>

GORONTALO –  Jabatan adalah amanah Allah SWT sehingga pergantian jabatan bukanlah momentum kalah atau menang.

Tausiyah ini disampaikan oleh ustadz Husni Idrus pada pisah-sambut Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Jumat (5/7/2019). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan doa pemberangkatan Jamaah Calon Haji di lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.

Husni Idrus juga mengatakan ada 2 nilai yang bisa diambil dari makna pisah sambut, semangat kerja di tempat, ruangan dan audiens yang baru dan evaluasi apa yang telah dilaksanakan, yang baik terus ditingkatkan dan yang kurang akan diperbaiki di tempat kerja yang baru.

Dalam kegiatan ini, Rifli M Katili Kepala Dinas Pariwisata yang baru menggantikan Nancy Lahay yang akan bertugas sebagai staf ahli.

“Kami telah diberikan amanah dan kepercayaan oleh pimpinan untuk memimpin Dinas Pariwisata, dan menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada pejabat lama yang selama 2 tahun kepemimpinannya telah banyak yang dilakukan dan dirintis dalam memajukan pariwisata Gorontalo,” kata Rifli Katili.

Dalam pesan dan kesannya, Nancy Lahay, menyampaikan bahwa sebagai ASN dirinya sudah disumpah untuk bersedia ditempatkan di mana saja dan tetap profesional dalam melaksanakan tugas.

“Kami mohon maaf karena sebagai manusia biasa pasti ada kekurangan selama memimpin Dinas Pariwisata, dan mengharapkan untuk terus bekerja sama dalam memajukan pariwisata Gorontalo,” kaat Nancy Lahay.

Dalam doa pemberangkatan Jamaah Calon Haji, Husni Idrus menyampaikan bahwa ibadah haji adalah ibadah besar dan ada 3 hal yang menjadi bekal jamaah calon haji yaitu taqwa, istigfar/tobat dan memperbaharui niat berangkat haji semata-mata karena Allah SWT.

 

Pewarta : Intan - Dinas Pariwisata

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Seleksi dan orientasi pilar-pilar sosial berprestasi digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo dilaksanakan di Hotel Damhil Universitas Negeri Gorontalo, Selasa-Rabu (2-3/7/2019).

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi penghargaan dan apresiasi kepada pekerja sosial masyarkat, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial  dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang memiliki dedikasi yang tinggi serta prestasi di tingkat kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan kesejahteraaan sosial.

Seleksi ini juga sebagai apresiasi dan penghargaan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada pilar-pilar sosial sebagai mitra kerja dalam penyelenggara kesejahteraan sosial. Mereka adalah pekerja sosial masyarakat, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

“Pilar-pilar sosial merupakan mitra pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, yang bersinergi dengan pemerintah melakukan intervensi dalam memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” kata Risjon Kujiman Sunge, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo, Sabtu (6/7/2019)

Risjon Sunge menjelaskan Pemerintah tidak mungkin dapat mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat secara tepat dalam waktu yang cepat, oleh karenanya di perlukan partisipasi masyarakat melalui pilar-pilar sosial.

Pertemuan pilar-pilar sosial merupakan momentum strategis untuk saling bersilaturahmi, bertukar pikiran berbagai pengalaman, dan saling memberi masukan antara pengurus karang taruna, pekerja sosial masyarakat(PSM), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan(TKSK) dan Lembaga Kesejateraan Sosial (LKS).

Pertemuan ini juga sebagai sarana mengevaluasi sejauh mana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan selama ini baik oleh pemerintah maupun unsur pilar-pilar sosial yang berada di tengah tengah masyarakat.

“Untuk itu sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian yang telah ditunjukkan selama ini, maka Dinas Sosial Provinsi Gorontalo melaksanakan seleksi dan orientasi pilar-pilar sosial yang berprestasi tingkat Provinsi,” papar Risjon Sunge.

Yang terpilih nantinya akan dikirim ke tingkat nasional sebagai pilar-pilar sosial teladan tahun 2019

Achmad Isnayani Taba, Kepala Bidang  Kelembagaan dan Kemitraan mengharapakan agar seleksi ini sebagai momentum untuk mengevaluasi kinerja diri sendiri dari masing-masing pilar, sejauh mana penguasaan terhadap kondisi dan pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terkini.

 

Pewarta : Yoan Talib – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Untuk membangun koordinasi yang harmonis antarinstansi penyelenggara Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo  menggelar rapat koordinasi PKH Tingkat Provinsi Gorontalo.

Rapat yang berlangsung 3 hari mulai Rabu hingga Jumat (3-5/7/2019) di Hotel New Rahmat ini juga untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi serta menyepakati tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai peran dan kedudukanya.

Sejumlah peserta dan pembicara dihadirkan dalam kegiatan ini, antara lain Kepala Dinas Sosial PP dan PA Risjon Kujiman Sunge, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Sularno Suhono, Kepala Seksi Jaminan Sosisal keluarga  dan Pendataan  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Ferdi Adam.

Sementara Narasumber Pusat dari Direktorat Jaminan Sosial Kemensos Slamet Santoso,  Kasubdit Validasi dan Terminasi Diretorat Jaminan Sosial Keluarga, ditambah lagi narasumber dari Bappeda dan dinas sebanyak 4 orang .

Sedangkan peserta berjumlah 36 orang dari dinas sosial, Bappeda, koordinator pendamping, operator, Bank Mandiri Gorontalo, Bank BRI Gorontalo, Dinas Dikbudpora, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kanwil Kementerian Agama.

“Tujuan rakor ini agar masing-masing instansi penyelenggara PKH memahami tugas dan fungsinya, mampu berkoordinasi agar pelaksanaan PKH  di daerah berjalan lancer,” kata Risjon Kujiman Sunge, Kepala Dinas Sosial PP dan PA.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan syarat mereka harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Risjon Kujiman Sunge juga menjelaskan tujuan utama PKH adalah memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang, memenuhi kebutuhan dasar dalam jangka pendek serta mengubah pola pikir keluarga miskin dan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang diranncang untuk membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dalam bentuk bantuan bersyarat.

Bantuan ini dalam rangka peningkatan sumber daya manusia,  dengan kualitas pendidikan dan kesehatan lebih baik.

Dari sisi kebijakan sosial, PKH merupakan Cikal bakal  pengembangan sistem perlindungan sosial bagi keluarga sangat miskin.

Dalam pelaksanaannya, PKH membutuhkan kerjasama antarlintas sektor yang didalamnya memerlukan kontribusi dan komitmen dari lembaga seperti sekolah, kesehatan, sosial, Badan pusat stastik (BPS), petugas pengelola Program keluarga harapan (PKH) dan lainNYA.

Dalam peogram ini Himpunan Bank Rakyat (Himbara) sejak 2017 ditunjuk sebagai penyalur bantuan Program Keluarga Harapan.

Slamet Santoso, Kasubdit Validasi dan Terminasi  Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial merinci data yang dimiliki, ia mengatakan Provinsi Gorontalo  memiliki Jumlah peserta PKH sebanyak 61.859 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Jumlah sumber daya manusia PKH pendamping 275 orang, Operator 19 orang, koordinator kabupaten/kota 6 orang dan koordinator wilayah 1 orang.

“Totalnya Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Provinsi Gorontalo  berjumlah 301 orang,” kata  Slamet Santoso.

 

Pewarta : Yoan Talib – Dinas Sosial PP Dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dalam era global ini hampir semua aspek kehidupan harus di persiapkan untuk bersaing dalam dunia yang semakin terbuka. Dengan kondisi seperti ini, diprediksi isu-isu kesejahteraan sosial akan semakin berkembang, karena terjadi benturan kepentingan di antara aspek kehidupan manusia.  

“Hasil benturan kepentingan akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial, permasalahan politik yang berujung pada permasalahan sosial, permasalahan ekonomi berujung pada permasalahan sosial, persoalan teknologi berujung pada permasalahn sosial dan masih banyak  lagi permasalahn sosial lainya,” kata Risjon Sunge, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo, Sabtu (6/7/2019)

 Permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, tidak hanya konvensional saja seperti  permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia tetapi berbagai permasalahan sosial baru seperti pemutusan hubungan kerja, tawuran, kerusuhan antar etnis, kesewenang-wenangan, penghakiman sendiri seperti Korban Tindak Kekerasan( KTK) saat ini.

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagai leading sektor penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  berupaya melaksanakan amanat UU berupa pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Korban Tindak Kekerasan(KTK).

Bantuan UEP bagi KTK  dikembangkan secara Individu dengan sistem pendampingan, sehingga korban dapat mengembangkan diri, baik secara emosional maupun sosial, serta memperoleh  kemandirian di tengah keluarga dan masyarakat.

“Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi,bentuk bentuk  kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan funsi sosialnya terganggu,” Risjon Sunge menjelaskan.

Tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan disertai dengan tindak kekerasan  secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan pengunaaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman  atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri dan orang lain.

Urain tersebut disampaikan Risjon Sunge saat membuka bimbingan teknis kewirausahaan dan motivasi sosial bagi korban tindak kekerasan. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Kantor Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (2/7/2019).

Dalam kegiatan ini hadir Sekretaris Dinas Sosial PP da PA Iskandar Misilu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Didi Wahyudi Bagoe, Sekretaris Dinas Sosial Gorontalo Utara Sefry Bobihoe, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalagunaan Nafza dan peserta Korban Tindak Kekerasan sebanyak 25 orang.

 

Pewarta : Yoan Talib - Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

GORONTALO - Tim monitoring dan evaluasi Kearsipan menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Gorontalo.

Tim ini diketuai Arsiparis Madya, Rosnawaty Ishak, dengan anggota Masita K Demak dan Feri Hulukati didampingi Nurgama Arsiparis Madya dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah selesai.

Selama melakukan monitoring dan evaluasi yang dimulai Selasa hingga Jumat (2-5/72019) memperoleh respon yang baik dari Dinas Kearsipan Kabupaten dan Kota, hal ini disebabkan penyelenggaraan kearsipan terutama pada pemerintah daerah masih banyak membutuhkan bimbingan.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Yosep Koton menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kearsipan Kabupaten dan Kota yang telah menerima tim pengawasan kearsipan dalam memberikan masukan dan tata cara penyelenggaraan kearsipan.

“Tata cara penyelenggaraan kearsipan harus sesuai kaidah perundang-undangan yang berlaku,” kata Yosep Koton, Sabtu (6/7/2019).

Yosep  Koton juga menyampaikan terima kasih kepada Arsiparis Madya dari ANRI, Nurgama yang telah melakukan pendampingan monitoring dan evaluasi selama di daerah-daerah untuk menyempurakan tata cara kearsiapn.

 

Pewarta : Suleman – Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Sabtu, 06 Juli 2019 20:25

APHTN-HAN Gelar Rakernas di Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Provinsi Gorontalo. Rakernas APHTN-HAN ke-4 yang dirangkaikan dengan seminar nasional dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di Hotel Damhil Kota Gorontalo, Sabtu (6/7/2019).

“Terima kasih sudah memilih Gorontalo menjadi lokasi pelaksanaan Rakernas APHTN-HAN. Disela-sela kegiatan ini kami berharap para peserta dapat menikmati berbagai destinasi wisata dan kuliner khas Gorontalo,” kata Wagub Idris Rahim mengawali sambutannya pada kegiatan itu.

Idris mengutarakan, pelaksanaan Rakernas dan seminar nasiolan APHTN-HAN memiliki manfaat yang sangat besar khususnya bagi para pengajar dan mahasiswa di Provinsi Gorontalo. Menurutnya dengan mempelajari Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN), peserta seminar akan lebih memahami tugas dan fungsi setiap lembaga negara, serta hubungan antara warga negara dan pemerintah.

“Pastinya dengan kegiatan ini pengetahuan kita akan bertambah, apalagi pematerinya adalah pakar-pakar hukum nasional yang sarat dengan pengalaman,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum APHTN-HAN Indonesia, Mahfud MD dalam sambutannya menjelaskan bahwa dari sudut kuantitas, organisasi yang dipimpinnya itu memang kecil. APHTN-HAN tidak berada di setiap provinsi, saat ini baru terbentuk di 15 provinsi.

“Pengajar HTN itu agak langka. Di Gorontalo ada beberapa dosen HTN, tetapi di setiap perguruan tinggi tidak banyak. Walaupun kecil, tapi dari sini pernah lahir orang-orang besar dalam penegakkan HTN di Indonesia. Dulu ada Prof. Ismail Suny, beliau adalah profesor dan doktor HTN yang pertama di Indonesia,” tutur Mahfud.

Rakernas dan seminar nasional APHTN-HAN yang mengangkat tema ‘Pengisian Jabatan Kabinet Dalam Penguatan Sistem Presidensiil’ akan berlangsung selama tiga hari, 6-8 Juli 2019. Pada kegiatan pembukaan Rakernas dan seminar nasional tersebut dilakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang HTN dan HAN antara APHTN-HAN dengan empat perguruan tinggi di Gorontalo, yaitu Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, IAIN Sultan Amai Gorontalo, serta Universitas Gorontalo.

Pewarta : Haris

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

BOALEMO, Humas – Setelah Danau Perintis di Bone Bolango, kali ini Danau Teratai di Boalemo yang mendapat perhatian serius dari Gubernur Gorontalo. Danau yang telah dipenuhi oleh tumbuhan teratai tersebut ditinjau oleh Gubernur Gorontalo bersama para pimpinan OPD, Sabtu (06/07/2019).

“Saya dapat laporan karena sudah terlalu banyak ditumbuhi teratai jadi disini sering sekali terjadi banjir, tingkat ketinggian air juga memprihatinkan”, buka Rusli dalam kunjungannya di Danau Teratai, Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

Menurut Rusli, pembersihan awal danau tersebut direncanakan akan dianggarkan pada tahun ini. Sehingga danau bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata, pengembangan ikan air tawar sekaligus mencegah banjir.

Sementara itu, menurut Kadis PUPR Provinsi Gorontalo Handoyo, langkah yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Gorontalo adalah memastikan status danau dan juga studi kelayakan.

“Langkah awal kita tindak lanjuti dengan mencari status danau ini. Juga akan dilakukan pembersihan danau sehingga airnya akan kelihatan lagi dan terakhir studi kelayakan, supaya kita nanti tahu tindakan strategis apa yang akan kita lakukan di danau ini”, ungkap Handoyo.

Danau Teratai memiliki luas 34,4 Ha, dengan panjang garis lingkar 2.677 meter persegi.

 

Pewarta : Gina - Humas

Editor : Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo

GORONTALO - Sosialisasi dan penjelasan implementasi program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) tahun 2019 digelar Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Gorontalo.

Kegiatan yang berlangsung Jumat (5/7/2019) di aula Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo ii dibuka oleh Kepala Dinas Aries Ardianto dan diikuti oleh 50 orang ASN di lingkup Sekreatriat Daerah Provinsi Gorontalo.

Sebagai narasumber adalah Iskandar Matiti, Tenaga Pendamping Penyalur program BP2BT dan Meyliani Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan dengan moderator Sekretaris Dinas, Agus Sumba.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi proses dan implementasi bantuan program BP2BT dari kementerian PUPR di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo,” kata Aries Ardianto.

Aries Ardianto menambahkan latar belakang program ini adalah satu bentuk bantuan Pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mempunyai tabungan dalam rangka perolehan rumah melalui kredit atau pembiayaan dari bank pelaksana. Bank Pelaksana yang telah melakukan kerjasama dengan Kementerian PUPR di Provinsi Gorontalo adalah Bank BTN dan Bank BRI.

“Gorontalo adalah provinsi yang dipilih sebagai pilot project Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) tahun 2019 dari kementerian PUPR dan dan program ini sudah diperkenalkan sejak tahun 2018,” tutur  Aries Ardianto.

Warga Gorontalo yang sudah memiliki pekerjaan walaupun  penghasilan yang tidak tetap dan belum mampu memiliki rumah sebaiknya mengikuti program bantuan subsidi ini, inilah kesempatan yang diberikan pemerintah untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat memiliki perumahan yang layak.

dengan melakukan pendataan MBR yang belum mempunyai rumah melalui aplikasi RUMI. masih banyak masyarakat khususnya yang tergolong MBR belum mempunyai rumah, contohnya ASN dan PTT dan masyarakat informal yang mempunyai penghasilan tidak tetap.

Tahun 2019 Program BP2BT terealisasi dengan fasilitas dan dukungan Pemerintah Provinsi  Gorontalo.

Kebjakan yang telah ditempuh pemerintah untuk mewujudkam program ini adalah penyebarluasan informasi program BP2BT, kepastian dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota, identifikasi dan pendataan calon penerima manfaat, rekomendasi tenaga fasilitator, dan pemantauan penyaluran program.

 

Pewarta : Moh Jen Thaib - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Istri Gubernur Gorontalo Idah Syahidah bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Sweet Media sukses melakukan pembinaan terhadap ibu-ibu rumah tangga di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Salah satunya dengan memanfaatkan limbah daun jagung yang disulap menjadi aneka kerajinan tangan.

Daun jagung yang sudah kering dirangkai menjadi produk kerajinan seperti bros, gantungan kunci serta vas bunga. Beberapa di antaranya dipadukan dengan limbah sampah seperti botol air mineral bekas.

Prakarsa kerajinan dari limbah jagung ini berawal dari keprihatinannya terhadap produk jagung yang melimpah di Gorontalo. Selama ini, daun jagung hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak dengan harga yang tidak terlalu bersaing.

“Berangkat dari keprihatinan itu, ibu-ibu di sana diberdayakan untuk membuat kerajinan seperti bros, bunga, gantungan kunci dan lainnya dari daun jagung,” jelas Direktur LPP Sweet Media, Van Sweet Pulubuhu usai menemui Idah Syahidah di Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (5/7/2019).

Upaya pemberdayaan itu disambut antusias oleh ibu-ibu binaan. Selain modalnya disediakan oleh Idah Syahidah, ibu-ibu yang sebagaian besar hanya berprofesi sebagai IRT ini merasa lebih produktif dan bisa bersosialsiasi dengan warga lainnya.

“Modalnya ibu Idah yang sediakan, termasuk memotivasi warga binaan di sana. Program ini sejak awal tahun kita laksanakan dan sekarang sudah ada hasilnya. Keuntungannya pun sudah dirasakan oleh pengrajin,” Imbuh Van.

Selain bentuknya yang unik, daun jagung bisa menjadi nilai tambah sebagai ciri khas Gorontalo yang identik dengan jagung. Salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan oleh wisatawan sebagai oleh-oleh.

“Selama ini kan oleh-oleh Gorontalo dikenal Pia, Upia Karanji dan kain Karawo. Dari produk jagung itu tidak ada, padahal kita lumbung jagung kan? Ini yang membuat ibu Idah termotivasi. Bahkan kami sekarang sudah membangun kantor cabang di sana,” imbuh Van.

Keseriusan Idah Syahidah yang juga Ketua Dekranasda Provinsi Gorontalo menurutnya mulai membuahkan hasil. Ragam kerajinan IRT sudah dilirik pasar lokal. Salah satunya sebagai souvenir pernikahan. Cara lainnya dengan menggandeng Pemkab Boalemo melalui Dinas Pariwisata setempat. Terlebih saat ini Pemkab Boalemo ketambahan satu destinasi wisata baru yakni Pulau Ratu.

Harga produk-produk ini pun terbilang cukup bersaing. Misalnya untuk satu buah bros dan gantungan kunci dihargai Rp5.000, vas bunga dihargai Rp30.000. Harga itu bisa lebih murah tergantung jumlah pesanan.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

BONE BOLANGO, Humas – Guna membahas usulan program yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, Gubernur Gorontalo menggelar rapat dengan pimpinan OPD bertempat di Rumah Makan Meranti, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (5/7/2019).

Rapat yang turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Idris Rahim serta Sekretaris Daerah Darda Daraba itu diawali dengan makan siang dan paparan dari setiap OPD. Gubernur mengecek setiap program khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Program-program seperti pasar murah, bantuan benih pertanian, perikanan peternakan akan terus dilanjutkan tahun 2020 nanti. Begitu juga bantuan sosial seperti BPNT-D, bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan,” jelas Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol Masran Rauf usai rapat.

Gubernur Rusli berharap agar ada kesinambungan program yang dilakukan sejak tahun 2012, di awal kepemimpinannya hingga berakhir tahun 2022 nanti. Program program tersebut diminta tetap sejalan dan sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang nantinya akan ditetapkan pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.

“RPJMN 2019-2024 nanti kan fokusnya ke pengembangan sumber daya manusia. Nah pimpinan OPD juga diminta bersinergi dengan itu. Mana yang dibiayai oleh APBN, APBD provinsi dan Kabupaten/Kota ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” imbuh Masran yang juga menjabat sebagai Kabag Protokol.

Hal lain yang mengemuka menyangkut tentang pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan rakyat. Masran mencontohkan tentang pemanfaatan cool storage atau gudang pendingin yang dihibahkan oleh pemerintah pusat ke pemprov.

Gudang pending berkapasaitas 2×100 ton itu diharapkan bisa dikelola melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Harapannya produk-produk perikanan dan pertanian yang ada di masyarakat bisa ditampung dalam gudang sebelum dijual dalam daerah, antar pulau maupun untuk kepentingan ekspor.

“Beliau minta ini dikaji, bagaimana agar aset-aset daerah ini bisa dikelola dan dijaga dengan baik. Lebih daripada itu untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkasnya.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo