>

Displaying items by tag: PPID

GORONTALO – Menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 500/B.P2E/122 Tentang Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Biro Pengendalian dan Pembangunan Ekonomi (P2E) menggelar sosialisasi yang diikuti para pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Pertamina dan Hiswana Migas.

Surat Edaran tertanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tersebut mengatur pembatasan dan pengawasan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yaitu Solar Bersubsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yaitu Bensin RON 88.

“Surat Edaran ini merupakan hasil pertemuan Pemprov Gorontalo bersama unsur Forkopimda yang ditindaklanjuti dengan pertemuan teknis antara Hiswana Migas, Pertamina, dan juga pemilik SPBU. Tujuannya untuk mengatur distribusi BBM lebih baik lagi dan tidak terjadi antrean panjang,” jelas Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim saat memimpin sosialisasi yang digelar di Ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Kamis (13/2/2020).

Secara umum empat poin yang diatur dalam Surat Edaran tersebut yaitu kendaraan yang dilarang menggunakan Solar Bersubsidi dan Bensin RON 88, layanan pembelian BBM oleh SPBU dan lembaga penyalur resmi Pertamina, penyaluran BBM untuk konsumen tertentu seperti usaha mikro, usaha pertanian dan perikanan, dan pelayanan umum, serta pembatasan pembelian untuk masing-masing jenis kendaraan.

Untuk efektifnya implementasi Surat Edaran itu, Wagub Idris Rahim menegaskan pentingnya komitmen dan konsistensi dari pemilik dan operator SPBU. Menurutnya, Surat Edaran yang diterbitkan oleh Pemprov Gorontalo dengan mengacu pada seluruh aturan perundang-undangan yang berlaku tersebut hanya akan berhasil jika pemilik dan operator SPBU benar-benar melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Edaran. “Surat Edaran ini adalah pedoman dalam pendistribusian Solar Bersubsidi dan Bensin RON 88. Ini akan berjalan baik tergantung komitmen pemilik dan operator SPBU. Misalnya untuk jenis kendaraan tertentu sudah dibatasi dalam sehari hanya boleh diisi 20 liter, tetapi oleh operator diisi hingga 30 liter, ini kan sulit kita kendalikan. Jadi yang kita atur sekarang itu lingkup SPBU dulu, nanti setelah ini berjalan baik, kita juga akan menyosialisasikan kepada pengecer,” pungkas Idris.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 13 Februari 2020 21:24

Satpol PP Gelar Pembinaan Fisik

GORONTALO – Satuan Polisi Pamong Praja Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo menggelar pembinaan fisik bagi anggotanya. Pembinaan yang bekerja sama dengan Badan SAR Nasional Gorontalo ini dilakukan di Aula Kantor Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo, Kamis (13/02/2020).

Sudarman Samad Kepala Dinas Satpol PP Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo saat membuka kegiatan tersebut mengatakan kegiatan ini bertujuan mengenalkan Peralatan SAR dan keknik pencarian, pertolongan dan penyelamatan.

“Kegiatan ini laksanakan dalam rangka peningkatan Kemampuan dan kompetensi Satpol PP, Linmas dan Kebakaran khususnya dalam hal pencarian, pertolongan dan penyelamatan bagi korban yang mengalami kecelakaan atau musibah baik di air, di darat ataupun kecelakaan lainnya,” ungkap Sudarman.

Sudarman secara langsung mengapresiasi latihan dengan Basarnas Gorontalo tersebut. Menurutnya, Satpol PP merupakan satuan yang sewaktu-waktu bisa diperbantukan dalam mengantisipasi berbagai kejadian atau bencana di Provinsi Gorontalo.

“Bahwa kegiatan ini juga penting dalam rangka peningkatan kemampuan dan kompetensi Satuan Polisi PP, Linmas dan Kebakaran ketika dilibatkan dalam penyelamatan, pencarian dan pertolongan, serta dalam kegiatan penanggulangan bencana yang sering terjadi diwilayah provinsi Gorontalo,” tambahnya.

Kepala Seksi Mobilisasi dan Pelatihan Rustam Lihimi menambahkan, kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Materi latihan yang lain dan diperlukan dalam rangka menunjang salah satu tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai amanat PP 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja akan terus dilakukan,” kata Rustam

Kegiatan ini di ikuti oleh 50 orang anggota Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo. Menghadirkan pemateri dari Kantor SAR Gorontalo yakni Kepala Seksi Operasi M Rizal, beserta anggota Basarnas Gorontalo lainnya yang juga sebagai instruktur dalam kegiatan tersebut.

 

Pewarta : PPID Satpol - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo menemui Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie di kediaman pribadinya di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Kamis, (13/2/2020). Pertemuan tersebut terkait persiapan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2020 dan juga terkait pembangunan kantor baru Bawaslu.

Usai pertemuan Ketua Bawaslu Gorontalo Jaharudin Umar menyampaikan, terkait pembangunan sekretariat kantor Bawaslu yang akan dibangun, disarankan gubernur agar pihaknya menyampaikan juga kepada Pemerintah Kota karena ini ada kaitannya dengan RTRW. Karena jangan sampai kemudian di kawasan itu ternyata adalah bukan kawasan perkantoran.

“Maka pak gubernur menyarankan harus kita lihat dulu, apakah ini boleh dibangunkan kawasan perkantoran atau hanya untuk kawasan pemukiman. Karena memang kantor kami tidak punya gedung sendiri, jadi semoga bisa di percepat,” kata Jaharudin

Ia menambahkan kalau penyiapan lahannya sudah final, akan dilaporkan ke Bawaslu RI. Karena mereka yang akan melakukan kajian perencanaan anggaran.

“Bawaslu RI sebetulnya sejak lama menyampaikan kepada kami kalau sudah ada lahan, sudah ada lokasi yang siap di bangun, segera disampaikan kemudian disusun rencana penganggarannya. Tetapi ini kami tidak tahu kebijakan 2020 atau nanti 2021 karena ini kan sementara penyiapan lahan,” tambahnya.

Sementara itu terkait Pilkada serentak 2020, pihaknya terus melaporkan kesepian kepada gubernur. Sejauh ini, tiga daerah yang akan melaksanakan Pilkada kesiapannya
berjalan dengan baik. Kalau misalnya ada potensi masalahpun, maka sejak dini harus identifikasi.

 “Koordinasi terus kita lakukan dengan pak gubernur. Pak gubernur juga menyampaikan kembali terkait dengan penegakkan netralitas ASN. ASN diharapkan fokus pada tupoksinya, maka itu harus dipilah mana yang kegiatan pemerintah, mana yang politik dan itu harus dihindari,” tandasnya.

Seperti diketahui, lokasi lahan untuk pembangunan kantor sekertariat Bawaslu yang sedang disiapkan berada di jalan Membramo, Bengawan Solo, Kecamatan Kota utara, Kota Gorontalo.

 

Pewarta: Echyn - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO  - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ingin program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo berlanjut lima tahun ke depan. Hal itu disampaikan Rusli diharapan wartawan usai menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi antara Pemprov Gorontalo dan Pemkab Gorontalo di Gedung Kasmat Lahay, Limboto, Kamis (13/2/2020).

“Tadi saya katakan saya khawatir karena begitu bagusnya program Pak Nelson (bupati), capaian-capaian program selama lima tahun, ini kalau enggak ada yang lanjutkan. Naah,” kata Gubernur Rusli.

Rusli menilai kekhawatiran itu cukup beralasan. Selama ini, jika terjadi pergantian kepala daerah maka program juga akan berganti dan butuh penyesuaian ulang. Akibatnya program yang disusun menjadi tidak berkelanjutan.

“Ini kan programnya sudah bagus. Pak Nelson itu akademisi, politisi yang sudah berkecimpung di pemerintahan. Sudah profesor lagi, saya rasa beliau sangat profesional,” sambugnya.

Sementara itu, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menyebut visi pemerintahannya yakni Mewujudkan Kabupaten Gorontalo Gemilang Menuju Masyarakat Madani. Visi itu dijabarkan dalam tiga tahap yakni era mantap 2016-2020, era mandiri 2021-2025 dan era madani 2026-2030.

“Periode ini kami sebut era mantap, memantapkan program pemerintahan sebelumnya menuju masyarakat mandiri insyaallah 2021-2025. Jadi visi kami masyarakat madani itu nanti 2030 siapapun bupatinya. Jadi tidak berarti saya ingin jadi bupati tiga periode pak gubernur,” jelas Nelson.

Dengan prioritas program di bidang SDM, infrastruktur dan lingkungan serta pertanian terpadu dan ekonomi kreatif, banyak indikator makro ekonomi yang meningkat. IPM yang sebelumnya 63,63 sekarang 66,62, kemiskinan dari 21,8 persen menjadi 18,6 persen.

 “Yang menggembirakan adalah investasi pak. Dari tahun 2015 hanya Rp150 miliar, tahun lalu Rp1,5 triliun. Investasi kita melebihi jumlah APBD kita sehingga dana di Gorontalo tidak saja dana pemerintah tapi swasta juga ikut berkembang,” beber Nelson.

Pada rakorev tersebut juga dibahas tentang sinergitas program antar daerah. Pemprov Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar Rp124 miliar, sementara dana dari alokasi APBN sebesar Rp298 miliar. Bantuan itu diharapkan bisa bersinergi dengan kabupaten dalam berbagai program.

Sejumlah program strategis diusulkan Pemkab Gorontalo di antaranya Pelabuhan Bilato sebagai lokasi pelabuhan baru, Kawasan Industri Pulubala-Bilato, pengembangan Rumah Sakit MM Dunda serta Kawasan Geopark Danau Limboto.

 

Pewarta: Isam/Ecyhn - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Musyawarah Daerah (Musda) III Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Gorontalo dibuka Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Kamis (13/2/2020).

Dalam sambutannya pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim mengingatkan posisi strategis Organda dalam ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintah saat ini bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas dan konektivitas untuk memperlancar  arus lalu lintas orang, barang dan jasa.

“Di situlah peran dan fungsi Organda. Kelancaran arus barang dan jasa sangat mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Inilah salah satu hal yang perlu dievaluasi dalam Musda ini untuk melihat sudah sejauhmana peran Organda Provinsi Gorontalo bagi pemerintah, masyarakat, maupun anggotanya,” ujar Wagub Idris Rahim.

Lebih lanjut Idris mengutarakan pentingnya bagi seluruh jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Organda Provinsi Gorontalo untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam menghadapi era destruktif saat ini. Salah satunya dengan memilih pengurus yang kapabel dan akseptabel, serta mampu membawa Organda menjadi organisasi yang maju berbasis teknologi.

“Sekarang sudah serba cepat, semua berbasis daring. Ini yang menjadi tantangan pengurus Organda. Oleh karena itu pilihlah pengurus yang mau, mampu, dan terterima oleh seluruh anggota. Tidak perlu berebut, kedepankan musyawarah dan mufakat,” imbuhnya.

Sementara itu terkait kendala perizinan angkutan yang dihadapi oleh DPD Organda Provinsi Gorontalo, kepada Ketua Umum DPP Organda Andre Djokosoetono yang turut hadir pada pembukaan Musda tersebut, Wagub Idris Rahim menyarankan agar pengurusan izin tersebut bisa dilakukan di tingkat provinsi.

 “Saya berharap Ketua Umum DPP Organda bisa mempertimbangkan agar izin-izin itu bisa diurus di tingkat provinsi saja. Kalau semuanya harus diurus ke pusat, tentunya butuh biaya yang besar,” pungkas Wagub Idris Rahim.

Selain Ketua Umum DPP Organda Andre Djokosoetono, turut hadir pada pembukaan Musda DPD Organda Provinsi Gorontalo  tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Budi Widihartanto, Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Aryono, Koordinator Wilayah Organda Sulawesi Syamsudin Baco, pengurus DPD Organda se Sulawesi, serta sejumlah perwakilan dari instansi terkait.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pimpinan perbankan se-Gorontalo diundang Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di kediaman pribadinya di Kelurahaan Moodu, Kota Gorontalo, Kamis (13/2/2020).

Pertemuan itu membahas pengalihan status tenaga honorer yang ingin merintis usaha. Berbagai kemungkinan skema bantuan dibicarakan yang mudah dan murah diakses oleh pegawai honorer.

“Kemarin sudah saya sampaikan ke teman- teman honorer atau PTT jika ada yang ingin mundur jadi PTT dan ingin menjadi pengusaha, kami siap bantu. Alasannya karena mereka PTT ini setiap tahun memang harus dikurangi, hingga 2023 tidak ada lagi PTT sesuai intruksi dari Mendagri dan Menpan RB,” kata Rusli.

Gubernur Rusli ingin nasib PTT harus jelas sebelum nanti benar benar diberhentikan. Pilihannya menjadi PNS, ikut seleksi PPPK atau merintis usaha. Persoalan merintis usaha menurut Rusli tentu saja butuh modal melalui pinjaman bank.

“Alhamdulillah dijelaskan tadi syarat dan ketentuan dari BRI, BNI, Mandiri semua sama sangat mudah dan gampang. Hanya FC KTP, FC kartu keluarga, surat keterangan usaha dari desa dan pas foto. Saya pikir ada proposal dan surat izin lainnya, ternyata tidak. Sangat mudah, tolong nanti kita buat sosialisasinya minggu depan,” tambahnya.

Selain pinjaman modal dari dana KUR, Rusli juga mengajak Baznas untuk turut membantu melalui dana yang dianggarkan dalam program ekonomi produktif. Syarat utamanya adalah PTT yang memiliki usaha dan ingin tambahan modal usaha.

Baznas menganggarkan melalui anggaran program ekonomi produktif tersebut, dimulai dari Rp2.500.000, Rp5.000.000 sampai Rp7.500.000 untuk modal usaha PTT yang dilampirkan dengan surat keterangan kurang mampu dari desa/kelurahan.

“Bersama baznas nanti ini kita bahas secara internal, karena ini bukan pinjaman melainkan memang anggaran bantuan jadi tidak ada pengembalian. Jadi saya ingin minggu depan kita lakukan pertemuan kembali sekaligus sosialisasi. Saya undang juga pihak bank hadir kembali bersama pegadaian dan tentu saja PTT yang ingin menjadi pengusaha dikumpulkan,” pungkasnya.

 

Pewarta: Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sensus penduduk 2020 akan dimulai 15 Februari besok. Badan Pusat Statistik (BPS) berharap Pemerintah Gorontalo memberikan dukungan dan perhatian untuk mensukseskan program nasional tersebut.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik rencana tersebut. Pihaknya juga bersedia untuk disensus menyesuaikan dengan agenda kegiatannya. Ia juga meminta Dinas PMD dan Dukcapil untuk menyiapkan data-data yang dibutuhkan berkoordinasi dengan kabupaten/kota.

“Saya harap semua warga Gorontalo ikut mensukseskan program 10 tahun sekali ini, supaya data yang dimasukkan benar, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Data yang benar akan berpengaruh pada intervensi program pemerintah ke depan,” ucap Rusli usai menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Gorontalo Herum Fajarwati, Kamis, (13/2/2020).

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Gorontalo Herum Fajarwati menjelaskan SP 2020 akan berlangsung dengan dua cara yakni online melalui website sensus.bps.go.id dan wawancara oleh petugas. Sensus penduduk online akan berlangsung tanggal 15 Februari hingga 31 Maret 2020.

“BPS sudah menyiapkan web di sensus.bps.go.id dengan memasukkan nomor NIK, nomor KK. Penduduk sudah dapat mencatatkan dirinya secara mandiri. Sensus pendusuk online bisa dilakukan di mana saja berada,” jelas Herum.

SP 2020 diharapkan bisa melahirkan satu data kependudukan. Semua data mengacu pada administrasi kependudukan sehingga tidak ada lagi perbedaan data versi BPS, BKKBN atau instansi lain.

 “Untuk sensus penduduk wawancara akan dilaksanakan tanggal 1-31 Juli 2020. Kita akan melibatkan 1.700 petugas untuk wawancara door to door,” pungkasnya.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo Herum Fajarwati optimis jika target penurunan kemiskinan di Provinsi Gorontalo bisa tercapai. Target mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yakni sebesar 15,14 persen.

“Target RPJMD itu kan berakhir tahun 2022, sekarang masih 2020 di mana kemiskinan 15,14 persen. Posisi kemiskinan sekarang sudah 15,31 persen artinya tinggal 0,17 persen lagi target itu bisa tercapai,” ucap Herum usai bertemu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di kediaman pribadi Kelurahan Moodu, Kamis (13/2/2020).

Menurut Herum, optimisme itu harus didorong dengan regulasi yang tepat. Lebih daripada itu, diharapkan tidak terjadi kejadian luar biasa yang bisa memicu tingkat inflasi serta rendahnya daya beli masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berkomitmen untuk melampaui penurunan angka kemiskinan di masa akhir pemerintahannya. Beberapa program pro rakyat tetap akan menjadi prioritas seperti operasi pasar murah dalam bentuk Bakti Sosial NKRI Peduli, program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dan berbagai bantuan di sektor pertanian.

“Kemarin ada 4608 pegawai honorer saya yang terancam dirumahkan. Mereka kalau diberhentikan maka pasti akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Alhamdulillah setelah kita konsultasikan ke pusat mereka bisa diakomodir lagi,” ucap Rusli.

Sebagaimana diketahui, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo terus mengalami penurunan. Pada September 2018 angka kemiskinan sebesar 15,83 persen turun menjadi 15,31 persen pada September 2019.

 

Pewarta: Isam/Ecyhn - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Karena memiliki peran penting dalam menstabilkan harga pangan di daerah, Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di Kota Gorontalo mendapat dukungan Bank Indonesia memberikan bantuan mobil operasional.

TTIC ini diresmikan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, dan dihadiri Kepala Dinas Pangan Sutrisno, wakil Ketua Tim PKK dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontal,o Budi Widi Hartanto, Rabu (12/2/2020).

“Kami sangat bersyukur dan mendukung peluncuran Toko Tani Indonesia Center, yang berperan sebagai penstabil harga pangan di Gorontalo, ini sangat baik,” kata Budi Widi Hartanto.

Budi Widi Hartanto menjelaskan TTIC bertugas menindaklanjuti tugas pokok Bank Indonesia  di lembaga penegndali inflasi. TTIC memiliki peran penting karena di Gorontalo harga kebutuhan pokok cenderung naik yang berkontribusi pada kenaikan angka inflasi, seperti cabe, tomat, dan bawang merah yang banyak dikonsumsi masyarakat setiap harinya.

“Kami mengapresiasi dan mendukung upaya Kepala Dinas Pangan, Pak Sutrisno yang telah membuka TTIC Gorontalo dengan fasilitas bantuan mobil operasional jika diperlukan dalam program kegiatan seperti gelar pangan murah, kami siap dengan armada,” papar Budi Widi Hartanto.

Budi Widi Hartanto dan rombongan sebelumnya telah melihat langsung TTIC yang sudah tertata dengan produk bahan pangan hasil dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

GORONTALO –  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo mengeluarkan rilis yang menyebut realisasi investasi di daerah ini tahun 2019 menembus angka Rp8,3 triliun. Angka ini meningkat 11,6 persen dari periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp7,4 triliun.

Capaian tersebut dilihat dalam tiga model investasi, yakni Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan PMDN Non Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE).

“Dalam investasi PMDN, PMA, dan Non SPIPISE ada 5 sektor usaha yang berperan penting yakni jasa lainnya sebesar Rp1,9 triliun atau naik 26 persen, listrik, air dan gas sebesar Rp1,6 triliun atau naik 139 persen, pertambangan Rp1,5 triliun atau naik 1 persen, perdagangan dan reparasi sebesar Rp1,2 triliun atau naik 12 persen serta industri sebesar Rp567 miliar atau naik 9 persen dan ditunjang oleh sektor-sektor lainnya,” ungkap Sekretaris Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi, Rugaya Biki pada rapat koordinasi pengendalian penanaman modal di ballroom Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Senin (12/2/2020).

Rugaya juga mengungkapkan peningkatan investasi tersebut mampu menyerap 19.632 orang tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja tersebut naik 120 persen dari tahun 2018.

“Angka capaian tambahan tenaga kerja ini positif bagi upaya pemerintah untuk mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Dalam meningkatkan investasi di Gorontalo untuk tahun 2020, Rugaya mengatakan telah membangun Aplikasi Potensi Investasi Provinsi Gorontalo (APIG) untuk memudahkan masing-masing dinas penanaman modal yang ada di kabupaten kota dalam menginput potensi investasi di wilayah masing-masing. Selain itu, Dinas Penanaman Modal juga akan membuka gerai pelayanan perizinan mobile.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba yang hadir dalam kesempatan itu memberikan apresiasi atas kinerja Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi baik provinsi dan kabupaten kota yang berhasil mencapai target investasi.

Sekda mengingatkan, dalam meningkatkan realisasi investasi di Provinsi Gorontalo, Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi harus memberikan kemudahan bagi para investor dalam mengakses informasi khususnya data potensi investasi. Selain itu juga harus memberikan kemudahan akses dalam pengurusan izin investasi.

“Peningkatan investasi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi saya harap bapak yang hadir dalam kesempatan ini dapat menyusun dengan benar apa-apa saja program yang dapat meningkatkan investasi kita,” harapnya.

Pada tahun 2020 Gorontalo diharapkan bisa mencapai target realisasi investasi yang ditetapkan sebesar Rp 8,9 triliun.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama