>

KAB. POHUWATO, Humas – Untuk terus mendorong peningkatan ekonomi keluarga pedesaan, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Gorontalo terus melakukan pembinaan utamanya dalam hal ekonomi kreatif.

Ibu-ibu dilatih untuk bisa memproduksi kerajinan tangan dengan memaanfaatkan barang bekas, seperti yang dilakukan di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Senin (8/7/2019).

Polanya dengan menggandeng Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Sweet Media selaku NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Permodalan dibiayai oleh Ketua Dekranasda Idah Syahidah Rusli Habibie.

“Ibu Idah pengen ada gerakan dulu membangun kesadaran ibu-ibu untuk berdaya. Awalnya masih modal pribadi ibu, harapannya ketika sudah berkembang maka sendirinya akan ada perhatian dari pemerintah melalui dinas teknis,” jelas Ketua LPP Sweet Media, Adlan Hulukati.

Produk kerajinan yang dihasilkan pun cukup variatif mulai dari vas bunga, tempat menaruh jarum pentul, sendal dan lainnya. Bahan dibuat dari bekas tiras kain jahit dan plastik botol air mineral.

“Pemasarannya melalui media online agar jangkauannya lebih luas. Ada juga di pasar tradisional dan kita buka toko khusus untuk pemasarannya,” imbuh Adlan.

Selain di Kabupaten Pohuwato, Dekranasda juga telah dan terus mendorong kerajinan kreatif ibu-ibu di Kabupaten Boalemo, tetapnya di Desa Kualam Lumpur, Kecamatan Paguyaman. Mereka memproduksi vas bunga, bros jilbab dan kunci dengan bahan dasar daun jagung.

Pewarta : Isham - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

Kota Gorontalo, Humas – Provinsi Gorontalo beruntung menjadi salah satu provinsi yang masuk di antara delapan provinsi yang terpilih untuk project penelitian program lima tahun USAID MADANI.

Menurut Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki dalam rapat koordinasi teknis bersama tim USAID
MADANI, Senin (8/7/2019) di ruang rapat Bapppeda, penentuan Gorontalo sebagai salah satu dari 8 lokasi penelitian ini merupakan hasil kesepakatan pada pertemuan awal dengan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba.

“Disepakati bahwa Pemprov Gorontalo bersedia untuk melakukan kerjasama menjadi mitra program USAID MADANI, dengan persyaratan utamanya membuat komitmen dalam bentuk penyataan minat yang akan disepakati oleh pemerintah daerah yang ada di kabupaten/kota,” jelas Budiyanto.

Ia melanjutkan, dari koordinasi yang dilakukan oleh bidang Litbang Bapppeda Provinsi Gorontalo dengan pemerintah daerah yang ada di kabupaten/kota, semua berkomitmen untuk melakukan kerjasama dan surat pernyataan MINAT ditandatangani langsung oleh bupati dan walikota.

Ada 6 point yang menjadi area tematik yaitu Anti Korupsi, Pelayanan Publik, Tata Kelola Sumber Daya Alam, Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, Transparansi Dana Desa dan Keberagaman Sosial.

” Jika hanya memilih satu tematik, Pemprov Gorontalo lebih cenderung memilih ke Tata Kelola Sumber Daya Alam karena ini akan terkait dengan keterlibatan masyarakat untuk menjaga kelestarian Danau Limboto baik dari segi pertanian, perikanan kehutanan dan lingkungan hidup,” imbuh Budiyanto.

Di tempat yang sama, Sunardi sebagai Tecnical Director dari program ini menyatakan bahwa United States Agency For Internasional Development (USAID) atau Badan Bantuan Pembagunan Internasional Amerika Serikat di bidang Ekonomi, Pembagunan dan Kemanusian bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang berfungsi sebagai Executing Agency program ini bertujuan memperkuat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lokal, untuk lebih aktif mendorong akuntabilitas pemda dan menjaga keberagaman sosial daerah dan akan berkontribusi positif untuk kemajuan Pembagunan Daerah.

Sementara itu Kabid Litbang Sosbud Bapppeda Titi Iriani Datau menjelaskan, sebagai tindak lanjut dari program USAID MADANI, Bapppeda Provinsi yang diwakili oleh Bidang Litbang, Sosbud dan Bidang Evaluasi akan mendampingi tim USAID MADANI untuk melakukan konsolidasi di kabupaten Kota.

” Tim I di wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan tim II di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Kegiatan ini akan dilakukan selama 4 hari dari tanggal 9 hingga 12 juli 2019,” jelas Rini.

Rini menyebutkan, 7 wilayah lainnya yang jadi lokasi penelitian adalah Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tumur, NTB, Sulawesi Selatan dan Kalimatan Tengah.

Pertemuan Bapppeda Provinsi Gorontalo dengan tim USAID MADANI dihadiri semua eselon III dan Eselon IV serta perwakilan dari Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo.

Pewarta : Asriani - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Malam Pengantar Tugas bagi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo bertempat di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (8/7/2019). Kajati Gorontalo yang lama yang kini menjabat Kajati Sulawesi Selatan, Firdaus Dewilmar hadir didampingi Kajati Gorontalo baru yang sebelumnya Menjabat Wakajati Jawa Tengah, Jaja Subagja.

“Tadinya judul acara pisah sambut, tapi saya minta diganti jadi pengantar tugas. Ada kata-kata pisah itu nggak bagus karena kami jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta rakyat Gorontalo tidak ingin berpisah dengan pejabat manapun yang bertugas di Gorontalo. Tali Silaturahim harus terjalin terus,” tutur Gubernur Rusli.

Rusli menilai kinerja Firdaus selama tiga tahun satu bulan di Gorontalo sangat baik. Entah itu sebagai Wakajati maupun Kajati. Koordinasi dan sinergitas antara pemerintah berjalan baik khususnya dalam hal penegakan hukum di daerah.

“Saya juga tidak pernah menghalangi apabila ada penegakan hukum. Silahkan diproses, saya hanya minta tegakkan hukum sebenar-benarnya. Komunikasi kami dan sinergitas kami saling menjaga tupoksi, tidak saling intervensi dan lain-lain,” imbuhnya.

Tak lupa Rusli menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung di jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bagi Jaja Subagja. Ia berharap apa yang sudah dilakukan oleh Kajati lama bisa dilanjutkan oleh Kajati baru.

“Kepada Kang Jaja, Wilujeng Sumping (selamat datang, Bahasa Sunda) di tataran pemerintah Provinsi Gorontalo. Masyarakat Gorontalo menerima dengan terbuka demi penegakan hukum di Bumi Serambi Madinah ini,” sambutnya.

Malam pengantar tugas berlangsung sederhana namun meriah. Selain dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Idris Rahim, unsur Forkopimda Seperti Kapolda Gorontalo, Danrem 133/Nani Wartabone, Kabinda dan Kepala Pengadilan Tinggi ikut hadir.

Begitu pula dengan 4 bupati dan 1 Walikota se Provinsi Gorontalo. Bupati Bone Bolango Hamim Pou berhalangan hadir dan hanya mengutus wakilnya Kilat Wartabone. Acara semakin meriah dengan sumbangan lagu dari tamu VIP yang hadir.

Pewarta: Isam

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo Firdaus Dewilmar diusulkan untuk menerima pulanga atau Gelar Adat Gorontalo. Selain karena prestasinya dalam hal penegakan hukum, Firdaus yang mempersunting Putri Gorontalo dinilai layak menerima gelar adat tersebut.

“Kemarin beberapa pimpinan OPD dan Pemangku Adat mengusulkan memberikan gelar adat kepada beliau seperti yang kita berikan kepada Bapak Kapolda yang mampu menjaga keamanan dan penegakan hukum. Apalagi beliau mempersunting putri Gorontalo masih keturunan kerajaan Gorontalo dulu, marga Biya sehingga wajar untuk diberikan pulanga,” ungkap Rusli saat memberikan sambutan pada Malam Pengantar Tugas Kajati Gorontalo bertempat di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (8/7/2019).

Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh pemangku adat dari lima negeri adat atau u duluwo limo lo pohalaa. Jika tidak ada aral melintang, pemangku adat akan bertandang ke kantor Firdaus yang kini menjabat sebagai Kajati Sulawesi Selatan.

Gubernur Rusli juga berharap Firdaus bisa meraih promosi jabatan yang lebih tinggi di masa depan. Selain memiliki latar belakang keluarga Adhiyaksa, Firdaus dinilai punya kapasitas yang mumpuni untuk meraih jabatan Jaksa Agung Muda di Kejaksaan Agung.

“Dulu ada Pak Bambang Waluyo dan Pak Nur Rohmat pernah jadi Kajati di sini, dua-duanya jadi JAM. Apalagi beliau mempersunting putri Gorontalo. Insyaallah kita doakan karier beliau naik-naik terus,” harap Rusli.

Firdaus Dewilmar menghabiskan masa tugas tiga tahun satu bulan di Gorontalo sebagai Wakajati dan Kajati. Posisinya digantikan oleh Jaja Subagja yang sebelumnya menjabat Wakajati Jawa Tengah.

Pewarta: Isam

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

LIMBOTO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo mengadakan sosialisasi pembebasan lahan Korem 133/Nani Wartabone kepada pemilik lahan dan para penggarap lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) di aula serbaguna Korem, Senin (8/7/2019)

Sosialisasi ini dihadiri para pemilik lahan dan para penggarap, juga pejabat Korem 13/Nani Wartabone, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Gorontalo.

“Sosialisasi ini bertujuan mengidentifikasi kembali lahan beserta pemiliknya dan penggarap, memastikan batas yang sudah dibebaskan 5 hekter dan sisa yang nantinya dibebaskan seluas 20 hekter,” kata Sultan Kalupe, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Sultan Kalupe juga mendata dan mengumpulkan informasi dari masyarakat terkait siapa saja pemilik dan penggarap lahan tersebut.

Pembebasan lahan seluas 20 ha ini aka dilakukan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, mereka melakukan langkah-langkah prosedural, mencocokkan data terkait izin dan hal lain dari lahan ex bekas Hak Guna Usaha (HGU) tersebut.

“Kami mencari informasi dari masyarakat apakah izin yang dikeluarkan kepada penggarap, diberikan oleh pemegang HGU ataukah dari pemerintah setempat, dari tahun berapa mereka menggarap dan garapannya itu tanaman apa saja, serta informasi terkait harga lahan dan transaksi yang pernah terjadi disini,” lanjut Sultan Kalupe.

Sultan berharap apa yang mereka lakukan saat ini untuk memudahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menghadiri rapat koordinasi nasional penyampaian data dukung usulan DAK fisik bidang pariwisata di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis-Jumat (4-5/7/2019).

Pejabat Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo yang hadir pada acara tersebut adalah Sofyan Puloo, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

“Rakor ini diselenggarakan untuk membahas data dukung usulan DAK Fisik Bidang Pariwisata tahun 2020 untuk Wilayah Indonesia Timur,” kata Sofyan Puloo, Senin (8/7/2019).

Dalam rapat koordinasi yang dibuka oleh Plt Sekretaris Kementrian Pariwisata ini  dihadiri 192 utusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota sewilayah Timur Indonesia, sementara untuk wilayah Indonesia Barat dijadwalkan pada tanggal setelah selesainya kegiatan di wilayah timur.

Sofya Puloo mengatakan, dari hasil penyampaian data dukung usulan DAK Fisik Bidang Pariwisata ini, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo berpostur anggaran sementara Rp7.494.166.100 dengan berskala 5 kegiatan, menu kegiatan pembangunan atraksi daya tarik maupun pada menu kegiatan pembangunan amenitas kawasan yang tersebar di dua titik objek wisata yaitu Lombongo dan Olele.

“Hasil usulan tersebut masih akan dibahas lagi  dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo terkait skala kebutuhan lapangan,” ujar Sofyan Puloo.

 

Pewarta : Fery Lahay – Dinas Pariwisata

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Belasan warga dari Desa Lopo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo mendatangi rumah dinas gubernur, Senin (8/7/2019). Mereka sengaja diundang Gubernur Rusli Habibie terkait dugaan pungutan liar terhadap penerima bantuan ternak.

Isu ini sudah beberapa hari beredar di tengah warga setempat, hingga akhirnya tembus ke teliga gubernur. 10 kelompok tani yang nyaris menjadi korban pungli dikumpulkan di rumah dinas hari itu juga.

Sebelum pertemuan, mereka dijamu makan siang. Satu persatu diminta untuk menjelaskan kronologi peristiwa dugaan pungli yang mereka alami.

“Sudah berulang kali saya sampaikan di radio, saat tatap muka, semua program Pemerintah Provinsi tidak ada yang bayar. Bibit jagung, ternak, listrik, mahyani atau rumah layak huni, semuanya tidak ada bayar-bayar,” kaat Rusli Habibie di depan meja makan bersama warga Batudaa Pantai.

Ketidakpahaman warga tentang tata cara penerimaan bantuan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di tingkat masyarakat itu sendiri. Modusnya bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah-satunya dengan mengaku orang dekat gubernur.

Setiap kelompok dimintai uang Rp500.000 hingga terkumpul uang Rp5.000.000. Beruntung uang yang terkumpul di kepala dusun belum sempat diberikan kepada oknum yang menjanjikan bantuan sapi.

 “Ini bantuan diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Jadi kalau kalian berhak menerima pasti menerima, tidak berhak ya tidak menerima. Uang yang terkumpul ada? Kasih kembali ke masing-masing orang sekarang juga,” kata Rusli habibie kepada Kepala Dusun yang menjadi perantara.

Kepala Dinas Pertanian, Muljadi D Mario turut hadir mendampingi gubernur diminta memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada warga terkait dengan mekanisme penerimaan bantuan.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Gorontalo melakukan pemeriksaan urine di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo.

Pemeriksaan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Gorontalo, Abdul Karim Engahu  sebagai mengimplementasikan  Rencana Aksi Nasional P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di lingkung Pemerintah Provinsi.

Kedatangan tim BNN ini diterima oleh Sekretaris Dinas, Yahya Ichsan di ruang rapat.

“Kami siap untuk diperiksa urine, termasuk seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)  di lingkup dinas ini,” kata Yahya Ichsan, Senin (8/7/2019).

Yahya Ichsan menyadari kedatangan BNN ini bertujuan untuk memastikan ASN dan PTT tidak terlibat penyalahgunaan narkoba.

Diskotik

Sementara itu Abdul Karim Engahu menyatakan pemeriksaan urine ini dilakukan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meskipun ia mengaku tidak semua bisa dilayani secara maksimal.

“Ada 3 hal yang kami lakukan, sosialisasi, membentuk relawan antinarkoba, dan pemeriksaan urine,” kata Abdul Karim Engahu.

Menanggapi kesediaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang langsung seluruh stafnya bersedia diperiksa urinenya, Abdul Karim Engahu menyambut baik karena sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi P4GN,.

“Apabila ASN didapati positif, maka perlu pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan urine dan perlu assesment terhadap ASN yang bersangkutan,” kata Abdul Karim Engahu.

Abdul Karim Engahu menegaskan BNN berharap ASN terhindar dari penyalahgunaan narkoba, OPD harus berwawasan antinarkoba da melaksanakan sosialisasi serta menjadi relawan antinarkoba.

Dalam pemeriksaan urine ini seluruh ASN dan PTT di lingkung Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo tidak ditemukan indikasi penggunaan narkoba.

Pewarta : Wisnawaty saleh – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Bertempat di ruang rapat Pobo’ide, Senin (8/7/2019) seluruh pejabat administrator, pengawas dan pelaksana di lingkung Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo mengikuti pemaparan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pemaparan ini dilakukan oleh Tim Inspektorat Provinsi Gorontalo, yang dipimpin oleh Sitti Badriyah Huntoyungo.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo,  M Jamal Nganro. Dalam arahannya, M Jamal Nganro berharap pemaparan in dapat memberikan pemahaman yang sama terkait penilaian SAKIP, sehingga dapat memaksimalkan nilai.

Sitti Badriyah dalam paparannya, dalam penilaian SAKIP melihat keselarasan antara Renstra dan dokumen perencanaan tahunan. Disamping itu dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama menggunakan target outcome, hal ini sesuai dengan Permenpan nomor  53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviuw atas laporan kinerja instansi pemerintah.

‘Komunikasi internal yang efektif juga mampu membantu untuk memaksimalkan penyusunan SAKIP, karena dokumen SAKIP bukan hanya milik Sub Bagian Perencanaan namun milik dinas. Dalam penyusunan dokumen perlu adanya koordinasi antarbidang dengan subbagian perencanaan,” kata Sitti Badriyah.

Menanggapi materi yang disampaikan Tim Inspektorat terkait penilaian reviuw IKU Kadis menyarankan agar Inspektorat memberikan rekomendasi kepada TAPD untuk memerintahkan kepada OPD melakukan reviuw IKU yang berorientasi output menjadi berorientasi outcome.

“Kami berharap dibangun komunikasi antara bidang dan subag perencanaan, apabila ada yang kurang lengkap maka bidang langsung menindaklanjuti. Juga perlu paparan hasil evaluasi sementara penilaian SAKIP dari Inspektorat kepada OPD sehingga hasil penilaian dapat maksimal,” ujar M Jamal Nganro.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini - Dinas Perhubungan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo  terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terutama kaum wanita yang menjadi tulang punggung ekonomi.

Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah  meningkatkan produktifitas ekonomi kaum wanita melalui kegiatan produktif  yang dikerjakan di rumah  oleh perempuan wirausaha dengan dukungan dari anggota keluarga lainnya.

Wujud program ini adalah dalam bentuk penyerahan bantuan usaha kepada perempuan Kepala Keluarga pengelola industri rumahan di seluruh kabupaten dan kota, yang dilasanakan sejak 2 Juli hingga 9 Juli 2019.

Program ini dmaksudkan untuk mengembangkan industri  kreatif melalui kegiatan pemberdayaan perempuan dalam rangka penguatan jaringan industri rumahan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas sosial Provinsi Gorontalo, Nurhayati Olii mengatakan program ini merupakan salah satu bentuk program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu  peningkatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. 

“Perempuan dan laki-laki mempunyai peluang yang sama dalam mengakses berbagai hal  untuk meningkatkan pendapatan keluarga,” kata Nurhayati Olii saat menyerahkan bantuan usaha  perempuan kepala keluarga pengelola industri rumahan, Senin (8/7/2019).

Nurhayati Olii menjelaskan, kebijakan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) merupakan upaya mendesak untuk mewujudkan pemenuhan ekonomi perempuan. Dalam kondisi perekonomian nasional yang belum kondusif peran perempuan menjadi penting karena mendukung ekonomi keluarga bahkan menjadi tulang punggung ekonomi.

Usaha mikro yang banyak bertebaran di daerah ini sebagian besar dilakukan oleh perempuan, oleh sebab itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  berkepentingan membangun ketahanan ekonomi masyarakat.

Para penerima bantuan ini berasal dari berbagai kabupaten dan kota sebanyak 36 orang, Kota Gorontalo 8 orang, Kabupaten Gorontalo 7 orang, Gorontalo Utara 8 orang, Boalemo 3 orang, Pohuwato 6 dan Bone Bolango orang.

 

Pewarta : Yoan Thalib - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo