>

Displaying items by tag: PPID

GORONTALO – Pimpinan perbankan se-Gorontalo diundang Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di kediaman pribadinya di Kelurahaan Moodu, Kota Gorontalo, Kamis (13/2/2020).

Pertemuan itu membahas pengalihan status tenaga honorer yang ingin merintis usaha. Berbagai kemungkinan skema bantuan dibicarakan yang mudah dan murah diakses oleh pegawai honorer.

“Kemarin sudah saya sampaikan ke teman- teman honorer atau PTT jika ada yang ingin mundur jadi PTT dan ingin menjadi pengusaha, kami siap bantu. Alasannya karena mereka PTT ini setiap tahun memang harus dikurangi, hingga 2023 tidak ada lagi PTT sesuai intruksi dari Mendagri dan Menpan RB,” kata Rusli.

Gubernur Rusli ingin nasib PTT harus jelas sebelum nanti benar benar diberhentikan. Pilihannya menjadi PNS, ikut seleksi PPPK atau merintis usaha. Persoalan merintis usaha menurut Rusli tentu saja butuh modal melalui pinjaman bank.

“Alhamdulillah dijelaskan tadi syarat dan ketentuan dari BRI, BNI, Mandiri semua sama sangat mudah dan gampang. Hanya FC KTP, FC kartu keluarga, surat keterangan usaha dari desa dan pas foto. Saya pikir ada proposal dan surat izin lainnya, ternyata tidak. Sangat mudah, tolong nanti kita buat sosialisasinya minggu depan,” tambahnya.

Selain pinjaman modal dari dana KUR, Rusli juga mengajak Baznas untuk turut membantu melalui dana yang dianggarkan dalam program ekonomi produktif. Syarat utamanya adalah PTT yang memiliki usaha dan ingin tambahan modal usaha.

Baznas menganggarkan melalui anggaran program ekonomi produktif tersebut, dimulai dari Rp2.500.000, Rp5.000.000 sampai Rp7.500.000 untuk modal usaha PTT yang dilampirkan dengan surat keterangan kurang mampu dari desa/kelurahan.

“Bersama baznas nanti ini kita bahas secara internal, karena ini bukan pinjaman melainkan memang anggaran bantuan jadi tidak ada pengembalian. Jadi saya ingin minggu depan kita lakukan pertemuan kembali sekaligus sosialisasi. Saya undang juga pihak bank hadir kembali bersama pegadaian dan tentu saja PTT yang ingin menjadi pengusaha dikumpulkan,” pungkasnya.

 

Pewarta: Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sensus penduduk 2020 akan dimulai 15 Februari besok. Badan Pusat Statistik (BPS) berharap Pemerintah Gorontalo memberikan dukungan dan perhatian untuk mensukseskan program nasional tersebut.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik rencana tersebut. Pihaknya juga bersedia untuk disensus menyesuaikan dengan agenda kegiatannya. Ia juga meminta Dinas PMD dan Dukcapil untuk menyiapkan data-data yang dibutuhkan berkoordinasi dengan kabupaten/kota.

“Saya harap semua warga Gorontalo ikut mensukseskan program 10 tahun sekali ini, supaya data yang dimasukkan benar, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Data yang benar akan berpengaruh pada intervensi program pemerintah ke depan,” ucap Rusli usai menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Gorontalo Herum Fajarwati, Kamis, (13/2/2020).

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Gorontalo Herum Fajarwati menjelaskan SP 2020 akan berlangsung dengan dua cara yakni online melalui website sensus.bps.go.id dan wawancara oleh petugas. Sensus penduduk online akan berlangsung tanggal 15 Februari hingga 31 Maret 2020.

“BPS sudah menyiapkan web di sensus.bps.go.id dengan memasukkan nomor NIK, nomor KK. Penduduk sudah dapat mencatatkan dirinya secara mandiri. Sensus pendusuk online bisa dilakukan di mana saja berada,” jelas Herum.

SP 2020 diharapkan bisa melahirkan satu data kependudukan. Semua data mengacu pada administrasi kependudukan sehingga tidak ada lagi perbedaan data versi BPS, BKKBN atau instansi lain.

 “Untuk sensus penduduk wawancara akan dilaksanakan tanggal 1-31 Juli 2020. Kita akan melibatkan 1.700 petugas untuk wawancara door to door,” pungkasnya.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo Herum Fajarwati optimis jika target penurunan kemiskinan di Provinsi Gorontalo bisa tercapai. Target mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yakni sebesar 15,14 persen.

“Target RPJMD itu kan berakhir tahun 2022, sekarang masih 2020 di mana kemiskinan 15,14 persen. Posisi kemiskinan sekarang sudah 15,31 persen artinya tinggal 0,17 persen lagi target itu bisa tercapai,” ucap Herum usai bertemu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di kediaman pribadi Kelurahan Moodu, Kamis (13/2/2020).

Menurut Herum, optimisme itu harus didorong dengan regulasi yang tepat. Lebih daripada itu, diharapkan tidak terjadi kejadian luar biasa yang bisa memicu tingkat inflasi serta rendahnya daya beli masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berkomitmen untuk melampaui penurunan angka kemiskinan di masa akhir pemerintahannya. Beberapa program pro rakyat tetap akan menjadi prioritas seperti operasi pasar murah dalam bentuk Bakti Sosial NKRI Peduli, program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dan berbagai bantuan di sektor pertanian.

“Kemarin ada 4608 pegawai honorer saya yang terancam dirumahkan. Mereka kalau diberhentikan maka pasti akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Alhamdulillah setelah kita konsultasikan ke pusat mereka bisa diakomodir lagi,” ucap Rusli.

Sebagaimana diketahui, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo terus mengalami penurunan. Pada September 2018 angka kemiskinan sebesar 15,83 persen turun menjadi 15,31 persen pada September 2019.

 

Pewarta: Isam/Ecyhn - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Karena memiliki peran penting dalam menstabilkan harga pangan di daerah, Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di Kota Gorontalo mendapat dukungan Bank Indonesia memberikan bantuan mobil operasional.

TTIC ini diresmikan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, dan dihadiri Kepala Dinas Pangan Sutrisno, wakil Ketua Tim PKK dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontal,o Budi Widi Hartanto, Rabu (12/2/2020).

“Kami sangat bersyukur dan mendukung peluncuran Toko Tani Indonesia Center, yang berperan sebagai penstabil harga pangan di Gorontalo, ini sangat baik,” kata Budi Widi Hartanto.

Budi Widi Hartanto menjelaskan TTIC bertugas menindaklanjuti tugas pokok Bank Indonesia  di lembaga penegndali inflasi. TTIC memiliki peran penting karena di Gorontalo harga kebutuhan pokok cenderung naik yang berkontribusi pada kenaikan angka inflasi, seperti cabe, tomat, dan bawang merah yang banyak dikonsumsi masyarakat setiap harinya.

“Kami mengapresiasi dan mendukung upaya Kepala Dinas Pangan, Pak Sutrisno yang telah membuka TTIC Gorontalo dengan fasilitas bantuan mobil operasional jika diperlukan dalam program kegiatan seperti gelar pangan murah, kami siap dengan armada,” papar Budi Widi Hartanto.

Budi Widi Hartanto dan rombongan sebelumnya telah melihat langsung TTIC yang sudah tertata dengan produk bahan pangan hasil dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

GORONTALO –  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo mengeluarkan rilis yang menyebut realisasi investasi di daerah ini tahun 2019 menembus angka Rp8,3 triliun. Angka ini meningkat 11,6 persen dari periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp7,4 triliun.

Capaian tersebut dilihat dalam tiga model investasi, yakni Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan PMDN Non Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE).

“Dalam investasi PMDN, PMA, dan Non SPIPISE ada 5 sektor usaha yang berperan penting yakni jasa lainnya sebesar Rp1,9 triliun atau naik 26 persen, listrik, air dan gas sebesar Rp1,6 triliun atau naik 139 persen, pertambangan Rp1,5 triliun atau naik 1 persen, perdagangan dan reparasi sebesar Rp1,2 triliun atau naik 12 persen serta industri sebesar Rp567 miliar atau naik 9 persen dan ditunjang oleh sektor-sektor lainnya,” ungkap Sekretaris Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi, Rugaya Biki pada rapat koordinasi pengendalian penanaman modal di ballroom Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Senin (12/2/2020).

Rugaya juga mengungkapkan peningkatan investasi tersebut mampu menyerap 19.632 orang tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja tersebut naik 120 persen dari tahun 2018.

“Angka capaian tambahan tenaga kerja ini positif bagi upaya pemerintah untuk mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Dalam meningkatkan investasi di Gorontalo untuk tahun 2020, Rugaya mengatakan telah membangun Aplikasi Potensi Investasi Provinsi Gorontalo (APIG) untuk memudahkan masing-masing dinas penanaman modal yang ada di kabupaten kota dalam menginput potensi investasi di wilayah masing-masing. Selain itu, Dinas Penanaman Modal juga akan membuka gerai pelayanan perizinan mobile.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba yang hadir dalam kesempatan itu memberikan apresiasi atas kinerja Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi baik provinsi dan kabupaten kota yang berhasil mencapai target investasi.

Sekda mengingatkan, dalam meningkatkan realisasi investasi di Provinsi Gorontalo, Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi harus memberikan kemudahan bagi para investor dalam mengakses informasi khususnya data potensi investasi. Selain itu juga harus memberikan kemudahan akses dalam pengurusan izin investasi.

“Peningkatan investasi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi saya harap bapak yang hadir dalam kesempatan ini dapat menyusun dengan benar apa-apa saja program yang dapat meningkatkan investasi kita,” harapnya.

Pada tahun 2020 Gorontalo diharapkan bisa mencapai target realisasi investasi yang ditetapkan sebesar Rp 8,9 triliun.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Rabu, 12 Februari 2020 23:02

Komoditas Pangan Lokal Menjadi Jualan TTIC

GORONTALO – Berbagai jenis pangan lokal Gorontalo jadi  jualan Toko Tani Indonesia Center (TTIC). TTIC yang beralamat di Jalan AR Koniyo, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Toko ini diresmikan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, Rabu, (12/2/2020).

Darda Daraba dalam sambutannya menuturkan pengresmian TTIC ini menjadi bagian upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan, khususnya pangan lokal bagi masyarakat. Selain itu, kehadiran toko ini diharapkan menyediakan pangan yang terjangkau harganya, tersedia stoknya dan juga kualitas gizinya.

“Toko ini memang sasarannya untuk menyediakan bahan pangan. Jadi bahannya harus tersedia dan juga harus terjangkau oleh masyarakat. Dan Alhamdulillah dua- duanya bisa didapat, antara keterjangkauan dan ketersediaan,” kata Darda Daraba.

Darda Daraba menambahkan  keuntungan adanya toko ini adalah untuk menstabilkan harga pangan.  Harga pangan yang dijual di toko ini sesuai dengan harga dari para petani atau berbeda dengan harga di toko biasa maupun pasar.

“Biasanya harga pangan di pasar itu cenderung lebih tinggi, nah di toko ini sudah dipastikan murah sesuai dengan yang di jual oleh para petani,” tambahnya

Kepala Dinas Pangan, Sutrisno mengungkapkan TTIC merupakan bagian dari TTIC yang dibangun di berbagai daerah. Toko ini menampung berbagai kebutuhan komoditas seperti beras, umbi-umbian, telur, minyak goreng, tomat dan cabe.

“Toko ini memfasilitasi para gapoktan, distributor, pelaku usaha, petani untuk menjual hasil pertaniannya melalui toko ini dengan harga dari mereka langsung. Contohnya di sini kami menyiapkan cabe yang di pasar harganya lagi meroket sekitar 50-70 ribu, di sini kita jual sesuai harga petani yaitu Rp45 ribu perkilo. Begitu pula dengan harga beras disini dijual hanya Rp8.800, kalau dipasar dia bisa Rp  11 ribu perkilo, termasuk telur, minyak goreng, gula pasir, dan lain-lain,” papar Sutrisno.

Selain Sekda, turut hadir dalam peresmian ini Wakil Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo Nurindah Rahim, Kepala perwakilan Bank Indonesia Gorontalo serta undangan lainnya. Diserahkan pula bantuan berupa bibit cabe kepada masyarakat Biawu dan juga di gelar bazar yang menjual hasil pangan dengan harga murah.

 

Pewarta : Ecyn - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BULANGO SELATAN – Sebanyak 5 program utama tahun 2020 Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo dipaparkan secara terperinci oleh Kepala Bidang, Burhanudin Napu, kepada Kepala Dinas, Yosef Koton di lantai 2 aula dinas, Rabu (12/2/2020).

Program tersebut menelan anggaran APBD sebesar Rp5,186 miliar dan anggaran APBN senilai Rp2,073 miliar. Tugas program ini juga sudah dibagikan kepada ASN lingkup Bidang Pemuda dan Olahraga untuk dikerjakan tepat waktu.

Program tersebut antara lain penyiapan dan pelatihan Paskibraka, Seleksi PPAN, PPAP, KPN nasional dan internasional, peningkatan prestasi olahraga nasional/internasional, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta lomba olahraga tradisional.

“Kami meminta semua program yang dipaparkan dijalankan dengan baik dan ada outcomenya harus ada peningkatan prestasi olahraga dan kepemudaan yang signifikan dari tahun ke tahun,” kata Yosef Koton.

Yosef Koton juga meminta untuk membuat pemetaan masalah dan mencari solusi tepat jika menemui masalah. Selain itu sarana prasarana untuk menunjang prestasi segera diusulkan agar perkembangan kepemudaan dan olahraga semakin konsisten.

Program ini dapat menjadi tolak ukur kinerja setiap pejabat dan staf agar bisa saling berkolaborasi dalam melaksanakan setiap kegiatan sehingga hasilnya bisa maksimal.

"Bersinergilah dengan  berbagai stakeholder dan ciptakan 1 inovasi baru setiap minggu sehingga akan terjadi perubahan yang signifikan dalam memajukan pemuda yang produktif dan olahragawan  yang berprestasi di tingkat nasional, ASEAN, Asia bahkan dunia,” ujar Yosef Koton.

 

Pewarta : PPID Dikbudpora

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kabar gembira bagi para honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tahun 2020 ini Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengambil kebijakan untuk mengakomodir 4608 honorer yang bekerja tahun 2019 lalu.

“Tadi saya dibisiki pak Kaban, setelah melalui seleksi ulang harusnya ada 991 orang PTT yang harus kita rumah. Saya sampaikan ditunda dulu. Silahkan OPD merekrut kembali mereka,” ucap Gubernur Rusli di hadapan ribuan honorer yang berkumpul di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (12/2/2020).

Kebijakan penerimaan kembali semua tenaga honorer sudah melalui konsultasi dengan Mendagri dan Menpan RB. Lebih daripada itu, Rusli menyebut banyak menerima masukan dari istrinya Idah Syahidah yang berharap pegawai kontrak tetap bisa diakomodir.

“Ibu Idah sampaikan, Pak kasihan kalo mereka diberhentikan. Bukan Cuma si A saja yang menerima dampaknya, tapi juga si B istrinya, si C si D anak-anaknya dan seterusnya. Ini juga yang menjadi perhatian saya,” sambungnya.

Gubernur Rusli juga sedang menyiapkan alternatif lain bagi honorer yang ingin beralih profesi sebagai pengusaha. Pihaknya siap mendampingi untuk memberikan modal Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan ternak ayam, kambing, sapi dan usaha lainnya.

“Saya tunggu besok jam 8 pagi di sini siapa dari honorer yang ingin beralih profesi dengan merintis usaha. Akan kami bantu kasih modal,” imbuhnya.

Terkait dengan eksistensi honorer, Rusli menyebut akan tetap menganggarkan hingga masa jabatannya tahun 2022 nanti. Meski begitu, setiap tahun akan dilakukan pengurangan hingga benar-benar dihapus tahun 2023.

 “Makanya saya katakan, kalian sudah harus siap-siap sejak sekarang (sebelum diberhentikan). Pilihannya menjadi PNS, ikut seleksi PPPK atau merintis usaha,” pungkasnya.

Rusli mengingatkan semua pimpinan OPD untuk segera membuat surat pengangkatan honorer. Ia memberikan tenggat waktu hingga akhir pekan ini dengan harapan honorer bisa segera menerima gaji bulan Januari.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

TIBAWA – Ribuan tenaga honorer yang terdiri dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) se Provinsi menjemput Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo, Rabu (11/02/2020). Hal ini merupakan bentuk apresiasi para honorer atas usaha Gubernur Rusli dalam memperjuangkan nasib para honorer.

Sejak pukul 11.00 WITA PTT dan GTT mulai memadati pintu kedatangan penumpang. Mereka berbaris sambil membentangkan spanduk bertuliskan terima kasih kepada gubernur. Rusli dijuluki “Panglima PTT”.

Gubernur Rusli menyebut pihaknya sudah berkonsultasi dengan Mendagri dan Menpan-RB terkait nasib tenaga honorer. Hasilnya, pemerintah mempersilahkan bagi daerah untuk meneruskan penggunaan tenaga honorer hingga tahun 2023 nanti.

“Intinya bahwa insyaallah untuk PTT masih bisa diteruskan sampai dengan tahun 2023. Selama katanya para Gubernur bisa menyediakan anggarannya silahkan diteruskan PTT di Provinsi Gorontalo,” terang Rusli disambut riuh para PTT.

Untuk membiayai tenaga honorer, Rusli mengaku sanggup dan sudah dianggarkan di APBD tahun 2020 ini. Nilai terbilang sangat besar yakni Rp125 miliar dengan rincian honor bervariasi antara Rp2,4 juta hingga Rp2,6 juta per bulannya.

Rusli menilai eksistensi honorer patut dipertahankan karena kinerja dan dedikasinya sudah teruji. Lebih daripada itu, ia mempertimbangkan faktor sosial ekonomi jika seandai ribuan tenaga honorer ini harus dirumahkan dan kehilangan mata pencaharian.

 “Saya katakan sama Pak Menteri, kasihan kalo diberhantikan bagaimana anak istrinya? Bagaimana keluarganya? Mungkin ada yang sudah berhutang di toko, sudah berhutang di bank buat beli motor, ganti HP dan sebagainya,” imbuhnya.

Rusli mengingatkan bahwa kebijakan ini hanya berlaku hingga tahun 2023. Oleh karena itu diharapkan kepada tenaga honorer untuk mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu tidak lagi diterima menjadi tenaga abdi.

Pewarta: Isam/Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi persiapan operasi dan penindakan hukum angkutan umum orang dan barang di ruang Poboide,  Selasa (11/2/2020).

Pertemuan yang dihadiri Kepala Bidang Angkutan Jalan, Abd Karim Rauf, Dinas Perhubungan kabupaten/kota, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI, penguji dan PPNS kabupaten/kota serta Direktorat Polda Gorontalo.

“Penertiban dan penindakan secara terpadu akan dilaksanakan selama 5 hari di kabupaten/kota. Untuk angkutan barang pemeriksaan dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor dan akan dilakukan sosialisasi mengenai penerapan surat tilang lalu lintas dan angkutan jalan,” kata Abd Karim Rauf.

Kerja kolaboratif berbagai pihak ini merupakan bentuk sinergitas antara Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, BPTD XXI dan Ditlantas Polda Gorontalo. Sinergi kali ini akan dietrapkan  pada penertiban dan penindakan angkutan umum  orang dan barang di Provinsi  Gorontalo dan adanya Kendaraan angkutan barang yang overload atau overdimensi .

Pemerintah serius akan menindak truk yang memiliki berat dan ukuran lebih atau Over Dimension Over Load (ODOL). Truck seperti ini sangat merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah, sebab truk bermuatan dan ukuran lebih membuat jalan cepat dan rusak.

“Dalam rapat telah kita sepakati untuk menyatukan persepsi dan menyusun jadwal kegiatan penertiban truk yang masuk kategori ODOL,” kata Abd Karim Rauf.

Pemerintah berupaya seluruh kendaraan yang beroperasi mematuhi aturan berlalu lintas. Upaya penegakan hukum akan dilakukan bagi setiap pelanggar kendaraan over dimensi dan Overload (ODOL).

“Penegakan ini bertujuan memberikan efek jera kepada sopir angkutan. baik angkutan barang atau angkutan penumpang yang beroperasi agar betul-betul mematuhi segala peraturan yang ada, apalagi sekarang banyak angkutan penumpang yang memakai plat hitam, dan kendaraan ODOL atau kendaraan dengan dimensi dan muatan yang tidak sesuai dapat membahayakan pengendara lain di jalan raya,” ucap Abd Karim Rauf.

 

Pewarta : Idfy B - Dishub

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama