ini dapat mempercepat program revitalisasi danau yang sudah menjadi kebijakan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.

Danau Perintis merupakan dapat berfungsi sebagai menampung debit air sehingga dapat mengurangi banjir di wilayah Suwawa dan Kabila, disamping itu juga dapat mengairi lahan  pertanian.

“Kami berharap masyarakat dan Pemda Kabupaten  Bone Bolango dapat menjaga kebersihan Danau tersebut, agar bisa memberi nilai tambah masyarakat, kalau sudah bersih, Danau bisa jadi tujuan wisata, tempat latihan olahraga air,” ujar Sumarwoto.

 

Pewarta : Iswandi Jusuf - BPBD

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

KOTA GORONTALO, Humas – Untuk memudahkan proses pengadaan barang dan jasa, Sekda Provinsi Gorontalo, Darda Daraba mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan e-katalog.

“Melihat berbagai macam keuntungan yang diperoleh dari penggunaan e-katalog, maka sudah saatnya Pemprov Gorontalo untuk mulai memperhitungkan dan memberikan porsi lebih untuk realisasi layanan semacam ini,” kata Darda saat membuka seminar Solusi Belanja Cerdas Tanpa Waswas yang digelar PT Airmas Perkasa (Ayooklik.com) di Maqna Hotel, Selasa (9/7/2019).

Ia mengatakan bahwa trend pelaksanaan barang dan jasa saat ini sudah bergeser pada mekanisme elektronik, sistem ini dianggap lebih unggul dalam hal efisiensi dan efektifitas serta lebih transparan.

“Pemanfaatan e-katalog ini bisa membantu kita dalam hal pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat mempercepat proses pengadaan juga mencegah adanya tindakan yang melanggar hukum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah,” ujar Darda.

Sekda juga mengingatkan dalam penggunaan e-katalog perlu hati-hati dan harus detail dalam segi menentukan spesifikasi barang tersebut.

“Saya berharap seminar ini bisa dimanfaatkan setiap OPD agar bisa berdiskusi bagaimana caranya masuk dan belanja serta bagaimana kewenangan ayooklik.com dalam pengadaan jasa,” tandasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh OPD khususnya pejabat dan staf yang menangani pengadaan barang.


Pewarta : Nova

Editor : Asriani

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo